Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » Parigi Moutong dan Mitigasi
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama


TIBA MASA TIBA AKAL HADAPI BENCANA.

Keseriusan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong terhadap keselamatan warganya masih diragukan. Rasa was-was terhadap keselamatan jiwa penduduk di daerah itu muncul pasca terjadinya gempa bumi merusak yang bertenaga 7,4 skala richter pada 28 September lalu. Memang daerah pusat bencana dahsyat itu di Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala atau dalam istilah Pasigala. Parigi Moutong hanya sebagai daerah terdampak, namun kerusakan infrastruktur, robohnya rumah penduduk serta ambruknya jembatan tidak terhindarkan. Bahkan dampaknya sampai menelan belasan korban jiwa.

Oleh: Andi Sadam

Menyinggung soal bencana alam erat kaitan dengan istilah mitigasi bencana. Mitigasi menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007, adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pemerintah merupakan alat penggerak atas amanah ‘kitab’ yang mengatur tentang Penanggulangan Bencana. Secara khusus Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sebagaimana BNPB-BPBD adalah dasar melahirkan UU nomor 24 tahun 2007—mengatur soal pembentukan BNPB-BPBD.

Ilustrasi Pendidikan Mitigasi Bencana
Sebuah sikap yang dianggap mengabaikan hak keselamatan jiwa masyarakat bila tidak mempedomani ketentuan tersebut. Apalagi dalam ‘catatan’ petunjuk itu jelas tercantum hak masyarakat (BAB V Bagian Kesatu). Dari sejumlah poin dalam pasal 26 yang mengatur hak masyarakat di BAB itu, diantaranya menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana (poin 1 huruf a), dan mendapat pendidikan, pelatihan dan ketrampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana (huruf b).

Jelas, adalah sebuah kesan kebijakan apatis yang mengisyaratkan kalau pemerintah tidak mengindahkan UU tentang penanggulangan bencana. Bahkan anggapan ekstrim tentang tiadanya keseriusan pemerintah terhadap keselamatan penduduk pun muncul.

Ada spekulasi kalau keselamatan jiwa bahkan nyawa penduduk tidak dianggap sebagai hal penting dalam kebijakan pemerintah. Opini citra buruk terhadap pemerintah itu terpikir pasca gempa bumi merusak di hari Jumat itu. 

“Lantaran ‘butanya’ sebagian besar masyarakat akan edukasi bencana, tercipta kondisi kalang-kabut. Sejatinya tiada kepanikan berkepanjangan terhadap warga pada peristiwa sore itu,” ujar salah seorang pemerhati sosial, Hasbi.

Masih terekam di memori kepala bagaimana pilunya. Keresahan disertai ketakutan akan terjadinya tsunami ‘menghantui’ pikiran warga. Efek gelisah kemungkinan naiknya air laut menjadi keputusan mengambil tindakan penyelamatan diri secara mandiri. Dalam tegang hingga menjelang malam, dengan berbekal tenaga dan bermodalkan kata hati warga menapaki arah demi penyelamatan diri. Tujuannya adalah tanah lapang dan dataran tinggi. Yang paling memprihatinkan lagi terjadi ‘perpindahan penduduk’ dalam jumlah besar ke pengungsian. Mereka yang sebagian besar meninggalkan rumah hingga rela berhari-hari di pengungsian hanya lantaran takut. ‘Cueknya’ pemerintah serta banyaknya hoax bikin penduduk makin khawatir.

Menyinggung kembali tentang kewenangan hingga kewajiban yang ditegaskan dalam UU tentang Penanggulangan Bencana, adalah sebuah kelalaian pemerintah ketika terjadinya evakuasi mandiri yang berbuntut ‘mondoknya’ warga sampai berhari-hari di pengungsian. Padahal bila edukasi pra bencana, saat bencana hingga pasca bencana dimasyarakatkan, bisa diprediksi tidak tercipta kondisi kalang kabut sebagaimana peristiwa 28 September lalu. Apalagi bencana tersebut tidak memicu tsunami.

“Seandainya satuan penanggulangan bencana sudah terbentuk, mungkin tingkat kekhawatiran warga terminimalisir. Tim yang bekerja dan bersifat responsif itu kemudian menjadi petunjuk dan menjawab kegelisahan masyarakat,” menurut Hasbi.

Diharapkan bencana terjadi lalu jadi pelajaran berharga bagi pemerintah daerah. Sehingga tidak hanya menyiapkan staregis dalam penanganan pasca bencana, tapi juga mengedukasi masyarakat sejak dini tentang bencana, dari sebelum, sesaat hingga pasca. “Kalau itu tidak dilakukan, tiba masa tiba akal masih akan terjadi bila datang bencana alam,” ungkapnya.

Dana Jadi Sebab Keterbatasan Gerak BPBD
Kepala BPBD Kabupaten Parimo, Arifin Ahmad menyebutkan bahwa cukup banyak rencana yang seharusnya dilakukan BPBD, termasuk di dalamnya edukasi bencana. Namun karena setiap gerak butuh biaya sehingga BPBD tidak mampu berbuat lebih.
Arifin Ahmad
“Menyangkut pemberian edukasi bencana di masyarakat, kami BPBD terbatas diketersediaan dana. Dalam setiap kegiatan atau sosialisasi itu membutuhkan dana dalam melaksanakannya. Sementara penganggaran untuk BPBD hanya senilai Rp900 juta untuk satu tahu (tahun ini). Uang yang kita kelola di BPBD ini sangat sedikit,” ungkap Arifin Ahmad kepada Sultengaktual.com di kantornya, 7 Desember 2018.
Minimnya anggaran yang diporsikan itu sehingga BPBD melakukan sosialisasi yang memang dianggap masih terbatas.

Sehari Setelah Bencana Diterbitkan SK
Menyinggung bencana 28 September, Arifin mengakui ketidaksiapan pemerintah menghadapi gemba merusak itu. Meski katanya wilayah Sulteng termasuk daerah rawan gempa bumi. Namun akan adanya guncangan dahsyat seperti yang terjadi pada saat itu diluar dugaan.
“Kita juga (BPBD) kaget saat itu, karena tidak disangka kalau terjadi gempa seperti itu,” ucapnya.
Sebagai badan yang bertanggung jawab di kondisi saat itu, menurut Arifin, pada hari kedua pasca bencana BPBD bersama bupati mengambil tindakan kedaruratan. Hingga kemudian Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu menerbitkan SK Tanggap Darurat.
Dalam SK itu Sekretaris Daerah (Setda) sebagai penanggungjawab yang secara eksovisio BPBD, dan Kepala BPBD adalah pelaksana.
Sejumlah tindakan diantaranya pengumpulan hingga pendistribusian logistik ke posko pengungsian di sejumlah titik. Termasuk mengajukan administrasi pencairan dana senilai Rp350 juta, sumber dana APBD. Uang tersebut diambil dari Rp700 juta Biaya Tak Terduga (BTT). Sedangkan untuk bantuan beras bersumber dari Bulog sebanyak 50 ton.

Tentukan Jalur Evakuasi Vertikal
Mengambil pelajaran pasca bencana 28 September lalu, pemerintah sudah menentukan lima jalur evakuasi vertikal. Jalan lari itu kata Arifin akan dilalui warga kalau terjadi peristiwa tsunami yang diakibatkan gempa bumi.
“Jalur-jalur evakuasi yang sudah ditetapkan, sementara masih wilayah eks kecamatan Parigi. Seperti di Kecamatan Parigi Tengah jalur evakuasinya jalan menuju Desa Binangga. Di Kota Parigi salah satunya jalan menuju Desa Parigimpu’u Kecamata Parigi Barat,” urai Arifin.
Ditanya penentuan zona merah atau daerah yang tidak boleh dilalui, ditempati, atau harusnya dihindari, Arifin justru meyakinkan kalau Kabupaten Parimo, khusus wilayah eks Parigi terbilang aman.
“Daerah kita tidak termasuk dalam jalur wilayah Palukoro. Sehingga kecil potensi untuk daerah rawan,” katanya.
Meski begitu, Arifin juga mengimbau warga untuk waspada dan siaga akan adanya bencana. Baik gempa bumi, banjir bandang dan lain sebagainya.***

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama