Slider
KOTA
SULTENG
‹
›
POLITIK
HUKUM
SENGGANG
SULAWESI
EDUKASI
Parigi, Sultengktual.com
– Bagi masyarakat yang berencana untuk membangun sebuah fasilitas, hendaknya memperhatikan zonasi kawasan sebagaimana yang telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) bagi yang bermukim di wilayah Kota parigi dan sekitarnya.
Pasalnya, bila membangun tanpa memperdulikan pengaturan zonasi kawasan tersebut, maka dipastikan proses penerbitan izin membangun (IMB) nya bakal terkendala bahkan terancam ditolak.
Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Parigi Moutong, I Wayan Sukadana ST mengatakan, Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan subtansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok, yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Sehingga katanya, pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.
Sesuai pembagiannnya, zonasi RTRW Parigi Moutong kata Wayan antara lain zona perindustrian, pertanian, perkebunan dan pemukiman, dan ini katanya sudah sangat jelas dan sudah di sosialisasikan saat RTRW ditetapkan.
“Pengelolaan pembangunan terkait izin pembangunan pemukiman pada suatu wilayah harus memperhatikan zona dalam RTRW. Terutama menyangkut zona pertanian, maka pengajuan izinnya kemungkinan besar dapat ditolak,” kata Wayan Sukadana,
Alasannya, saat ini pengalihan lahan pertanian menjadi pemukiman sudah disoroti pemerintah pusat. Sehingga, sebelum izin membangun diterbitkan harus ada persyaratan khusus dikeluarkan dinas pertanian setempat. ..Sumber SGL.com
Pasalnya, bila membangun tanpa memperdulikan pengaturan zonasi kawasan tersebut, maka dipastikan proses penerbitan izin membangun (IMB) nya bakal terkendala bahkan terancam ditolak.
Kabid Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Parigi Moutong, I Wayan Sukadana ST mengatakan, Dalam operasionalisasinya rencana umum tata ruang dijabarkan dalam rencana rinci tata ruang yang disusun dengan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan subtansi yang dapat mencakup hingga penetapan blok dan subblok, yang dilengkapi peraturan zonasi sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang.
Sehingga katanya, pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana rinci tata ruang dapat berupa rencana tata ruang kawasan strategis dan rencana detail tata ruang.
Sesuai pembagiannnya, zonasi RTRW Parigi Moutong kata Wayan antara lain zona perindustrian, pertanian, perkebunan dan pemukiman, dan ini katanya sudah sangat jelas dan sudah di sosialisasikan saat RTRW ditetapkan.
“Pengelolaan pembangunan terkait izin pembangunan pemukiman pada suatu wilayah harus memperhatikan zona dalam RTRW. Terutama menyangkut zona pertanian, maka pengajuan izinnya kemungkinan besar dapat ditolak,” kata Wayan Sukadana,
Alasannya, saat ini pengalihan lahan pertanian menjadi pemukiman sudah disoroti pemerintah pusat. Sehingga, sebelum izin membangun diterbitkan harus ada persyaratan khusus dikeluarkan dinas pertanian setempat. ..Sumber SGL.com
Parigi Moutong, Sultengaktual.com- Lewat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Parigi Moutong, lahir lagu daerah baru. Sebanyak enam lagu terpilih lewat lomba cipta lagu daerah tingkat kabupaten itu.
 |
| Peserta pemenang lomba cipta lagu daerah foto bersama Wabup Parimo dan Kepala Disdikbud Parimo. Foto Humas Pemda Parimo |
Munculnya enam lagu dari lima bahasa dan lima suku yang mendiami Kabupaten Parimo, menambah kebanggan pemerintah setempat. Wujud gembiranya pemerintah ini terlihat dari keinginan Wakil Bupati Parimo, Badrun Nggai.
Di penyerahan bonus dan plakat kepada enam pencipta lagu daerah itu, Badrun mengajak seluruh masyarakat untuk memviralkan lagu yang masing-masing dari suku Lauje, Tialo, Tajio, Tara serta Rai.
Menurut Badrun, lewat lagu daerah adalah salah satu cara untuk mempromosikan suatu daerah khususnya kebudayaannya.
"Mari bersama-sama kita memperkenalkan, menyebarluaskan lagu daerah Parimo kepada publik. Ayo kita viralkan enam lagu yang sudah ada ini, agar bisa didengarkan seluruh masyarakat. Dengan munculnya enam lagu ini, kedepan akan banyak lagi bermunculan pencipta lagu daerah di kabupaten ini," kata Badrun saat penyerahan bonus, Jumat 1 November 2019.
Selain Badrun, Kepala Disdikbud Kabupaten Parimo, Adrudin Nur, mengatakan bahwa para pemenang merupakan perwakilan setiap suku yang ada di Parimo.
Katanya, enam lagu terpilih akan direkam kembali serta legalitas dan hak cipta. Selanjutnya disebarluaskan di Kabupaten Parimo.
Di tempat yang sama, Kepala Bidang Kebudayaan Disdikbud Parimo, Sri Nur Rahma, mengatakan para pemenang sesuai keputusan dewan juri lomba cipta lagu daerah berdasarkan kriteria tertuang dalam Juknis untuk pembuatan album Parimo dalam nada budaya tahun 2019.
Masing-masing lagu terpilih:
- 1. Suku Tajio, judul: Paimo Jijo ciptaan Piet Rumambi (alm).
- 2. Suku Lauje, judul: Petuh Pine Mbu Ang Ngo e ciptaan Muh Ridwan Suqri.
- 3. Suku Tialo, judul: Apunane ciptaan Bobby M.
- 4. Suku Kaili Rai, judul: Lalampa Toboli ciptaan Taufan Muhammad.
- 5. Suku Kaili Tara, judul: Likunggavali ciptaan Haidir Ali
- 6. Suku Kaili Tara, judul: Ino Tovea ciptaan Idham Panggagau.
Sumber: Humas Pemda Parigi Moutong
Editor: Andi Sadam
Jakarta - Partai NasDem akan menggelar kongres di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat dari tanggal 8 hingga 11 November, mendatang. Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari menjelaskan, dalam rapat itu akan membahas beberapa agenda. Mulai dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), garis besar haluan partai rekomendasi program ke depan, dan pemilihan ketua umum.
Wakil Ketua Umum Garda Pemuda Partai Nasdem (GP Nasdem), Ivanhoe Semen mengatakan, kader muda ingin Surya Paloh kembali memimpin Partai Nasdem di periode mendatang.
Dia mengklaim, dukungan tersebut diberikan seluruh kader GP Nasdem se-Indonesia. Hal ini disampaikan berkaitan dengan akan digelarnya Kongres Partai Nasdem.
"Pencapaian membanggakan Nasdem di Pileg dan Pilpres kemarin tidak lepas dari kepemimpinan Bang Surya. Sehingga seluruh kader Garda Pemuda Nasdem se-Indonesia sepakat agar Bang Surya Paloh melanjutkan kembali kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem," ujar Ivanhoe, Rabu (30/10/2019).
"Kemenangan kepala daerah yang diusung Partai NasDem di pilkada adalah bukti kepiawaian Bang Surya," sambungnya.
Ia menambahkan bahwa gagasan politik antimahar yang diterapkan oleh Surya Paloh mendapatkan respons yang positif dari masyarakat Indonesia sehingga membuat Nasdem meraih pencapaian yang luar biasa pada Pemilu 2019.
"Respons positif atas gagasan ini juga datang dari para calon kepala daerah. Tangan dingin beliau berhasil menjadikan Nasdem fenomenal," ujarnya.
Menurut Ivanhoe, GP Nasdem sebagai organisasi sayap Partai Nasdem, berhasil menempatkan diri sebagai wadah bagi pemuda dari berbagai latar belakang untuk turut aktif berpartisipasi politik.
Hal ini tidak lepas dari peran Surya Paloh yang terus mendukung peran anak muda dalam bernegara serta di dalam Partai Nasdem sendiri.
"Garda Pemuda Nasdem sebagai wadah berhimpunnya anak-anak muda Partai Nasdem sangat mengapresiasi Bang Surya karena telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi muda Partai Nasdem untuk berkiprah dan berkontribusi dalam Partai, sehingga Nasdem berhasil menempatkan kader muda terbanyak sebagai anggota DPR RI," tutup Ivanhoe.
Sumber: Merdeka.com
Jakarta - Salah satu topik bahasan dalam rapat kabinet terbatas mengenai tugas-tugas Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi adalah mengenai tol laut.
Presiden Joko Widodo mengaku mendapat tanggapan positif dari masyarakat dan pemerintah daerah terkait tol laut. Banyak yang mengusulkan, ditambah trayek dan frekuensi tol laut.
 |
| Presiden RI, Joko Widodo |
Namun, yang menjadi persoalan, ada monopoli oleh perusahaan tertentu. Sehingga, harga ditentukan oleh mereka. Padahal, dengan keberadaan tol laut itu, harga-harga barang diharapkan mengalami penurunan hingga 30 persen dari harga sebelum adanya tol laut.
"Akhir-akhir ini, rute-rute yang ada itu barang-barangnya dikuasai oleh swasta tertentu. Saya belum dapat ini swastanya siapa," kata Jokowi, dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019.
Jokowi pun meminta jajarannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia menginginkan, tol laut bisa dinikmati rakyat dengan harga yang murah.
"Ini tolong dikejar dan diselesaikan. Saya tak tahu, apakah perlu intervensi dari menteri BUMN untuk melakukan ini? Tapi paling tidak, harus diberikan kompetisi, paling tidak ada kompetitornya," katanya.
Menurut Jokowi, dengan adanya kompetitor akan ada persaingan harga dan harga tidak dikendalikan oleh perusahaan tertentu.
"Tapi kalau dikuasai oleh satu perusahaan, ya munculnya beda lagi. Kita beri fasilitas kepada dia. Ini yang tidak kita kehendaki," katanya.
Sumber: VIVAnews.com
Jakarta - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus melanjutkan safari dengan mendatangi satuan-satuan dan institusi di bawah kementeriannya.
Kali ini, Prabowo yang didampingi Wakil Menteri Pertahanan, Wahyu Sakti Trenggono menyambangi Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.
 |
| Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto |
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan rasa bangganya, karena sampai saat ini prajurit yang bertugas menjadi alat pertahanan negara konsisten memelihara kemampuan. Tetapi, ia menekankan, kemampuan tersebut ke depan harus ditingkatkan mulai dari SDM hingga alutsista di tiap matra.
"TNI harus kuat. Untuk itu, kami bersama Wamenhan ingin memperkuat jajaran operasional kekuatan tempur riil TNI, kita akan perkuat TNI," kata Prabowo, seperti dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan Kementerian Pertahanan, Rabu 30 Oktober 2019.
Tiba di Cilangkap, rombongan Prabowo disambut Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letjen TNI Tatang Sulaiman.
Hadi pun mengucapkan rasa terima kasihnya atas kedatangan Prabowo dan Trenggono, usai dilantik dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju.
Ia berharap, bersama pejabat baru di Kementerian Pertahanan mampu mewujudkan postur pertahanan negara yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai macam ancaman dan tantangan Indonesia ke depan.
"Untuk menindaklanjuti arahan Presiden selaku Panglima TNI, saya berusaha menentukan 11 Program Prioritas dan mengakselerasinya dengan program 100 hari kerja pada awal masa jabatan Panglima TNI," kata Hadi.
Untuk sebelas program prioritas, Hadi menjabarkan, di antaranya revitalisasi MEF, penyempurnaan doktrin TNI, menjadikan TNI sebagai organisasi yang adaptif, pengembangan SDM berbasis kompetensi, dan pembinaan matra yang dilimpahkan kepada Kepala Staf Angkatan.
Ia juga menjelaskan, TNI telah membangun pasukan khusus trimatra yang saat ini disebut sebagai Koopssus TNI yang mengembangkan sistem operasi tiga kesatuan secara terpadu.
"TNI juga telah meresmikan satuan TNI Terintegrasi Natuna sebagai bagian dari upaya menjadikan pulau-pulau terluar strategis seperti Natuna, Saumlaki, Morotai, Biak, dan daerah strategis Merauke menjadi pangkalan operasi TNI di masa depan," kata Hadi.
Sumber: VIVAnews.com
Jakarta - Dalam uji kelayakan dan kepatutan, calon Kapolri Komisaris Jenderal Polisi Idham Aziz menilai, radikalisme tak terkait dengan agama Islam saja, tetapi juga mengenai agama-agama lainnya.
Persoalan radikalisme ditanyakan anggota Komisi III dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Alhabsyi. Ia menilai, radikalisme hanya diidentikkan dengan agama Islam saja.
 |
| Komisaris Jenderal Polisi Idham Aziz. ft. ist |
"Ini saya pikir penting, supaya nanti berkesan Allahu Akbar, teroris. Takbir, teroris. Ngaji dibilang radikalisme, pegang Alquran dibilang radikalisme. Pandangan Bapak tentang radikalisme ini apa Pak?" tanya Aboe di ruang rapat Komisi III, kompleks parlemen, Jakarta, Rabu, 30 Oktober 2019.
Ia menjelaskan, hal yang membuat keresahan akibat radikalisme di Indonesia merupakan oknum yang tak terkait dengan agama atau kepercayaan tertentu. Termasuk tak terkait dengan Islam.
"Saya juga garisbawahi, radikalisme tidak dekat dengan Islam. Tidak bisa radikalisme itu dikaitkan dengan simbol. Kita bisa jelaskan kalau ada yang bersalah itu juga oknum," kata Idham.
Idham meyakini, Kepolisian melakukan penegakan hukum terhadap oknum yang sengaja membawa simbol agama tertentu, bukan menyerang agama Islam atau agama tertentu.
"Tidak bisa bilang radikalisme lalu kita membawa simbol agama. Kita mesti sampaikan, kita penegakan hukum juga terhadap oknum, bukan agama," ujar Idham.
Ia mengajak, seluruh pihak harus menjalin komunikasi antara umat Islam dengan yang lainnya untuk meminimalisir kesalahpahaman. "Kita harus membangun komunikasi ke umat Islam dengan umat yang lain. Kepada para ulama habib dan santri. Begitu juga ke kalangan lain," kata Idham.
Sumber: VIVAnews.com
Jakarta - Mantan Juru Kampanye Prabowo-Sandi, Ustaz Haikal Hassan, mengatakan bahwa saat ini dia tidak memperdulikan kabinet Joko Widodo. Bahkan, meski di dalam kabinet tersebut ada nama Prabowo Subianto yang didukungnya pada Pilpres 2019, tak lantas membuatnya mendukung pemerintahan Jokowi.
Haikal menegaskan tetap berada sebagai oposisi yang memantau jalannya pemerintahan. Dengan ada atau tidaknya Prabowo di pemerintahan, dia tetap menjadi oposisi.
 |
| Haikal Hassan. ft. ist |
"Ada yang tidak peduli, ada yang masa bodoh. Dengan ini kami tidak menangis, kami tidak tertawa, kami tetap oposisi siapa pun yang menjadi menteri di sana. Apakah Pak Prabowo yang dulu kami berada dan mendukung Pak Prabowo bahkan siapa kami tidak peduli, kami tetap oposisi," kata Haikal dalam acara Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa malam, 28 Oktober 2019.
Haikal tidak bisa menyembunyikan sebuah fakta hanya demi menyenangkan penguasa. Apabila pemerintah melakukan hal yang dinilai merugikan rakyat, atau tidak sejalan dengan rakyat, maka dia akan tetap melakukan kritik.
"Kalau kita dituntut untuk memberikan narasi yang menyenangkan, tidak bisa itu, berarti semua koalisi dong. Kita tetap melakukan narasi yang mengkritik kerja pemerintah, karena kita berjanji bahwa kita oposisi," ujarnya.
Menurut Haikal, latar belakangnya yang merupakan ulama dan pendakwah, idealnya memang menjadi oposisi. Sebab, akan berbahaya jika ulama justru berada di bawah penguasa dan itu menyebabkan tidak ada sistem pengawasan dan penyeimbang.
"Sampai kapanpun kita tetap oposisi sampai mati, tapi tetap dengan uswatun hasanah, dengan akhlakul karimah, kita akan tetap mengkritik pemerintah. Sampai kapan? Sampai terus, supaya tetap ada check and balance," ujarnya.
Langganan:
Postingan (Atom)
