Slider
KOTA
SULTENG
‹
›
POLITIK
HUKUM
SENGGANG
SULAWESI
EDUKASI
Ferdinand Kana Lo : Cukup UKL - UPL Saja
Palu, sultengaktual.com - Bencana Gempa Bumi berkekuatan 7,4 SR dan Gelombang Tsunami serta kejadian pergerakan Tanah (liquifaksi) yang terjadi di kota Palu pada 28 September 2018 lalu meninggalkan beban psikologis trauma terhadap masyarakat kota palu pada khususnya dan daerah sekitarnya pada umumnya (kabupaten Sigi , parigi moutong dan donggala).
Kejadian Bencana itu tak sedikit memakan korban mulai dari hilangnya korban yang meninggal baik itu didapatkan atau tidak dan hilangnya tempat tinggal masyarakat secara umumnya.
Pemerintah Indonesia menyikapi atas kejadian bencana yang memiliki kekuatan dashyat itu dengan bukti nyata atas program rekonstfuksi rehabilitasi atas dampak bencana tersebut.
Bukti nyata atas kinerja pemerintah pada Kementerian PUPR pada Direktorat Jenderal Bidang Cipta karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah melakukan pembangunan sarana knfrasttuktur dilingkungan Hunian Tetap (Huntap) bagi keluarga korban dampak bencana tersebut yang kehilangan tempat tinggal.
Hunian Tetap itu didirikan/dibangun pada lebih dari satu titik lokasi yang sudah disiapkan, yakni lokasi Duyu kota palu, Balaroa dan pombewe dikabupaten Sigi.
Proyek rekonstruksi rehabilitasi itu merupakan pembiayaan anggaran dari Pinjaman world Bank
Progres juga ditunjukkan oleh rencana pembangunan huntap di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga. Proyek Kementerian PUPR, pada tahap pertama, telah melalui tahap verifikasi dan validasi warga yang bakal direlokasi.
Sementara itu, hunian tetap di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, ditargetkan sudah bisa ditempati dalam waktu dekat. Pembangunan tahap pertama tersebut diharapkan terealisasi tepat waktu. Huntap tersebut dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Kota Palu.
Demikian pula huntap di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat dengan target 204 unit. "127 unit dibangun Pemkot Palu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan 70 unit lainnya akan dikerjakan Kementerian PUPR.
di Duyu sebanyak 450 unit, di Tondo–Talise 4.878 unit, di Pombewe sebanyak 3.000 unit, serta huntap satelit sebanyak 3.460 unit.
Pada tahap I, sebanyak 630 unit huntap di bangun di Sulawesi Tengah. Pembangunan huntap di dilakukan di dua wilayah yakni Kelurahan Duyu, Kota Palu dan Desa Pombewe, Kabupaten Sigi. Di Kelurahan Duyu dibangun 230 unit huntap dan di Desa Pombewe sebanyak 400 unit huntap.
Pada saat sekarang ini ketika wabah virus corona melanda, Pembangunan huntap tetap mengacu dan memperhatikan protokol keamanan terkait COVID-19 yakni physical dan social distancing .
Penanganan dan antisipasi penyebaran virus Corona Covid-19 yang tengah menjadi perhatian pemerintah diperkirakan akan mempengaruhi kondisi capaian pembangunan Hunian tetap (Huntap) bagi penyintas bencana gempa di Sulawesi Tengah.
Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah sedang menyiapkan langkah-langkah agar pembangunan huntap yang menjadi hak penyintas bencana gempa di Palu, Sigi, dan Donggala tetap berjalan di tengah pembatasan aktifitas untuk mencegah penyebaran virus Corona.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulteng, Ferdinand Kana Lo, melalui PPK PKP 2 Zubaedy.ST mengatakan bahwa penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk pemeriksaan para pekerja konstruksi di semua lokasi pembangunan huntap, di Sigi, Palu, dan Donggala. Langkah itu sebagai salah satu bentuk jaminan kesehatan untuk pekerja.
Kerja sama dengan rumah sakit-rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 juga dilakukan sebagai langkah lanjutan jika terjadi kasus gangguan kesehatan pekerja.
Huntap dibangun menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), karena merupakan rumah tahan gempa dan proses pembangunannya yang lebih cepat dengan menggunakan sistem modular
Cukup UKL - UPL Saja
Kepala Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah (BP2W) Sulawesi Tengah, Ferdinand Kana Lo, menegaskan, pembangunan Huntap di kawasan relokasi Kelurahana Tondo, Talise maupun Kelurahan Duyu, tidak memerlukan dokumen izin lingkungan Amdal, namun cukup dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
Ferdinand Kana Lo
Beberapa pertimbangannya, kata Ferdinand, proses Rehab-Rekon khususnya pembangunan Huntap menggunakan dana pinjaman dari World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia selaku pihak yang memberi pinjaman enggan membiayai kegiatan yang membutuhkan izin lingkungan sekelas Amdal.
Pasalnya, Amdal dinilai memiliki dampak lingkungan yang cukup besar, sehingga pemberi pinjaman menolak untuk memberikan pinjaman jika kegiatan rehab-rekon, termasuk pembangunan Huntap harus membutuhkan Amdal.
Diakuinya, dalam rangka kebencanaan tanggap darurat, terdapat aturan tentang izin lingkungan, namun ada penyaringan. Khusus di bencana di daerah, kewenangan menentukan jenis izin lingkungan berada pada kepala daerah tingkat kabupaten dan kota.
“Untuk Kota Palu, saat ini telah UPL-UKL disusun. Sesuai surat dari menteri yang menerangkan bahwa wali kota dapat menetukan hal itu (jenis izin lingkungan), sehingga dibuatlah penandatanganan berita acara yang menegaskan bahwa pelaksaan kegiatan itu cukup dengan menggunakan UPL-UKL,” kata Ferdinand. Ona
Palu, Sultengaktual.com - Proyek pekerjaan Rehabilitasi dan rekontruksi infrastruktur jalan dan jembatan yang dikerjakan oleh PT Wasco – Sarana KSO, merupakan paket pekerjaan untuk penanganan kondisi jalan yang rusak akibat gempa bumi di kota palu dan sekitarnya pada september 2018 silam.
Paket pekerjaan yang melekat pada satuan kerja PJN I BPJN XIV Palu itu dikerjakan dengan menggunakan anggaran WINRIP IBRD Load dengan kontrak masa pelaksanaan waktu pekerjaan selama 390 hari kalender yang di sahkan lewat kontrak no 02-52/02-WINRIP-RR/RB/A/8043/11-19.
Proyek paket ini melakukan penanganan dilapangan sepanjang 29,43 kilometer yang meliputi Palupi – Bangga – Simoro sepanjang 18,88 kilometer, Akses huntap Pombewe 4,09 kilometer. meliputi rekontruksi jalan yang rusak dengan tipikal bervariasi sepanjang 200 – 600 meter per titik, kontruksi saluran drainase, dan lintas saluran air/cros.
Proses pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh pihak penyedia terdiri atas scope scope pekerjaan sebagai berikut. Palupi – Bangga scope pekerjaan Major Rehabilitation, Bangga – Simoro scope pekerjaan Major Rehabilitation, Kalukubula – Kalawara scope pekerjaan Recontruction, Biromaru – Palolo scope pekerjaan Recontruction, Jalan Akses Huntap scope pekerjaan Recontruction, Jembatan Akses Huntap scope pekerjaan Recontruction.
Beberapa ruas jalan kabupaten ada juga yg ditangani. Seperti yang dekat pasar arah lokasi Huntap, untuk pekerjaan jalan ini dikatakan jalan akses Huntap, proses pekerjaan untuk itu tidak ada masalah karena jalan ini terdampak atad kejadian bencana gempa yang lalu, sedangkan yang lain seperti Palu – Kulawi, Palupi – Bangga dan Simoro itu tidak menerus, karena hanya spot – spot saja.
Dan untuk sekarang ini, proses pekerjaan terus saja berlangsung. Di akhir maret lalu, untuk pekerjaan di masing masing ruas terus dilakukan seperti pada ruas biromaru - palolo pada periode akhir maret barusan sementara dilakukan LPA untuk kemudian dilanjutkan pekerjaan pengaspalan, ujar Eko Prasetyo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket Penanganan Pekerjaan Pasca Bencana itu.
Disaat Pandemi Virus Corona atau Covid 19 melanda sebagian besar negara negara di dunia termasuk Indonesia, pihak penyedia masih saja tetap melakukan action pekerjaan dilapangan.
Bukan hanya melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dikontrakkan, tetapi pihak penyedia juga tetap peduli akan lingkungan sekitarnya, apalagi dengan pandemi Covid 19 yang sangat mengancam kesehatan. Tidak tanggung tanggung dan sebagai bentuk peduli terhadap lingkungan dan menjaga kesehatan bersama, pihak penyedia melakukab penyemprotan Disinfektan untuk mematikan virus corona di Base Camp penyedia. RB
Morowali Utara, sultengaktual.com - Pandemi virus Corona atau Covid 19 yang semakin meluas dan barusan saja menelan korban di Kabupaten Morowali Utara Provinsi Sulawesi Tengah, Pihak PT. COR yang ada di Morowali utara melakukan sistem savety check area dengan menerapkan langkah langkah pencegahan dini sesuai dengan prosedur standart antisipasi cegah virus. Hal itu diungkapkan oleh Wakil PT COR melalui Superintendent Eksternal Relation Ir. Ratnawati Iriani via Whatspp kepada media ini.
Langkah langkah itu diawali pada saat karyawan yang masuk di pintu gerbang terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan oleh security dengan melakukan pemeriksaan suhu badan dengan memakai alat ukur yang sudag distandartkan.
Selain pemeriksaan pengukuran suhu badan yang dilakukan pihak security di pintu gerbang, pihak pekerja atau karyawan diwajibkan juga melakukan cuci tangan dengan memakai sabun dengan tata cara teknik cuci tangan yang benar, tambah Ratnawati.
Bukan di pintu gerbang saja pihak perusahaan menyediakan tempat cuci tangan, tetapi didalan area perkantoran bahkan di area pabrik disiapkan juga lengkap dengan sabunnya.
Dan untuk kebutuhan Masker, pihak perusahaan masih menunggu, karena sudah di pesan diluar, ini dikarenakan stock ketersediaan di kota palu bahkan kolonedale masih kosong, jelasnya. Ona
Morowali Utara, sultengaktual.com -Langkah langkah pencegahan wabah virus Corona atau covid-19 yang dilakukan PT. COR di Kabupaten Morowali Utara provinsi Sulawesi Tengah ini sudah dilakukan sejak dari awal ketika virus ini mewabah dan menjadi pandemi di Indonesia. Selain melakukan selektif siapa saja yang keluar masuk areal Pabrik, bahkan Tenaga kerja Asing (TKA) diperiksa khusus sampel darahnya dan dikirim ke laboratorium. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Superintendent Eksternal Relation PT.COR Ir.Ratnawati Iriani
“Sejak awal Tenaga Kerja Asing (TKA) sudah diperiksa dan diambil darahnya untuk pemeriksaan Lab dan dinyatakan semua negatif, dan Kami sudah punya edaran untuk mencegah penularan virus corana yang mengacu pada SE Gubernur dan Bupati Morut yang kami sampaikan juga kepada Pemda setempat, Instansi terkait, Polres, polsek, Dandim dan Danramil, tambah Ratnawati.
intinya saat ini kami belum menerima tamu, pegawai yang non lokal dilarang cuti, dan pegawai yang sudah terlanjur cuti tidak boleh kembali bekerja dan agar stay at home saja dan karyawan yang tinggal di kolonedale untuk segera langsung pulang ke rumah dan tidak keluar rumah untuk berinteraksi dengan orang luar, urainya.
Atas kejadian wafatnya almarhum Bupati dan hasil lab menunjukan positif terpapar covid-19, kami lagi mencari tempat agar karyawan kami yang tinggal di luar, dapat tinggal di mess modular lambolo, dan ada kemungkinan lainnya, masih di bicarakan di Kantor Pusat Jakarta, jelas Wakil Dari PT COR itu
Kami sejak belum adanya covid 19 tidak pernah ketemu langsung dengan almarhum hanya melalui via telepon, terakhir saya telepon beliau, pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 waktu itu dalam perjalanan dari palu menuju kolonodale”,ujar Ratnawati.
Langkah manajemen perusahaan ini, dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebaran covid-19, dan pemantauan terus diperketat setiap waktunya, ujar Ratnawati berseloroh. Ona_ BM
intinya saat ini kami belum menerima tamu, pegawai yang non lokal dilarang cuti, dan pegawai yang sudah terlanjur cuti tidak boleh kembali bekerja dan agar stay at home saja dan karyawan yang tinggal di kolonedale untuk segera langsung pulang ke rumah dan tidak keluar rumah untuk berinteraksi dengan orang luar, urainya.
Atas kejadian wafatnya almarhum Bupati dan hasil lab menunjukan positif terpapar covid-19, kami lagi mencari tempat agar karyawan kami yang tinggal di luar, dapat tinggal di mess modular lambolo, dan ada kemungkinan lainnya, masih di bicarakan di Kantor Pusat Jakarta, jelas Wakil Dari PT COR itu
Kami sejak belum adanya covid 19 tidak pernah ketemu langsung dengan almarhum hanya melalui via telepon, terakhir saya telepon beliau, pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 waktu itu dalam perjalanan dari palu menuju kolonodale”,ujar Ratnawati.
Langkah manajemen perusahaan ini, dilakukan sebagai bentuk pencegahan penyebaran covid-19, dan pemantauan terus diperketat setiap waktunya, ujar Ratnawati berseloroh. Ona_ BM
Jakarta, sultengaktual.com - Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa sebagai bagian dari jaring pengaman sosial bagi masyarakat lapisan bawah untuk mengantisipasi dampak Covid-19, pemerintah menggratiskan biaya pemakaian listrik dengan daya 450 VA selama tiga bulan ke depan.
Hal itu berarti sebanyak kurang lebih 24 juta pelanggan listrik dalam golongan daya tersebut akan mendapat stimulus tersebut mulai bulan April hingga Juni 2020 mendatang.
Perlu saya sampaikan bahwa untuk pelanggan listrik 450 VA, yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan, akan digratiskan selama tiga bulan ke depan yaitu untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020,” ujarnya dalam keterangan melalui telekonferensi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Selasa (31/3/2020).
Sementara bagi pelanggan listrik dengan daya 900 VA, pemerintah memberikan keringanan biaya pemakaian berupa potongan tarif sebesar 50 persen selama tiga bulan ke depan.
“Untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar tujuh juta pelanggan akan didiskon 50 persen, artinya hanya membayar separuh saja untuk bulan April, Mei, dan bulan Juni 2020,” tandasnya.
Untuk diketahui, anggaran bagi kebijakan pembebasan biaya listrik selama tiga bulan untuk pelanggan daya 450 VA dan diskon 50 persen untuk pelanggan daya 900 VA tersebut berasal dari tambahan belanja dan pembiayaan APBN Tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 yang secara keseluruhan mencapai Rp405,1 triliun. Dari jumlah tersebut sebanyak Rp110 triliun dialokasikan bagi program perlindungan sosial di mana kebijakan bagi pelanggan listrik dari masyarakat lapisan bawah tersebut merupakan salah satunya.
Demikian dikutip dari Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden. [***]
Parigi
Moutong, Sultengaktual.com- Ekstrimnya
kabar serangan virus Corona berdampak terhalaunya Kejuaraan Pacuan Kuda di
Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Event yang terjadwal pada 21 hingga 22 Maret ini, ditunda
pelaksanaannya.
Penundaan balap kuda perebutan Piala
Gubernur Sulawesi Tengah 2020 tersebut berdasarkan Surat Edaran Gubernur
Sulteng Nomor: 443/141//DIS.KES tentang pencegahan dan antisipasi penyebaran
Covid-19 di Sulteng.
Dalam edaran tertanggal 16 Maret 2020, menghimbau
untuk menunda kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar. Bahkan Gubernur
Sulteng, Longki Djanggola, juga menegaskan agar menghindari kerumunan massa jika
tidak perlu.
Bukan hanya itu, lewat lembaran tersebut gubernur
menegaskan kepada seluruh bupati dan walikota meliburkan sekolah, kecuali bagi
pelajar menengah atas yang sedang mengikuti ujian berdasarkan jadwal yang telah
ditentukan.
Dikutip dari edaran, Gubernur menindaklanjuti
kebijakan pemerintah bahwa penyebaran Covid-19 merupakan bencana nasional non
alam sejak tanggal 14 Maret 2020, dan himbauan presiden RI Joko Widodo tanggal
15 Maret 2020, dan untuk dalam rangka mencegah, dan mengantisipasi penyebaran
Covid-19 di Sulteng. Surat Edaran itu berlaku hingga 29 Maret 2020.
Ketua Panitia Pelaksana Kejuaraan Pacuan
Kuda Piala Gubernur Sulteng, Joni Tagunu, membenarkan penundaan pelaksanaan pacuan
kuda yang berlokasi di Arena Pacuan Kuda Tobolongko, Desa Baliara, Kecamatan
Parigi Barat. Katanya, selain merujuk pada edaran gubernur, pengunduran jadwal
juga merupakan hasil koordinasi dengan PORDASI Parigi Moutong dan Provinsi.
Joni bilang, penetapan kembali jadwal
pelaksanaan masih menunggu hasil koordinasi antara Panitia, PORDASI, KONI serta
Pemerintah. “Panitia tidak berani menentukan kembali jadwal pelaksanaan tanpa
koordinasi dengan seluruh komponen terkait,” ucap Joni saat ditemui di
sekretariat Pengcab PORDASI Parigi Moutong, Kamis malam, 19 Maret 2020. “Dan
penundaan ini juga sudah dikomunikasikan dengan seluruh peserta,” ungkapnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Pengprov PORDASI
Sulteng, Anjas Lamatata, menjelaskan bahwa PORDASI Provinsi masih terus
berkomunikasi dengan penurus PORDASI pusat, pihak KONI dan pemerintah provinsi
demi penjadwalan kembali. “Yang kami harapkan persoalan virus Corona segera
teratasi sehingga penundaan kejuaraan pacuan kuda ini tidak berlangsung lama,” harap
Anjas ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon pada Jumat, 20 Maret 2020. Harapan
Anjas itu mempertimbangkan peserta yang sudah dua pekan berada di wilayah Parigi.
Penulis:
Andi Sadam
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Jembatan Torate cs
Palu, sultengaktual.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU), Samuel Patandian dan rekanya, Andi Adriani membacakan tuntutan masing-masing dengan berkas terpisah, terhadap empat terdakwa dugaan korupsi pekerjaan proyek pengganti jembatan Torate Cs pada Satuan Kerja SKPD Kimpraswil Sulteng yang anggarannya berasal dari APBN murni pada tahun Anggaran 2018 Lalu, pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar di Pengadilan Tindak pidana korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Palu, Kamis (12 maret 2020).
Alirman M Nubi
Terdakwa Alirman M. Nubi sebagai pejabat pembuat komitmen(PPK) pada proyek tersebut dituntut pidana 4 tahun penjara, membayar denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp 200 juta subsider 1 tahun penjara.
Sedangkan Mansur Asry (Direktur PT. Mitra Aiyangga Nusantara), dituntut 1 tahun dan 6 bulan penjara membayar denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan membayar uang pengganti Rp 227 juta subsider 1 tahun penjara.
Sherly Assa (kuasa Direktur PT.Mitra Aiyangga Nusantara), dituntut pidana penjara 6 tahun membayar denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan membayar uang pengganti Rp1,4 miliar subsider 1 tahun penjara. Adapun Ngo Jonny (konsultan pengawas), dituntut pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara, membayar uang denda Rp100 juta, subsider 3 bulan kurungan.
“Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diancam dalam pasal 3 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata JPU, Samuel Patandian dalam tuntutan yang dibacakannya, seperti dikutip media ini pada JurnalNews.id.
Mereka berempat merupakan terdakwa dugaan korupsi pekerjaan pengganti jembatan Torate Cs, merugikan keuangan negara Rp2, 8 miliar. Dalam tuntutannya, hal memberatkan bagi terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. “Hal meringankan para terdakwa berlaku sopan di persidangan dan bagi terdakwa Mas Nur menitipkan uang 227 juta sebagai pengembalian kerugian negara, ” kata Samuel.
Ia menyatakan, adapun barang bukti dokumen 1- 54 dikembalikan kepada penyidik kejaksaan untuk berkas lain bagi tersangka Rachmudin Loulembah dan Christian Andi Pela.
Usai pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan pada Kamis (19/3/2020).
Dalam dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samuel Patandian, menguraikan, tahun 2018 pada Kemen PUPR Dirjen Binamarga BPN XIV Palu, Satker Dinas Kimpraswil, Dinas Bina Marga dan tata ruang wilayah Provinsi Sulteng, mendapat dana untuk pelaksanaan pekerjaan pengganti jembatan Torate Cs, pagu anggaran Rp 18 miliar.
Ia mengatakan, untuk pekerjaan Torate Cs, ruas jalan Tompe- Pantoloan yaitu , jembatan Torate panjang 9,60 meter, nominal Rp 3,6 miliar, jembatan Laiba panjang 6,80 meter, nominal Rp 3,2 miliar, jembatan Karumba V, panjang 6,80 meter, nominal Rp 2,9 miliar, jembatan Labuan II, panjang 6,80 meter nominal Rp 3,6 miliar.
Selanjutnya kata dia, Alirman Made Nubi menerima hasil penetapan Pokja dan Jasa Satker, perihal penunjukan PT. Mitra Aiyangga Nusantara sebagai penyedia pelaksanaan paket penggantian jembatan Torate Cs.
“Kenyataanya pelaksana pekerjaan penggantian jembatan Torate Cs dari PT. Mitra Aiyangga Nusantara Serly Assa, ” katanya.
Lalu Serly Assa meminta kepada Alirman Made Nubi untuk mencairkan uang muka 20 persen sejumlah Rp 2,9 miliar. Dia mengatakan, setelah menerima uang muka Sherly Assa menyerahkan uang kepada Alirman Rp 200 juta, Muhamad Asnur Rp 295 juta.
Sekitar bulan Agustus 2018, Alirman Made Nubi memberitahukan kepada Muhamad Masnur Asry bahwa pekerjaan tersebut terhenti. Selanjutnya Muhamad Asnur mengambil alih pekerjaan dari Sherly Assa, tanpa ada kontrak dan pengawasan. “Pelaksanaan proyek penggantian Torate Cs tidak diselesaikan 100 persen. Akibat perbuatan para terdakwa negara mengalami kerugian Rp2,8 miliar, ” ujarnya. [***]
Palu, sultengaktual.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU), Samuel Patandian dan rekanya, Andi Adriani membacakan tuntutan masing-masing dengan berkas terpisah, terhadap empat terdakwa dugaan korupsi pekerjaan proyek pengganti jembatan Torate Cs pada Satuan Kerja SKPD Kimpraswil Sulteng yang anggarannya berasal dari APBN murni pada tahun Anggaran 2018 Lalu, pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar di Pengadilan Tindak pidana korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Palu, Kamis (12 maret 2020).
Terdakwa Alirman M. Nubi sebagai pejabat pembuat komitmen(PPK) pada proyek tersebut dituntut pidana 4 tahun penjara, membayar denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp 200 juta subsider 1 tahun penjara.
Sedangkan Mansur Asry (Direktur PT. Mitra Aiyangga Nusantara), dituntut 1 tahun dan 6 bulan penjara membayar denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan membayar uang pengganti Rp 227 juta subsider 1 tahun penjara.
Sherly Assa (kuasa Direktur PT.Mitra Aiyangga Nusantara), dituntut pidana penjara 6 tahun membayar denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan membayar uang pengganti Rp1,4 miliar subsider 1 tahun penjara. Adapun Ngo Jonny (konsultan pengawas), dituntut pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara, membayar uang denda Rp100 juta, subsider 3 bulan kurungan.
“Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diancam dalam pasal 3 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata JPU, Samuel Patandian dalam tuntutan yang dibacakannya, seperti dikutip media ini pada JurnalNews.id.
Mereka berempat merupakan terdakwa dugaan korupsi pekerjaan pengganti jembatan Torate Cs, merugikan keuangan negara Rp2, 8 miliar. Dalam tuntutannya, hal memberatkan bagi terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. “Hal meringankan para terdakwa berlaku sopan di persidangan dan bagi terdakwa Mas Nur menitipkan uang 227 juta sebagai pengembalian kerugian negara, ” kata Samuel.
Ia menyatakan, adapun barang bukti dokumen 1- 54 dikembalikan kepada penyidik kejaksaan untuk berkas lain bagi tersangka Rachmudin Loulembah dan Christian Andi Pela.
Usai pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan pada Kamis (19/3/2020).
Dalam dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samuel Patandian, menguraikan, tahun 2018 pada Kemen PUPR Dirjen Binamarga BPN XIV Palu, Satker Dinas Kimpraswil, Dinas Bina Marga dan tata ruang wilayah Provinsi Sulteng, mendapat dana untuk pelaksanaan pekerjaan pengganti jembatan Torate Cs, pagu anggaran Rp 18 miliar.
Ia mengatakan, untuk pekerjaan Torate Cs, ruas jalan Tompe- Pantoloan yaitu , jembatan Torate panjang 9,60 meter, nominal Rp 3,6 miliar, jembatan Laiba panjang 6,80 meter, nominal Rp 3,2 miliar, jembatan Karumba V, panjang 6,80 meter, nominal Rp 2,9 miliar, jembatan Labuan II, panjang 6,80 meter nominal Rp 3,6 miliar.
Selanjutnya kata dia, Alirman Made Nubi menerima hasil penetapan Pokja dan Jasa Satker, perihal penunjukan PT. Mitra Aiyangga Nusantara sebagai penyedia pelaksanaan paket penggantian jembatan Torate Cs.
“Kenyataanya pelaksana pekerjaan penggantian jembatan Torate Cs dari PT. Mitra Aiyangga Nusantara Serly Assa, ” katanya.
Lalu Serly Assa meminta kepada Alirman Made Nubi untuk mencairkan uang muka 20 persen sejumlah Rp 2,9 miliar. Dia mengatakan, setelah menerima uang muka Sherly Assa menyerahkan uang kepada Alirman Rp 200 juta, Muhamad Asnur Rp 295 juta.
Sekitar bulan Agustus 2018, Alirman Made Nubi memberitahukan kepada Muhamad Masnur Asry bahwa pekerjaan tersebut terhenti. Selanjutnya Muhamad Asnur mengambil alih pekerjaan dari Sherly Assa, tanpa ada kontrak dan pengawasan. “Pelaksanaan proyek penggantian Torate Cs tidak diselesaikan 100 persen. Akibat perbuatan para terdakwa negara mengalami kerugian Rp2,8 miliar, ” ujarnya. [***]
Langganan:
Postingan (Atom)
