Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

Parigi, sultengaktual.com - DPRD Kabupaten ParigiMoutong menjadwalkan hearing terkait polemik Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Rencananya, senin pekan depan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dipanggil.

“Kita telah menjadwalkan dalam agenda Banmus untuk menyelesaikan polemik dan keresahan warga akan kebutuhan jaminan kesehatan,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani beberapa waktu lalu.

Dalam agenda hearing itu, DPRD akan memanggil Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Parigi Moutong.

Polemik dan keresahan warga muncul setelah Pemerintah daerah (Pemda) Parigi Moutong menghentikan layanan Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) terhadap warga miskin per tanggal 1 Januari 2020.

“Mulai 1 Januari 2020 hingga waktu yang belum ditentukan, Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong belum mengeluarkan rekomendasi integrasi Jamkesda Universal Health Coverage (UHC) khusus masyarakat miskin yang belum memiliki kartu BPJS,” bunyi pengumuman yang terpampang di Kantor Dinas Sosial Parigi Moutong.

Sementara, kontrak kerjasama antara BPJS dan pemerintah daerah (Pemda) terkait UHC telah berakhir pertanggal 31 Desember 2019.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani mengatakan Jamkesda UHC adalah untuk kepentingan publik. Ia mengakui, sudah banyak pasien warga miskin yang pihaknya jaminkan agar dapat keluar dari rumah sakit.

Terkait adanya paksaan pasien keluar dari rumah sakit seperti yang disampaikan beberapa anggota legislatif DPRD Parimo lainnya, menurutnya itu merupakan tindakan tidak manusiawi.

“Minimal ada solusi dari Rumah Sakit untuk menghubungi Dinas Sosial agar memberikan jaminan kepada pasien miskin,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Fery Budiutomo yang dimintai keterangan di tempat terpisah, membenarkan jika edaran pihak Dinsos tersebut telah disampaikan ke desa-desa jika pihak instansi terkait tidak akan mengeluarkan rekomendasi sistem UHC.

“Saya berupaya menanyakannya setelah mendapat telepon dari dua warga Desa Balinggi. Disana saya ketemu dengan pak Ayub salah satu kepala seksi. Ayub beralasan adanya persentase jumlah layanan yang ditarik APBN sekitar 30 ribu warga,” terangnya.

Ia melanjutkan, berdasarkan Permensos layanan UHC harus 95 persen. Namun, dengan adanya penarikan jumlah 30 ribu kepala ke APBN, maka menjadi masalah bagi warga miskin.

Alasannya, Memorandum of Understending (MoU) dari BPJS dengan naiknya tarif pada tahun 2020, berimbas pada pembayaran yang harus diasumsikan dari APBD berjumlah Rp 48 milyar.

“Dari kemarin sudah dimasukan anggarannya sebanyak Rp 30 milyar lebih. Asumsi dari angka itu hanya mampu membayar yang sudah terjaminkan sampai di bulan Agustus. Itu keterangan pak Ayub,” tuturnya.

Kemudian, pihaknya meminta kepada lembaga-lembaga terkait, untuk meminta solusi kepada wakil Bupati, Badrun Nggai selaku pimpinan daerah yang juga Ketua UHC.

Sehingga kata dia, jika tidak secepatnya dicarikan solusinya, maka banyak warga miskin di daerah itu tidak terlayani kesehatan atau dengan kata lain bayar tunai.

“Kalau tahun sebelumnya Rp 37 milyar, sekarang naik menjadi Rp 48 milyar namun naik juga asumsi biaya,” tutupnya.  GmS...

Setoran 12 Miliar Pertahun ke PLN Dianggap Tak Sebanding Dengan Bagi Hasil.


Parigi Moutong, Sultengaktual.com- Dilansir media ini sebelumnya, bahwa Penerangan Jalan Umum (PJU) lumayan bikin pusing pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Iuran wajib senilai 12 miliar rupiah pertahun yang disetor ke PLN, ternyata cukup membebani daerah. Dan kondisi tersebut sudah berlangsung sejak Parigi Moutong lahir.

Sebagai tindakan mengatasi soal beban lampu jalan, pemerintah menggagas wacana penggunaan lampu jalan bertenaga surya (solar cell). Walhasil, gagasan pemerintah daerah disahuti wakil rakyat setempat.

Sayutin Budianto, Ketua DPRD Parigi Moutong
Lewat komentar ketua DPRD Parigi Moutong, “penduduk” parlemen mendukung opsi dari solusi persoalan lampu jalan. Bahkan wakil rakyat itu berjanji segera bertindak mengundang pihak Pembangkit Listrik Negara (PLN) demi mengklarifikasi masalah terkait.

DPRD berpendapat bahwa tiada guna membayar pajak penerangan jalan begitu besar, sementara bagi hasil yang didapatkan tidak sebanding.

Dalam “omelan” pimpinan dewan asal partai NasDem itu menyebut banyak hal yang perlu dijelaskan oleh orang PLN menyangkut metode hitungan penyerapan listrik dan sebagainya.

“DPRD akan mengagendakan rapat dengar pendapat (hearing) terhadap pihak PLN,” ujar pimpinan DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, dikutip dari terbitan Gemasulawesi.com, Sabtu 4 Januari 2019.

Sejumlah hal yang perlu dikonfirmasi ke orang PLN nanti, menurut Sayutin, diantaranya sehubungan dengan adanya laporan dari beberapa warga desa pengguna listrik 450 kWh. “Ada beberapa warga pengguna listrik subsidi 450 kWh tiba-tiba mendapatkan tagihan hingga jutaan rupiah dari PLN. Alasannya, kurang bayar atas penggunaan voltase. itukan aneh,” ungkapnya.

Padahal, berdasarkan keterangan warga mereka setiap bulan tetap membayar sesuai tagihan dari PLN.

Menurutnya, kalau kemudian pihak PLN tidak memberi penjelasan memuaskan terkait persoalan-persoalan kelistrikan di Kabupaten Parigi Moutong, maka lembaga DPRD berencana merekomendasikan persoalan tersebut ke penegak hukum.

Tentang respon anggota dewan terhadap konsep pemerintah daerah menggunakan solar cell, Sayutin optimis, kalau rencana itu direalisasikan pemerintah. Hitung-hitungan mengefisiensi anggaran jika diterapkan penggunaan tenaga surya.

“Pernyataan Sekda Parigi Moutong Ardi Kadir terkait opsi tenaga surya itu sangat menarik dan harus mendapat dukungan. Kata kuncinya efisiensi anggaran. Dibanding kita membayar sampai sebesar itu lebih baik kita pikirkan cara lain yang lebih efektif,” beber Sayutin. “Tentu jika terjadi penghematan miliaran rupiah bermanfaat lagi untuk digunakan bagi pembangunan daerah,” sambungnya.

Soal upaya hearing, Khalifah wakil rakyat Parigi Moutong itu menambahkan, pada 6 Januari nanti DPRD menggelar rapat Banmus. Dalam rapat nanti akan mengagendakan waktu dengar pendapat dengan pihak PLN dan Bapenda Parigi Moutong.

Editor: Andi Sadam
Naskah Asli Diterbitkan Gemasulawesi.com. Link: 
-
Sekda Parigi Moutong Mengaku Kebingungan Berurusan. 


Parigi Moutong, Sultengaktual.com- 12 miliar rupiah uang dari kas daerah wajib disetor pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, kepada pihak Pembangkit Listrik Negara (PLN) setiap tahun. Duit tersebut diserahkan sebagai biaya bayar listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di Parigi Moutong.

Saat ini, sebab dari wajib setor 12 miliar rupiah, daerah dikabarkan masih berhutang senilai Rp6 miliar terhadap pihak BUMN itu.

Ardi Kadir, Sekda Parigi Moutong.
Foto: Songulara.com
Jumlah 12 miliar rupiah yang disedot PLN tiap tahun, menurut pemerintah setempat, tidak berdasarkan meterisasi atau penghitungan sesuai volume pemakaian listrik. Sistem taksasi pihak PLN hingga melahirkan angka Rp12 miliar.

“Menurut pihak PLN, hitungannya berdasarkan per mata lampu. contohnya, lampu 150watt yang digunakan, maka pihak PLN mengambil dasar itu tinggal dikalikan jumlahnya saja,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Ardi Kadir pada Jumat 3 Januari 2019.

Di depan wartawan Ardi Kadir mengaku bingung dengan cara kali-kali orang PLN. Karena metode kira-kira terapan pihak PLN itu berpola sapu rata. Tidak peduli apakah lampunya mati atau tidak, tetap masuk hitungan pembayaran. “Menyala tidak menyala, daerah tetap bayar,” ucapnya.

Beberapa waktu lalu menurut Ardi Kadir, pemerintah sudah mengusulkan ke PLN Sub Rayon Parigi, untuk menghitungkan bagaimana jika setiap PJU menggunakan meteran prabayar sendiri. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan itu, agar kedepannya penerangan jalan tidak mengalami kendala dan lebih mudah diukur proses penganggarannya. Sehingga tidak lagi ikut asumsi pihak PLN, tetapi jelas biaya penerangan jalan di Parigi Moutong berdasarkan hitungan meteran.

Rencana Ardi Kadir, pemerintah mengevaluasi persoalan bayar listrik tersebut. “Pihak Bapenda telah diperintahkan berkomunikasi untuk meninjau sekaligus melengkapi bahan evaluasi tentang lampu-lampu jalan. Sebab kondisi lampu jalan tidak semua dalam kondisi hidup,” ungkap Ardi Kadir.

Abdi negara jebolan guru ini menambahkan, kalau pemerintah juga sedang mempertimbangan pemakaian tenaga surya (solar cell). Katanya, itu salah satu opsi dari solusi mengatasi masalah listrik yang jadi beban daerah.

Penulis: Andi Sadam
-
Parigi Moutong, Sultengaktual.com- Mulai tahun ini, DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah berlakukan sistem mengevaluasi pembangunan (prognosis). Katanya, program tersebut berguna dalam mengawal serta memperbaiki pelaksanaan pembangunan pemerintahan daerah.

Sayutin Budianto, Ketua DPRD Parigi Moutong.
Foto: Palu Ekspres
Hal ini dikemukakan ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, seperti dilansir Gema Sulawesi, Jumat 3 Januari 2020.

“Kami akan menjalankan agenda DPRD, yaitu prognosis, mulai tahun 2020,” ungkap Sayutin di Gedung Dewan di Parigi Moutong.

Menurutnya, mengingat pentingnya prognosis itu sehingga seluruh Anggota Legislatif (Anleg) bersepakat bahwa agenda prognosis dimasukkan dalam Rencana Kerja (Renja) DPRD. Legislator, katanya mempunyai hak untuk mengawasi jalannya pemerintahan di daerah.

Sayutin meyakinkan kalau tindakan mengawasi itu merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala SKPD wajib menyampaikan laporan realisasi semester pertama pendapatan dan belanja dan prognosis enam bulan berikutnya sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.

“Laporan realisasi dan prognosis anggaran yang merupakan bagian dari laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran (TA) berjalan. Dan itu bagian dari kewajiban sebagai bahan evaluasi data pelaksanaan kegiatan pembangunan, terutama realisasi terkait data keuangan,” jelasnya sebagaimana dikutip dari Gemasulawesi.com.

Dengan program itu, kata politisi partai besutan Surya Paloh ini, demi menakar keberhasilan serta kendala yang dihadapi pemerintah dalam upaya menjamin kesinambungan program-program dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Lewat data laporan realisasi pembangunan dan prognosis Pemda Parigi Moutong, menurut Sayutin, DPRD bisa mengontrol serta membantu terkait langkah-langkah perencanaan pembangunan kedepannya.

Jadi, perencanaan serta pembangunan daerah selalu dapat terukur. Mulai dari RAPBD hingga RAPBD-P secara keseluruhan dapat berkesinambungan. Dan program pembangunan tidak tumpang tindih.

“Prognosis itu adalah perkiraan pembangunan daerah selama enam bulan kedepan setelah laporan realisasi anggaran tahun berjalan,” tegasnya.

Dalam prognosis, Pemda dituntut mampu mencapai target pembangunan dari hasil evaluasi pada semester pertama tahun 2020. Hasil dari prognosis dapat dibahas pada agenda KUA-PPAS APBD-P 2020 dan APBD 2021.

“Prognosis secara tidak langsung membantu Pemda Parigi Moutong untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya.

Editor: Andi Sadam
Naskah asli diterbitkan Gemasulawesi.com. Link: 
-
Rencana Pengacara Ajukan Yurisprudensi. 

Parigi Moutong, Sultengaktual.com- Setelah minggu lalu ditunda, sidang perkara gugatan perdata yang menyeret nama Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu, Selasa 23 Desember 2019 digelar. Agendanya masih tentang pembuktian tergugat.

Sidang gugatan Hantje Yohanes menggugat secara perdata Samsurizal Cs. 
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Parigi itu, Etal yang sebagai salah satu dari tim pengacara tergugat mengajukan dokumen keterangan menjawab gugatan Hantje Yohanes.

Kalau pekan lalu, sidang tersebut ditunda lantaran tergugat tidak memasukan berkas alias sanggahan tergugat sebagaimana agenda sidang. Namun sidang kali ini, tim kuasa hukum hanya menyetor satu lembar bahan sanggahan.

“Keterangan tentang jawaban tergugat atas penggugat sudah diajukan. Bukti keterangan hanya satu lembar,” ujar pengacara tergugat, Syahrudin Ariestal alias Etal menjawab pertanyaan wartawan usai sidang hari Selasa itu.

Etal menambahkan, pada gelaran sidang yang dijadwalkan pada 14 Januari 2020 nanti, tim akan mengajukan yurisprudensi.

Seperti terpublis Sultengaktual.com 16 Desember 2019, (Baca: Samsurizal Cs Tidak Ajukan Dokumen Pembelaan, Hakim Tunda Sidang), bahwa hakim menunda persidangan dalam agenda pembuktian tergugat. Tiada dokumen alias bukti untuk menjawab gugatan Hantje Yohanes jadi sebab penundaan sidang tersebut.

Untuk diketahui, Samsurizal Tombolotutu bersama sejumlah “orang dekatnya”, digugat pengusaha besar di Sulawesi Tengah. Perkara perdata yang digugat pengusaha bernama Hantje Yohanes itu bernilai Rp4,9 miliar. Urusan Pilkada tahun 2017 lalu dikait-kaitkan dalam gugatan tersebut. (Baca: Bupati Parigi Moutong Terlilit Hutang Pilkada).


Penulis: Aksa
Editor: Andi Sadam
- -
Persiapan Gelaran Piala Gubernur 2020.

Parigi Moutong, Sultengaktual.com- Lokasi calon arena pacuan kuda di Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, pada Sabtu 21 Desember 2019 ditinjau. Survei lokasi itu dilakukan tim teknis dari Pengurus Provinsi (Pengprov) Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI) Sulawesi Tengah.

Peninjauan lokasi yang dipimpin Sekretaris PORDASI Sulteng, Opan Lamadjido, didasari dua agenda. Pertama, melihat dan memastikan keseriusan Pengurus Cabang (Pengcab) PORDASI Parigi Moutong yang baru terbentuk. Agenda kedua meninjau lokasi calon arena pacuan yang terletak di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat.

Tim teknis PORDASI Sulteng, didampingi Pengcab PORDASI
Parigi Moutong meninjau lokasi calon arena pacuan di Parigi.
Foto Istimewah
Menurut Opan Lamadjido, pemeriksaan lintasan berkuda itu juga sangat penting, sebab awal tahun 2020 akan digelar balap kuda di Parigi Moutong. “Awal tahun depan (2020, red), akan digelar lomba pacuan kuda perebutan piala Gubernur Sulteng. Dan kami sudah rencanakan bahwa iven itu diadakan di Parigi Moutong,” kata Opan.

Ia menambahkan, penunjukan Kabupaten Parigi Moutong sebagai tuan rumah gelaran pacuan kuda, selain sebagai bentuk apresiasi kepada Pengcab PORDASI Parigi Moutong yang baru, juga bertujuan mengangkat kembali sejarah berkuda di Parigi.

Katanya, dalam riwayat, Kabupaten Parigi Moutong sebagai salah satu kabupaten yang pernah memiliki dua arena pacuan kuda. “Artinya, secara history, olahraga berkuda bukan lagi hal baru di kabupaten itu. Hanya saja olahraga itu punah. Dan kini saatnya untuk kita mengembalikan budaya berkuda di Kabupaten Parigi Moutong,” ujar Opan kepada pewarta di salah satu warung makan di Parigi, usai meninjau lokasi.

Saat survei, Opan mengaku terkejut. Sebab katanya, lokasi itu merupakan bekas arena pacuan pertama di Parigi. “Sangat bertepatan sekali, sebab lokasi yang kami kunjungi merupakan eks pacuan kuda pertama di Parigi. Hal ini sangat-sangat mendukung bahkan memudahkan PORDASI dalam tujuan mengangkat sejarah dan budaya berkuda di Parigi,” katanya.

Di tempat yang sama, ketua Pengcab PORDASI Parigi Moutong, Joni Tagunu bertekad membangun hingga membawa PORDASI sebagai salah satu cabang olahraga penggali sejarah, mengangkat budaya, serta berprestasi sampai pada puncaknya yaitu bisa mengharumkan nama Kabupaten Parigi Moutong lewat olahraga berkuda.

Saat ini, ungkap Joni, pengurus PORDASI Parigi Moutong sedang melengkapi administrasi pengajuan ke Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Parigi Moutong. Tujuannya agar cabang olahraga berkuda ikut tercatat sebagai cabang olahraga diakui di daerahnya.

Joni menambahkan, yang paling menjadi cambuk motivasi Pengcab PORDASI Parigi Moutong saat ini adalah rencana gelaran pacuan kuda piala gubernur. Apalagi rencana pelaksanaannya awal tahun depan.

Walau terbilang masih berstatus “orang baru” di dunia berkuda, apalagi dalam melaksanakan ivennya, Joni ngotot dengan prinsip optimis.

Andi Sadam
-

Parigi Moutong, Sultengaktual.com- Satuan Lalulintas Polres Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mencatatat sebanyak 52 orang meninggal dunia akibat kecelakaan. Jumlah korban tersebut diungkapkan Kasat Lantas Polres Parigi Moutong, IPTU I Made Muliarsana, Kamis 19 Desember 2019.

“Jumlah 52 korban kecelakaan lalulintas ini merupakan data sejak Januari hingga November tahun ini,” kata I Made Muliarsana kepada puluhan pewarta di markas Polres Parigi Moutong.

Kasat Lantas Polres Parigi Moutong, IPTU I Made Muliarsana.
Foto: Andi Sadam/Sultengaktual.com
Menurut polisi penyandang gelar Sarjana Hukum ini, dari 52 nyawa melayang, jumlah terbanyak ditangani langsung Polres Parigi Moutong dan Polsek Ampibabo. Menyangkut usia, sebagian besar dari korban tewas adalah kalangan milenial.

“Berdasarkan ketentuan berlalulintas, rata-rata melanggar. Dan kebanyakan korban meninggal itu tidak pakai helm,” katanya.

Untuk total jumlah kecelakaan, urai I Made Muliarsana, selama 11 bulan ini tecatat 157 kecelakaan, dengan jumlah taksasi lebih dari separuh miliar rupiah.

“Total kerugian material berdasarkan taksasi senilai Rp513 juta lebih, dari jumlah kecelakaan 157 kecelakaan. Terkait usia, dalam catatan kami, dominan korban kecelakaan lalulintas itu umur 16 hingga 30 tahun,” ungkapnya, sembari menambahkan, "Kedepan angka kecelakaan laulintas di Parigi Moutong bisa ditekan," harapnya.

Andi Sadam

-