Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

‹
›

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

Idham: Hanya Dengan Intervensi Menyetop Memberi Makan.

Parigi Moutong, Sultengaktual.com- Stunting, adalah salah satu kasus kesehatan yang dianggap kompleks oleh pemerintah di era periode kedua presiden Joko Widodo. Bahkan dalam penanganan urusan stunting, delapan kementerian beserta sejumlah lembaga lain bersepakat menandatangani perjanjian kerjasama mengurus masalah stunting alias gizi buruk di negara ini.

Hal mengejutkan, belum separuh tahun pasca ditekennya nota kesepahaman itu, baru-baru ini sudah terkabar kalau upaya penurunan prevalensi stunting berhasil ditangani petugas kesehatan dari tepian ibukota Kabupaten Parigi Moutong. Provinsi Sulawesi Tengah.

Keberhasilan melawan stunting itu muncul dari Kecamatan Parigi Barat, letaknya di Desa Air Panas. Bayi yang terindikasi dihinggapi gejala stunting berumur 4 bulan. Sebuah kesyukuran, hanya durasi sebulan lebih tumbuh kembang bayi itu meningkat.

“Dalam penanganan tim, salah satu bentuk intervensi yaitu dengan menyetop pemberian makanan kepada bayi. Alhamdulillah, hanya satu bulan lebih kami tangani, berat badan naik serta tinggi bertambah 1 centimeter lebih,” ungkap kepala Puskesmas Lompe Ntodea Kecamatan Parigi Barat, Idham Panggagau.

Dijelaskan Idham, sejak diketahui bahwa bayi itu mengalami penurunan berat badan, tindakan intervensi yang dilakukan tim kesehatan mewajibkan ibu bayi itu untuk memberi asupan berupa air susu ibu (ASI). Sejak saat itu pemberian makan dihentikan, diganti dengan asupan ASI yang teratur.

“Sebab dalam petunjuk kesehatan, sejak usia lahir hingga 2 tahun bayi wajib mengonsumsi ASI,” jelasnya.

Secara khusus soal stunting, Idham menguraikan, dalam penanganannya terhadap ibu hamil hingga anak usia 2 tahun, atau dalam teori usia seribu hari pertumbuhan. Metode penghitungan seribu hari itu termasuk usia bayi sejak dalam kandungan.

Idham bertutur, penemuan kasus stunting di Parigi Barat lewat laporan bidan-bidan desa yang kemudian ditelusuri oleh tim pelacak stunting. Hasil investigasi, hanya dua desa yang tidak terdapat kasus gejala stunting, dari enam jumlah desa di Kecamatan Parigi Barat. Data perolehan tim pelacak kemudian jadi bekal petugas Puskesmas Lompe Ntodea bertindak.

Gerakan pengentasan rawan stunting, kata Idham, masih terus dikerjakan. Kesuksesan merontokkan satu kasus stunting baru-baru ini, katanya, bukan sebuah prestasi yang kemudian dibangga-banggakan. “Keberhasilan itu justru kami jadikan sebagai motivasi dalam intervensi program yang terfokus pada urusan yang jadi faktor pemicu rentan gizi buruk,” ucap Idham pada Jumat, 14 Februari 2020.

Kepada Sultengaktual.com, mantan Kepala Seksi Promosi Kesehatan Dinkes Parigi Moutong itu juga membongkar gagasan yang telah dan kini digalakan. Sebuah inovasi konsep sebagai senjata memerangi kasus stunting yang sudah beraksi sekarang ini adalah pelibatan kaum milenial. Manuver mengintervensi program ala remaja usia 15-24 tahun itu dinamai ‘Bro Kamu Penting’.

‘Bro Kamu Penting’, merupakan penggabungan istilah dan akronim. Bro, diambil dari trend milenial ketika saling sapa. Sedang ‘Kamu Penting’ adalah singkatan dari ‘Kaula Muda Peduli Stunting’. Gagasan yang dikemas dalam brand Bro Kamu Penting itu ternyata sudah dilibatkan sejak terbentuk tahun 2019.

Ide mencampuradukkan program pemerintah dengan gagasan baru dari Idham Panggagau itu belum cukup pada gerakan ‘Bro Kamu Penting’. Sekarang ini Idham sudah merencanakan satu lagi konsep kebutuhan pelayanan kesehatan.

Adalah ‘Masyarakat Mandiri Peduli Sehat’ atau disingkat ‘Mari Lihat’, dalam waktu tidak lama lagi akan beraksi.

“Semua niat dalam pembaruan konsep kerja ini tujuannya satu, yakni kesehatan masyarakat. Dan secara spesifik menyangkut urusan stunting. Komunitas-komunitas itu kemudian menjadi penyambung edukasi kesehatan hingga pencegahan stunting. Termasuk pengetahuan tentang dampak lingkungan yang sangat penting untuk dipahami seluruh masyarakat, tanpa terkecuali,” ujarnya.

Lebih gamblang diuraikan Idham, salah satu program prioritas pemerintahan saat ini adalah pembangunan sumber daya manusia. Tujuannya bukan lain demi mencetak generasi emas yang sehat dan kuat, diantaranya upaya merontokkan angka stunting dari desa. “Alasan itu sehingga dilahirkan konsep kerjasama lewat komunitas yang merupakan bagian dari upaya maksimal kami dari Puskesmas Lompe Ntodea,” beber Idham.

Selain jadi bagian dari tanggung jawab sebagai abdi negara, hal itu dilakukannya juga sebagai wujud tanggung jawab kepada masyarakat. Mudah-mudahan, harap Idham, seluruh yang terlibat dalam implementasinya tak surut semangat hingga menampakkan hasil yang sebagaimana menjadi asa bersama. 

“Pemicu kerawanan stunting atau gizi buruk sebenarnya multifaktor, sehingga dalam metode memeranginya perlu upaya multisektor,” jelas Idham.

Penulis: Andi Sadam
-
Parigi Moutong, Sultengaktual.com- Setelah hampir dua pekan digarap, lintasan pacua kuda di Parigi siap dicoba. Rencana tes kelayakan arena itu dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 16 pekan ini.

Dalam rencana, uji coba lintasan nanti dari tim teknis Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI) Provinsi Sulawesi Tengah mendatangkan sekitar 8 ekor kuda pacuan. Agenda ini disampaikan Ketu Pengurus Cabang (Pengcab) PORDASI Parigi Moutong, Joni Tagunu.

Arena pacuan kuda yang terletak di Desa Baliara
saat dalam progres 70 persen. Saat ini, lintasan pacu kuda
itu sudah ditahap 100 persen.
“Tes lintasan itu dilakukan untuk mengetahui kelayakan jalur. Sebab lintasan ini nanti akan dijadikan lintasan lomba pacuan kuda piala gubernur Sulawesi Tengah tahun ini,” kata Joni kepada Sultengaktual.com di sekretariat Pengcab PORDASI Parigi Moutong, Kamis 13 Februari 2020.

Baca juga: PORDASI Parigi Moutong Mulai Garap Arena Pacu Kuda

Harapan Pengcab PORDASI Parigi Moutong, kata Joni, semoga tes lintas itu tidak menemui kendala, serta lokasi pacuan bisa dianggap layak sehingga pelaksanaan iven perebutan piala gubernur segera dan terlaksana di Parigi Moutong.

Menurut Joni, kalau uji kelayakan sudah dilakukan dan lintasan dinyatakan mantap, selanjutnya panitia pelaksana yang sudah terbentuk akan menetapkan waktu pelaksanaan piala gubernur.

Walau belum memastikan hari penyelenggaraan, tapi Joni menyebut kalau melihat dari progres persiapan, awal Maret nanti iven itu akan terlaksana. “Insya Allah dalam proses persiapan ini tidak ada halangan. Sebab nawaitu Pengcab PORDASI Parigi Moutong jadi tuan rumah perebutan piala gubernur ini didasari banyak hal. Bukan lagi optimis, tapi ambisi yang sudah merasuki kami,” ujar Joni.

Katanya, selain urusan olahraga, niat menggali sejarah berkuda di Parigi Moutong yang bikin semangat mereka berapi-api. Hal lain, kata Joni lagi, berkuda juga bagian dari sunnah, bagi muslim.

Penulis: Andi Sadam

 Berita terkait: Pengurus PORDASI Sulteng Tinjau Arena Pacuan Kuda di Parigi
-
Pinjaman dari Pengusaha untuk Keperluan Pilkada.
Parigi Moutong, Sultengaktual.com- Hakim Pengadilan Negeri (PN) Parigi menghukum Samsurizal Tombolotutu bersama tujuh tergugat lain, mengembalikan uang sebanyak 4,9 miliar rupiah kepada pengusaha ternama, Hantje Yohanes. Putusan majelis hakim itu ditetapkan lewat sidang pada Rabu, 5 Februari 2020.

Sidang putusan gugatan perdata Hantje Yohanes terhadap Samsurizal
beserta "anak buahnya" di PN Parigi 5 Februari 2020.
Foto: Muh Aksa
Selain disuru pulangkan ambilan yang hampir 5 miliar rupiah, tergugat Samsurizal bersama "anak buahnya" dibebankan kerugian inmaterial sebesar 3 persen, atau senilai Rp24 juta lebih per bulan. Penambahan beban kepada para tergugat ini terhitung sejak 25 Agustus 2019. "Bunga" 3 persen itu akan terus berjalan bila pokok belum dianggap lunas.

Sebagaiman diketahui, berdasarkan petitum PN Parigi, mengabulkan gugatan penggugat Hantje Yohanes untuk seluruhnya, serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan. Kemudian, menyatakan sebagai hukum perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat dan turut tergugat, sah menurut hukum serta telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Bacajuga: Perkara Hutang Samsurizal Cs, Agenda Pembuktian Saksi Masih Berlanjut.

Fakta persidangan, majelis punya persangkaan umum adanya perjanjian lisan antara Hantje dan Samsurizal dengan menimbang adanya bukti komunikasi dengan kode Babe serta adanya bukti transferan kepada turut tergugat.

Istilah Babe adalah sebutan kepada Samsurizal Tombolotutu, yang sekarang ini menjabat Bupati Parigi Moutong periode 2018-2023.

Dalam fakta persidangan juga, tergugat dan turut tergugat tidak berhasil memberi bukti sanggahan atas sejumlah saksi yang dihadirkan penggugat.

Tersanderanya tergugat Samsurizal bersama turut tergugat terbongkar lewat saksi penggugat. Dimana pinjaman dana dari penggugat, menurut saksi, untuk digunakan tergugat dalam keperluan Pilkada lalu. Dan itu tidak terbantahkan oleh tergugat.

Baca juga: Bupati Parigi Moutong Terlilit Hutang Pilkada.

Seperti diketahui, tujuh nama turut tergugat adalah Niko Rantung, Teguh Arifianto, Hendra Bangsawan, Irfan Sukri, Charisan Natalia Nelwan, Deny dan Nurfajri. Mereka disebut sebagai penerima transferan dana dari penggugat.

Perkara antara Hance versus Samsurizal dan “anak buah” ini sudah bergulir sejak Jumat 30 Agustus tahun 2019. Bahkan hingga agenda pembacaan putusan nomor perkara 28/Pdt.G/2019/PN Prg, sebelumnya telah melewati beberapa kali mediasi. Namun agenda yang telah dijadwalkan tersebut kedua prinsipal tak hadir sehingga mediasi dianggap gagal serta tak membuahkan hasil.

Baca:Samsurizal Cs Tidak Ajukan Dokumen Pembelaan, Hakim Tinda Sidang.  

Sementara, penasehat hukum penggugat Hartono Taharudin, usai dilaksanakannya agenda sidang putusan mengatakan, meski gugatan kliennya dikabulkan sebagian oleh PN setempat, pihaknya masih menunggu 14 hari upaya hukum lain.

"Apakah penggugat maupun tergugat melakukan upaya hukum lain, nanti kita liat di 14 hari kedepan. Kami tidak tahu upaya hukum yang akan diambil, namun kemungkinan besar mereka akan banding," kata Hartono.

Sedangkan penasehat tergugat dan turut tergugat usai pelaksanaan sidang tersebut, tak dapat dimintai keterangan, karena langsung bergeser dari PN Parigi. 

Penulis: Muh Aksa
Editor: Andi Sadam



- -
Sudah Punya IUP, tapi Masih Meninggalkan Kewajiban Lain. 


Aktifitas pertambangan di Kabupaten Parigi Moutong, terkabar sudah ada sejak bertahun-tahun. Tidak hanya persoalan diduga ilegal, tindakan menguras isi perut bumi itu kini sudah berdampak sangat merugikan. Seperti apa akibat yang timbul gara-gara tambang emas di daerah tersebut? Berikut catatan Sultengaktual.com.

Oleh: Andi Sadam

Kalau menyinggung dampak dari ulah penambang sesungguhnya sering terjadi di Parigi Moutong, bahkan cukup nampak. Area yang paling pertama dicemari limbah tambang adalah sungai. Tercatat beberapa sungai di Parigi Moutong yang sering terlihat keruh. Bukan sebab banjir, tapi keruhnya air kuala sebagai bukti nyata dari pertambangan emas. 

Longki Djanggola, Gubernur Sulawesi Tengah
Protes sejumlah pihak tentang pencemaran sungai sudah sering berkumandang. Namun keluhan itu sering hanya sebatas aduan tanpa tindaklanjut. Dan sekarang, satu fakta protes warga yang kesannya tidak mendapat sahutan serius akhirnya berdampak. Pencemaran lingkungan yang hingga merusak lahan pertanian pun terjadi. 

Seperti yang menimpa hampir seribu hektar sawah warga di wilayah Moutong beberapa bulan lalu. Lumpur kiriman disinyalir dari lokasi penggali logam mulia berhasil merusak kurang lebih 800 hektar sawah.

Peristiwa itu kemudian menyeret PT Kemilau Nusantara Khatulistiwa atau PT KNK sebagai dalang. Petani menuduh kalau perusahaan itu yang mengirim limbah ke sawah mereka. Menurut penduduk setempat bahwa tidak ada selain perusahaan tersebut yang beraktifitas membuat keruh air sungai.

Selain melenyapkan salah satu pusat ekonomi, ulah KNK kemudian dicap merugikan daerah lagi dengan dugaan telah beraktifitas tanpa izin.

Dari persoalan yang ada, pemerintah kemudian terekspos serius menyikapi. Awalnya, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyebut kalau PT KNK tak berizin. Itu diucapkan Longki dalam pertemuan dengan DPRD Parigi Moutong di ruang kerja gubernur pada Kamis 23 Januari 2020. Saat itu juga Longki menyatakan segera bertindak tegas terhadap perusahaan tambang di Parigi Moutong.

Sehari pasca pertemuan dengan wakil rakyat dari Kabupaten Parigi Moutong, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kemudian melayangkan surat ke PT KNK. Kiriman surat tertanggal 24 Januari 2020 itu berupa teguran.

Perusahaan penguras isi bumi itu dianggap belum sepenuhnya melengkapi kewajiban sebagaimana peraturan perundang-undangan. Hal ini dikemukakan kepala dinas ESDM Sulawesi Tengah, Yanmart Nainggolan lewat siaran persnya pada Senin, 27 Januari 2020.

Diuraikan Yanmart, PT KNK sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan produksi tetapi IUP tersebut belum memenuhi kewajiban sesuai aturan, dalam hal ini Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam aturan itu menyebutkan bahwa pemegang IUP wajib melaporkan, di antaranya, Rencana Kerja Anggaran dan Biaya, Rencana Reklamasi, Jaminan Reklamasi, dan Memiliki Kepala Teknik Tambang. “Persyaratan ini yang belum dipenuhi PT KNK,” ungkap Yanmart.

Sebab itu, kata Yanmart, PT KNK belum boleh melakukan kegiatan operasi produksi karena belum memenuhi persyaratan.

Sikap Longki Djanggola terkait tambang di Moutong, belum cukup dengan mengirim surat teguran ke PT KNK. Gubernur Sulawesi Tengah ini kembali bereaksi dengan niat menyetop aktifitas pertambangan PT KNK. Wacana Longki terungkap lewat ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto. Kata Sayutin, ketegasan tersebut disampaikan gubernur Longki ketika dewan Parigi Moutong mem-fllow up persoalan lumpur yang menyerang sawah warga di Moutong.

Bahkan menurut Sayutin lagi, Gubernur Longki telah memerintahkan pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama DPRD untuk melakukan pengawasan dan penertiban aktifitas penambang di Moutong.


BIN dan Pemerintah Diskusikan Soal Tambang
Kamis, 30 Januari 2020 Badan Intelijen Negara (BIN) Bersama pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggelar diskusi publik. Menginfentarisir Pertambangan Ilegal jadi tema dialog yang dibuat di aula kantor bupati Parigi Moutong.

Lewat diskusi publik itu, Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai membutuhkan keterlibatan seluruh pihak soal penanganan tambang ilegal. Dan yang sebagai ujung tombak dalam urusan itu, kata Badrun, adalah camat. Sebagai kepala wilayah, tugas camat mengawasi praktik pertambangan di wilayahnya.

Badrun menilai, potensi pencemaran lingkungan dari ulah penambang cukup rentan, apalagi dalam eksplorasinya memakai zat kimia.

Melalui dialog tersebut Wabup Badrun ingin ada kesepakatan antara pemerintah kabupaten, provinsi dan BIN menyangkut pengurangan tambang-tambang illegal di Parigi Moutong.

Sebagaimana diketahui bahwa dialog publik itu terselenggara juga bagian dari pelibatan kasus lumpur yang mengakibatkan ratusan hektar sawah rusak.

Informasi diberikan utusan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, tercatat lebih dari lima wilayah yang kini jadi pusat konsentrasi penambang.

Anggota DPRD Alfrets Tonggiro, yang hadir dalam dialog itu banyak menyinggung persoalan PT KNK dan warga di Kecamatan Moutong. Antara petani dan masyarakat penambang perlu perlakuan adil. Sebab dari dua profesi berbeda, tujuannya searah yakni kebutuhan ekonomi.

Usulan Alfrets dalam dialog tersebut meminta pihak KNK bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan di sekitarnya. PT KNK harus mengeruk kembali irigasi yang tertimbun lumpur dan menutup lubang bekas galian.

Karena PT KNK menurut Alfrets sudah ada sejak tahun 2000-an sehingga perusahaan pantas mengeluarkan dana Corporate Social Responsibility (CSR). *
- -
Persiapan Piala Gubernur Sulawesi Tengah 2020. 

Parigi Moutong, Sultengaktual.com- Arena pacuan kuda di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, sejak Kamis 30 Januari mulai dikerja. Penggarapan lintasan pacu itu dipersiapkan untuk gelaran Piala Gubernur 2020.

Lokasi adu kecepatan lari kuda itu dibikin di Dusun III Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat.

Arwin, Wakil Ketua 1 Pengcab PORDASI Parigi Moutong
Wakil Ketua 1 Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI) Parigi Moutong, Arwin kepada wartawan menuturkan kalau rencana membuat arena pacu itu sudah digagas sejak akhir tahun 2019.

"Alhamdulillah, hanya dalam waktu sekitar dua bulan dari perencanaan, kini kami sudah melakukan penggusuran lahan. Lebih dari tiga hektar luas lokasi yang kami siapkan," ungkap Arwin.

Ia menyebut kalau tiada aral melintang, paling lama dua pekan lintasan tersebut sudah mantap. Setelah ready, nanti tim teknis utusan PORDASI Provinsi Sulawesi Tengah yang akan melakukan uji coba adu speed kuda.

Lokasi pacuan kuda yang baru digusur pada Kamis 30 Januari 2020,
di Desa Baliara, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong.
"Sesudah dites dan dipastikan layak oleh tim teknis, kemudian akan ditetapkan tanggal serta bulan pelaksanaan pacuan kuda perebutan piala gubernur. Kira-kira antara akhir bulan Februari atau awal Maret," ujarnya.

Arwin yang akrab disapa Aco ini menambahkan kalau lomba pacuan nanti akan bibuat secara terbuka. 

"Sistem pendaftaran terbuka. Peserta dari mana saja bisa daftar. Untuk kelasnya kita mengikuti kelas-kelas yang sudah sering dipertandingkan di Provinsi Sulawesi Tengah," kata Aco didampingi Wakil Ketua II Pengcab PORDASI Parigi Moutong, Mohammad Ridwan di lokasi persiapan pacuan, Jumat 31 Januari.

Aco menambahkan, mungkin publik beranggapan bahwa pacuan kuda masih asing di Parigi. Tapi sesungguhnya, bila merunut history, balap kuda di Parigi Moutong sudah ada sejak puluhan tahun silam. "Selaku saksi hidup kini masih ada. Serta sebagai bukti bahwa lokasi yang disiapkan saat ini adalah arena pacu kuda pertama di wilayah Parigi," ungkapnya.

Selain ingin membangun olahraga berkuda di Parigi Moutong, nawaitu mengangkat sejarah juga jadi dasar Pengcab PORDASI Parigi Moutong jadi tuan rumah menggelar lomba pacuan kuda Piala Gubernur Sulawesi Tengah tahun 2020.

Penulis: Andi Sadam
-



Palu. sultengaktual.com -Nurvania atau Vania merupakan satu satunya wakil/duta dari Sulawesi Tengah yang tersisa dalam lomba Liga Dangdut Indosiar 2020 (LIDA 2020), setelah beberapa hari lalu Fadli yang juga wakil dari sulteng yang harus terdepak/tersenggol dikarenakan rendahnya perolehan dukungan melalui vote sms yang ditentukan.

Vania, Wakil sulteng yang tersisa itu akan tampil pada malam ini jumat 31 januari di LIDA - Liga Dangdut Indosiar 2020 pada jam 21.00 waktu indonesia Tengah yang disiarkan langsung oleh Indosiar.
 
Dengan Slogan NE MAEKA, merupakan suatu sikap yang diperlihatkan oleh Vania, bahwa dirinya akan All out dalam lomba tarik suara irama dangdut terbesar fi indonesia itu.

Ona salah satu masyarakat kota palu mengatakan "Wakil sulteng dalam lomba LIDA INDOSIAR 2020 hanya Vania yang tersisa dan Malam ini juga Akan tampil guna memastikan dirinya(Vania-red) untuk lolos ke babak selanjutnya. Lolosnya Vania ke babak selanjutnya membutuhkan andil yang Ikhlas dari seluruh masyarakat di Sulawesi Tengah, Andil itu berupa sms dukungan atau Vote suara sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh Pihak pelaksana, ujar Ona.

Dukungan melalui SMS dapat dilakukan dengan cara KETIK : LIDA (Spasi) VANIA Lalu kirim ke 97288. Sms dapat dikirim sebanyak banyaknya. Makin banyak sms terkirim akan membuka peluang bagi Vania untuk mulus lolos ke babak selanjutnya, tambahnya.

Olehnya itu saya sebagai masyarakat kota palu berharap dan menghimbau agar kita semua bisa memberikan dukungan kepada vania wakil kita di lomba LIDA 2020 tersebut. Ini adalah saatnya kita buktikan bahwa wakil Sulawesi tengah juga mampu memberikan hasil yang maksimal jika kita semua memberikan dukungan, karena dukungan melalui sms adalah inti lolosnya Vania ke babak berikut, ajak Ona dengan Menggebu.

Ditempat Terpisah, Andini salah satu Pelajar dikota Palu juga sangat berharap agar Vania wakil Sulteng yang akan tampil malam ini bisa mendapatkan dukungan sebanyak banyaknya lewat sms dari seluruh masyarakat sulteng, sekaranglah saatnya, karena moment itu nyata didepan mata kita semua dan kita memiliki wakil/duta dalam lomba itu, marilah kita berikan dukungan sebanyak banyaknya terhadap wakil kita, Dukung Vania dengan sms yang banyak, ajak Andini. CMS
- -

Parigi, sultengaktual.com - DPRD Kabupaten ParigiMoutong menjadwalkan hearing terkait polemik Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Rencananya, senin pekan depan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dipanggil.

“Kita telah menjadwalkan dalam agenda Banmus untuk menyelesaikan polemik dan keresahan warga akan kebutuhan jaminan kesehatan,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani beberapa waktu lalu.

Dalam agenda hearing itu, DPRD akan memanggil Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Parigi Moutong.

Polemik dan keresahan warga muncul setelah Pemerintah daerah (Pemda) Parigi Moutong menghentikan layanan Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) terhadap warga miskin per tanggal 1 Januari 2020.

“Mulai 1 Januari 2020 hingga waktu yang belum ditentukan, Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong belum mengeluarkan rekomendasi integrasi Jamkesda Universal Health Coverage (UHC) khusus masyarakat miskin yang belum memiliki kartu BPJS,” bunyi pengumuman yang terpampang di Kantor Dinas Sosial Parigi Moutong.

Sementara, kontrak kerjasama antara BPJS dan pemerintah daerah (Pemda) terkait UHC telah berakhir pertanggal 31 Desember 2019.

Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani mengatakan Jamkesda UHC adalah untuk kepentingan publik. Ia mengakui, sudah banyak pasien warga miskin yang pihaknya jaminkan agar dapat keluar dari rumah sakit.

Terkait adanya paksaan pasien keluar dari rumah sakit seperti yang disampaikan beberapa anggota legislatif DPRD Parimo lainnya, menurutnya itu merupakan tindakan tidak manusiawi.

“Minimal ada solusi dari Rumah Sakit untuk menghubungi Dinas Sosial agar memberikan jaminan kepada pasien miskin,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Fery Budiutomo yang dimintai keterangan di tempat terpisah, membenarkan jika edaran pihak Dinsos tersebut telah disampaikan ke desa-desa jika pihak instansi terkait tidak akan mengeluarkan rekomendasi sistem UHC.

“Saya berupaya menanyakannya setelah mendapat telepon dari dua warga Desa Balinggi. Disana saya ketemu dengan pak Ayub salah satu kepala seksi. Ayub beralasan adanya persentase jumlah layanan yang ditarik APBN sekitar 30 ribu warga,” terangnya.

Ia melanjutkan, berdasarkan Permensos layanan UHC harus 95 persen. Namun, dengan adanya penarikan jumlah 30 ribu kepala ke APBN, maka menjadi masalah bagi warga miskin.

Alasannya, Memorandum of Understending (MoU) dari BPJS dengan naiknya tarif pada tahun 2020, berimbas pada pembayaran yang harus diasumsikan dari APBD berjumlah Rp 48 milyar.

“Dari kemarin sudah dimasukan anggarannya sebanyak Rp 30 milyar lebih. Asumsi dari angka itu hanya mampu membayar yang sudah terjaminkan sampai di bulan Agustus. Itu keterangan pak Ayub,” tuturnya.

Kemudian, pihaknya meminta kepada lembaga-lembaga terkait, untuk meminta solusi kepada wakil Bupati, Badrun Nggai selaku pimpinan daerah yang juga Ketua UHC.

Sehingga kata dia, jika tidak secepatnya dicarikan solusinya, maka banyak warga miskin di daerah itu tidak terlayani kesehatan atau dengan kata lain bayar tunai.

“Kalau tahun sebelumnya Rp 37 milyar, sekarang naik menjadi Rp 48 milyar namun naik juga asumsi biaya,” tutupnya.  GmS...
Langganan: Postingan (Atom)

Copyright © 2016, Sulteng Aktual | Template by davidsumilat |