Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

Palu, Sultengaktual.com - Dua proyek peningkatan jalan yang ada dibawah naungan Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, yakni peningkatan Jalan Pasir Putih (Bts. Kabupaten Parigi Moutong) - Basi Tolitoli dan peningkatan jalan Bilo - Tambun (Bts. Kota Tolitoli) diyakini bisa selesai dan tuntas pekerjaannya serta hasil pekerjaan yang kualitasnya terjaga akan rampung sesuai dengan jadwal waktunya sesuai kontrak.

ilustrasi
Hal ini dikatakan oleh Unan.S.ST selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan untuk dua paket proyek peningkatan itu saat ditemui diruangan kerjanya, di jalan Towua Palu, Sulawesi Tengah.

Kali ini pekerjaan yang ada diruas pintu masuk kabupaten Tolitoli yakni Pasir putih dan bilo - tambun akan dirampungkan pekerjaannya sesuai dengan waktunya, karena sampai sekarang saja rata rata progress kemajuan realisasi fisik pekerjaan dilapangan sangat baik dan terjaga sesuai dengan schedule perencanaan pada kalender pekerjaan, optimis itulah yang ada dibenak kami, jelas Unan.

Untuk Pekerjaan peningkatan Jalan Pasir putih yang biaya penganggarannya dari Dana Alokasi Umum (DAU 2019) Dengan Kontrak sebesar Rp 5 Miliard Lebih itu akan merealisasikan hasil akhir pekerjaan dengan hasil produk hot mix Ac Wc dengan panjang penanganan pekerjaan sepanjang 4 Kilometer.

Sementara itu, Unan juga menjelaskan secara rinci memgenai pekerjaan proyek peningkatan jalan Bilo - Tambun (bts Kota tolitoli) yang sumber anggarannya dari Dana Alokasi Khusus Penugasan ( DAK PENUGASAN) 2019 dengan anggaran pekerjaan yang dikontrak sebesar Rp. 26 Miliard lebih dengan hasil akhir pekerjaan hotmix Ac Wc, Urainya.

Dan Juga untuk pekerjaan peningkatan jalan bilo - tambun dikerjakan oleh perusahaan yang kami ketahui memiliki peralatan yang menunjang serta sarana fasilitas penunjang lainnya sehingga kami juga tetap yakin dan optimis untuk paket pekerjaan ini bisa terselesaikan sesuai dengan waktunya yang tertera dalam kontrak pekerjaan dan untuk kualitasnya kami jamin sesuai dengan apa yang tertera dalam dokumen kontrak, jelas Unan dengan senyum Optimis. CM
-

Parigi Moutong – Terpublisnya informasi laporan Amrullah Almahdali terhadap Abdul Chair ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Palu, masih ditanggapi “dingin” oleh terlapor yang kini menduduki bangku Ketua KPUD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Abdul Chair
foto ilustrasi
Kepada Sultengaktual.com, Abdul Chair mengaku kalau ia belum mengetahui pasti soal substansi laporan Amrullah Almahdali.

“Sampai dengan saat ini saya belum mengetahui apa delik laporan beliau (Amrullah Almahdali),” jawab Abdul Chair menjawab pertanyaan Sultengaktual.com lewat chating whatsApp-nya, Rabu 7 Agustus 2019.

Abdul Chair pun berkomentar kalau belum pula memahami apa yang dimaksudkan dalam laporan yang menyebut foto-foto maupun rekonstruksi yang diajukan pelapor.

“Menyangkut foto-foto rekonstruksi, foto rekonstruksi apa saya belum mengetahuinya,” tulis Abul Chair via WA.

Seperti diketahui, pada Senin 5 Agustus 2019, tim dari Amrullah Almahdali mengantar laporan ke DKPP yang diterima staf Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah.

Menurut staf TPD, Abdul Salim, berkas laporan yang dimasukkan ke Bawaslu itu dibawa oleh kurir dari Parigi, tanpa didampigi pelapor maupun kuasa hukum pelapor.

"Berkasnya saat kami terima, semuaya diperiksa terlebih dahulu oleh staf TDP Bawaslu. Adapun isi dari berkasnya yakni form laporan ke DKPP, print bukti percakapan via WhatApp (WA), print foto-foto rekonstruksi dan kronologis kejadian serta print KTP pelapor atas nama Amrullah Almahdali dan tiga saksi," urai Salim di kantor Bawaslu Sulteng.

Kata Salim, selain dalam bentuk print out, berkas tersebut juga ada dalam bentuk copy-an compact disc. Seluruh berkas ini akan diserahkan ke koordinator devisi Bawaslu Sulteng, yang kemudian diverivikasi dan diserahkan ke DKPP.

Reporter/Editor: Andi Sadam
- -

Parigi Moutong – I Putu Eddi Tangkas, adalah mantan Kepala Desa Purwosari menanggapi soal dugaan penyelwengan bantuan alat pertanian yang diperuntukan kelompok tani setempat.

I Putu Eddi Tangkas
foto istimewah
Kepada Sultengaktual.com bekas Kades tersebut membenarkan terjadinya proses sewa menyewa alat bantuan yang dianggarkan dari APBN itu. Dalihnya, keterbatasan dalam pengelolaan dijadikan dasar kelompok tani Sinar Harapan menyewakan alat pemotong padi pengadaan tahun 2015 tersebut.

“Karena setahun setelah pengadaan (2016), alat itu tidak mampu dioperasikan karena tidak ada mobil pengangkut. Itu sebabnya sehingga kelompok menyewakan ke pihak lain,” tulis Eddi Tangkas menjawab pertanyaan Sultengaktual.com via WhatsApp, Rabu 7 Agustus 2019.

Eddi Tangkas turut membenarkan adanya perjanjian tertanggal 6 Mei 2016 yang ia ketahui dan tandatangani disaat dirinya menjabat Kades Purwosari, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam lampiran surat perjanjian tersebut tertulis nama I Gede Pasek Sandiana sebagai pihak pertama. Tujuh orang pihak kedua, tiga saksi dan dibubuhi tanda tangan serta stempel desa. Pihak pertama sebagai yang menyerahkan dan pihak kedua sebagai penerima.

Menurut Eddi Tangkas, alat bantuan yang disewakan itu sudah kembali ke kelompok taninya.

Disinggung soal adanya bantuan susulan yang diduga ke sasaran yang sama, Eddi Tangkas menjawab kalau bantun itu berupa Unit Pengelolaan Jasa Alsintan (UPJA) tahun 2018.

“Kalau yang 2018 itu brigade dari dinas langsung ke UPJA,” tulis Eddi Tangkas dari WhatsApp-nya.

Adanya informasi soal sewa-menyewakan alat bantuan tersebut kata Eddi Tangkas diduga sebagai manuver politik yang difokuskan kepadanya.

Seperti diketahui bahwa dugaan “merentalkan” bantuan pemerintah itu kini sedang dalam penanganan Aparat Penegak Hukum (APH). Baca: Banyak Kasus Dilidik Jaksa di Parigi Moutong. Dalam penanganannya kasus dugaan penyelewengan bantuan alat pertanian dari pemerintah.

Reporter/Editor: Andi Sadam
-
Parigi Moutong-  Meski berada dalam Rumah Tahanan (Rutan) Olaya, Kabupaten Parigi Moutong, Amrullah Almahdali tatap 'mengejar' Abdul Chair yang kini sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parigi Moutong.

Abdul Salim ketika menerima berkas laporan
Amrullah Almahdali di kantor Bawaslu Sulteng,
Senin 5 Agustus 2019. Foto: Istimewah 
Dari dalam sel, Amrullah dikabarkan melaporkan Abdul Chair ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Palu.

Laporan Amrullah itu diterima staf Tim Pemeriksa Daerah (TPD), Abdul Salim di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin 5 Agustus 2019.

Menurut Salim, berkas laporan yang dimasukkan ke Bawaslu itu dibawa oleh kurir dari Parigi, tanpa didampigi pelapor maupun kuasa hukum pelapor.

"Berkasnya saat kami terima, semuaya diperiksa terlebih dahulu oleh staf TDP Bawaslu. Adapun isi dari berkasnya yakni form laporan ke DKPP, print bukti percakapan via WhatApp (WA), print foto-foto rekonstruksi dan kronologis kejadian serta print KTP pelapor atas nama Amrullah Almahdali dan tiga saksi," urai Salim di kantor Bawaslu Sulteng.

Kata Salim, selain dalam bentuk print out, berkas tersebut juga ada dalam bentuk copy-an compact disc. Seluruh berkas ini akan diserahkan ke koordinator devisi Bawaslu Sulteng, yang kemudian diverivikasi dan diserahkan ke DKPP.

Pantauan media ini, pelapor juga membawa satu paket berkas ke Ketua KPU Sulteng,  yang juga diterim oleh staf,  dan diperiksa secara teliti oleh staf di KPU.  

Reporter/Editor: Andi Sadam
- -
Dugaan Penyelewengan Alat Pertanian Masuk Fokus APH. 

Parigi Moutong- Sampai pada Agustus tahun ini, Kejaksaan Negeri Parigi Moutong tuntas menangani dua kasus korupsi. Bahkan, kurun satu tahun terakhir jaksa sukses menyelamatkan Rp115 juta lebih kerugian negara. 

Meski demikian, bukan berarti jaksa sudah kehabisan tugas. Pasalnya, kini lembaga anti rasuah itu masih mengusut lebih banyak lagi kasus dugaan penyimpangan keuangan, administrasi hingga penyelewengan fasilitas yang diadakan dari uang negara. 

ilustrasi
Catatan Sultengaktual.com, Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten yang dinahkodai Samsurizal Tombolotutu itu sementara mengusut puluhan kasus yang masih di tahap penyelidikan (Lidik) dan penyidikan. 

"Di status penyidikan kami mengurus lima kasus, termasuk di dalamnya dugaan korupsi dana desa yang menyeret tiga Kepala Desa," kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Parigi Moutong, Mohammad Tang, Senin 5 Agustus 2019. 

Tang mengungkap kalau jaksa sudah menahan satu dari tiga Kades yang terlibat dugaan penyimpangan uang negara. 

"Pekan kemarin satu Kades, yakni Kades Ambesia Selatan sudah kami tahan. Untuk dua Kades lagi, yaitu Kades Kasimbar dan Kades Jononunu sementara kami panggil lewat kiriman surat," ungkap Tang saat ditemui di ruang kerjanya. 

Menyangkut kasus lain yang masih berstatus Lidik, selain ada beberapa desa, terdapat pula sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang kasusnya masih terus didalami. 

Selain Kasi Pidsus, Kasi Intel Kejari Parigi Moutong, Moh Rifaizal, juga mengungkap hal senada. Disinggung masalah apa saja jadi fokus Kejari yang dilimpahkan di bidang intel, Rifaizal enggan membeberkan. 

Meski tidak menyebut nama OPD, tapi Rifaizal mengatakan salah satu kasus yang masuk daftar Lidik. 

Katanya, dugaan penyelewengan bantuan terhadap kelompok tani adalah salah satu fokus jaksa. 

Adalah bantuan berupa alat pertanian tahun anggaran 2016. Menurut data yang diperoleh jaksa, alat bantuan itu diduga tidak diserahkan ke kelompok penerima. Justru menurut laporan, alat pemotong padi itu disinyalir disewakan ke kelompok tani. 

Sumber dana pengadaan bantuan yang disinyalir diselewengkan itu, menurut Rifaizal, berupa bantuan kementerian sumber dana APBN. 

Penanganan kasusnya, kata Rifaizal, jadi salah satu fokus utama, sebab laporan yang diterima dianggap cukup untuk dijadikan dasar Lidik serta pengumpulan bahan keterangan dan data.

Hasil penelusuran Sultengaktual.com, bantuan alat panen padi itu diduga disewakan kepada kelompok tani oleh salah satu oknum. Menariknya, perjanjian sewa menyewa itu diketahui Kades setempat. Dalam kesepakatan sewa tertanggal 2 Mei 2016 serta ditandatangani sejumlah saksi. Dan untuk jangka waktu sewa disepakati selama enam kali panen dengan biaya Rp26 juta per panen.

Reporter/Editor: Andi Sadam
-
Parigi Moutong - Hal unik kembali dilakukan Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu, tentang lantik melantik pejabat eselonnya.

Lima lurah dan lima sekretaris kelurahan
dilantik Bupati Parigi Moutong di area Pasar di Parigi.
Foto: Basrul
Pada Mei 2019 lalu, Samsurizal melantik eselon III di puncak gunung Desa Lambori Dusun Koja, Kecamatan Palasa. Jumlah jabatan kepala bidang yang diambil sumpahnya saat itu sebanyak 111 pejabat, termasuk 64 status promosi.

Tidak sampai di situ. Ide aneh bupati dua periode itu kembali muncul terhadap pelantikan sepuluh eselon III kali ini.

Senin, 5 Agustus, Samsurizal melantik lima eselon III yang nanti menduduki bangku lurah dan lima sekretaris kelurahan di Kecamatan Parigi. Lima lurah dan lima Seklur itu dilantik di Pasar Sentral Tagunu Parigi.

Alasannya, pengambilan sumpah di area pasar tidak lain menyangkut kepentingan merebut piala Adipura yang sudah menjadi target utama pemerintah Parigi Moutong.

Harapannya, hadirnya lima lurah serta Seklur baru ini mampu membawa perubahan, terkhusus dalam misi menjemput piala Adipura pada tahun 2020 yang kini jadi prioritas.

"Sebenarnya harapan meraih Adipura sudah ada sejak lama, namun baru kali ini jadi prioritas," kata Samsurizal usai mengambil sumpah sepuluh eselon tiganya.

Selain Seklur, lima jabatan pengawas yang diambil sumpahnya masing-masing, Fahrudin Tawainela sebagai Lurah Bantaya, Yanis Mondolu sebagai Lurah Maesa, Isman Posaya jadi Lurah Kampal, Irwan Kadir Lurah Loji dan Sri sebagai Lurah Masigi.

Pelantikan itu digelar pukul 16.00 waktu setempat. Dihadiri sejumlah pejabat eselon II dan disaksikan sedikit warga pasar.

Reporter/Editor: Andi Sadam
-
Parigi Moutong – Laporan dugaan ‘penyelewengan’ dana desa di Kabupaten Parigi Moutong, tahun ini banyak masuk di meja jaksa. Tak tanggung-tanggung, tiga dari sebanyak 278 Kepala Desa di daerah itu, kini terpaksa berurusan dengan Kejaksaan Negeri Parigi Moutong.

ilustrasi
Tiga nahkoda desa itu masing-masing Kades Jononunu, Kades Kasimbar dan Kades Ambesia Selatan. 

“Desa Jononunu potensi dugaan kerugian sekitar Rp356 juta tahun anggaran 2018. Desa Kasimbar sekitar Rp100 juta anggaran tahun 2017, dan Desa Ambesia Selatan sekitar Rp200 juta anggaran tahun 2018,” beber Kepala Seksi Intel Kejari Parigi Moutong, M Rifaizal, Rabu 24 Juli 2019.

Menurut Rifaizal, Kejari Parigi Moutong sudah menerima cukup banyak laporan dugaan penyalahgunaan dana desa. Tapi dari banyaknya laporan masuk, kata Rifaizal, baru tiga desa yang status pemeriksaannya dinaikkan ke tahap penyidikan.

“Selain desa Jononunu, Kasimbar dan Ambesia Selatan, masih ada sejumlah desa lagi yang penanganannya masih pada tahap penyelidikan,” ungkapnya.

Terkait tiga Kades yang punya persoalan, menurut Rifaizal, Kades Jononunu paling tidak kooperatif. “Tiga kali dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan, Kades Jononunu tidak pernah menghadiri. Kalau dua Kades lainnya mereka cukup kooperatif,” sebut Rifaizal.

Rifaizal menjelaskan, dua alat bukti yang dianggap cukup sehingga jaksa menaikkan status ke ‘level’ penyidikan terhadap kasus Kades Jononunu.

Reporter/Editor: Andi Sadam
-