Slider
Iklqnn
KOTA
SULTENG
‹
›
POLITIK
HUKUM
SULAWESI
EDUKASI
Palu, sultengaktual.com Puluhan orang Massa Aksi yang mengatasnamakan dari Forum Masyarakat Penyelamat Uang Negara (Formatur), mendatangi kantor Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Sulawesi Tengah, untuk berunjuk rasa, pada Kamis 3 Juni 2021.
Aksi unjuk rasa itu dilakukan lantaran dalam satu tahun terakhir telah meresahkan dunia jasa konstruksi di Sulteng. Sinyalemen kuat dan aroma busuk dan diduga telah terjadi kongkalikong dalam pelaksanaan tender konstruksi yang mengakibatkan terjadi pelanggaran persaingan usaha.
Modus kongkalikong itu dengan penawaran terendah hingga 40 persen oleh pihak pelaksana atau kontraktor selaku penawar yang mengakibatkan menurunnya kualitas pekerjaan jasa konstruksi.
Maka indikasi puluhan bahkan ratusan miliar paket proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara teknis dikerjakan secara amburadul. Terindikasi tidak sesuai besaran teknis dan jauh dari pagu anggaran yang seharusnya.
“Mekanisme dibangun diduga atas dasar kongkalikong ini telah mematikan kemampuan daya saing pengusaha lokal,” tegas koordinator lapangan (Korlap), Mudin usai orasi.
Persekongkolan dalam tender tersebut diduga kuat melalui praktik – praktik kesepakatan jahat, baik tertulis maupun tidak tertulis. Di mana praktik ini mencakup jangkauan perilaku yang luas, antara lain usaha produksi dan atau distribusi. Kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga, dan manipulasi lelang atau kolusi dalam tender. Indikasi ini terjadi melalui kesepakatan antar pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan dengan BP2JK.
Dugaan praktik atau persekongkolan jahat dalam tender tersebut, bertujuan untuk membatasi pesaing lain yang potensial untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan cara menentukan pemenang tender.
“Kami menduga persekongkolan tersebut terjadi di setiap tahapan proses tender, mulai dari perencanaan hingga penetapan pemenang tender,” tandas Imam Safaat, salah seorang massa aksi.
Ia menegaskan, kondisi ini sangat memperihatinkan. Di tengah negara sedang mengalami krisis dan melemahnya ekonomi pasca pandemi, anggaran negara dipermainkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab di lingkaran pejabat tekhnis BP2JK Sulteng.
Akibatnya, banyak pekerjaan yang tidak terlaksana sesuai jadwal dan kualitas. Banyak sekali pekerjaan daerah mangkrak yang berakibat pada kerugian negara dan rendahnya kualitas pembangunan daerah di Sulteng.
Hal itu pula berakibat pada lambannya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Banyak sekali pembangunan yang seharusnya selesai menjadi tertunda. Sehingga dugaan permainan kotor BP2JK Sulteng ini berdampak luas pada pengungsi di Palu, Sigi, dan Donggala (Pasigala).
Imam meminta Aparat Penegak Hukum (APH), Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng dan Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng mengusut tuntas dugaan – dugaan praktik dan aroma busuk di BP2JK Sulteng ini. Menyeret oknum – oknum di BP2JK dan oknum kontraktor yang terindikasi menyelewengkan uang negara.
Korlap Mudin kembali menandaskan bahwa patut diduga kongkalikong ini telah terindikasi merugikan keuangan negara dan sarat dengan praktik korupsi.
Oleh karena itu, tegas Mudin, mereka atas nama Formatur menyatakan tuntutan sikap, pertama segera bekukan sementara Kantor BP2JK Sulawesi Tengah. Dua usut tuntas dugaan kongkalikong dan Korupsi tender proyek di BP2JK.
Tiga mendesak aparat hukum memeriksa Kepala BP2JK atas dugaan pengurangan kualitas proyek melalui penawaran terendah 20 – 40 persen yang mengakibatkan banyak proyek mangkrak. Dan keempat mendesak BP2JK berkoordinasi aktif dengan Pemerintah Sulawesi Tengah.
Saat unjuk rasa berlangsung, sempat terjadi bentrok kecil antara massa pengunjuk rasa dengan aparat kepolisian dan pegawai BP2JK lantaran massa aksi menyegel kantor tersebut dengan spanduk bertuliskan “Kantor ini Disegel Sementara”.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Pijar Sulteng, Rully Hadju mengapresiasi aksi unjuk ras yang dilakukan puluhan massa dari Formatur. Menurutnya, aksi itu sangat wajar dilakukan dalam konteks sosial kontrol penggunaan uang rakyat dalam bentuk APBN.
Ia juga meminta, pihak BP2JK sebaiknya banyak berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawasi Tengah. Sebab, meskipun BP2JK lembaga vertikal Kementrian PUPR, wilayah kerjanya berada di Sulteng. Apalagi hal ini menyangkut pekerjaan konstruksi yang merupakan hajat hidup masyarakat di Sulteng.
“Harusnya mereka lebih banyak berkoordinasi dengan Gubernur Sulawesi Tengah terkait dengan wilayah – wilayah proyek yang ditender,” katanya.
Tujuannya, sebut Rully, azas manfaat dan kelayakan proyek konstruksi tersebut bagi masyarakat Sulteng. Sejauh ini ia melihat bahwa BP2JK dan lembaga – lembaga vertikal lainnya yang ada di Sulteng belum kelihatan koordinasi, komunikasi, dan kerja samanya dengan Pemprov dalam hal ini Gubernur Sulteng.
“Gubernur adalah kepala daerah, pemilik wilayah, maka beliau sangat mengetahui dan memahami kondisi wilayah dan masyarakatnya, terutama sumber daya pelaku usaha jasa konstruksi lokal,” tutur Rully. *Yud_Trlogi
Palu, sultengaktual.com
Beberapa titik ruas pekerjaan jalan rusak yang dikerjakan oleh PT Vertikal Tiara Manunggal pada tahun anggaran 2019 lalu mulai dibenahi.
Beberapa titik ruas pekerjaan jalan rusak yang dikerjakan oleh PT Vertikal Tiara Manunggal pada tahun anggaran 2019 lalu mulai dibenahi.
Pekerjaan yang bersumber dari APBN Murni itu merupakan pekerjaan kontrak reguler 2019 pada ruas Tinombo - Sinei - Ampibabo - Toboli provinsi Sulawesi Tengah yang melekat pada PJN II Sulteng BPJN XIV sulteng yang hasil pelaksanaannya sudah di PHO dan saat ini masih dalam rentang waktu pemeliharaan sampai dengan Desember 2021 nanti.
Masa Pemeliharaan itu sampai Desember 2021 nanti, dan Kontraktor Pelaksana berkewajiban memperbaiki kerusakan kerusakan yang terjadi selama pekerjaan itu dalam masa pemeliharaan, ujar Salah satu staf PPK.2.2 PJN II Sulteng ketika ditemui di kantornya seputaran Zebra Kota Palu.
Sementara Itu, Ir Penil Dicky PPK 2.2 PJN sulteng, Membenarkan Kalo ruas jalan rusak dibeberapa titik atas pekerjaan kontrak 2019 lalu yang dikerjakan oleh PT.VTM sedang dibenahi dan action dilapangan. mengingat kondisi cuaca yang ada, sehingga pelaksana mengerjakan pembenahan memperbaiki kerusakan dilapangan secara bertahap.
Ditambahkan juga, bahwa perbaikan atas pekerjaan yang rusak itu merupakan kewajiban dari kontraktor pelaksana disepanjang waktu pemeliharaan yang sudah ditentukan, sambil menambahkan bahwa pelaksana membenahi kerusakan dilapangan secara bertahap dan rencananya jika cuaca mendukung akan melakukan pengaspalan pada perbaikan tersebut di bulan Agustus nanti, Urai Ir.Penil Dicky.
Selain Itu, untuk menuntaskan kerjaan dilapangan, pihak pelaksana dalam melakukan perbaikan pekerjaan dimasa pemeliharaan ini, melakukan investigasi kembali atas titik titik mana saja yang harus ditangani sehingga semuanya tertangani dalam perbaikan, ujar salah satu pekerja dari pihak pelaksana. __RB
Masa Pemeliharaan itu sampai Desember 2021 nanti, dan Kontraktor Pelaksana berkewajiban memperbaiki kerusakan kerusakan yang terjadi selama pekerjaan itu dalam masa pemeliharaan, ujar Salah satu staf PPK.2.2 PJN II Sulteng ketika ditemui di kantornya seputaran Zebra Kota Palu.
Sementara Itu, Ir Penil Dicky PPK 2.2 PJN sulteng, Membenarkan Kalo ruas jalan rusak dibeberapa titik atas pekerjaan kontrak 2019 lalu yang dikerjakan oleh PT.VTM sedang dibenahi dan action dilapangan. mengingat kondisi cuaca yang ada, sehingga pelaksana mengerjakan pembenahan memperbaiki kerusakan dilapangan secara bertahap.
Ditambahkan juga, bahwa perbaikan atas pekerjaan yang rusak itu merupakan kewajiban dari kontraktor pelaksana disepanjang waktu pemeliharaan yang sudah ditentukan, sambil menambahkan bahwa pelaksana membenahi kerusakan dilapangan secara bertahap dan rencananya jika cuaca mendukung akan melakukan pengaspalan pada perbaikan tersebut di bulan Agustus nanti, Urai Ir.Penil Dicky.
Selain Itu, untuk menuntaskan kerjaan dilapangan, pihak pelaksana dalam melakukan perbaikan pekerjaan dimasa pemeliharaan ini, melakukan investigasi kembali atas titik titik mana saja yang harus ditangani sehingga semuanya tertangani dalam perbaikan, ujar salah satu pekerja dari pihak pelaksana. __RB
Anwar Hafid : Raihlah Predikat Taqwa Pasca Ramadhan
Termasuk yang sekarang ini lagi trend soal Bansos dikarenakan kondisi dan situasi saat sekarang ini dengan kucuran kucuran bantuan akibat pandemi covid19 serta kucuran bantuan langsung akibat terdampak bencana alam, Demikian penggalan Khutbah Anwar Hafid ketika shalat Idul Fitri 1442 hijriyah di masjid Agung Baiturahim Lolu, Kota Palu, provinsi Sulawesi Tengah
Terdapat beberapa Ciri Ciri pemimpin yang lolos memperoleh predikat taqwa pasca Ramadhan Yaitu makin memperbaiki kualitas sumpah dan janjinya kepada Allah dan rakyatnya. ‘’Termasuk diri kita sendiri akan dimintai tanggung jawab selama ini memimpin diri sendiri,’’ ujar politisi Partai Demokrat itu yang juga pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Morowali dua Periode.
AH dalam Road Show Safari Ramadhan baru baru ini, menyempatkan berbuka puasa dengan kader kader konstituante yang terjadwalkan di Area Daerah pemilihan guna tetap menjaga jalinan silahturahmi dan secara langsung menjajaki keluhan yang ada juga hambatan apa yang terjadi ditengah kehidupan masyarakat langsung,yang tentunya sesuai dengan bidang kerja dari AH sendiri yakni Komisi II DPR RI dicarikan solusi dan format design dalam penyelesaiannya.
Dengan Bertindak memberikan Khutbah di shalat Idul Fitri 1442 H baru baru ini, merupakan suatu Kesempatan berharga yang Disyukuri, karena Hal itu adalah Rezeki dan juga Amanah dalam melakukan Dakwah, ungkap AH.
Seperti diketahui, Sebelumnya Juga, Ketua Umum Partai Demokrat AHY Menghadiri langsung Kegiatan Silaturahmi Ulama, temu kader media gathering dan buka puasa yang Diadakan Langsung Oleh DPD Partai Demokrat Sulteng.
Salah satu tujuan kegiatan ini, agar Para toko Agama dan para pemimpin harus dekat, harus bersatu dalam membangun dan menyelesaikan setiap masalah yang ada di Negeri ini.
Pada kegiatan ini, Partai Demokrat menghadirkan para toko Agama dari 12 Kabupaten dan satu kota di Sulawesi Tengah. Ini adalah salah satu gerakan kami dalam menjaga dan membangkitkan kembali budaya persatuan, kesatuan serta kebersamaan kita, tanpa ada perbedaan demi keadilan dan kesejahteraan Bangsa ini.
Pada kesempatan Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1442 H ini, Melakukan kewajiban sebagai umat untuk saling memaafkan merupakan hal yang lazim dalam melakukan silahturahmi.
Merayakan Hari Raya Idul fitri Ditengah tengah lingkungan keluarga terdekat bahkan masyarakat sosial sekitarnya memberikan makna yang memiliki Arti tersendiri bagi AH.
Dengan melakukan silahturahmi bersama dengan teman teman waktu di bangku sekolah dulu semakin memberikan arti bahwa keakraban itu tidak akan pernah luntur seiring waktu dan bertambahnya usia. Canda tawa serta kisah suka duka seakan top trending pembicaraan di moment pertemuan itu meski terselip diskusi diskusi kecil yang memiliki makna besar dipertemuan silahturahmi itu.
Meluangkan waktu dengan mengendarai sepeda motor menghampiri kenalan dan juga masyarakat di perkebunan sawit membuktikan bahwa Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah itu adalah sosok figur yang Low Profile.
Pada kesempatan Hari Raya Lebaran Idul Fitri 1442 H ini, Melakukan kewajiban sebagai umat untuk saling memaafkan merupakan hal yang lazim dalam melakukan silahturahmi.
Merayakan Hari Raya Idul fitri Ditengah tengah lingkungan keluarga terdekat bahkan masyarakat sosial sekitarnya memberikan makna yang memiliki Arti tersendiri bagi AH.
Dengan melakukan silahturahmi bersama dengan teman teman waktu di bangku sekolah dulu semakin memberikan arti bahwa keakraban itu tidak akan pernah luntur seiring waktu dan bertambahnya usia. Canda tawa serta kisah suka duka seakan top trending pembicaraan di moment pertemuan itu meski terselip diskusi diskusi kecil yang memiliki makna besar dipertemuan silahturahmi itu.
Meluangkan waktu dengan mengendarai sepeda motor menghampiri kenalan dan juga masyarakat di perkebunan sawit membuktikan bahwa Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah itu adalah sosok figur yang Low Profile.
Road safari ramadhan hingga silahturahmi di Hari raya Idul Fitri yang dilakukan AH merupakan suatu agenda dalam menjalankan arti suatu Amanah sebagai Wakil Rakyat Sulawesi Tengah Di DPR RI Dan sebagai pemimpin Partai Politik yang melekat di AH sebagai ketua DPD Demokrat.
Demokrat berkoalisi dengan rakyat,
Harapan rakyat perjuangan demokrat.
Muda adalah kekuatan. 'RB'
*MultySumber
Foto: Dok. AH
Palu, sultengaktual.com - Proyek Paket preservasi ruas jalan Beteleme - Tompira - Bahonsuai - Bungku Tuntas dikerjakan sesuai dengan Batasan Waktu yang diberikan Terhadap Pekerjaan yang melekat di kementerian PUPERA bagian Bina Marga yang dibawahi oleh BPJN XIV Sulteng.
Paket pekerjaan yang berbandrol anggarann APBN Murni dengan nilai Kontrak 49.130.936.000 Ini berada pada satuan kerja PJN III sulawesi tengah dibawah tanggung jawab Pejabat pembuat komitmen ( PPK 3.6) dilaksanakan oleh PT Mentawa Karyatama Sejati sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan tersebut.
Perusahaan Yang syarat akan pengalaman dari Timur Sulawesi Tengah itu berkeyakinan bahwa pekerjaan diruas yang ditangani sepanjang 20 KM Tinggal menunggu pihak Dari PPK dan Satker Pada BPJN XIV Sulteng untuk melakukan Proses PHO, Di pekerjaan tersebut yang penyelesaian pekerjaan sesuai dengan batasan waktu kontrak yang ada, Meskipun kami disaat pelaksanaan mengalami hambatan hambatan, tapi akhirnya pekerjaan itu bisa juga dituntaskan sesuai waktunya, Ungkap Haris selaku GS dari pihak pelaksana.
Meskipun Disaat awal awal pelaksanaan pekerjaan ini, dan diawal tahun 2020 lalu pandemi atas wabah sebaran covid19 terjadi, tetapi pelaksanaan dilapangan tetap saja dilaksanakan dan sudah pasti mengacu pada protokoler kesehatan yang berlaku, jelas Haris selaku General superintendent pada pekerjaan yang dinahkodai putri dari pengusaha sukses Murad Husein.
Haris merincikan juga, bahwa pada pekerjaan penanganan jalan yang dikontrakkan sepanjang 20 KM itu, sampai saat ini sudah terealisasi hingga tuntas, sampai penyelesaian Marka Jalan serta Bahu jalan.
" Pekerjaan Dilapangan sudah tuntas semuanya, termasuk penyelesaian marka jalan dan bahu jalan. Alhamdulillah kami bisa tuntaskan pekerjaan ini, karena sudah Tanggung jawab kami menyelesaikan hingga tuntas, Ujar Haris, selalu General Superintendent/ Kepala proyek dari pelaksana PT Mentawa Karyatama Sejati, melalui Telepon Selular.
Selain pekerjaan pengaspalan yang sudah selesai dikerjakan, pekerjaan Pemeliharaan rutin jembatan sudah juga dilakukan pembersihan dan pengecetan jembatan serta pekerjan lainnya, hal ini merupakan ketentuan dalam kontrak yang harus dikerjakan. sementara pekerjaan pemeliharaan rutin jalan juga selesai dikerjakan, Tambah Haris, sambil menambahkan hal ini tidak bisa dipungkiri semua atas dukungan masyarakat setempat.
Sesuai arahan dan aturan yang ada, pekerjaan pekerjaan yang ada dan terdampak langsung akibat pandemi covid19 telah terjadi refocusing anggaran.
refocusing dimaksud yakni pemotongan anggaran nilai kontrak pada pekerjaan yang berlangsung dengan nilai yang dibayarkan ditahun berjalan Pada 2020 lalu pas waktu kontrak dan pada tahun mata anggaran berikutnya di tahun 2021 ini, contohnya seperti nilai kontrak kami sebesar 49 miliard lebih baru akan diselesaikan di anggaran tahun 2020 kurang lebih 12 miliard dan sisanya atas anggaran tersebut telah rampung diselesaikan tahun ini jelas Haris.
Seperti diketahui di ruas ini, pihak pelaksana PT Mentawa tersebut merupakan pelaksana proyek yang di anggaran 2019 lalu juga menjadi pelaksana setelah memenangkan proses lelang atas pekerjan anggaran 2019 lalu. RB
Paket pekerjaan yang berbandrol anggarann APBN Murni dengan nilai Kontrak 49.130.936.000 Ini berada pada satuan kerja PJN III sulawesi tengah dibawah tanggung jawab Pejabat pembuat komitmen ( PPK 3.6) dilaksanakan oleh PT Mentawa Karyatama Sejati sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan tersebut.
Perusahaan Yang syarat akan pengalaman dari Timur Sulawesi Tengah itu berkeyakinan bahwa pekerjaan diruas yang ditangani sepanjang 20 KM Tinggal menunggu pihak Dari PPK dan Satker Pada BPJN XIV Sulteng untuk melakukan Proses PHO, Di pekerjaan tersebut yang penyelesaian pekerjaan sesuai dengan batasan waktu kontrak yang ada, Meskipun kami disaat pelaksanaan mengalami hambatan hambatan, tapi akhirnya pekerjaan itu bisa juga dituntaskan sesuai waktunya, Ungkap Haris selaku GS dari pihak pelaksana.
Meskipun Disaat awal awal pelaksanaan pekerjaan ini, dan diawal tahun 2020 lalu pandemi atas wabah sebaran covid19 terjadi, tetapi pelaksanaan dilapangan tetap saja dilaksanakan dan sudah pasti mengacu pada protokoler kesehatan yang berlaku, jelas Haris selaku General superintendent pada pekerjaan yang dinahkodai putri dari pengusaha sukses Murad Husein.
Haris merincikan juga, bahwa pada pekerjaan penanganan jalan yang dikontrakkan sepanjang 20 KM itu, sampai saat ini sudah terealisasi hingga tuntas, sampai penyelesaian Marka Jalan serta Bahu jalan.
" Pekerjaan Dilapangan sudah tuntas semuanya, termasuk penyelesaian marka jalan dan bahu jalan. Alhamdulillah kami bisa tuntaskan pekerjaan ini, karena sudah Tanggung jawab kami menyelesaikan hingga tuntas, Ujar Haris, selalu General Superintendent/ Kepala proyek dari pelaksana PT Mentawa Karyatama Sejati, melalui Telepon Selular.
Selain pekerjaan pengaspalan yang sudah selesai dikerjakan, pekerjaan Pemeliharaan rutin jembatan sudah juga dilakukan pembersihan dan pengecetan jembatan serta pekerjan lainnya, hal ini merupakan ketentuan dalam kontrak yang harus dikerjakan. sementara pekerjaan pemeliharaan rutin jalan juga selesai dikerjakan, Tambah Haris, sambil menambahkan hal ini tidak bisa dipungkiri semua atas dukungan masyarakat setempat.
Sesuai arahan dan aturan yang ada, pekerjaan pekerjaan yang ada dan terdampak langsung akibat pandemi covid19 telah terjadi refocusing anggaran.
refocusing dimaksud yakni pemotongan anggaran nilai kontrak pada pekerjaan yang berlangsung dengan nilai yang dibayarkan ditahun berjalan Pada 2020 lalu pas waktu kontrak dan pada tahun mata anggaran berikutnya di tahun 2021 ini, contohnya seperti nilai kontrak kami sebesar 49 miliard lebih baru akan diselesaikan di anggaran tahun 2020 kurang lebih 12 miliard dan sisanya atas anggaran tersebut telah rampung diselesaikan tahun ini jelas Haris.
Seperti diketahui di ruas ini, pihak pelaksana PT Mentawa tersebut merupakan pelaksana proyek yang di anggaran 2019 lalu juga menjadi pelaksana setelah memenangkan proses lelang atas pekerjan anggaran 2019 lalu. RB
Eko Prasetyo: "Alhamdulillah, Pelaksanaan Dilapangan Tuntas, Meski Kendala Sering saja Terjadi, Tetapi bisa Terlewati serta Teratasi"
Palu, Sultengaktual.com -
Tuntasnya pelaksanaan Proyek pekerjaan Rehabilitasi dan Rekontruksi infrastruktur jalan dan jembatan yang dikerjakan oleh PT Wasco – Sarana KSO, merupakan paket pekerjaan untuk penanganan kondisi jalan yang rusak akibat gempa bumi di kota palu dan sekitarnya pada september 2018 silam, Suatu Hasil Nilai Plus Atas penanganan perbaikan, pemeliharan serta peningkatan pada Sarana infrastruktur yang mengalami dampak.
Paket pekerjaan yang melekat pada satuan kerja PJN I BPJN XIV Palu itu dibiayai langsung melalui Dana WINRIP IBRD Loan dengan kontrak pelaksanaan waktu pekerjaan selama 390 hari kalender yang di sahkan lewat kontrak no 02-52/02-WINRIP-RR/RB/A/8043/11-19.
Secara umum, Paket pekerjaan Proyek ini melakukan penanganan dilapangan sepanjang 29,43 kilometer yang meliputi Palupi – Bangga – Simoro sepanjang 18,88 kilometer, Akses huntap Pombewe 4,09 kilometer. meliputi rekontruksi jalan yang rusak dengan tipikal bervariasi sepanjang 200 – 600 meter per titik, kontruksi saluran drainase, dan lintas saluran air/cros, serta pembuatan Box Culvert di beberapa titik yang semuanya Bermuara pada Design yang ada.
Proses pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh pihak penyedia terdiri atas scope scope pekerjaan sebagai berikut. Palupi – Bangga scope pekerjaan Major Rehabilitation, Bangga – Simoro scope pekerjaan Major Rehabilitation, Kalukubula – Kalawara scope pekerjaan Recontruction, Biromaru – Palolo scope pekerjaan Recontruction, Jalan Akses Huntap scope pekerjaan Recontruction, Jembatan Akses Huntap scope pekerjaan Recontruction.
Dalam pelaksanaannya, ada beberapa ruas jalan kabupaten yg ditangani langsung. Seperti ruas jalan yang dekat pasar arah lokasi Huntap, untuk pekerjaan jalan ini dikatakan jalan akses Huntap, proses pekerjaan untuk itu tidak ada masalah karena jalan ini terdampak atas kejadian bencana gempa yang lalu, sedangkan yang lain seperti Palu – Kulawi, Palupi – Bangga dan Simoro itu tidak menerus, karena hanya spot – spot saja berdasarkan titik titik yang sudah direncanakan penanganannya.
Hingga sekarang ini, proses pekerjaan yang sudah tuntas itu. Pada pelaksanaannya di masing masing ruas terus dilakukan seperti pada ruas biromaru - palolo pada akhir maret 2020 diawal awal pelaksanaannya dilakukan LPA untuk kemudian dilanjutkan pekerjaan pengaspalan, ujar Eko Prasetyo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket Penanganan Pekerjaan Pasca Bencana itu.
Dalam Pelaksanaannya, Pada proyek ini terjadi penambahan anggaran dalam pemenuhan hasil audit world bank sebagai founding yang memberikan Anggaran, Tambah Eko, Sambil merincikan ada beberapa item pekerjaan yang juga ditambahkan.
Disaat waktu pelaksanaan, jika yang namanya kendala pastilah ada. Utamanya kendala yang benar benar memberikan pengaruh besar yakni dengan terjadinya Wabah Pandemi Atas Dampak covid19 yang menyebabkan tingkat kesulitan dalam pemenuhan jumlah tenaga kerja dengan jumlah besar dalan rangka mengikuti protokol covid19. Tambah Eko.
Dan Bukan hanya pada persoalan Dampak atas Covid19 saja yang utama, pada Ruas ini saja, sering ditimpa bencana alam. Saat awal dilaksanakan kontrak pelaksanaan pekerjaan ini, di areal titik titik lokasi, kurang lebih telah terjadi 8 kali kejadian bencana, seperti bencana banjir bandang yang menyebabkan akses terputus, sehingga proses pelaksanaan dilapangan jug mengalami kendala dalam penanganan pekerjaan.
Hal yang luar biasa atas wabah pandemi Dampak covid19 menyebabkan keterlambatan pengiriman tenaga dan juga material yang memang hal itu diadakan dari luar sulawesi, dalam hal ini Kota Palu, Rincinya.
Seiring waktu pelaksanaan serta melihat tuntasnya pekerjaan di lapangan secara langsung memberikan dampak yang begitu jelas dngan keterkaitannya terhadap kelancaran arus lalulintas pengguna jalan. secara aktivitasnya pada penggunaan hasil pekerjaan tersebut baik dalam keuangan dan barang, yang sangat di harapkan bisa memberikan implikasi terhadap arus peningkatan ekonomi masyarakat, Papar Eko.
Prinsipnya dalam hal tersebut, Kami bekerja secara maksimal yang merupakan tanggung jawab, dengan tujuan, kalau kami bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan diruas ruas jalan tersebut merupakan suatu agenda pelaksanaan dalam memperbaiki kondisi Badan Jalan serta lainnya dan juga untuk memberikan kelancaran arus lalu lintas , dengan fokus pada titik titik yg rusak parah pada daerah itu yang sangat besar atas dampak musibah Gempa Bumi 7,4 SR saat 28 september 2018 silam.
Atas Hal tersebut, salah satu Outcome ekonomi masyarakat dapat kembali membaik dan berangsur normal sedia kalanya, Jelas Eko Prasetyo.
Langkah langka proaktif yang dilakukan saat pelaksanaan di lapangan, meskipun wabah Pandemi Virus Corona atau Covid 19 melanda sebagian besar negara negara di dunia termasuk Indonesia, pihak penyedia masih saja tetap melakukan action dengan menerapkan protokoler Kesehatan, dan juga menjaga sterilnya area kerja.
Palu, Sultengaktual.com -
Tuntasnya pelaksanaan Proyek pekerjaan Rehabilitasi dan Rekontruksi infrastruktur jalan dan jembatan yang dikerjakan oleh PT Wasco – Sarana KSO, merupakan paket pekerjaan untuk penanganan kondisi jalan yang rusak akibat gempa bumi di kota palu dan sekitarnya pada september 2018 silam, Suatu Hasil Nilai Plus Atas penanganan perbaikan, pemeliharan serta peningkatan pada Sarana infrastruktur yang mengalami dampak.
Paket pekerjaan yang melekat pada satuan kerja PJN I BPJN XIV Palu itu dibiayai langsung melalui Dana WINRIP IBRD Loan dengan kontrak pelaksanaan waktu pekerjaan selama 390 hari kalender yang di sahkan lewat kontrak no 02-52/02-WINRIP-RR/RB/A/8043/11-19.
Secara umum, Paket pekerjaan Proyek ini melakukan penanganan dilapangan sepanjang 29,43 kilometer yang meliputi Palupi – Bangga – Simoro sepanjang 18,88 kilometer, Akses huntap Pombewe 4,09 kilometer. meliputi rekontruksi jalan yang rusak dengan tipikal bervariasi sepanjang 200 – 600 meter per titik, kontruksi saluran drainase, dan lintas saluran air/cros, serta pembuatan Box Culvert di beberapa titik yang semuanya Bermuara pada Design yang ada.
Proses pekerjaan dilapangan yang dilakukan oleh pihak penyedia terdiri atas scope scope pekerjaan sebagai berikut. Palupi – Bangga scope pekerjaan Major Rehabilitation, Bangga – Simoro scope pekerjaan Major Rehabilitation, Kalukubula – Kalawara scope pekerjaan Recontruction, Biromaru – Palolo scope pekerjaan Recontruction, Jalan Akses Huntap scope pekerjaan Recontruction, Jembatan Akses Huntap scope pekerjaan Recontruction.
Dalam pelaksanaannya, ada beberapa ruas jalan kabupaten yg ditangani langsung. Seperti ruas jalan yang dekat pasar arah lokasi Huntap, untuk pekerjaan jalan ini dikatakan jalan akses Huntap, proses pekerjaan untuk itu tidak ada masalah karena jalan ini terdampak atas kejadian bencana gempa yang lalu, sedangkan yang lain seperti Palu – Kulawi, Palupi – Bangga dan Simoro itu tidak menerus, karena hanya spot – spot saja berdasarkan titik titik yang sudah direncanakan penanganannya.
Hingga sekarang ini, proses pekerjaan yang sudah tuntas itu. Pada pelaksanaannya di masing masing ruas terus dilakukan seperti pada ruas biromaru - palolo pada akhir maret 2020 diawal awal pelaksanaannya dilakukan LPA untuk kemudian dilanjutkan pekerjaan pengaspalan, ujar Eko Prasetyo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket Penanganan Pekerjaan Pasca Bencana itu.
Dalam Pelaksanaannya, Pada proyek ini terjadi penambahan anggaran dalam pemenuhan hasil audit world bank sebagai founding yang memberikan Anggaran, Tambah Eko, Sambil merincikan ada beberapa item pekerjaan yang juga ditambahkan.
Disaat waktu pelaksanaan, jika yang namanya kendala pastilah ada. Utamanya kendala yang benar benar memberikan pengaruh besar yakni dengan terjadinya Wabah Pandemi Atas Dampak covid19 yang menyebabkan tingkat kesulitan dalam pemenuhan jumlah tenaga kerja dengan jumlah besar dalan rangka mengikuti protokol covid19. Tambah Eko.
Dan Bukan hanya pada persoalan Dampak atas Covid19 saja yang utama, pada Ruas ini saja, sering ditimpa bencana alam. Saat awal dilaksanakan kontrak pelaksanaan pekerjaan ini, di areal titik titik lokasi, kurang lebih telah terjadi 8 kali kejadian bencana, seperti bencana banjir bandang yang menyebabkan akses terputus, sehingga proses pelaksanaan dilapangan jug mengalami kendala dalam penanganan pekerjaan.
Hal yang luar biasa atas wabah pandemi Dampak covid19 menyebabkan keterlambatan pengiriman tenaga dan juga material yang memang hal itu diadakan dari luar sulawesi, dalam hal ini Kota Palu, Rincinya.
Seiring waktu pelaksanaan serta melihat tuntasnya pekerjaan di lapangan secara langsung memberikan dampak yang begitu jelas dngan keterkaitannya terhadap kelancaran arus lalulintas pengguna jalan. secara aktivitasnya pada penggunaan hasil pekerjaan tersebut baik dalam keuangan dan barang, yang sangat di harapkan bisa memberikan implikasi terhadap arus peningkatan ekonomi masyarakat, Papar Eko.
Prinsipnya dalam hal tersebut, Kami bekerja secara maksimal yang merupakan tanggung jawab, dengan tujuan, kalau kami bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan diruas ruas jalan tersebut merupakan suatu agenda pelaksanaan dalam memperbaiki kondisi Badan Jalan serta lainnya dan juga untuk memberikan kelancaran arus lalu lintas , dengan fokus pada titik titik yg rusak parah pada daerah itu yang sangat besar atas dampak musibah Gempa Bumi 7,4 SR saat 28 september 2018 silam.
Atas Hal tersebut, salah satu Outcome ekonomi masyarakat dapat kembali membaik dan berangsur normal sedia kalanya, Jelas Eko Prasetyo.
Langkah langka proaktif yang dilakukan saat pelaksanaan di lapangan, meskipun wabah Pandemi Virus Corona atau Covid 19 melanda sebagian besar negara negara di dunia termasuk Indonesia, pihak penyedia masih saja tetap melakukan action dengan menerapkan protokoler Kesehatan, dan juga menjaga sterilnya area kerja.
Pihak penyedia juga tetap peduli akan lingkungan sekitarnya, apalagi dengan pandemi Covid 19 yang sangat mengancam kesehatan. Tidak tanggung tanggung dan sebagai bentuk peduli terhadap lingkungan dan menjaga kesehatan bersama, pihak penyedia melakukab penyemprotan Disinfektan untuk mematikan virus corona di Base Camp penyedia serta melakukan savety Area lokasi. RB
'Masyarakat yang berdomisili diseputar areal proyek begitu antusias dan Puas Dengan Pola Padat Karya'
Palu,sultengaktual.com - Bentuk kerja Redimensi Parsial badan Sungai akan dipastikan terbukti untuk dapat menormalkan aliran Sungai saat banjir datang dan mencegah kerugian penduduk akibat kerusakan harta benda.
melalui Proyek River Improvment And Sediment Control In Paneki River di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS), Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) telah mengalami kemajuan serta peningkatan bobot progress pekerjaan yang signifikan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Iwan, selaku Project Manager PT Karya Pembangunan Rezky selaku Rekanan pelaksana atas proyek tersebut sekaligus mewakili pihak PPK Sungai dan Pantai II, dan Kasatker PJSA WS. Palu – Lariang, WS. Parigi – Poso, WS. Kaluku -Karama Provinsi Sulawesi Tengah,
Iwan menguraikan bahwa perbaikan dan pengendali sedimen badan Sungai Paneki, dengan output pekerjaan meliputi pekerjaan saluran dengan panjang 3.380 meter, dan 1 bangunan Consolidation Dam serta normalisasi dengan melakukan pengerukan material sedimen pada dasar sungai akibat adanya limpasan sedimen dari hulu Sungai Paneki saat terjadinya bencana banjir pada dua tahun lalu.
“Jadi pembangunan badan sungai itu di desain dengan lebar bawah 10 meter, lebar atas 14 meter dan kedalaman 4 meter. Untuk Revetment atau dinding sungai akan menggunakan campuran beton K -175, sambil menambahkan bahwa pelaksanaan proyek yang melintasi Desa Langaleso dan desa Kabobona, Kecamatan Sigi Biromaru akan dirampungkan pada mei 2021 ini sesuai rencana.
Salah satu teknik metode kerja dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sungai dari debit banjir sebelumnya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meninggikan tanggul sungai di kedua sisi.
Sementara pada setiap dinding sungai itu, nantinya akan dipasangkan pipa suling sebagi jalur untuk ketika ada air tanah yang naik, maka air tersebut akan keluar melalui pipa suling dan dibuang ke sungai. Selain itu juga padapelaksanaan normalisasi sungai tersebut, turut dibangun jalan inspeksi sejauh 2.520 meter pada sisi kiri dan kanan sungai dengan lebar jalan 3 meter dengan kontruksi perkerasan batuan kerikil.
kegiatan pekerjaan ini merupakan proyek yang dibiayai dari pinjaman atau Hibah luar Negeri (PHLN) LOAN JICA dengan kontrak tahun jamak atau Multi Year Contract (MYC) tahun anggaran 2020-2021.
Salah satu program dari kementerian, yakni Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN) Maka Pada kegiatan proyek River Improvement and Sediment Control in Paneki River , di Kabupaten Sigi, turut serta melibatkan sejumlah warga setempat melalui program padat karya Non-Rutin, melalui Hari orang Kerja (HOK) atau dengan kata lain masyarakat sekitar lokasi pekerjaan dilibatkan langsung dengan pola pemberian upah diberikan setiap minggu.
Masyarakat sekitar lokasi pekerjaan proyek yang masuk bekerja dalam kegiatan padat karya berjumlah sekitar 60 orang lebih. Dengan cara kerja yang dilakukan melakukan pengumpulan batu, serta melakukan Bekisting yakni melakukan pengecoran lewat Mal yang juga dibantu oleh peralatan yang ada.
melibatkan secara langsung warga masyarakat setempat pada proyek itu agar membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama mereka yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap akibat bencana alam dan pandemi Covid-19. Dan tak ketinggalan juga, dilapangan, protokoler kesehatan tetap dijalankan, wabah pandemi covid 19 belum berlalu, sehingga protokoler kesehatan tetap dijalankan, ujar iwan.
“Program Padat Karya ini melibatkan sekitar 60 puluhan orang warga lokal di dua desa, termasuk tenaga kerja terampil tukang. Diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Disamping itu juga, pihak pelaksana dalam penyediaan Material dilapangan didukung penuh oleh Nusa Jaya Grup. Bukan itu saja, masyarakat sekitar lokasi proyek juga sangat bersyukur dengan dilibatkan langsung dalam pelaksanaannya melalui Program Padat Karya. @RB-Multysumber
Hal tersebut diungkapkan oleh Iwan, selaku Project Manager PT Karya Pembangunan Rezky selaku Rekanan pelaksana atas proyek tersebut sekaligus mewakili pihak PPK Sungai dan Pantai II, dan Kasatker PJSA WS. Palu – Lariang, WS. Parigi – Poso, WS. Kaluku -Karama Provinsi Sulawesi Tengah,
Iwan menguraikan bahwa perbaikan dan pengendali sedimen badan Sungai Paneki, dengan output pekerjaan meliputi pekerjaan saluran dengan panjang 3.380 meter, dan 1 bangunan Consolidation Dam serta normalisasi dengan melakukan pengerukan material sedimen pada dasar sungai akibat adanya limpasan sedimen dari hulu Sungai Paneki saat terjadinya bencana banjir pada dua tahun lalu.
“Jadi pembangunan badan sungai itu di desain dengan lebar bawah 10 meter, lebar atas 14 meter dan kedalaman 4 meter. Untuk Revetment atau dinding sungai akan menggunakan campuran beton K -175, sambil menambahkan bahwa pelaksanaan proyek yang melintasi Desa Langaleso dan desa Kabobona, Kecamatan Sigi Biromaru akan dirampungkan pada mei 2021 ini sesuai rencana.
Salah satu teknik metode kerja dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sungai dari debit banjir sebelumnya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meninggikan tanggul sungai di kedua sisi.
Sementara pada setiap dinding sungai itu, nantinya akan dipasangkan pipa suling sebagi jalur untuk ketika ada air tanah yang naik, maka air tersebut akan keluar melalui pipa suling dan dibuang ke sungai. Selain itu juga padapelaksanaan normalisasi sungai tersebut, turut dibangun jalan inspeksi sejauh 2.520 meter pada sisi kiri dan kanan sungai dengan lebar jalan 3 meter dengan kontruksi perkerasan batuan kerikil.
kegiatan pekerjaan ini merupakan proyek yang dibiayai dari pinjaman atau Hibah luar Negeri (PHLN) LOAN JICA dengan kontrak tahun jamak atau Multi Year Contract (MYC) tahun anggaran 2020-2021.
Salah satu program dari kementerian, yakni Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN) Maka Pada kegiatan proyek River Improvement and Sediment Control in Paneki River , di Kabupaten Sigi, turut serta melibatkan sejumlah warga setempat melalui program padat karya Non-Rutin, melalui Hari orang Kerja (HOK) atau dengan kata lain masyarakat sekitar lokasi pekerjaan dilibatkan langsung dengan pola pemberian upah diberikan setiap minggu.
Masyarakat sekitar lokasi pekerjaan proyek yang masuk bekerja dalam kegiatan padat karya berjumlah sekitar 60 orang lebih. Dengan cara kerja yang dilakukan melakukan pengumpulan batu, serta melakukan Bekisting yakni melakukan pengecoran lewat Mal yang juga dibantu oleh peralatan yang ada.
melibatkan secara langsung warga masyarakat setempat pada proyek itu agar membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama mereka yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap akibat bencana alam dan pandemi Covid-19. Dan tak ketinggalan juga, dilapangan, protokoler kesehatan tetap dijalankan, wabah pandemi covid 19 belum berlalu, sehingga protokoler kesehatan tetap dijalankan, ujar iwan.
“Program Padat Karya ini melibatkan sekitar 60 puluhan orang warga lokal di dua desa, termasuk tenaga kerja terampil tukang. Diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Disamping itu juga, pihak pelaksana dalam penyediaan Material dilapangan didukung penuh oleh Nusa Jaya Grup. Bukan itu saja, masyarakat sekitar lokasi proyek juga sangat bersyukur dengan dilibatkan langsung dalam pelaksanaannya melalui Program Padat Karya. @RB-Multysumber
Palu, Sultengaktual.com - Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Abadi Talise melalui Kepanitian yang dibentuk, melaksanakan pemungutan suara untuk memilih ketua LPM Abadi Talise periode 2021 - 2024.
Helatan Berdemokrasi di lingkup Kelurahan Talise kecamatan Mantikulore itu dilaksanakan pada sabtu 10 April 2021 bertempat di Baruga Kantor Kelurahan Talise.
Di pemungutan suara pada pemilihan ketua LPM ini, menurut Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara, Abd Rasyid, M.Pd yang di wakili oleh sekretarisnya, Suparman, M.Kom menguraikan Bahwa proses pemilihan ini merupakan suatu agenda atas kerja kerja LPM Abadi Talise, Olehnya itu kepanitian dibentuk dan segera merumuskan Hal Hal Mengenai kesiapan dan kelengkapan terlaksananya Helatan Demokrasi ini.
Selain merumuskan serta menjalankan tahapan tahapan kerja panitia dan penyelenggara, sinergitas unit kerja pun rampung sampai skema administrasi penerimaan calon,menetapkan calon tertuang dalam berita acara kegiatan ini, Ujar Aco sapaan akrab Suparman.
Adapun, Hak pilih pada prosesi ini adalah semua masyarakat di kelurahan Talise dengan bukti diri membawa serta memperlihatkan KTP Asli masyarakat yang bertempat tinggal di kelurahan Talise.
Rapi Mekanisme Kerja dan Alur cross check data penduduk yang menjadi pemilih dilakukan secara seksama dengan penuh tanggung jawab, tambah Aco.
Masyarakat talise yang memilih kandidat calon ketua ini juga menerapkan pola pola tata pemihan secara umum yang sering digunakan oleh Lembaga KPU.
Dengan Hasil Administrasi calon ketua yang Maju berhasil di putuskan 5 kandidat calon ketua, sesuai dengan nomor urut masing masing Kandidat.
Kandidat yang terdiri dari 5 calon itu adalah, Mantan Ketua LPM yang juga pernah menjadi Anggota Legislatif kota palu periode 2014 - 2019 berada pada nomor urut 1 atas Nama Moh. Rum, SH., MH. kemudian Kandidat calon ketua nomor urut 2 yakni DR.Ubay Harun, S.Ag., MSi , lalu kandidat nomor urut 3 Ada Muh. Iqbal SH., MH, kemudian Di nomor urut 4 ada Gufran dan di posisi nomor urut 5 ada Agus Salim, SE.
Seiring proses tahapan pemungutan suara ini, Gufran sebagai salah satu kandidat calon ketua ternyata di pertengahan proses ini,mengambil sikap untuk mundur dari pencalonan. Dengan mundurnya kandidat nomor 4, sama sekali tidak mempengaruhi tahapan pelaksanaan pemungutan suara dan proses kerja kerja kepanitiaan yang ada, Jelas Aco.
bukan itu saja, Pantauan Langsung sultengaktual.com dilokasi pemungutan suara, Antusiasnya Para Pemilih yang merupakan anggota masyarakat setempat begitu besar. Hal ini dibuktikan dengan Padatnya Meja Panitia Yang bertugas di pendataan akurat berdasarkan Areal lokasi dengan pembagian Administrasi per RW.
Dari pendataan itulah para pemilih dianggap lengkap adminitrasi, yang kemudian mendapatkan kertas suara untuk di coblos di bilik suara.
Anggota masyarakat yang datang menggunakan hak pilih sesuai pengelompokkan area Per RW itupun diberikan batas waktu sampai pukul 13.00, lewat dari waktu yang sudah ditentukan , maka pihak panitia tidak melayaninya lagi.
Sesuai Rekapitulasi data administrasi oleh panitia pemungutan suara, pengelompokkan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.419 orang, dengan rincian, Masyarakat dari area RW 1 sebanyak 106 orang, RW 2 sebanyak 490 orang, RW 3 sebanyak 362 orang, RW 4 sebanyak 327 orang, RW 5 sebanyak 97 orang dan RW 6 sebanyak 36 orang.
Setelah Proses pencoblosan dilakukan, pihak panitia melakukan Break Ishoma selama kurang lebih satu jam, setelah itu melanjutkan agenda penghitungan hasil suara.
Diperhitungan hasil perolehan suara sangat alot, Muh Rum, SH.MH dengan nomor urut 1 yang juga pernah menjabat sebagai Ketua LPM Harus mengakui Keunggulan Agus Salim, SE dengan perolehan selisih 54 suara.
Agus Salim, sosok muda yang akan konsisten dan komit atas program kerja yang sesuai dengan visi misinya meraih 485 suara, sedangkan Muh Rum harus puas dengan 431 suara.
Ubay Harun nomor urut 2 dengan 193 suara, disusul oleh Muh. Iqbal nomor urut 3 memperoleh 136 suara.
meskipun sudah mundur dari pencalonan, Gufran nomor urut 4 memperoleh 3 suara dan, Lubis 19 suara.
Dari keseluruhan jumlah suara sah itu, masih ada juga suara batal sebanyak 160 suara. Hitungan ini sah dan sudah di berita acarakan dengan disaksikan masing masing saksi dari para kandidat peserta pemilihan Ketua LPM Abadi Talise, tambah Suparman, M.Kom.
Disela sela Perhitungan Total perolehan Suara, Risdianto Bachmid, SH yang juga Mantan Lurah Talise, sangat mengapresiasi atas helatan yang dilakukan oleh LPM Abadi Talise.
"Sangat sangat Demokratis prosesnya, ini tidak lepas dari kerja kerja penyelenggara yang sangat sarat pengalaman serta mampu memberikan edukasi politik di lingkungan areal kita sendiri, secara pribadi saya bangga dengan hasil penyelengaraan yang baru saja kita saksikan bersama, disitulah demokratisnya, nilainya sangat mulia dan kita pertahankan Ritme yang sudah ada" Ungkapnya.
Dan untuk Kandidat yang terpilih, untuk segera melakukan langkah langkah maksimal dalam menjalankan Lembaga tersebut, Raih dan buktikan apa keinginan masyarakat atas cita cita bersama. Segera lakukan sinergitas kemitraan dan seluruh unsur terkait atas cara cara kerja dalam mewujudkan Visi Misi dengan mengkombinasikan apa yang harus lebih dahulu diperbuat, Sukses Buat Ketua Terpilih, Ujar Risdianto. @RB
Arfan : Kualitas Pekerjaan Yang Utama, Ini Komitmen Dalam Menjaga Mutu Hasil Proyek
Buol, sultengaktual.com - Pemerintah Kabupaten Buol, melalui Instansi terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) terus memacu dalam meningkatkan infrastruktur pelayanan publik dengan menata kondisi ruas ruas jalan yang ada di daerah ujung utara provinsi sulawesi tengah itu.
Ditahun anggaran 2021 ini, pihak PU Buol tetap berkomitmen melanjutkan program atas pembangunan Daerah Buol. Ditahun ini, meski Wabah pandemi covid19 masih melanda, komitmen melanjutkan pembangunan tetap saja terlaksana.
Arfan Arifin, ST MT
Dengan pos anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperuntukan kelanjutan program penanganan masalah jalan, sudah mulai terlaksana.
Dinas PU Kabupaten Buol, melalui Kepala Bidang Bina Marga, Arfan Arifin, ST MT menguraikan bahwa, program pembangunan dalam bidang kebinamargaan tetap berlanjut dengan beban anggaran dari pos DAK dan DBH ditahun 2021 sudah mulai berjalan, dan sekarang ini, yang sudah action adalah pekerjaan yang beban pos anggaran Dari DAK.
Dengan Anggaran sebesar 25 Miliar lebih sudah mulai berjalan setelah melewati proses lelang dan sudah berkontrak dengan output pekerjaan melakukan peningkatan serta pemeliharaan kondisi jalan dengan tujuan utama fungsi jalan menjadi layak sebagai sarana fasilitas yang diperuntukkan oleh masyarakat pengguna.
Dengan Mayor Item pekerjaan yang dilaksanakan semuanya AC-WC dan Lapisan Penetrasi (Lapen), karena pekerjaan ini bersifat peningkatan serta pemeliharaan, Kata Arfan.
Dalam pelaksanaannya, Kami selaku pengguna sangat yakin jika kualitas pekerjaan itu bisa terjaga pada akhirnya, karena rata rata pihak rekanan yang mengerjakan disaat proses lelangnya juga menorehkan penawaran yang rata rata masih tahapan kewajaran dengan menurunkan harga penawaran tidak lebih dari 15 persen atas HPS yang ada.
Bagaimanapun juga, kualitas pekerjaan akan kami kedepankan dalam pengelolaan anggaran tersebut, dan sebaran sebaran titik pekerjaan itu smentara untuk beberapa daerah yakni peningkatan kondisi jalan di jalan Desa Tayadun - Desa Poongan, Desa Bokat - Desa Kodolagon serta proses pengerjaan Lapen di ruas lainnya.
Diproses lelang baru baru ini juga, pantauan yang kami lihat, rekanan rekanan pesertanya ada yang dari luar wilayah buol dan rekanan lokal juga, tapi itu bukan suatu alasan rekanan dari mana, karena proses lelang adalah proses lelang yang terbuka buat siapa saja yang memenuhi syarat sesuai aturan dan di proses oleh Pokja yang ada tanpa campur tangan dari pihak manapun, termasuk pihak instansi terkait, jelas Arfan.
Dalam pelaksanaannya dilapangan, saat pandemi covid19 sekarang ini yang masih mewabah, menjalankan protokoler kesehatan tetap ditekankan untuk selalu dijalankan di lapangan, karena ini merupakan suatu keharusan di era New Normal dan juga untuk memutus mata rantai penyebarannya. RB
Ditahun anggaran 2021 ini, pihak PU Buol tetap berkomitmen melanjutkan program atas pembangunan Daerah Buol. Ditahun ini, meski Wabah pandemi covid19 masih melanda, komitmen melanjutkan pembangunan tetap saja terlaksana.
Dengan pos anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperuntukan kelanjutan program penanganan masalah jalan, sudah mulai terlaksana.
Dinas PU Kabupaten Buol, melalui Kepala Bidang Bina Marga, Arfan Arifin, ST MT menguraikan bahwa, program pembangunan dalam bidang kebinamargaan tetap berlanjut dengan beban anggaran dari pos DAK dan DBH ditahun 2021 sudah mulai berjalan, dan sekarang ini, yang sudah action adalah pekerjaan yang beban pos anggaran Dari DAK.
Dengan Anggaran sebesar 25 Miliar lebih sudah mulai berjalan setelah melewati proses lelang dan sudah berkontrak dengan output pekerjaan melakukan peningkatan serta pemeliharaan kondisi jalan dengan tujuan utama fungsi jalan menjadi layak sebagai sarana fasilitas yang diperuntukkan oleh masyarakat pengguna.
Dengan Mayor Item pekerjaan yang dilaksanakan semuanya AC-WC dan Lapisan Penetrasi (Lapen), karena pekerjaan ini bersifat peningkatan serta pemeliharaan, Kata Arfan.
Dalam pelaksanaannya, Kami selaku pengguna sangat yakin jika kualitas pekerjaan itu bisa terjaga pada akhirnya, karena rata rata pihak rekanan yang mengerjakan disaat proses lelangnya juga menorehkan penawaran yang rata rata masih tahapan kewajaran dengan menurunkan harga penawaran tidak lebih dari 15 persen atas HPS yang ada.
Bagaimanapun juga, kualitas pekerjaan akan kami kedepankan dalam pengelolaan anggaran tersebut, dan sebaran sebaran titik pekerjaan itu smentara untuk beberapa daerah yakni peningkatan kondisi jalan di jalan Desa Tayadun - Desa Poongan, Desa Bokat - Desa Kodolagon serta proses pengerjaan Lapen di ruas lainnya.
Diproses lelang baru baru ini juga, pantauan yang kami lihat, rekanan rekanan pesertanya ada yang dari luar wilayah buol dan rekanan lokal juga, tapi itu bukan suatu alasan rekanan dari mana, karena proses lelang adalah proses lelang yang terbuka buat siapa saja yang memenuhi syarat sesuai aturan dan di proses oleh Pokja yang ada tanpa campur tangan dari pihak manapun, termasuk pihak instansi terkait, jelas Arfan.
Dalam pelaksanaannya dilapangan, saat pandemi covid19 sekarang ini yang masih mewabah, menjalankan protokoler kesehatan tetap ditekankan untuk selalu dijalankan di lapangan, karena ini merupakan suatu keharusan di era New Normal dan juga untuk memutus mata rantai penyebarannya. RB
Jakarta, Sultengaktual.com – Ridwan Kamil Yang juga Gubernur provinsi Jawa Barat mengunjungi Rumah Sakit Lapangan (Rumkitlap) Artha Graha Peduli (AGP) di kawasan Ancol Jakarta, Awal pekan baru baru ini.
Kang Emil sapaan akrabnya, mengapresiasi atas pendirian Rumkitlap untuk merawat pasien Covid-19 yang hingga kini menjadi tempat vaksinasi warga.
“Ini contoh yang bagus yang akan saya copy paste untuk di daerah Bandung,,” puji Kang Emil.
Kang Emil menyebutkan, keterlibatan para pihak pihak pengusaha bisa dipastikan akan mempercepat program pemberian vaksinasi dengan memfasilitasi vaksinasi ini adalah kegiatan yang akan dilakukan di Jawa barat.
Pemerintah juga menyadari bahwa tanpa keterlibatan pihak swasta akan sulit atau tidak bisa maksimal memacu jumlah yang divaksin. Maka perlu semua sektor untuk berpartisipasi menangani Covidp-19 hingga mendukung vaksinasi kepada warga.
“Pihak swasta lainnya seperti kelompok kelompok pengusaha, bisa mencontohi atas langkah yang dilakukan oleh Pak Tomy Winata melalui salah satu program kerjanya dengan terlibat aktif mendukung penanganan Covid-19 hingga melaksanakan vaksinasi kepada warga,” pintanya.
Kang Emil disambut oleh pendiri AGP Tomy Winata yang menjelaskan sejarah Rumkitlap yang pertama di kawasan SCBD Jakarta lalu pindah ke Ancol.
Pada awalnya Rumkitlap ini dipersiapkan untuk kesiapan bencana alam lengkap dengan pelatihan kepada tenaga medis sebelum wabah Corona terjadi. Namun tiba-tiba terjadi wabah Corona yang kemudian menjadi Rumkitlap untuk pasien Covid-19.
“Di ruang ini, sudah lebih 70 ribu pasien Covid ditangani,” kata Tomy Winata kepada Kang Emil di bawah tenda raksasa.
beberapa kejadian kejadian Bencana alam yang terjadi di Indonesia, perusahaan dari pengusaha TW panggilan Khas Tommy Winata mengambil posisi dengan keterlibatan langsung dilapangan area kejadian bencana alam, mulai dari bencana Tsunami Aceh lalu, Gempa bumi Lombok, Gempa Di Sulawesi Barat dan Bencana bumi yang karakter kejadiannya lengkap di Sulawesi Tengah, dengan pusat Kota Palu sampai berdampak ke kabupaten Parigi Moutong, serta Kabupaten Donggala.
Karakter lengkapnya kejadian bencana alam yang terjadi di kota palu 2018 silam yakni gempa bumi dengan kekuatan 7.4 SR, Terpaan Tsunami serta pergerakan tanah dengan istilah Likuifaqsi.
Di kejadian bencana alam 2018 silam, pihak AGP tidak tanggung tanggung memobilisasi bantuan untuk para pengungsi serta korban dampak atas bencana alam.
Dengan sebaran posko posko kecil sebagai media informasi guna disampaikan langsung ke posko besar yang saat itu memakai gedung instansi di bilangan seputar jalur dua kota palu. Walhasil, masyarakat sangat mengenal dekat dengan nama ARTHA GRAHA PEDULI, dikarenakan masyarakat sangat tersentuh atas langkah nyata yang dilakukan oleh AGP. @RB(Rilis by Spyanto)
Melakoni Dengan Tanggung Jawab Serta Posisi Cashflows Terjaga Membuat Suatu Hal Itu Bisa Bertahan
Komitmen dalam melanjutkan program pembangunan nasional meskipun dalam keadaan situasi pandemi wabah Covid 19 yang menerpa keseluruhan negara didunia, pihak kementerian PU PERA secara aktif menuntaskan proses pekerjaan pekerjaan sesuai dengan Tahapan Proses yang sesuai dengan aturan yang ada.
Beberapa pekerjaan Yang dibiayai pada tahun Anggaran 2020 lalu, Pihak Kementerian tetap memberikan kelongaran yang memberikan perimbangan pada penyedia jasa dalam melaksanakan penyelesaian pekerjaan yang sudah dikontrakkan dengan pola Relaksasi Refocusing atas pembiayaan serta batasan waktu dalam penyelesaian pekerjaan.
PT. Elim Jaya Pratama ( EJP ) salah satu Rekanan Penyedia Jasa Asal Dari Wilayah Timur Sulawesi Tengah, Luwuk Kabupaten Banggai merupakan Kontraktor pelaksana Yang syarat Pengalaman dalam proses pelaksanaan penyelesaian pekerjaan yang dikontrakkan.
Dengan Trade Merk atas Posisi Sebagai Kontraktor, PT EJP dalam pelaksanaan dilapangan jika dirunut atas pengalaman kerja kita menoleh ke riwayat kontraknya, Seakan tidak sekalipun ada minusnya bahkan persoalan dalam proses penyelesaian Kontrak pekerjaan yang didapatkan.
Penelusuran media Grup sultengaktual.com atas kinerja kontraktor asal Kota Air Kabupaten Banggai ini sangatlah memiliki komitmen atas kontrak kerja yang dijalankan. Hal ini tidak lepas dari kinerja Managemen perusahaan itu sendiri.
Flash Back kebelakang, Sosok leader yang sudah membesarkan perusahaan tersebut sering disebut 'Tangan Dingin ', Yakni Almarhun Ko' Ince. Betapa Tidak, Dimasa hidupnya, merintis sampai membesarkan perusahaan perusahaan miliknya, hanya dilakukan dengan 2 cara/metode saja, yakni Menjaga Cash Flows dan Bertanggung Jawab. Ungkapan Ini tertutur saat waktu itu, Alm Ko' Ince Menjamu makan malam di salah satu Restaurant di bilangan Kilo 5 kota Luwuk.
Seiring Waktu, perusahaan Milik Alm Ko' Ince masih tetap eksis di bidangnya sebagai penyedia Jasa, Jika Berbicara EJP, Nama Beliau Pasti Terucap, karena Karakter dan pembawaan yang begitu supel serta keramahan kepada Siapa saja.
Eksisnya perusahaan peninggalan Alm Ko' Ince, salah satunya EJP terbukti masih dipercaya oleh pengguna anggaran baik yang dibiayai APBD Kabupaten Banggai, APBD Provinsi Sulawesi Tengah serta APBN sebagai Penyedia Jasa dalam melaksanakan Pekerjaan pekerjaan yang dikontrakkan melalui tahapan tahapan yang sesuai dengan peraturan yang Ada (Proses Lelang/Tender).
EJP pada Tahun 2020 mendapatkan proyek Pekerjaan Preservasi Jalan Ampana - Balingara - Bunta - Pangimana setelah Perusahaan Yang Dinahkodai Oleh Viktor Hongkiriwang menjadi pemenang pada proses tender/lelang Pekerjaan ini.
PT EJP selaku pemenang lelang pekerjaan Tersebut setelah tanda tangan Kontrak pekerjaan harus menyelesaikan penanganan pekerjaan dengan panjang Target sepanjang kurang lebih 20,40 KM sampai batas akhir di desember nanti dengan Hasil Akhir Pekerjaan Jalan Hot Mix.
Pekerjaan pekerjan di ruas ini mulai dari pengaspalan, pembersihan saluran, pemeliharaan secara rutin untuk jalan dan jembatan dan pemarasan. Selain itu terdapat pekerjaan Rutin Jalan, penanganan Rutin pada Jembatan, pemeliharaan Jembatan, pemarasan, pembersihan saluran dan pengaspalan badan jalan yang sudah ditetapkan dalam kontrak.
Sigapnya EJP selaku mitra kerja Dengan Pihak BPJN XIV terlihat pada putusnya jembatan Tobelombang di jalur Trans sulawesi Palu - Luwuk tepatnya di Kilometer 436+070 Akibat Gerusan Air yang mengakibatkan Oprit Jembatan Putus langsung ditangani oleh EJP sehingga masyarakat pengguna jalan tetap terlayani, karena penanganan langsung dilakukan segera. Dan untuk Pekerjaan pekerjaan yang dilakoni EJP ditahun anggaran 2020, semua tuntas dilaksanakan.
Sigap serta bertanggung jawab memberikan Poin plus keberadaan Perusahan ini. Sehingga TEGAK Sulteng salah satu NGO pemerhati pembangunan sarana prasarana di Sulawesi Tengah memberikan Apresiasinya dan Berharap kiranya EJP bisa mempertahankan Pandangan pandangan plus atas posisi yang ada sekarang ini.
Dengan berkelanjutannya program pembangunan Nasional, di tahun anggaran 2021 ini EJP masih tetap eksis mengikuti proses proses lelang yang sementara berlangsung dan juga sudah memilik kontrak Pekerjaan di Ruas ruas jalan yang ada di wilayah timur provinsi Sulawesi Tengah.
Oleh : Randhy Budiman
PARIMO, Sulteng Aktual - Lubang bekas galian mangais emas di lokasi pertambangan terlarang di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah kini direklamasi.
Penutupan lubang bekas mencari emas itu dilakukan sejumlah pihak—Pemerintah Kabupaten, kepolisian, TNI, serta Basarnas. Ini diungkap Kapolres Parigi Moutong Ajun Komisaris Besar Polis Andi Batara Purwacaraka kepada sejumlah pewarta di Polres setempat, Jumat, 12 Maret 2021.
Andi Batara bilang, selain mereklamasi, lokasi pertambangan
emas di Buranga juga sudah ditutup permanen.
Diungkap Andi Batara, di lokasi itu juga sudah dipasangi
spanduk warning yang bertuliskan ‘illegal mining’.
"Lokasi buranga sudah ditutup, kami juga telah
memasang spanduk bertuliskan illegal
mining serta menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan
pertambangan," katanya.
Diketahui, pada tanggal 24 Februari 2021 telah terjadi longsor
di lokasi pertambangan emas di Desa Buranga. Kejadian itu menelan 7 nyawa
manusia serta puluhan orang luka-luka.
Dampak dari peristiwa tersebut, aparat keamanan dan
pemerintah mengambil tindakan untuk menutup lokasi tambang emas yang katanya
tidak legal. Dan dari peristiwa itu juga polisi melakukan penyelidikan.
Hasilnya, satu orang tersangka sudah diamankan di Polres Parigi Moutong.
Baca
beritanya berjudul: Operator Excavator Ditetapkan Tersangka
Pasca Longsor Tambang Buranga
Palu, Sultengaktual.com - Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ( PUPR ) Direktorat jenderal cipta karya mempunyai peran strategis mengenjot program Kota tanpa kumuh ( Kotaku ) pada tahun 2020 di Kota Palu.
Program Kota Tanpa Kumuh ( Kotaku ) merupakan satu dari sekian program Padat Karya Tunai ( PKT ) cash for work yang di laksanakan Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ( PUPR ) melalui Dirjen Cipta Karya serentak di seluruh Indonesia mencakup 34 Provinsi termasuk Sulawesi Tengah yang melekat pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah ( BPPW ) Sulteng. Ujar Zubaidi di ruang kerjanya
Program ini terangnya, bersinergi dengan Pemerintah Daerah serta melibatkan langsung Kelompok Masyarakat. ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan tujuan melakukan pemberdayaan secara langsung kepada masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh di perkotaan termasuk infrastruktur yang rusak akibat bencana alam gempa bumi beberapa tahun lalu masuk dalam agenda kerja program Kotaku pada tahun 2020 lalu di Kota Palu
" Di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, program Kotaku menyasar 45 Kelurahan dengan konsep pemberdayaan langsung ke masyarakat. Program ini berhasil terlaksana dan menyerap tenaga kerja 2.500 orang untuk padat karya tunai program Kotaku di Kota Palu. " Jelas Zubaidi ST
Meski di tengah pandemik Kata dia, kegiatan ini tetap berjalan dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Akunya
Program Kotaku yang di laksanakan di Kota Palu
Program ini merupakan komitmen pemerintah terutama pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah ( BPPW ) Sulteng untuk mendukung gerakan 100-0-100 yakni 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh serta 100 persen akses sanitasi layak.
Keberhasilan program Kotaku di Kota Palu tentu tidak lepas dari peran Kepala BPPW Sulteng, Satker dan juga PPK yang membawahinya.
Atas kerja keras ini, lingkungan permukiman yang dulunya kotor dan kumuh saat ini telah berubah menjadi layak huni, asri dan nyaman.
PPK Kotaku Zubaidi. ST mampu memberi warna baru bagi keberadaan permukiman kumuh di perkotaan. Saat ini, hasil upaya dan kerjanya bisa memberi arti terhadap permukiman kumuh di Kota Palu
Program Kotaku adalah kegiatan yang di lakukan melalui pembangunan infrastruktur skala lingkungan reguler dengan konsep kolaborasi antar pemerintah pusat, daerah yang melibatkan langsung Kelompok masyarakat. tim
Palu,Sultengaktual.com - Kementeria PUPR melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BP2W) Provinsi Sulawesi Tengah Yang Dikepalai Oleh Ferdinan Kana’ lo, menyatakan bahwa pihaknya tetap melanjutkan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana alam 28 September 2018 silam.
Pihaknya ditugaskan oleh Wakil Presiden melalui Dirjen Perumahan Kementerian PUPR ketika itu, untuk membangun huntap sesegera mungkin bisa terbangun dengan data yang benar.
Diakuinya pembangunan huntap dibeberapa lokasi memang mengalami sedikit perseoalan sehingga memberikan dampak untuk percepatan pembangunan huntap itu sendiri. Namun hal ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar persoalan itu bisa terselesaikan.
“data yang diberikan pemerintah daerah sering berubah-rubah. Kadang besar dan kadang turun lagi, belum lagi persoalan lahan. Kami disarankan oleh KPK agar membangun Huntap sesuai data ril dan diatas lahan yang tidak menimbulkan masalah,” Jelas Ferdinan dihadapan sejumlah jurnalis dalam Konfrensi Pers Di Ruang Rapat Kantor BP2W.
Dia mengatakan pemerintah Kota Palu, Sigi dan Donggala masing-masing memberikan data gelondongan, sehingga butuh verifikasi data yang lebih ril agar pembangunannya tidak mubazir.
“Coba kalau kita bangun tidak sesui data ril, misalnya lebih banyak dibangun ketimbang data kebutuhan yang sebenarnya terus tidak ada yang huni, maka akan menimbulkan masalah dikita yang membangunnya, bukan yang menghuninya,”tegas Ferdinan.
Misalnya data gelondongan dari BPBD Kota Palu sebanyak 8.168, setelah diverifikasi BP2W hanya 1.206 kemudian berdasarkan SK walikota Palu datanya sebanyak 5.758, dan hasil verifikasi hanya 5.051. Sehingga terjadi selisih 707.
“Sedangkan kapasitas Huntap yang akan di bangun di Kota Palu sebanya 4.083 unit dan kita masih kekurangan lahan,”jelas Ferdinan.
Ferdinan yang didampingi Kasatker baru Sahabuddin dan sejumlah PPK menjelaskan bahwa proyek rehab rekon pasca bencana Pasigala termasuk pembangunan Huntap berasal dari dana pinjaman di Bank Dunia.
“Karena ini dana pinjaman di Bank Dunia oleh pemerintah Indonesia, maka kita harus hati-hati betul mempergunakannya sesuai kebutuhan dan tidak boleh ada masalah, termasuk masalah sengketa lahan.
Sebab Bank Dunia tidak mau membiayai jika ada masalah. Oleh sebab itu masalah rehab rekon terkhusus pembangunan Huntap bagi masyarakat korban bencana alam Pasigala adalah tanggungjawab kita bersama, termasuk kawan-kawan pers. Mari kita bersinergi demi membangun daerah ini, terkhusus membangun huntap untuk saudara-saudara kita yang kehilangan tempat tinggalnya,” Pintanya. @tlgi_rb
Pihaknya ditugaskan oleh Wakil Presiden melalui Dirjen Perumahan Kementerian PUPR ketika itu, untuk membangun huntap sesegera mungkin bisa terbangun dengan data yang benar.
Diakuinya pembangunan huntap dibeberapa lokasi memang mengalami sedikit perseoalan sehingga memberikan dampak untuk percepatan pembangunan huntap itu sendiri. Namun hal ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar persoalan itu bisa terselesaikan.
“data yang diberikan pemerintah daerah sering berubah-rubah. Kadang besar dan kadang turun lagi, belum lagi persoalan lahan. Kami disarankan oleh KPK agar membangun Huntap sesuai data ril dan diatas lahan yang tidak menimbulkan masalah,” Jelas Ferdinan dihadapan sejumlah jurnalis dalam Konfrensi Pers Di Ruang Rapat Kantor BP2W.
Dia mengatakan pemerintah Kota Palu, Sigi dan Donggala masing-masing memberikan data gelondongan, sehingga butuh verifikasi data yang lebih ril agar pembangunannya tidak mubazir.
“Coba kalau kita bangun tidak sesui data ril, misalnya lebih banyak dibangun ketimbang data kebutuhan yang sebenarnya terus tidak ada yang huni, maka akan menimbulkan masalah dikita yang membangunnya, bukan yang menghuninya,”tegas Ferdinan.
Misalnya data gelondongan dari BPBD Kota Palu sebanyak 8.168, setelah diverifikasi BP2W hanya 1.206 kemudian berdasarkan SK walikota Palu datanya sebanyak 5.758, dan hasil verifikasi hanya 5.051. Sehingga terjadi selisih 707.
“Sedangkan kapasitas Huntap yang akan di bangun di Kota Palu sebanya 4.083 unit dan kita masih kekurangan lahan,”jelas Ferdinan.
Ferdinan yang didampingi Kasatker baru Sahabuddin dan sejumlah PPK menjelaskan bahwa proyek rehab rekon pasca bencana Pasigala termasuk pembangunan Huntap berasal dari dana pinjaman di Bank Dunia.
“Karena ini dana pinjaman di Bank Dunia oleh pemerintah Indonesia, maka kita harus hati-hati betul mempergunakannya sesuai kebutuhan dan tidak boleh ada masalah, termasuk masalah sengketa lahan.
Sebab Bank Dunia tidak mau membiayai jika ada masalah. Oleh sebab itu masalah rehab rekon terkhusus pembangunan Huntap bagi masyarakat korban bencana alam Pasigala adalah tanggungjawab kita bersama, termasuk kawan-kawan pers. Mari kita bersinergi demi membangun daerah ini, terkhusus membangun huntap untuk saudara-saudara kita yang kehilangan tempat tinggalnya,” Pintanya. @tlgi_rb
Palu, sultengaktual.com - Proyek Penggantian Jembatan Provinsi Sulawesi Tengah Yang Melekat pada Satuan Kerja PJN III BPJN XIV Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 Belum Selesai sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak pelaksanaan.
Terlambatnya pekerjaan ini ( Nampak foto, sesuai Kondisi lokasi proyek terkini 6 Januari 2021) menuai berbagai sorotan, pasalnya proyek Yang kontrak di akhir februari 2020 lalu ini belum tuntas dalam menyelesaikan beberapa item pekerjaan, sehingga Kontraktor pelaksana diberikan ketambahan waktu atau perpanjangan waktu pelaksanaan Yang sesuai dengan Aturan.
Sorotan atas Proyek Penggantian Jembatan Talise di Jalan Yos Sudarso sampai Sekarang Ini Belum Secara Nyata memberikan Naiknya progress bobot pekerjaan dalam penyelesaiannya. hal ini dikarenakan dengan melihat durasi kontrak pelaksanaannya yang telah berakhir di 31 Desember 2020 lalu belum juga Tuntas.
Seperti diketahui, Pekerjaan penggantian Jembatan Talise merupakan satu dari empat jembatan yang dikontrakkan oleh pelaksana yang penandatanganan kontraknya jika tidak salah pada akhir februari 2020 Lalu, Ungkap Eko Arianto Dari Tegak Sulteng salah satu Komunitas NGO yang memperhatikan Pembangunan infrastruktur Di sulawesi tengah.
Menurut Kami, Terlambatnya kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan ini hingga waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan kami kelompokkan dalam 2 pokok pikiran, yang pertama adalah pihak pelaksana tidak menggunakan durasi waktu kontrak yang menurut hemat kami sangatlah panjang. Karena sepengetahuan kami, pekerjaan tersebut dikontrakkan di akhir Februari 2021, dan sangat disayangan, kontraktor pelaksana baru melakukan action lapangan nanti pada akhir agustus 2020 (24 Agustus 2020 - Red), jelas Eko.
Sikap kontraktor pelaksana kami anggap sangatlah membuang buang durasi waktu pelaksanaan yang menurut hemat kami adalah suatu langkah mengulur waktu dengan alasan yang tidak jelas, tambahnya.
Sedangkan yang kedua adalah, pihak Satker atau Satuan Kerja PJN III BPJN XIV Sulteng serta PPK 3.8 seakan memberikan suatu kelonggaran alias diam saja atas kinerja yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana. Seharusnya ada teguran Keras dan tegas dalam penyelesaian pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana, Rincinya.
Terkait Atas belum selesainya proyek pekerjaan penggantian jembatan Talise, Kepala Satuan Kerja ( Kasatker ) PJN III BPJN XIV Sulteng, Agustinus Junianto ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pekerjaan itu tetap dilanjutkan penyelesaian pekerjaannya.
"Pekerjaan akan diselesaikan, olehnya kami selaku pengguna memberikan tambahan waktu pekerjaan selama 45 hari kedepan tanpa adanya Denda kepada pihak pelaksana" Ujar Agus.
Dengan waktu 45 hari yang akan selesai pada februari nanti, merupakan hasil keputusan Tim teknis yang melakukan Analisa teknis terhadap pekerjaan tersebut, tambahnya.
Sampai posisi di 31 Desember 2020, progres fisik yang sudah dikerjakan oleh pihak pelaksana sudah mencapai pada 87,84 persen, dan oleh itu, pihak kami menilai dan menyimpulkan kalau pihak pelaksana mampu untuk bisa menyelesaikan sisa pekerjaan itu, sehingga ada ketambahan waktu tersebut yang sudah melalui analisa tim teknis, Jelasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Andria selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.8 pada pekerjaan proyek jembatan talise,Kalau pihak pelaksana diyakini bisa menyelesaikan pekerjaan sampai pada bulan februari 2021.
" Pekerjaan itu tetap berlanjut dan akan bisa selesai sampai pada februari nanti" Kata Andria dengan singkat melalui pesan via Whatsap.
Sementara ini, pihak pelaksana masih menungg usia hasil pengecoran beton, yang kemudian akan melakukan pengaspalan, serta Raiiling dan pekerjaan kecil lainnya, Jelas Andria.
Ketika ditanyakan apakah dengan perpanjangan waktu yang diberikan, pihak pelaksana di berikan denda juga, Andria menjawab, tidak ada denda yang terjadi.
"Untuk Denda, pihak pelaksana tidak didenda dalam melanjutkan pekerjaan itu", ujarnya.
Dugaan Kejanggalan Atas tidak berlakunya Denda terhadap kontraktor pelaksana proyek penggantian jembatan Talise, Ditepis oleh Andria.
pekerjaan tersebut memang belum selesai, dan kami selaku pengguna berkesimpulan kalau pelaksana mampu menyelesaikan pekerjaan itu, tim teknis juga melakukan analisa dan kamipun memberikan perpanjangan waktu selama 45 Hari kerja.
jadi bisa dipahami perbedannya, kami memberikan perpanjangan waktu dengan istilah memberikan perpanjangan biasa, bukan memberikan perpanjangan waktu atau memberikan kesempatan, jadi persoalan mengenai denda itu tidak terjadi, jelas Andria.
Pihak pelaksana pekerjaan proyek penggantian jembatan ini mengerjakan 4 jembatan termasuk jembatan talise. Ketika ditanyakan apakah jembatan lainnya mengalami persoalan penyelesaian pekerjaan yang sama juga seperti jembatan talise, Andria hanya Diam saja dengan tidak membalas apa yang ditanyakan.
Perlu diketahui juga, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya,
Pelaksana Proyek Penggantian Jembatan Yakni PT Siltro Putra Mandiri yang memenangkan proses lelang atas proyek tersebut dengan Nilai Kontrak kurang Lebih Rp 16 Miliar. Adapun Pekerjaan yang ditangani oleh pelaksana proyek ini sebanyak 4 buah Jembatan.
Bukan itu saja, meskipun kita ketahui bersama, secara nyata, pelaksana pekerjaan baru mulai action dilapangan pada lokasi jembatan talise ini di bulan agustus akhir ( 24 Agustus 2020 - Red ), Dengan durasi waktu kerja itu apakah mampu menuntaskan pekerjaan tersebut ( Sampai Akhir Desember 2020 ) kan kontraknya bukan di bulan agustus, kalau tidak salah proses kontraknya itu di bulan Februari 2020, sesuai dengan tahapan tahapan lelang yang termaktub di lpse.pu.go.Id Urai Eko.
Ditambahkan Lagi, kami berharap pihak PPK bahkan Pihak Satuan Kerja pada proyek pekerjaan ini harus lebih tegas lagi dilapangan, agar pelaksana bisa memanfaatkan sisa waktu pelaksanaan yang sudah semakin dekat batas waktunya. Jangan sampai ada pemikiran kalau batas waktu kontrak selesai bisa mendapatkan waktu perpanjangan meskipun proses denda berjalan, ini sangatlah tidak mendidik terhadap kedisiplinan serta tanggungjawab yang sebenarnya terhadap pelaksana. ini seakan memanjakan pihak pelaksana, meskipun tahapan dalam pelaksanaan perpanjangan waktu bisa terjadi. Seharusnya bisa dilihat serta menjadi pijakan bahwa, berapa banyak waktu yang sudah dibuang oleh pelaksana sejak penandatanganan kontrak sampai dengan action MC 0 dilapangan. Intinya Harapan kami agar perpanjangan waktu pelaksana janganlah terjadi, pelaksana harus benar benar memacu kerjanya untuk bisa selesai dengan waktu yang sudah ditentukan, Harap Eko.
Sementara itu, PPK 3.8 di Satuan Kerja PJN 3 Sulteng, Andrea yang sebelumnya di Hubungi Via Telepon Selular Aplikasi WhatsApp menguraikan Bahwa proyek Pekerjaan jembatan Talise memang jika dilihat mengenai progress bobotnya sekilas pasti memberikan asumsi, kok bagian atasnya belum dikerjakan, ujarnya.
Untuk pekerjaan ini, proyek jembatan talise ini yang memakan waktu diawal kerjanya yakni ketika dilakukan pekerjaan pemancangan cerucuk sebagai pondasi jembatan. di proses pekerjaan ini, curah hujan yang terjadi saat itu sangat intens, jelasnya.
Dengan pekerjaan pemancangan itu, pekerjaan lanjutannya juga sangatlah penuh dengan hitungan teknis yang akurat, karena membuat Box culvert dengan panjang kurang lebih 10 meter, memang untuk melihat bobot volume atas progres pekerjaan itu, di pekerjaan jembatan jika mau dikatakan, terbesar bobotnya itu ada pada pekerjaan dasarnya, kita optimis jika pelaksana bisa menuntaskan pekerjaan ini sesuai dengan batas waktunya, kita berharap cuaca bisa bersahabat dengan kami dilapangan serta dukungan dari semua pihak hingga pekerjaan ini bisa terselesaikan di batas waktu yg sudah ditentukan, Kata Andria penuh Harap.
Ketika disinggung mengenai pekerjaan Jembatan Talise apakah kategorinya padap tatanan minus atau plus dari realisasi target pekerjaan yang Di rencanakan, Andrea mengatakan bahwa pekerjaan Penggantian jembatan talise pada tatanan Deviasi Minus dari realisasi target yang ada, tetapi tidak terlalu signifikan, insyaallah hal itu bisa teratasi dan berjalan lancar sesuai dengan tahapan kerja dilapangan, Jelasnya.
Guna kelengkapan Berita, Andrea Yang Dihubungi Kembali untuk dikonfirmasi atas pekerjaan proyek jembatan Talise apakah bisa selesai diakhir desember nanti, Andrea Hanya Membalas dengan Berkata " Insyaallah Pekerjaan Bisa Selesai sesuai Kontrak" Tanpa merinci Selesainya itu Kapan. Dan ketika Ditanyakan Soal Realisasi Atas target bobot volume progres pekerjaan dilapangan Apakah menyentuh deviasi minus atau deviasi plus, Andrea Enggan Memberikan Jawaban.
Sementara itu, Iwan salah satu anggota Masyarakat di sekitar lokasi Proyek Menuturkan " Dengan Adanya Proyek ini sangatlah kami Apresiasi, karena bisa lakukan pergantian jembatan yang dulunya seakan rubuh akibat gempa bumi di dua tahun lalu, Ujarnya.
Akan tetapi, kami berharap pihak pelaksana bisa dengan segera menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan batas waktu, karena setahu kami, pekerjaan itu akan berakhir diujung desember 2020 ini, tambah iwan.
Harapan kami sangatlah besar jika pekerjaan bisa cepat selesai, " Jujur saja, perputaran ekonomi sejak adanya pekerjaan jembatan itu sangatlah mempengaruhi atas pelaku pelaku usaha disekitar sini, tambah iwan yang juga memiliki usaha warung atau kios kecil di sekitar lokasi proyek.
Bisa kita perhatikan saja, bagaimana suasana ramainya warung warung yang ada disekitar sini sebelum proyek ini dikerjakan, dibandingkan sejak proyek ini berlangsung, seakan sepi saja pengunjung atau pembeli, oleh karena itu kami sangat berharap agar pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu sesuai jadwal kontraknya, tambah Iwan Penuh Harap.
Bukan Hanya Iwan, Ridwan juga yang merupakan masyarakat sekitar lokasi proyek sanģat berharap agar proyek ini bisa selesai di akhir desember ini sesuai waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak, jangan terlambatlah penyelesaiannya, supaya kemacetan sudah tidak terjadi lagi dan perputaran ekonomi pada kios kios dan warung warung makan yang ada kembali normal seperti biasanya lagi, Jelasnya.
Sementara itu, Pihak pelaksana PT. Siltro Putra Mandiri, yang dihubungi melalui Pak Marten, mengatakan kalau pekerjaan akan diselesaikan pada tahun ini, hal itu dikarenakan adanya perpanjangang waktu pekerjaan yang diberikan oleh Pihak PU dalam Hal ini Satker PJN III Sulteng. sambil meminta agar lebih jelasnya tanyakan saja ke pihak Balai ( BPJN XIV SULTENG -Red ) RB
Terlambatnya pekerjaan ini ( Nampak foto, sesuai Kondisi lokasi proyek terkini 6 Januari 2021) menuai berbagai sorotan, pasalnya proyek Yang kontrak di akhir februari 2020 lalu ini belum tuntas dalam menyelesaikan beberapa item pekerjaan, sehingga Kontraktor pelaksana diberikan ketambahan waktu atau perpanjangan waktu pelaksanaan Yang sesuai dengan Aturan.
Sorotan atas Proyek Penggantian Jembatan Talise di Jalan Yos Sudarso sampai Sekarang Ini Belum Secara Nyata memberikan Naiknya progress bobot pekerjaan dalam penyelesaiannya. hal ini dikarenakan dengan melihat durasi kontrak pelaksanaannya yang telah berakhir di 31 Desember 2020 lalu belum juga Tuntas.
Seperti diketahui, Pekerjaan penggantian Jembatan Talise merupakan satu dari empat jembatan yang dikontrakkan oleh pelaksana yang penandatanganan kontraknya jika tidak salah pada akhir februari 2020 Lalu, Ungkap Eko Arianto Dari Tegak Sulteng salah satu Komunitas NGO yang memperhatikan Pembangunan infrastruktur Di sulawesi tengah.
Menurut Kami, Terlambatnya kontraktor dalam menyelesaikan pekerjaan ini hingga waktu pelaksanaan yang sudah ditentukan kami kelompokkan dalam 2 pokok pikiran, yang pertama adalah pihak pelaksana tidak menggunakan durasi waktu kontrak yang menurut hemat kami sangatlah panjang. Karena sepengetahuan kami, pekerjaan tersebut dikontrakkan di akhir Februari 2021, dan sangat disayangan, kontraktor pelaksana baru melakukan action lapangan nanti pada akhir agustus 2020 (24 Agustus 2020 - Red), jelas Eko.
Sikap kontraktor pelaksana kami anggap sangatlah membuang buang durasi waktu pelaksanaan yang menurut hemat kami adalah suatu langkah mengulur waktu dengan alasan yang tidak jelas, tambahnya.
Sedangkan yang kedua adalah, pihak Satker atau Satuan Kerja PJN III BPJN XIV Sulteng serta PPK 3.8 seakan memberikan suatu kelonggaran alias diam saja atas kinerja yang dilakukan oleh kontraktor pelaksana. Seharusnya ada teguran Keras dan tegas dalam penyelesaian pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana, Rincinya.
Terkait Atas belum selesainya proyek pekerjaan penggantian jembatan Talise, Kepala Satuan Kerja ( Kasatker ) PJN III BPJN XIV Sulteng, Agustinus Junianto ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa pekerjaan itu tetap dilanjutkan penyelesaian pekerjaannya.
"Pekerjaan akan diselesaikan, olehnya kami selaku pengguna memberikan tambahan waktu pekerjaan selama 45 hari kedepan tanpa adanya Denda kepada pihak pelaksana" Ujar Agus.
Dengan waktu 45 hari yang akan selesai pada februari nanti, merupakan hasil keputusan Tim teknis yang melakukan Analisa teknis terhadap pekerjaan tersebut, tambahnya.
Sampai posisi di 31 Desember 2020, progres fisik yang sudah dikerjakan oleh pihak pelaksana sudah mencapai pada 87,84 persen, dan oleh itu, pihak kami menilai dan menyimpulkan kalau pihak pelaksana mampu untuk bisa menyelesaikan sisa pekerjaan itu, sehingga ada ketambahan waktu tersebut yang sudah melalui analisa tim teknis, Jelasnya.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Andria selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 3.8 pada pekerjaan proyek jembatan talise,Kalau pihak pelaksana diyakini bisa menyelesaikan pekerjaan sampai pada bulan februari 2021.
" Pekerjaan itu tetap berlanjut dan akan bisa selesai sampai pada februari nanti" Kata Andria dengan singkat melalui pesan via Whatsap.
Sementara ini, pihak pelaksana masih menungg usia hasil pengecoran beton, yang kemudian akan melakukan pengaspalan, serta Raiiling dan pekerjaan kecil lainnya, Jelas Andria.
Ketika ditanyakan apakah dengan perpanjangan waktu yang diberikan, pihak pelaksana di berikan denda juga, Andria menjawab, tidak ada denda yang terjadi.
"Untuk Denda, pihak pelaksana tidak didenda dalam melanjutkan pekerjaan itu", ujarnya.
Dugaan Kejanggalan Atas tidak berlakunya Denda terhadap kontraktor pelaksana proyek penggantian jembatan Talise, Ditepis oleh Andria.
pekerjaan tersebut memang belum selesai, dan kami selaku pengguna berkesimpulan kalau pelaksana mampu menyelesaikan pekerjaan itu, tim teknis juga melakukan analisa dan kamipun memberikan perpanjangan waktu selama 45 Hari kerja.
jadi bisa dipahami perbedannya, kami memberikan perpanjangan waktu dengan istilah memberikan perpanjangan biasa, bukan memberikan perpanjangan waktu atau memberikan kesempatan, jadi persoalan mengenai denda itu tidak terjadi, jelas Andria.
Pihak pelaksana pekerjaan proyek penggantian jembatan ini mengerjakan 4 jembatan termasuk jembatan talise. Ketika ditanyakan apakah jembatan lainnya mengalami persoalan penyelesaian pekerjaan yang sama juga seperti jembatan talise, Andria hanya Diam saja dengan tidak membalas apa yang ditanyakan.
Perlu diketahui juga, seperti yang sudah diberitakan sebelumnya,
Pelaksana Proyek Penggantian Jembatan Yakni PT Siltro Putra Mandiri yang memenangkan proses lelang atas proyek tersebut dengan Nilai Kontrak kurang Lebih Rp 16 Miliar. Adapun Pekerjaan yang ditangani oleh pelaksana proyek ini sebanyak 4 buah Jembatan.
Bukan itu saja, meskipun kita ketahui bersama, secara nyata, pelaksana pekerjaan baru mulai action dilapangan pada lokasi jembatan talise ini di bulan agustus akhir ( 24 Agustus 2020 - Red ), Dengan durasi waktu kerja itu apakah mampu menuntaskan pekerjaan tersebut ( Sampai Akhir Desember 2020 ) kan kontraknya bukan di bulan agustus, kalau tidak salah proses kontraknya itu di bulan Februari 2020, sesuai dengan tahapan tahapan lelang yang termaktub di lpse.pu.go.Id Urai Eko.
Ditambahkan Lagi, kami berharap pihak PPK bahkan Pihak Satuan Kerja pada proyek pekerjaan ini harus lebih tegas lagi dilapangan, agar pelaksana bisa memanfaatkan sisa waktu pelaksanaan yang sudah semakin dekat batas waktunya. Jangan sampai ada pemikiran kalau batas waktu kontrak selesai bisa mendapatkan waktu perpanjangan meskipun proses denda berjalan, ini sangatlah tidak mendidik terhadap kedisiplinan serta tanggungjawab yang sebenarnya terhadap pelaksana. ini seakan memanjakan pihak pelaksana, meskipun tahapan dalam pelaksanaan perpanjangan waktu bisa terjadi. Seharusnya bisa dilihat serta menjadi pijakan bahwa, berapa banyak waktu yang sudah dibuang oleh pelaksana sejak penandatanganan kontrak sampai dengan action MC 0 dilapangan. Intinya Harapan kami agar perpanjangan waktu pelaksana janganlah terjadi, pelaksana harus benar benar memacu kerjanya untuk bisa selesai dengan waktu yang sudah ditentukan, Harap Eko.
Sementara itu, PPK 3.8 di Satuan Kerja PJN 3 Sulteng, Andrea yang sebelumnya di Hubungi Via Telepon Selular Aplikasi WhatsApp menguraikan Bahwa proyek Pekerjaan jembatan Talise memang jika dilihat mengenai progress bobotnya sekilas pasti memberikan asumsi, kok bagian atasnya belum dikerjakan, ujarnya.
Untuk pekerjaan ini, proyek jembatan talise ini yang memakan waktu diawal kerjanya yakni ketika dilakukan pekerjaan pemancangan cerucuk sebagai pondasi jembatan. di proses pekerjaan ini, curah hujan yang terjadi saat itu sangat intens, jelasnya.
Dengan pekerjaan pemancangan itu, pekerjaan lanjutannya juga sangatlah penuh dengan hitungan teknis yang akurat, karena membuat Box culvert dengan panjang kurang lebih 10 meter, memang untuk melihat bobot volume atas progres pekerjaan itu, di pekerjaan jembatan jika mau dikatakan, terbesar bobotnya itu ada pada pekerjaan dasarnya, kita optimis jika pelaksana bisa menuntaskan pekerjaan ini sesuai dengan batas waktunya, kita berharap cuaca bisa bersahabat dengan kami dilapangan serta dukungan dari semua pihak hingga pekerjaan ini bisa terselesaikan di batas waktu yg sudah ditentukan, Kata Andria penuh Harap.
Ketika disinggung mengenai pekerjaan Jembatan Talise apakah kategorinya padap tatanan minus atau plus dari realisasi target pekerjaan yang Di rencanakan, Andrea mengatakan bahwa pekerjaan Penggantian jembatan talise pada tatanan Deviasi Minus dari realisasi target yang ada, tetapi tidak terlalu signifikan, insyaallah hal itu bisa teratasi dan berjalan lancar sesuai dengan tahapan kerja dilapangan, Jelasnya.
Guna kelengkapan Berita, Andrea Yang Dihubungi Kembali untuk dikonfirmasi atas pekerjaan proyek jembatan Talise apakah bisa selesai diakhir desember nanti, Andrea Hanya Membalas dengan Berkata " Insyaallah Pekerjaan Bisa Selesai sesuai Kontrak" Tanpa merinci Selesainya itu Kapan. Dan ketika Ditanyakan Soal Realisasi Atas target bobot volume progres pekerjaan dilapangan Apakah menyentuh deviasi minus atau deviasi plus, Andrea Enggan Memberikan Jawaban.
Sementara itu, Iwan salah satu anggota Masyarakat di sekitar lokasi Proyek Menuturkan " Dengan Adanya Proyek ini sangatlah kami Apresiasi, karena bisa lakukan pergantian jembatan yang dulunya seakan rubuh akibat gempa bumi di dua tahun lalu, Ujarnya.
Akan tetapi, kami berharap pihak pelaksana bisa dengan segera menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan batas waktu, karena setahu kami, pekerjaan itu akan berakhir diujung desember 2020 ini, tambah iwan.
Harapan kami sangatlah besar jika pekerjaan bisa cepat selesai, " Jujur saja, perputaran ekonomi sejak adanya pekerjaan jembatan itu sangatlah mempengaruhi atas pelaku pelaku usaha disekitar sini, tambah iwan yang juga memiliki usaha warung atau kios kecil di sekitar lokasi proyek.
Bisa kita perhatikan saja, bagaimana suasana ramainya warung warung yang ada disekitar sini sebelum proyek ini dikerjakan, dibandingkan sejak proyek ini berlangsung, seakan sepi saja pengunjung atau pembeli, oleh karena itu kami sangat berharap agar pekerjaan itu bisa selesai tepat waktu sesuai jadwal kontraknya, tambah Iwan Penuh Harap.
Bukan Hanya Iwan, Ridwan juga yang merupakan masyarakat sekitar lokasi proyek sanģat berharap agar proyek ini bisa selesai di akhir desember ini sesuai waktu yang sudah ditentukan dalam kontrak, jangan terlambatlah penyelesaiannya, supaya kemacetan sudah tidak terjadi lagi dan perputaran ekonomi pada kios kios dan warung warung makan yang ada kembali normal seperti biasanya lagi, Jelasnya.
Sementara itu, Pihak pelaksana PT. Siltro Putra Mandiri, yang dihubungi melalui Pak Marten, mengatakan kalau pekerjaan akan diselesaikan pada tahun ini, hal itu dikarenakan adanya perpanjangang waktu pekerjaan yang diberikan oleh Pihak PU dalam Hal ini Satker PJN III Sulteng. sambil meminta agar lebih jelasnya tanyakan saja ke pihak Balai ( BPJN XIV SULTENG -Red ) RB
Bahodopi,sultengaktual.com - Dipenghujung Tahun 2020 Polsek Bahodopi Kembali melakukan Penangkapan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu.
Polsek Bahodopi Polres Morowali, menangkap Pengedar Narkoba Jenis Sabu DP 32 Tahun bersama rekannya MT 23 Tahun, di kamar Kos yg disewa, di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (29/12/2020) Pukul 23.30 Wita.
Berdasarkan Release Kapolsek Bahodopi Iptu Zulfan,SH, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar Pukul 23.30 Wita, berdasarkan informasi dari Masyarakat perihal adanya Transaksi Narkoba di Salah Satu Kos-kosan yg terletak di Desa Bahodopi Kec. Bahodopi.
Berdasarkan informasi itu, Kapolsek Bahodopi Iptu Zulfan, SH bersama Kanit Reskrim Ipda Sumarlin serta 4 Personil Polsek Bahodopi, langsung menuju ke Kos-kosan yang dimaksud.
Pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam Kamar Kos yg disewa/ditempati oleh DP, saat itu Petugas langsung melakukan Penggeledahan dan dari tangan Pelaku berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Besar Sabu-sabu dengan berat bruto 8,57 Gram, serta uang tunai Rp. 5.047.000,-
Dalam penggeledahan tersebut, petugas juga mengamankan 1 Buah timbangan digital, 3 Set alat hisap sabu/bong lengkap, 1 buah pirek, 3 buah korek api gas, 1 Pak Plastik Klip serta 2 buah Handphone.
”Petugas juga mengamankan 2 buah dompet, 1 Dompet warna Coklat milik DP yg berisikan 1 buah KTP, dan 3 Buah ATM, 1 Dompet wrna Hitam milik MT yg berisikan 1 buah KTP dan 1 Buah ATM .
"Selain itu, Petugas juga mengamankan 2 buah buku catatan yg diduga rekapan hasil penjualan sabu dari para pelanggan DP” terang Iptu Zulfan,SH.
" Pemuda dengan inisial DP dan rekannya MT berasal dari daeeah Palopo, Sulawesi Selatan.
Saat diamankan Petugas,
kedua Pelaku sedang mengkonsumsi sabu, dan kedua Pelaku berusaha untuk menghilangkan barang bukti sabu dengan cara membuang plastik berisi sabu kedalam saluran air kamar mandi, namun berkat kesigapan Petugas, Petugas masih berhasil menemukan 2 Bungkus Plastik yg berisi Sabu seberat bruto 8,57 Gram dari tangan DP.
Saat ini Kami Polsek Bahodopi telah berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polres Morowali, untuk selanjutnya kasus Narkoba ini kami limpahkan penanganannya ke Sat Narkoba Polres Morowali untuk diproses lebih lanjut.
“Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 112 Ayat 2 Subsider 127 Ancaman 5 Tahun maksimal 20 tahun,” ungkapnya. Zf
Langganan:
Postingan (Atom)
