Slider
KOTA
SULTENG
‹
›
POLITIK
HUKUM
SENGGANG
SULAWESI
EDUKASI
Palu, sultengaktual.com - proyek Pekerjaan Preservasi Jalan Ampana - Balingara - Bunta - Pangimana yang dikerjakan Oleh kontraktor pelaksana PT Elim Jaya Pratama setelah menjadi pemenang pada proses tender/lelang Pekerjaan ini dan penandatanganan kontrak di Maret 2020 Lalu.
PT EJP selaku pemenang lelang pekerjaan Tersebut setelah tanda tangan Kontrak pekerjaan harus menyelesaikan penanganan pekerjaan dengan panjang Target sepanjang kurang lebih 20,40 KM sampai batas akhir di desember nanti dengan Hasil Akhir Pekerjaan Jalan Hot Mix.
Pekerjaan pekerjan di ruas ini mulai dari pengaspalan, pembersihan saluran, pemeliharaan secara rutin untuk jalan dan jembatan dan pemarasan.
Tetapi dari semuanya itu menurut Kasatker PJN wilayah III Sulteng pada BPJN XIV Palu Agustinus Junianto,ST MT melalui Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK 3.2 ) Ibrahim Tjane, ST kepada media ini bahwa pekerjaan utama yang ditangani dalam ruas ini adalah Rutin Jalan, penanganan Rutin pada Jembatan, pemeliharaan Jembatan, pemarasan, pembersihan saluran dan pengaspalan badan jalan yang sudah ditetapkan dalam kontrak, urai Ibrahim diruang kerjanya.
Dalam penanganan ruas ini, pihak pelaksana dalam menjalankan kontraknya selain melakukan pengaspalan terdapat juga pekerjaan rutin jembatan sepanjang 1667,1 Meter dan pekerjaan Rutin Jalan sepanjang 141,12 Km,rincinya.
Ditambahkan bahwa pekerjaan pengaspalan akan mulai dilakukan sesuai dengan design dengan panjang Target penanganan efektif kurang lebih 20,40 KM mulai dari titik ruas penanganan dengan titik titik pengaspalan yang tersebar.
Dan juga pekerjaan yang dibiayai Murni atas APBN dari Kementerian PU PERA ini (sampai berita Dinaikkan- Red) memiliki nilai Deviasi plus sekitar 5,40 % atas target pekerjaan progres rencana realisasi di 9,88% dan realisasi progresnya pada 15,27%, dan nilai progres itu akan bertambah lagi jika pengaspalan sudah dilaksanakan oleh kontraktornya, jelas Ibrahim.
Sigapnya pihak PPK dan kontraktor pelaksana terlihat pada putusnya jembatan Tobelombang pekan lalu (26 Juni - Red) di jalur Trans sulawesi Palu - Luwuk tepatnya di Kilometer 436+070 Akibat Gerusan Air yang mengakibatkan Oprit Jembatan Putus langsung ditangani oleh Kontrakttor pelaksana Kami, sehingga masyarakat pengguna jalan tetap terlayani, karena penanganan langsung dilakukan segera. ujar Ibrahim.
Untuk pelaksanaan pekerjaan di tahun ini, sesuai aturan yang diturunkan melalui Kementerian PU PERA bahwa di pandemi wabah vuris Covid-19 ini terjadi Refocusing yakni adanya pemotongan anggaran yang mana pemotongan itu dialihkan untuk penanganan Covid19.
Otomatis dengan adanya aturan Refocusing pasti berdampak atas pekerjaan yang terjadi dilapangan dan pastinya tidak menutup kemungkinan sebagian target penyelesaian pekerjaan bisa menyeberang tahun.
Penulis : Randhy Budiman,S.Sos
Parigi Moutong,Sultengaktual.com-Tanggal 22 Juni, Kementerian Dalam Negeri menyerahkan penghargaan kepada 84
daerah di Indonesia yang terpilih sebagai pemenang Lomba Inovasi Daerah New Normal. Tidak
tanggung-tanggung, kompetisi ini memporsikan total hadiah sebanyak Rp168
miliar.
 |
| Foto Dok Berita Sulteng |
Dari
ramainya daerah yang turut dalam Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru
‘Produktif dan Aman Covid-19’, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi
Tengah tercatat ikut mengisi barisan peserta. Tapi, keikutsertaan daerah yang
pertama kali dinahkodai Longki Djanggola—sebagai bupati definitif, gagal masuk
nominasi.
Empat
rekaman inovasi daerah ‘ramuan’ Pemkab Parimo yang diusulkan ke kementerian
ternyata tidak ‘ampuh’ membawa nama kabupaten tersebut masuk dalam daftar 84
penerima bonus, hari Senin lalu.
Ajang
tanding inovasi daerah oleh Kemendagri, menunjuk tujuh sektor yang dominan
menyentuh bidang perdagangan dan jasa. Menyangkut ketentuan klaster dari
Kemendagri, yaitu empat klaster, masing-masing provinsi, kabupaten dan kota
serta kabupaten tertinggal.
Tersiar
melalui publikasi, dua kabupaten di Sulteng berhasil menembus posisi juara.
Kabupaten Sigi dapat juara 1 di Klaster Kabupaten Tertinggal, Sektor Tempat
Wisata. Di Sektor Hotel, Klaster Kabupaten Tertinggal diduduki Kabupaten Tojo
Una-una sebagai juara 3. Sedangkan untuk Provinsi Sulteng sukses mengisi podium
1, Klaster Provinsi, Sektor Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP).
Tidak
munculnya nama Parimo lewat pengumuman pemenang dari Kemendagri, diakui
Sekretaris Bappelitbangda Kabupaten Parimo, Irwan. Meski begitu, katanya,
Pemkab setempat tetap merasa bangga walau tidak menduduki posisi nominasi.
Keberhasilan
bisa ikut dan tercatat dalam deretan peserta lomba video inovasi tersebut, dianggap Irwan
sebagai salah satu keberhasilan luar biasa. Sebab menurutnya, kemenangan
apalagi ambisi meraih juara, bukan prioritas utama Pemkab Parimo—melalui
Bappelitbangda.
“Alhamdulillah Parimo sudah
ikut dan memasukan empat kategori dalam lomba. Bukan tentang dapat juara atau
tidak, tapi menyangkut berhasil atau tidaknya daerah menciptakan sebuah karya
inovasi sebagaiaman tema dalam konsep dari Kemendagri,” katanya.
Salah
satu hasil positif yang dianggap Irwan berdampak langsung bagi daerah, ketika
dilakukan penayangan alias publikasi tentang Kabupaten Parimo. Dibilang pria
penyandang gelar Sarjana Kesehatan Masyarakat, itu setidaknya nama kabupaten
yang berusia 18 tahun—saat ini, makin orang kenal.
Tidak
hanya perihal mujarab mempopulerkan nama Kabupaten Parimo, keikutsertaan di
ajang persaingan inovasi daerah rancangan kementerian ini menurut Irwan, juga
sebagai ‘jurus’ agar terhindar dari teguran kementerian. “Kami menyaksikan
banyak daerah yang tidak mengikuti lomba inovasi tersebut. Ada kemungkinan
kalau kabupaten dan kota yang tidak ikut lomba, akan mendapat penaltI,” ungkapnya.
Menyinggung
video inovasi
daerah yang jadi jualan Pemkab Parimo dalam lomba, menampilkan spot pasar tradisional,
rumah makan, perhotelan, dan transportasi. Meski empat kategori yang ‘diramu’
Pemkab tidak berhasil ‘mencuri’ perhatian tim penilai untuk memposisikan
Kabupaten Parimo di barisan nominasi, disebut Irwan juga sebagai bekal
pengalaman dalam konsep inovatif selanjutnya.
Irwan
bahkan menaruh asa, meski tidak mampu merebut nominasi di ajang baru-baru ini,
kedepannya kabupaten yang dipimpin Samsurizal Tombolotutu sebagai bupati,
diharap bisa jadi bagian untuk momen Inovasi Gampermen Awal (IGA) nanti.
84
Pemda Pemenang Lomba New
Normal
Dikutip
dari Kompas.com, Kemendagri memberikan penghargaan kepada 84 daerah pemenang
Lomba Inovasi Daerah Tatanan Normal Baru "Produktif dan Aman
Covid-19" pada Senin, 22 Juni 2020. Penghargaan tersebut diserahkan
Mendagri Tito Karnavian kepada para kepala daerah atau yang mewakili di Kantor
Kemendagri, Jakarta Pusat.
"Kami
bersama Kemenkeu, Kemenkes, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Kemen
PANRB, Kemendag dan BNPP berinisiatif untuk mengadakan lomba antar daerah untuk
membuat protokol kesehatan Covid-19," ujar Tito dalam pidatonya pada
Senin, sebagaimana dilansir Kompas.com.
Selain
protokol kesehatan, daerah juga diminta melakukan simulasi protokol tersebut.
Lomba dibagi menjadi tujuh kategori berdasarkan tujuh sektor kehidupan, yakni
pasar tradisional, pasar modern, hotel, restoran, tempat wisata, transportasi
publik, dan PTSP. "Agar adil, maka lomba diadakan dengan membagi empat
kluster pemda, yakni lomba antarprovinsi, antarkota, antarkabupaten dan
antarkabupaten perbatasan," ungkap Tito.
Dalam
lomba ini, semua Pemda diminta untuk membuat video dengan durasi maksimal dua
menit yang menggambarkan protokol kesehatan dan simulasi di sektor yang
dipertandingkan. Seluruh Pemda bebas untuk ikut dalam lomba di sektor-sektor
yang dipertandingkan bahkan boleh mengirim video
di tujuh sektor tersebut.
"Untuk
membuat video
tentunya Pemda harus menyusun protokol kesehatan, dengan melibatkan ahli
kesehatan dan bekerjasama dengan stakeholder yang digarapnya di daerah
masing-masing," kata Tito.
Sumber: Berita Sulteng, Kompas.com
Parigi Moutong, sultengaktual.com - Apkikasi Lintas Organisasi perangkat Daerah (OPD) akan digunakan oleh Badan Perencanaan penelitian dan pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Parigi Moutong untuk mengkoneksikan data lintas OPD. Agar nantinya OPD lebih cepat menyediakan data untuk menjadi data tunggal yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan Program.
Apikasi yang dimaksud itu berkaitan dengan data yang akan kami koneksikan dengan data data yang berkaitan atas data Dukcapil, data dinas pendidikan, data dinas sosial, data PMD, termasuk data data soal profil desa, data kesehatan, prinsipnya konrksinya lintas data OPD akan disandingkan dan disinergiskan secara seksama antara program yang satu dengan program lainnya karena memiliki keakuratan atas data yang jelas, ungkap Zulfinasran, SSTP, M.Si kepala Bappelitbangda Kabupaten Parigi Moutong beberapa waktu Lalu.
Secara Rinci, mantan kadis PU parigi Moutong itu menjelaskan seperti menyikapi program nasional seperti penanganan stunting maka dinas kesehatan tidak hanya membutuhkan data di setiap lokasi mengenai berapa jumlah anak stunting tetapi pihak terkait juga memerlukan data profil desa, data dukcapil dan data dinas pendidikan, jelas zulfinasran.
Lintas data itu sangat berguna, seperti untuk masalah anak stunting
Data profil desa dibutuhkan karena dari data tersebut bisa diketahui dengan jelas bagaimana kondisi desa itu. Seperti halnya bagaimana jumlah ketersediaan jamban, jumlah mengenai keberadaan ibu hamil. Dengan demikian dengan adanya data lintas OPD maka akan mudah medeteksi mengetahui berapa jumlah anak yang akan lahir dalam kurun beberapa bulan kedepan dan pihak dukcapilpun akan dengan mudah mempersiapkan dokumen dengan adanya data data yang akan masuk sesuai dengan acuan sebelumnya, urainya.
Rb/ Sumber beritasulteng
Parigi Moutong, Sulteng Aktual- Pasca temuan pelanggaran yang dilakukan tiga oknum pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parimo, Dinas Sosial (Dinsos) membuka layanan pengaduan. Aduan masyarakat akan langsung ditangani.
Sejumlah pihak diminta bekerjasama mengawasi jalannya program tersebut, terutama jika menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung, bisa langsung diinformasikan ke Dinsos.
Kadis Sosial Parimo, MS Tombolotutu sudah menegaskan ke Bidang Linjamsos yang menangani PKH untuk membetuk layanan pengaduan, mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten. Upaya tersebut menyikapi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pendamping yang mencoba-coba mengambil hak warga miskin penerima PKH
"Segera mungkin akan dibentuk pengaduan dari kecamatan sampai kabupaten," tandasnya.
Menyangkut persoalan PKH, Dinsos juga mendapat warning dari DPRD. Utamanya menyangkut persoalan data. Anggota DPRD Parimo, Feri Budi Utomo, meminta agar dinsos transparan soal data. Selain itu, jangan sampai ada kepentingan politik.
"Saya ingin ada keterbukaan informasi, sehingga kami tahu, ada identifikasi permasalahan. Sekarang bagaimana meminimalisir persoalan yang terjadi," kata dia.
Menanggapi hal tersebut, Kadinsos Parimo, MS Tombolotutu mengatakan bahwa dinsos selalu terbuka untuk data. Hanya saja ada mekanisme, sesuai aturan kemensos. "Harus menyurat secara resmi sesuai mekanisme Kementrian Sosial, jangan sampai disalahgunakan,"ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Linjamsos, Aristo, mengaku sudah berupaya transparan soal data. Karena data warga miskin harus dipublis. "Memang data kemiskinan harus di publis. Bagaimana kita mau menurunkan angka kemiskinan kalau tidak ada datanya. Agar hak-hak warga miskin bisa sampai sesuai harapan," tegasnya.
Sumber: Berita Sulteng
Parigi Moutong, Sulteng Aktual- Tahun ini, puluhan PAUD di wilayah lokus stunting Kabupaten Parigi Moutong, Sulteng, jadi perhatian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) setempat. Data tentang fokus dinas tersebut diperoleh Berita Sulteng dari Bidang PAUD dan Dikmas Disdikbud.
 |
| ilustrasi PAUD. ist |
“Fasilitas PAUD di wilayah lokus stunting yang jadi perhatian Disdikbud di tahun 2020 ini sebanyak 64 titik,” kata Kabid PAUD dan Dikmas Disdikbud Parimo, Nurlina Sani pada Senin, 15 Juni 2020.
Dia bilang, demi memastikan kondisi pelayanan pendidikan, 64 PAUD itu sudah ditinjau. Sebagian banyak terletak di Kecamatan Maoutong.
Nurlina merinci, dari 47 desa yang jadi lokus stunting di Kabupaten Parimo, terdapat 24 PAUD di Kecamatan Moutong yang sudah tertinjau. Tapi, dari hasil check on the spot, hampir dipastikan seluruhnya belum memenuhi. Tidak sedikit fasilitas PAUD ditemukan belum dilengkapi air bersih.
Selain tiada dukungan ketersediaan air bersih, lembaga pendidikan pembinaan anak usia dini juga masih banyak belum ditunjang sarana dan prasarana bermain yang belum memenuhi ketentuan.
Atas kondisi tersebut, Nurlina berharap dukungan pihak-pihak desa lokus stunting untuk bersinergi dengan Disdikbud Parimo, demi pemenuhan pelayanan pendidikan.
Dalam realisasi program tersebut, Disdikbud sudah merencanakan survei selanjutnya terhadap PAUD lain. "Dalam waktu dekat kami akan melakukan peninjauan kondisi PAUD di kecamatan lainnya," pungkasnya.
Reporter: Aksa Y
Parigi Moutong, Sulteng Aktual- Amanat Negara yang lahir lewat kebijakan kementerian saat pandemi Covid-19, akhirnya tersampaikan oleh Pemdes Kayuboko, Kecamatan Parigi Barat, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah pada Selasa, 16 Juni 2020. Tercatat 134 Kepala Keluarga di desa tersebut menerima ‘kiriman’ pemerintah Republik Indonesia.
 |
| Kades Kayuboko, Rahmad (kanan) dan Sekdesnya, Rifandy (kiri), foto bersama warga penerima BLTDes, di sela penyaluran yang diselenggarakan pada Selasa, 16 Juni 2020. (Foto: Berita Sulteng) |
134 KK di desa itu masing-masing mendapat uang tunai senilai 600 ribu rupiah. Sudah satu republik ini tau kalau dana itu merupakan santunan akibat dampak serangan virus corona yang kini masih jadi musuh bersama menurut pemerintah.
Uang hasil 'petik' dari kas Negara yang diporsikan ke ‘saku’ Dana Desa (DD), itu disalurkan melalui kemasan konsep yang disebut Bantuan Langsung Tunai Desa (BLTDes).
Pengantaran uang teruntuk penduduk yang diketegorikan miskin di Desa Kayuboko memang terbilang lambat. Bukan kesengajaan, keterlambatan pendistribusian dana BLTDes di desa yang dinahkodai Rahmad, akibat ‘benturan’ regulasi. Salah satu kendala tentang pembentukan Badan Permusyarawatan Desa (BPD).
Sebagaimana diketahui, ‘peristiwa’ pemilihan BPD setempat terjadi berulang kali. Sementara, kalau menurut ketentuan, peran BPD sangat dibutuh dalam memusyawarakan daftar nama penerima doi bantuan dari dampak corona.
“Ini lah yang dibilang proses. Tiada upaya tanpa tantangan. Semua kendala menyangkut aturan sudah terlewati bersama. Hari ini saya sangat bersyukur karena bantuan yang sudah ditunggu-tunggu masyarakat sudah tersalurkan,” ujar Rahmad, Kades Kayuboko yang ditemui Berita Sulteng di rumahnya usai membagi-bagikan uang BLTDes ke warga.
Tuntasnya urusan pemilihan BPD dan tersalurkan sudah BLTDes tahap pertama, Rahmad berdoa semoga kendala tersebut menjadi ‘klimaks’ dari problem tentang pengurusan hingga penyaluran BLTDes. Sebab masih ada dua tahap penyaluran lagi.
“Insya Allah tiada kendala yang berarti untuk kedepan. Selain BPD sudah terbentuk, data penerima juga sudah riil,” ucap Rahmad sembari menyebutkan kalau administrasi penyaluran tahap dua sedang dipermantap. Upaya mempercepat penyerahan selanjutnya itu dianggap perlu dan penting, karena awalnya mengalami keterlambatan.
“Dan masyarakat juga sudah tau kalau akan ada penyerahan kedua. Sudah pasti itu masyarakat tunggu. Bahkan mereka harapkan. Karena sebagaimana tujuan bantuan ini agar membantu, walaupun nilainya mungkin sedikit, tapi setidaknya sangat diharapkan bisa sedikit meringankan beban kebutuhan masyarakat penerima,” ucapnya.
Menyinggung rencana realisasi tahap dua penyaluran BLTDes, Rahmad memprediksi kalau bukan pekan ini, pekan depan bisa terlaksana. “Pokoknya kami upayakan secepat mungkin,” jelasnya.
Penyerahan BLTDes berlangsung di balai Desa Kayuboko pada Selasa pagi, terpantau menerapkan protokol Covid-19. Selain aparat desa, Bhabinkamtibmas, dan Pendamping Desa turut menyaksikan prosesi bagi-bagi uang tunai di desa itu.
Sumber: Berita Sulteng
Parigi
Moutong,Sultengaktual.com-Menuju tatanan new normal
produktif dan aman Covid-19, pemerintah Kabupaten Parigi Moutong ikut andil
dalam lomba inovasi daerah yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia
Kesiapan
mengikuti lomba inovasi daerah nasional telah bahas dalam rapat koordinasi
bersama Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda)
Kabupaten Parimo dengan beberapa OPD lainnya yang dipimpin langsung Wakil
Bupati Parimo.
 |
| Zulfinasran, kepala Bappelitbangda Parigi Moutong |
“Sesuai
hasil rapat yang telah digelar minggu kemarin, disepakati bahwa konsep yang
ditawarkan adalah memahami terlebih dahulu apa itu new normal,” ujar Zulfinasran, kepala
Bappelitbangda, Jumat, 12 Juni 2020.
Zulfinasran
bilang, new normal
merupakan kebijakan baru setelah stay
at home atau pembatasan sosial yang diberlakukan untuk mencegah
penyebaran virus yang tidak kasat mata dengan upaya menyelamatkan kehidupan
prekonomian warga dan menjaga Negara agar tetap bisa berdaya menjalankan
fungsinya
“New normal diberlakukan
karena tidak mungkin warga terus menerus bersembunyi atau berdiam diri di dalam
rumah tanpa kepastian,” katanya.
Ia
menambahkan, ada 7 sektor yang di tawarkan oleh kementrian dalam negeri yang di
dominan adalah perdagangan dan jasa, 7 sektor itu adalah pasar tradisional,
pasar modern, objek wisata, restoran, rumah makan, hotel dan trasportasi.
Terkait
itu kata Zulfinasran, 7 sektor tersebut ada lima sektor yang bisa dirangkum di
Parimo yakni Pemerintahan, Kesehatan, Pendidikan, Ekonomi, dan Keagamaan.
Menurutnya
hal itu merupakan satu kesatuan yang secara bersama telah disepakati.
“Semua
OPD Tekhnis terlibat langsung pada lomba inovasi daerah di antaranya
Bappelitbangda, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan, Dinas Kesehatan Dan Puskesmas, Polres Parimo, TNI, BPBD, dan
beberapa Instansi pendukung lainnya termasuk juga organisasi kemasyarakatan,”
kata Zulfinasran.
Penilaiannya
akan berlangsung pada pertengahan bulan Juni. “Pada prinsipnya kami tidak
mengejar juara. kami hanya berharap bagaimana inovasi ini bisa di terapkan dan
teraplikasi dengan baik sehingga bisa menjadi daerah percontohan oleh daerah
lain.
Sumber:
Berita Sulteng
Langganan:
Postingan (Atom)
