Slider
KOTA
SULTENG
‹
›
POLITIK
HUKUM
SENGGANG
SULAWESI
EDUKASI
Parigi, sultengaktual.com - DPRD Kabupaten ParigiMoutong menjadwalkan hearing terkait polemik Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). Rencananya, senin pekan depan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan dipanggil.
“Kita telah menjadwalkan dalam agenda Banmus untuk menyelesaikan polemik dan keresahan warga akan kebutuhan jaminan kesehatan,” ungkap Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani beberapa waktu lalu.
Polemik dan keresahan warga muncul setelah Pemerintah daerah (Pemda) Parigi Moutong menghentikan layanan Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda) terhadap warga miskin per tanggal 1 Januari 2020.
“Mulai 1 Januari 2020 hingga waktu yang belum ditentukan, Dinas Sosial Kabupaten Parigi Moutong belum mengeluarkan rekomendasi integrasi Jamkesda Universal Health Coverage (UHC) khusus masyarakat miskin yang belum memiliki kartu BPJS,” bunyi pengumuman yang terpampang di Kantor Dinas Sosial Parigi Moutong.
Sementara, kontrak kerjasama antara BPJS dan pemerintah daerah (Pemda) terkait UHC telah berakhir pertanggal 31 Desember 2019.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto Tongani mengatakan Jamkesda UHC adalah untuk kepentingan publik. Ia mengakui, sudah banyak pasien warga miskin yang pihaknya jaminkan agar dapat keluar dari rumah sakit.
Terkait adanya paksaan pasien keluar dari rumah sakit seperti yang disampaikan beberapa anggota legislatif DPRD Parimo lainnya, menurutnya itu merupakan tindakan tidak manusiawi.
“Minimal ada solusi dari Rumah Sakit untuk menghubungi Dinas Sosial agar memberikan jaminan kepada pasien miskin,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Parimo, Fery Budiutomo yang dimintai keterangan di tempat terpisah, membenarkan jika edaran pihak Dinsos tersebut telah disampaikan ke desa-desa jika pihak instansi terkait tidak akan mengeluarkan rekomendasi sistem UHC.
“Saya berupaya menanyakannya setelah mendapat telepon dari dua warga Desa Balinggi. Disana saya ketemu dengan pak Ayub salah satu kepala seksi. Ayub beralasan adanya persentase jumlah layanan yang ditarik APBN sekitar 30 ribu warga,” terangnya.
Ia melanjutkan, berdasarkan Permensos layanan UHC harus 95 persen. Namun, dengan adanya penarikan jumlah 30 ribu kepala ke APBN, maka menjadi masalah bagi warga miskin.
Alasannya, Memorandum of Understending (MoU) dari BPJS dengan naiknya tarif pada tahun 2020, berimbas pada pembayaran yang harus diasumsikan dari APBD berjumlah Rp 48 milyar.
“Dari kemarin sudah dimasukan anggarannya sebanyak Rp 30 milyar lebih. Asumsi dari angka itu hanya mampu membayar yang sudah terjaminkan sampai di bulan Agustus. Itu keterangan pak Ayub,” tuturnya.
Kemudian, pihaknya meminta kepada lembaga-lembaga terkait, untuk meminta solusi kepada wakil Bupati, Badrun Nggai selaku pimpinan daerah yang juga Ketua UHC.
Sehingga kata dia, jika tidak secepatnya dicarikan solusinya, maka banyak warga miskin di daerah itu tidak terlayani kesehatan atau dengan kata lain bayar tunai.
“Kalau tahun sebelumnya Rp 37 milyar, sekarang naik menjadi Rp 48 milyar namun naik juga asumsi biaya,” tutupnya. GmS...
Setoran 12 Miliar Pertahun ke PLN Dianggap Tak Sebanding Dengan Bagi Hasil.
Parigi Moutong, Sultengaktual.com- Dilansir media ini
sebelumnya, bahwa Penerangan Jalan Umum (PJU) lumayan bikin pusing pemerintah Kabupaten
Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Iuran wajib senilai 12 miliar rupiah
pertahun yang disetor ke PLN, ternyata cukup membebani daerah. Dan kondisi
tersebut sudah berlangsung sejak Parigi Moutong lahir.
Sebagai tindakan mengatasi
soal beban lampu jalan, pemerintah menggagas wacana penggunaan lampu jalan
bertenaga surya (solar cell). Walhasil, gagasan pemerintah daerah
disahuti wakil rakyat setempat.
 |
| Sayutin Budianto, Ketua DPRD Parigi Moutong |
Lewat komentar ketua DPRD
Parigi Moutong, “penduduk” parlemen mendukung opsi dari solusi persoalan lampu
jalan. Bahkan wakil rakyat itu berjanji segera bertindak mengundang pihak Pembangkit
Listrik Negara (PLN) demi mengklarifikasi masalah terkait.
DPRD berpendapat bahwa
tiada guna membayar pajak penerangan jalan begitu besar, sementara bagi hasil
yang didapatkan tidak sebanding.
Dalam “omelan” pimpinan
dewan asal partai NasDem itu menyebut banyak hal yang perlu dijelaskan oleh orang
PLN menyangkut metode hitungan penyerapan listrik dan sebagainya.
“DPRD akan mengagendakan rapat
dengar pendapat (hearing) terhadap pihak PLN,” ujar pimpinan DPRD Parigi
Moutong, Sayutin Budianto, dikutip dari terbitan Gemasulawesi.com, Sabtu 4
Januari 2019.
Sejumlah hal yang perlu dikonfirmasi
ke orang PLN nanti, menurut Sayutin, diantaranya sehubungan dengan adanya
laporan dari beberapa warga desa pengguna listrik 450 kWh. “Ada beberapa warga
pengguna listrik subsidi 450 kWh tiba-tiba mendapatkan tagihan hingga jutaan
rupiah dari PLN. Alasannya, kurang bayar atas penggunaan voltase. itukan aneh,”
ungkapnya.
Padahal, berdasarkan
keterangan warga mereka setiap bulan tetap membayar sesuai tagihan dari PLN.
Menurutnya, kalau kemudian
pihak PLN tidak memberi penjelasan memuaskan terkait persoalan-persoalan
kelistrikan di Kabupaten Parigi Moutong, maka lembaga DPRD berencana merekomendasikan
persoalan tersebut ke penegak hukum.
Tentang respon anggota
dewan terhadap konsep pemerintah daerah menggunakan solar cell, Sayutin optimis,
kalau rencana itu direalisasikan pemerintah. Hitung-hitungan mengefisiensi
anggaran jika diterapkan penggunaan tenaga surya.
“Pernyataan Sekda Parigi
Moutong Ardi Kadir terkait opsi tenaga surya itu sangat menarik dan harus
mendapat dukungan. Kata kuncinya efisiensi anggaran. Dibanding kita membayar
sampai sebesar itu lebih baik kita pikirkan cara lain yang lebih efektif,” beber
Sayutin. “Tentu jika terjadi penghematan miliaran rupiah bermanfaat lagi untuk
digunakan bagi pembangunan daerah,” sambungnya.
Soal upaya hearing,
Khalifah wakil rakyat Parigi Moutong itu menambahkan, pada 6 Januari nanti DPRD
menggelar rapat Banmus. Dalam rapat nanti akan mengagendakan waktu dengar
pendapat dengan pihak PLN dan Bapenda Parigi Moutong.
Editor: Andi Sadam
Naskah
Asli Diterbitkan Gemasulawesi.com. Link:
Sekda Parigi Moutong Mengaku Kebingungan Berurusan.
Parigi Moutong, Sultengaktual.com- 12 miliar rupiah
uang dari kas daerah wajib disetor pemerintah Kabupaten Parigi Moutong,
Sulawesi Tengah, kepada pihak Pembangkit Listrik Negara (PLN) setiap tahun. Duit
tersebut diserahkan sebagai biaya bayar listrik Penerangan Jalan Umum (PJU) di
Parigi Moutong.
Saat
ini, sebab dari wajib setor 12 miliar rupiah, daerah dikabarkan masih berhutang
senilai Rp6 miliar terhadap pihak BUMN itu.
 |
| Ardi Kadir, Sekda Parigi Moutong. Foto: Songulara.com |
Jumlah
12 miliar rupiah yang disedot PLN tiap tahun, menurut pemerintah setempat, tidak
berdasarkan meterisasi atau penghitungan sesuai volume pemakaian listrik. Sistem
taksasi pihak PLN hingga melahirkan angka Rp12 miliar.
“Menurut
pihak PLN, hitungannya berdasarkan per mata lampu. contohnya, lampu 150watt
yang digunakan, maka pihak PLN mengambil dasar itu tinggal dikalikan jumlahnya
saja,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Parigi Moutong, Ardi Kadir pada Jumat 3
Januari 2019.
Di
depan wartawan Ardi Kadir mengaku bingung dengan cara kali-kali orang PLN.
Karena metode kira-kira terapan pihak PLN itu berpola sapu rata. Tidak peduli
apakah lampunya mati atau tidak, tetap masuk hitungan pembayaran. “Menyala tidak
menyala, daerah tetap bayar,” ucapnya.
Beberapa
waktu lalu menurut Ardi Kadir, pemerintah sudah mengusulkan ke PLN Sub Rayon Parigi,
untuk menghitungkan bagaimana jika setiap PJU menggunakan meteran prabayar
sendiri. Berapa anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan itu, agar
kedepannya penerangan jalan tidak mengalami kendala dan lebih mudah diukur
proses penganggarannya. Sehingga tidak lagi ikut asumsi pihak PLN, tetapi jelas
biaya penerangan jalan di Parigi Moutong berdasarkan hitungan meteran.
Rencana
Ardi Kadir, pemerintah mengevaluasi persoalan bayar listrik tersebut. “Pihak Bapenda
telah diperintahkan berkomunikasi untuk meninjau sekaligus melengkapi bahan evaluasi
tentang lampu-lampu jalan. Sebab kondisi lampu jalan tidak semua dalam kondisi
hidup,” ungkap Ardi Kadir.
Abdi
negara jebolan guru ini menambahkan, kalau pemerintah juga sedang
mempertimbangan pemakaian tenaga surya (solar cell). Katanya, itu salah
satu opsi dari solusi mengatasi masalah listrik yang jadi beban daerah.
Penulis:
Andi Sadam
Parigi Moutong, Sultengaktual.com- Mulai
tahun ini, DPRD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah berlakukan sistem mengevaluasi pembangunan (prognosis). Katanya, program tersebut berguna dalam mengawal
serta memperbaiki pelaksanaan pembangunan pemerintahan daerah.
 |
| Sayutin Budianto, Ketua DPRD Parigi Moutong. Foto: Palu Ekspres |
Hal ini dikemukakan ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin
Budianto, seperti dilansir Gema Sulawesi, Jumat 3 Januari 2020.
“Kami akan menjalankan agenda DPRD, yaitu prognosis,
mulai tahun 2020,” ungkap Sayutin di Gedung Dewan di Parigi Moutong.
Menurutnya, mengingat pentingnya prognosis itu sehingga
seluruh Anggota Legislatif (Anleg) bersepakat bahwa agenda prognosis dimasukkan
dalam Rencana Kerja (Renja) DPRD. Legislator, katanya mempunyai hak untuk
mengawasi jalannya pemerintahan di daerah.
Sayutin meyakinkan kalau tindakan mengawasi itu
merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kepala SKPD wajib menyampaikan
laporan realisasi semester pertama pendapatan dan belanja dan prognosis enam
bulan berikutnya sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi
tanggungjawabnya.
“Laporan realisasi dan prognosis anggaran yang
merupakan bagian dari laporan keuangan ini disusun sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah
sampai dengan semester pertama Tahun Anggaran (TA) berjalan. Dan itu bagian
dari kewajiban sebagai bahan evaluasi data pelaksanaan kegiatan pembangunan,
terutama realisasi terkait data keuangan,” jelasnya sebagaimana dikutip dari
Gemasulawesi.com.
Dengan program itu, kata politisi partai besutan
Surya Paloh ini, demi menakar keberhasilan serta kendala yang dihadapi
pemerintah dalam upaya menjamin kesinambungan program-program dari setiap Organisasi
Perangkat Daerah (OPD).
Lewat data laporan realisasi pembangunan dan
prognosis Pemda Parigi Moutong, menurut Sayutin, DPRD bisa mengontrol serta
membantu terkait langkah-langkah perencanaan pembangunan kedepannya.
Jadi, perencanaan serta pembangunan daerah selalu
dapat terukur. Mulai dari RAPBD hingga RAPBD-P secara keseluruhan dapat
berkesinambungan. Dan program pembangunan tidak tumpang tindih.
“Prognosis itu adalah perkiraan pembangunan daerah
selama enam bulan kedepan setelah laporan realisasi anggaran tahun berjalan,”
tegasnya.
Dalam prognosis, Pemda dituntut mampu mencapai target
pembangunan dari hasil evaluasi pada semester pertama tahun 2020. Hasil dari
prognosis dapat dibahas pada agenda KUA-PPAS APBD-P 2020 dan APBD 2021.
“Prognosis secara tidak langsung membantu Pemda
Parigi Moutong untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” katanya.
Editor: Andi Sadam
Naskah asli diterbitkan Gemasulawesi.com. Link:
Rencana Pengacara Ajukan Yurisprudensi.
Parigi Moutong, Sultengaktual.com-
Setelah minggu lalu ditunda, sidang perkara gugatan perdata yang menyeret nama Bupati
Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu, Selasa 23 Desember 2019 digelar. Agendanya
masih tentang pembuktian tergugat.
 |
Sidang gugatan Hantje Yohanes menggugat secara perdata Samsurizal Cs.
|
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN)
Parigi itu, Etal yang sebagai salah satu dari tim pengacara tergugat mengajukan dokumen keterangan menjawab gugatan Hantje Yohanes.
Kalau pekan lalu, sidang tersebut ditunda lantaran tergugat tidak memasukan
berkas alias sanggahan tergugat sebagaimana agenda sidang. Namun sidang kali
ini, tim kuasa hukum hanya menyetor satu lembar bahan sanggahan.
“Keterangan tentang jawaban tergugat atas
penggugat sudah diajukan. Bukti keterangan hanya satu lembar,” ujar pengacara tergugat, Syahrudin
Ariestal alias Etal menjawab pertanyaan wartawan usai sidang hari Selasa itu.
Etal
menambahkan, pada gelaran sidang yang dijadwalkan pada 14 Januari 2020 nanti,
tim akan mengajukan yurisprudensi.
Seperti
terpublis Sultengaktual.com 16 Desember 2019, (Baca: Samsurizal Cs Tidak Ajukan Dokumen Pembelaan, Hakim Tunda Sidang),
bahwa hakim menunda persidangan dalam agenda pembuktian tergugat. Tiada dokumen alias bukti untuk
menjawab gugatan Hantje Yohanes jadi sebab penundaan sidang tersebut.
Untuk diketahui, Samsurizal Tombolotutu bersama sejumlah “orang dekatnya”, digugat
pengusaha besar di Sulawesi Tengah. Perkara perdata yang digugat pengusaha bernama
Hantje Yohanes itu bernilai Rp4,9 miliar. Urusan Pilkada tahun
2017 lalu dikait-kaitkan dalam gugatan tersebut. (Baca: Bupati Parigi Moutong Terlilit Hutang Pilkada).
Penulis: Aksa
Editor: Andi Sadam
Persiapan Gelaran Piala Gubernur 2020.
Parigi Moutong, Sultengaktual.com- Lokasi
calon arena pacuan kuda di Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, pada Sabtu 21
Desember 2019 ditinjau. Survei lokasi itu dilakukan tim teknis dari Pengurus
Provinsi (Pengprov) Persatuan Olahraga Berkuda Seluruh Indonesia (PORDASI)
Sulawesi Tengah.
Peninjauan lokasi yang dipimpin Sekretaris
PORDASI Sulteng, Opan Lamadjido, didasari dua agenda. Pertama, melihat dan memastikan
keseriusan Pengurus Cabang (Pengcab) PORDASI Parigi Moutong yang baru terbentuk.
Agenda kedua meninjau lokasi calon arena pacuan yang terletak di Desa Baliara,
Kecamatan Parigi Barat.
 |
| Tim teknis PORDASI Sulteng, didampingi Pengcab PORDASI Parigi Moutong meninjau lokasi calon arena pacuan di Parigi. Foto Istimewah |
Menurut Opan Lamadjido, pemeriksaan lintasan berkuda
itu juga sangat penting, sebab awal tahun 2020 akan digelar balap kuda di
Parigi Moutong. “Awal tahun depan (2020, red), akan digelar lomba pacuan kuda
perebutan piala Gubernur Sulteng. Dan kami sudah rencanakan bahwa iven itu diadakan
di Parigi Moutong,” kata Opan.
Ia menambahkan, penunjukan Kabupaten Parigi
Moutong sebagai tuan rumah gelaran pacuan kuda, selain sebagai bentuk apresiasi
kepada Pengcab PORDASI Parigi Moutong yang baru, juga bertujuan mengangkat
kembali sejarah berkuda di Parigi.
Katanya, dalam riwayat, Kabupaten Parigi
Moutong sebagai salah satu kabupaten yang pernah memiliki dua arena pacuan kuda.
“Artinya, secara history, olahraga berkuda bukan lagi hal baru di kabupaten
itu. Hanya saja olahraga itu punah. Dan kini saatnya untuk kita mengembalikan budaya
berkuda di Kabupaten Parigi Moutong,” ujar Opan kepada pewarta di salah satu
warung makan di Parigi, usai meninjau lokasi.
Saat survei, Opan mengaku terkejut. Sebab
katanya, lokasi itu merupakan bekas arena pacuan pertama di Parigi. “Sangat
bertepatan sekali, sebab lokasi yang kami kunjungi merupakan eks pacuan kuda
pertama di Parigi. Hal ini sangat-sangat mendukung bahkan memudahkan PORDASI dalam
tujuan mengangkat sejarah dan budaya berkuda di Parigi,” katanya.
Di tempat yang sama, ketua Pengcab PORDASI Parigi
Moutong, Joni Tagunu bertekad membangun hingga membawa PORDASI sebagai salah
satu cabang olahraga penggali sejarah, mengangkat budaya, serta berprestasi
sampai pada puncaknya yaitu bisa mengharumkan nama Kabupaten Parigi Moutong
lewat olahraga berkuda.
Saat ini, ungkap Joni, pengurus PORDASI Parigi
Moutong sedang melengkapi administrasi pengajuan ke Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) Kabupaten Parigi Moutong. Tujuannya agar cabang olahraga berkuda
ikut tercatat sebagai cabang olahraga diakui di daerahnya.
Joni menambahkan, yang paling menjadi cambuk
motivasi Pengcab PORDASI Parigi Moutong saat ini adalah rencana gelaran pacuan
kuda piala gubernur. Apalagi rencana pelaksanaannya awal tahun depan.
Walau terbilang masih berstatus “orang baru” di
dunia berkuda, apalagi dalam melaksanakan ivennya, Joni ngotot dengan prinsip
optimis.
Andi Sadam
Parigi Moutong, Sultengaktual.com- Satuan
Lalulintas Polres Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, mencatatat sebanyak 52 orang
meninggal dunia akibat kecelakaan. Jumlah korban tersebut diungkapkan Kasat
Lantas Polres Parigi Moutong, IPTU I Made Muliarsana, Kamis 19 Desember 2019.
“Jumlah 52 korban kecelakaan lalulintas ini
merupakan data sejak Januari hingga November tahun ini,” kata I Made Muliarsana
kepada puluhan pewarta di markas Polres Parigi Moutong.
 |
| Kasat Lantas Polres Parigi Moutong, IPTU I Made Muliarsana. Foto: Andi Sadam/Sultengaktual.com |
Menurut polisi penyandang gelar Sarjana Hukum
ini, dari 52 nyawa melayang, jumlah terbanyak ditangani langsung Polres Parigi
Moutong dan Polsek Ampibabo. Menyangkut usia, sebagian besar dari korban tewas
adalah kalangan milenial.
“Berdasarkan ketentuan berlalulintas, rata-rata
melanggar. Dan kebanyakan korban meninggal itu tidak pakai helm,” katanya.
Untuk total jumlah kecelakaan, urai I Made
Muliarsana, selama 11 bulan ini tecatat 157 kecelakaan, dengan jumlah taksasi
lebih dari separuh miliar rupiah.
“Total kerugian material berdasarkan taksasi
senilai Rp513 juta lebih, dari jumlah kecelakaan 157 kecelakaan. Terkait usia, dalam
catatan kami, dominan korban kecelakaan lalulintas itu umur 16 hingga 30 tahun,”
ungkapnya, sembari menambahkan, "Kedepan angka kecelakaan laulintas di Parigi Moutong bisa ditekan," harapnya.
Andi Sadam
Langganan:
Postingan (Atom)
