Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » » Tarik Kendaraan Tanpa Fidusia, Leasing Terancam Pidana
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah menegaskan, jika perusahaan Leasing melakukan penarikan paksa atau menyita kendaraan milik konsumen yang menunggak tanpa disertai jaminan fiduisa atau  perjanjian hutang piutang antara kreditor kepada debitor, maka perusahaan tersebut terancam pidana.
Ancaman pidana itu berdasarkan Pasal 362, 365, kemudian Pasal 55 dan 56 tentang Undang-Undang (UU) Hukum Pidana.
Ilustras

Direktur Krimsus Polda Sulteng, AKBP Teddy D Salawati menyatakan, jika pihak leasing melakukan penyitaan kendaraan konsumen sebagi seorang kreditor, yang telah diperingati dua kali untuk membayar tunggakan namun namun tak di indahkan konsumen, eksekusi bisa di lakukan dengan catatan terdaftar dan bersertifikat jaminan fidusia dan di dampingi oleh kepolisian.
selain itu, jika konsumen menunggak namun belum membayar tagihan kredit hingga batas waktu yang di tentukan, maka perusahaan leasing bisa m nggugat bersangkutan (Konsumen) melalui peradilan perdata untuk mendapat putusan eksekusi.
Proses gugatan itu papar dia, di benarkan sesuai ketentuan dalam UU nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia.
"Proses itu bisa dilakukan lewat gugatan diperadilan perdata sesuai ketentuan perundang-undangan bagi perusahaan leasing yang tak memiliki sertifikat jaminan fidusia," jelas, AKBP Teddi Salawati, baru-baru ini.
"Karena itu, urai dia, tanpa ada sertifikat jaminan fidusia serta putusan peradilan perdata bagi perusahaan pembiayaan, maka perusahaan tidak dapat melakukan eksekusi penarikan, perampasan, pengambilan dan penyiataan kendaraan yang dikredit oleh konsumen," menguraikan.
Kata dia, siapapun yang mengambil paksa dan atau merampa kendaraan milik konsumen dimana saja dapat diancam pidana dengan Pasal 362 KUHP dan atau Pasal 55,56 KUHP oleh aparat penegak hukum.
"konsumen maupun perusahaan pembiayaan 'leasing' atau perusahaan pemberi  kredit kendaraan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam undang-undang  jaminan fidusia," ujarnya.
Oleh karenanya, penarikan, penyitaan kendaraan milik konsumen tidak dibenarkan dilakukan hanya atas dasar kemauan pimpinan perusahaan, namun perlu didukung dengan aturan dan ketentuan perundang-undangan berlaku.WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama