Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Tertibkan PETI Di Poso
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Tambang lair, akhir-akhir ini semakin bermunculan di wilayah Sulawesi Tengah (Sulteng). Menerima pengaduan masyarakat, maka Ombudsman RI Perwakilan Sulteng meminta kepada Pemerintah Provinsi Sulteng agar menertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Bakekau, Bulili, dan badangkaia Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso.
Menindak lanjuti laporan tersebut, Ombudsman RI PerwaKilan Sulteng telah melakukan rapat koordinasi dengan pemerintah daerah Kabopaten Poso, dinas ESDM Sulteng beserta Balai Besar TNLL. Adapun hasil koordinasi telaah dokumen terkait laporan dimaksud sebagai berikut;

Berdasarkan penyampaian Asisten II Setda Kabupaten Poso membenarkan ada aktivitas PETI  di Desa Bakekau, Bulili, dan Badangkaia berpotensi merusak hutan dan telah mengganggu jaringan irigasi dengan dampak turunan terhadap produksi pertanian.
Kemudian, berdasarkan penyampaian Kepala Kesbangpol Kabupaten Poso yang telah melakukan kunjungan kelokasi pada tanggal 5-7 Februari 2017, ditemukan adanya aktivitas penambangan liar terhadap kurang lebih 300 orang penambang, 21 tromol milik warga dan kurang lebih 50 lubang di hutan sekitar tiga Desa dan aktivitas penambangan tersebut menimbulkan keresahan di masyarakat.
“Dari penjelasan Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Poso menyebutkan aktivitas penambangan di tiga Desa tersebut menggunakan tromol dan mercure serta adanya kehadirian penambang dari daerah yang berasal dari NTB, Sulsel, Sulut, Gorontalo dan Kalimantan,” Jelas Kepala Ombudsma Perwakilan Sulteng, Sofyan Farid Lembah, melalui Surat Resmi,Rabu (23/2).
Pemerintah Kabupaten Poso papar dia, telah mengeluarkan surat penghentian kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin nomor: 545/0451/Umum/2017tanggal 16 Februari 2017 yang ditujukan kepada Camat Lore Selatan untuk menghentikan/menutup kegiatan PETI di wilayah Desa Bakekau dan sekitarnya.
Dikemukakannya, sesuai dengan penjelasan perwakolan Balai Besar TNLL, bahwa aktivitas PETI  wilayah Desa Bakekau dan sekitarnya berada di areal TNLL berjarak kurang lebih 8,27 KM dari titik terdekat batas TNLL. Menanggapi aktivitas tambang liar tersebut, pihak TNLL telah berkoordinasi dengan pihak Polsek, Koramil, dan Pihak Kecamatan Lore Selatan. 
“Pihak Dina ESDM Sulteng mengemukakan, perlu dibentuk tim terpadu untuk melakukan peninjauan lapangan, Sosialisasi aturan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), batas waktu penghentian penambangan dan mengeluarkan seluruh peralatan penambangan serta melakukan pendidikan hukum atas pengabaian perintah penghentian oleh Bupati Poso,” ujar Sofyan.
Olehnya, mengacu pada hasil rapat tersebut, Ombudsman Perwakilan Sulteng mengluarkan beberapa pendapat, bahwa aktivitas penembangan iligal dipastikan dapat menimbulkan dampak sosial, dampak lingkungan khususnya memberikan ancaman terhadap ekosistem TNLL dan cagar budaya berupa situs purbakala patung megalitik disekitar wilayah penambangan liar tersebut.
Kemudian, penambangan liar tersebut, sebuah moduas dan pengulangan dari praktek kejahatan korupsi penambangan emas atas nama penambangan rakyat tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan kewajiban lainnya yang melekat pada IUP tersebut.
Sofyan Juga mengatakan, koordinasi pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Poso dan Instansi terkait terhadap pemanfaatan SDA dan energi sangat lemah.
Berdasarkan pendapat itu urai dia, ketentuan pasal 7 hurug g Jo pasal 8 ayat (2) huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan ketentuan pasal 351 UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, UU nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Mineral dan Batubara, maka Ombudsman RI Perwakilan Sulteng memberikan saran kepada Gubernur Sulteng, deengan beberapa poini.
Segera melakukan penghentian dan penegakan hukum atas seluruh aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso.
Mendorong dilakukannya audit Lingkungan dan pemulihan fungsi lingkungan dikawasan eks PETI di Kecamatan Lore Selatan Kabupaten Poso.
Mendorong penyusunan dan penetapan wilayah pertambangan di Sulteng.
Mengefektifkan koordinasi antar lembaga dan pelibatan masyarakat dalam rangka pengawasan aktivitas pengeolaan dan penanganan kerusakan lingkungan hidup termasuk aktivitas pertambangan.
Mendorong pembentukan Unit Pengaduan Pelayanan Publik (UP3) khusus dibidang pertambangan sesuai dengan pemenuhan standar pelayanan minimal.WN 

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama