Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Struktur OPD Baru Masih Dikonsultasikan
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Saat ini pemerintah Kota (Pemkot) Palu tengah menunggu hasil konsultasi struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) baru dari pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah, untuk formasi 2017.

Dimana, struktur OPD baru itu mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah, yang juga ditetapkan dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Palu nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah.
PP 18 tahun 2016, merupakan pengganti PP nomor 41 tahun 2017 tentang OPD. PP tersebut adalah penjabaran dari Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Saat ini kita masih menunggu hasil konsultasi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tentang struktur perangkat daerah,” kata kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortal) Pemkot Palu, Wajib, baru-baru ini.
Tutur dia, berdasarkan hasil evaluasi dan kebutuhan kelembagaan daerah lingkup Pemkot Palu, terjadi perubahan. Diman, jumlah dinas bertambah menjadi 21 dinas dan 5 Badan. Menurutnya, dengan dilakukannya penambahan OPD maka terjadi peruban nomenklatur pada Dinas yang terpecah.
Papar dia, formasi tersebut yang telah disusun sudah final dan resmi berlaku Januari 2017 mendatang. Sehingga hal itu, tentu membutuhkan sumber daya aparatur untuk mengisi OPD yang telah terbentuk.
“Formasi OPD ini sudah resmi sehingga sekitar dua puluh satu Dinas dan lima Badan membutuhkan sumber daya aparatur untuk menjalankan roda organisasi pemerintahan,” ujarnya.
Sehingga, untuk mengisi jabatan tersebut lanjut Wajib, maka yang berkapasitas ialah pejabat Eselon IIb sesuai dengan aturan yang berlaku. Olehnya, dengan terbentuk OPD baru maka, Pemkot Palu melaksanakan Asessment dalam rangka mengukur kopetensi pejabat Eselon II.
“Untuk mengisi OPD baru, maupun OPD lainnya tentunya pejabat Eselon II, sehingga beberapa waktu lalu Pemkot Palu menggelar Asessment. Asesment adalah sebuah proses untuk mengukur kompetensi pejabat Eselon IIb,” pungkasnya. 
Adapun OPD baru lingkup Pemkot Palu
1.Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 2.Kesehatan  3.Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 4.Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. 5.Sosial. 6.Koperasi, UMKM dan Tenaga Kerja 7. Penanaman Modal dan Pelayanan tepadu Satu Pintu 8.Perdagangan dan Perindustrian. 9.Kebudayaan dan Pariwisata. 10.Pemuda dan Olahraga. 11.Pendidikan 12.Pekerjaan Umum 13.Penataan Ruang dan Pertanahan. 14.Perhubungan 15.Perumahan dan Kawasan Pemukiman. 16.Lingkungan Hidup. 17.Pertanian dan Ketahanan Pangan. 18.Komunikasi dan Informatika. 19.Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. 20.Polisi Pamong Praja. 21.Kearsipan dan Perpustakaan.
Badan perencanaan pembangunan daerah. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah. Badan Keuangan dan Aset Daerah. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Badan Pendapatan Daerah. WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama