Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » » Reklamasi Teluk Palu Tidak Berlanjut
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Moratorium atau pemberhetian sementara aktivitas reklamasi atau penimbunan patasi di pesisisr Teluk Palu yang  yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Palu, kini kemungkinan besar aktivitas kegiatan reklamasi tersebut tidak bisa berlanjut.

Walikota Palu, Hidayat mengatakan, saat dirinya diundang oleh pihak kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) beberapa waktu lalu di jakarta  mebahas tentang reklamasi pesisir pantai teluk Palu, aktivitas reklamasi sepertinya tidak dilaksanakan.
“Setelah saya bertemu dengan pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang sepertinya reklamasi teluk Palu tidak bisa lanjut,” beber Hidayat.

Pasalnya, pihak kementerian menilai kegiatan reklamasi tidak sesuai dengan prerncanaan Kota yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Yang mana, salah satu poin meneybutkan saat itu sebelum dilakukan revisi tidak menertakan atau menyabut reklamasi, melainkan hanya mengatur sola pengembangan kawasn wisata.
Reklamasi yang dilakukan di dua zona itu, yakni pesisir pantai kelurahan Talise dan Lere dengan lusa lahan kurang lebih 38,33 hektare beserta nilai investasi sebsar Rp 200 miliar yang dikerjaka oleh Perusahaan daerah (Prusda) Kota Palu yakni, PT. Yauri Property Investama dan PT.  Palu Prima Mahajaya masih terdiam.
Kemungkinan tidak berlanjutnya kegiatan reklamasi tersebut, ditandai dengan pemasangan plang dibeberapa kawasan eks reklamasi oleh pihak Kementerian ATR beberapa waktu lalu di dampingi Pemprov Sulteng. Sebelum melakukan pemasangan plang, Kementerian tersebut berpamitan dengan pihak Dinas Penataan Ruang dan Perumahan (DPRP) Kota Palu.
Meski begitu papar Hidayat, Kementerian ART tidak hanya berpatokan pada Peraturan daerah (Perda) Kota Palu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk dijadikan referensi, malainkan ada kajian-kajian lain dijadikan data yang konkriet. 
Berkenaan dengan itu,  rencana pemberhetian dalam jangka waktu panjang, Hidayat, belum mau membeberkan secara gamlang terkait pemanfaatan lahan jika benar tidak berlanjutnya aktivitas reklamasi teluk Palu.
“Nanti kita lihat seperti apa pemenfaatannya kedepan, saya belum bisa memastikannya,” tutur orang nomor satu di Kota Palu itu.
Pada 2017 mendatang urai Hidayat, pihak Institut Teknologi Bandung (ITB) Jawa Barat akan dilibatkan membuat master paln kawasan pesisir pantai Teluk palu, mulai dari barat kawasan taman ria hingga Timur di Kelurahan Tondo. 
Dirinya menilai, dimoratoriumnya kegiatan penimbunan pesisir pantai teluk Palu ada pihak yang yang rugi, dimana investasi yang cukup besar terpaksa gigit jari dan tak bisa berbuat bayak. Sehingga dimasa kepemerintahannya selama lima tahun kedepan, Hidayat berharap agar hal ini tidak lagi terjadi sehingga tidak menimbulkan kerugian.
“Olehnya ini betul-betul dikaji sehingga kedepan tidak ada pihak yang dirugikan. Kan kasian juga sudah mengeluarkan modal yang besar lalu itu terhambat,” pungkasnya.WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama