Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Empat Raperda Sementara Dibahas
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Saat ini Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Baperda) Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palu telah selesai merampungkan empat Rencana peraturan daerah (Ranperda) pada cau III, dan akan segera dibahas di tingkat pansus.

Empat rencana Ranperda yang akan dibahas tingkat pansus itu yakni Ranperda Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2017, Ranperda atas revisi perda nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah, Ranperda pencegahan perumahan atau hunian di kawasan kumuh serta ranperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, kesemuanya itu ditetapkan pada 2017 mendatang lewat paripurna.
Empat Ranperda yang dibahas tingkat selanjutnya, Ranperda tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, merupakan Ranperda inisiatif DPRD Kota Palu.
"Iya kami telah merampungan empat rencana peraturan daerah Kota Palu, satu diantaranya yakni rencana peraturan daerah tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang ada di Kota Palu, terang salah satu anggota Baperda DPRD Palu, Ridwan H Basatu, Jum'at (25/11).
Anggota Komisi B ekonomi keuangan itu mengatakan, ke empat Ranperda tersebut akan segera dibahas pada Pansus DPRD Palu sebelum ditetapkan menjadi Peraturan daerah (Daerah) untuk kepentingan mengatur kebijakan pemerintah setempat.
"Setelah dibahas ditingkat panitia khusus, kemudian rencana peraturan daerah itu dibahas ditingkat selanjutnya lewat rapat paripurna istimewa," ucap Ridwan.
Regulasi tersebut papat dia, merupakan prodak peraturan pada tahun anggaran 2017 mendatang dimasa kepemimpinan Hidayat dan Sigit Purnomo Said.
Politisi Partai Hati Nurani Rakyat itu menguraikan, pada Ranperda APBD 2017 pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 1,296 triliun, sementara belanja daerah sebesar Rp 1,260 triliun, pembiayaan daerah Rp 29 miliar lebih, kemudia Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Palu ditaget Rp 282 miliar lebih.
"Selanjutnya, terdapat kelebihan anggaran sekitar Rp 29 miliar, yang selanjutnya dimanfaatkan untuk penyertaan modal PDAM senilai Rp 3 miliar dan pembayaran hutang Pemkot Palu ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) kurang lebih senilai Rp. 20 miliar," jelasnya. WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama