Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » Pemkot Fokus Tambang Poboya Dan PLTU mpanau
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Pasca di lantiknya Musliman menjadi Kepala Balai Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palu beberapa waktu lalu, kini dirinya memfokuskan diri menyelesaikan dua persoalan yang di anggap urgen. Dua persoalan itu yakni Tambang emas Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kelurahan Mpanau Kecamatan Taweli.

Dirinya mengatakan, persoalan PLTU menyangkut dengan ganguan kebisingan mesin tersebut atas laporan warga sekitar. Dimana, suara mesin yang harusnya  mengeluarkan bunyi hanya 55 decibel, kini telah mencapai 100 decibel.

Menurutnya, aktifitas suara yang di timbulkan dari mesin pembangkit listrik itu telah melampaui ambang batas maksimum, sehingga hal ini perlu di tertibkan agar aktifitas PLTU tidak menimbulkan gangguan di tengah masyarakat.

"Kalau suaranya sudah melebihi ambang batas tentu ada masalah teknis. Nah, masalah teknis ini apa? Itu yang coba kita kaji bersama dengan pihak bersangkutan," terang Musliman baru baru ini.

Dijelaskan, selain persoalan kebisingan di PLTU, pihaknya juga akan melakukan evalusi dokumen lingkungan dan penanganan lingkungan, apakah tahapan proses yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur, atau belum. Begitu pula mengenai dana CSR milik perusahaan yang berkecimpung di bidang energi itu, pakan sudah di jalankan atau malah sebaliknya.

"Kita akan evaluasi kembali dokumen tersebut, sehingga ini tidak menimbulkan masalah di kemudian hari," ucapnya.

Kemudian, persoalan tambang emas Poboya lanjut dia, yakni menyangkut ilegal minning atau aktivitas tambang ilegal. Dimana, pihaknya coba melakukan kajian mendalam, termasuk mempertanyakan Instalasi pengolahan Air Limbah (IPAL) bagi perusahaan atau warga yang melakukan aktivitas tersebut.

Jika yang bersangkutan tidak memenuhi syarat teknis yang di maksud, maka bisa di pastikan bahwa perusahaan terkait tidak memiliki dokumen atau izin izin lainya.

"Jika IPAL tidak ada, maka sudah pasti beberapa izin tidak bisa dipenuhi oleh perusahaan. Seperti tidak adanya izin pengelolaan Tahura, izin lingkungan, izin pertambangan, dan tidak adanya izin pengelolaan limbah," ujarnya.

Olehnya, dua persoalan urgen ini urai dia, menjadi prioritas BLH dan harus secepatnya di selesaikan hingga batas waktu Desember 2016.

"Ini harus secepatnya di selesaikan, apakah nanti diselesaikan secara prosedur teknis, atau menempuh jalur hukum," tutupnya. WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama