Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » Bangun Listrik, Tanggung Jawab Pemerintah
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Dr. Johny Salam, S.H., M.H. (kiri) menyerahkan cinderamata kepada GM PLN Suluttenggo, Baringin Nababan (kanan), usai menjadi pembicara tamu pada Diskusi mengenai Kelistrikan Sulawesi Tengah dilihat dari aspek Hukum Konstitusional, Rabu (31/8/2016) di Palu.
PALU- Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Ketenagalistrikan nomor 30 tahun 2009 pasal pada pasal 3 & 4 dijelaskan mengenai adanya kewenangan serta tanggung jawab dari Pemerintah Daerah dalam upaya membangun dan mengusahakan ketenagalistrikan di daerah, selain menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat. Hal ini yang disampaikan oleh Dr. Abdullah Iskandar, S.H., M.H usai acara diskusi mengenai ketenagalistrikan dilihat dari sisi aspek hukum konstitusional yang diadakan belum lama ini di Kampus Universitas Tadulako, Palu.
"Pada pasal 3 ayat 1 UU Ketenagalistrikan Nomor 30 tahun 2009, disebutkan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah. Kemudian, dilanjutkan pada pasal 4 ayat 1, juga disebutkan bahwa pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilakukan oleh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah" sebut Dr. Abdullah Iskandar, S.H., M.H., yang merupakan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako.
"Kedua pasal tersebut secara konstitusional jelas menegaskan mengenai adanya tanggung jawab dan peran yang juga seharusnya dipikul oleh Pemerintah Daerah dalam ikut serta membangun kelistrikan di daerahnya. Bisa melalui Badan Usaha Milik Daerah, maupun dengan melakukan kebijakan-kebijakan yang mendukung PLN maupun pihak lainnya yang akan membangun infrastruktur ketenagalistrikan demi memenuhi kebutuhan listrik masyarakat yang terus tumbuh" lanjut Dr. Abdullah Iskandar, S.H., M.H
Tampil sebagai nara sumber dalam kesempatan diskusi yang diadakan di Ruang Video Coference Mahkamah Konstitusi, yang berada di kampus Fakultas Hukum Universitas Tadulako adalah Dr. Abdullah Iskandar, S.H., M.H. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako dan Ir. Baringin Nababan, MBA, GM PLN Wilayah Suluttenggo.
Tampil sebagai pembicara tamu, GM PLN Wilayah Suluttenggo, Baringin Nababan menyampaikan mengenai kondisi penyediaan ketenagalistrikan di Sulawesi Tengah, termasuk sejumlah program pembangunan pembangkit baru dan juga jaringan transmisi yang membutuhkan adanya dukungan seluruh stakeholder.
"Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Tadulako, termasuk Ikatan Alumninya, sehingga kami dari PLN dapat menyampaikan seputar perkembangan usaha penyediaan ketenagalistrikan di Sulawesi Tengah. Semoga apa yang kami sampaikan, bisa mendapatkan dukungan dari semua stakeholder, terutama dari kalangan kampus agar target kami membangun infrastruktur kelistrikan di Sulawesi Tengah demi memenuhi kebutuhan listrik sekaligus mendorong perekonomian di daerah dapat tercapai" lugas Baringin Nababan.
Dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016-2025, di Sulawesi Tengah akan dibangun pembangkit baru dengan total kapasitas 595 MW dan jaringan transmisi baru sepanjang 2.444 kms. 
Ketua penyelenggara, Syamsu Thamrin, S.H., M.H. Menyampaikan bahwa Diskusi Publik yang diprakarsai oleh Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Tadulako ini mengambil topik "Problematika Ketersediaan dan Ketercukupan Energi Listrik di Sulawesi Tengah : Antara Pemenuhan Kewajiban Konstitusional dan Realitas Teknis". 
Diskusi ini selain diikuti oleh Civitas Akademika pada Fakultas Hukum Universitas Tadulako seperti Dosen dan Mahasiswa, juga diikuti pengurus dan anggota ikatan alumni Fakultas Hukum Universitas Tadulako dan tamu undangan lainnya, termasuk Kepala Dinas ESDM Propinsi Sulawesi Tengah, Ir. Bambang Soenaryo, M.Eng.
Melalui kegiatan diskusi ini, selain untuk membangun komunikasi antara pihak Kampus dengan PLN, juga diharapkan akan memberikan tambahan masukan bagi Pemerintah Daerah mengenai bagaimana mencari solusi bersama mengatasi permasalahan kelistrikan di Sulawesi Tengah. Yusuf

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama