Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » Perda Pajak tak Dibatalkan Seluruhnya
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama



Palu- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo beberapa waktu lalu telah mempublikasikan 3.143 Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang dicabut atau direvisi oleh pemerintah. Dimana mayoritas Perda yang dicabut terkait investasi, salah satunya Perda Kota palu Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
Kepala Bidang Pendapatan I Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Palu, Herman Farid menegaskan bahwa Perda Kota Palu Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak daerah, tidak dibatalkan secara keseluruhan, namun hanya pasal perpasal saja yang perlu direvisi.
Berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kata dia, kebijakan daerah berupa Perda atau Perkada bisa dibatalkan Mendagri baik secara keseluruhan atau pasal per pasalnya saja.
Selain itu lanjut dia, Perda tentang pajak daerah juga tidak bisa begitu saja dicabut, selama Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah direvisi.
Herman juga menegaskan bahwa hingga saat ini, Pemkot Palu belum menerima pemberitahuan secara resmi dari pemerintah pusat tentang pencabutan Perda Pajak daerah. ata

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama