Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » Pengurusan Amdal tak Boleh Dilakukan Saat Usaha Sudah Berjalan
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama


Briefing Media yang diselenggarakan oleh LPS-HAM dengan menghadirkan narasumber dari BLH Sulteng. Foto : Ata

Palu- Setiap usaha atau kegiatan tidak boleh melakukan pengurusan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) apabila usaha tersebut sudah beraktivitas. Jika tidak, maka itu tergolong pelanggaran dan dapat dipidanakan.
Demikian diungkapkan oleh Kepala Bidang (Bidang) Amdal, Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Muhlis saat kegiatan briefing media yang dilaksanakan oleh LPS – HAM Sulteng, Rabu (29/6).
Menurutnya, setiap usaha atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal harus melakukan pengurusan saat tahap perencanaan. Jika tidak maka itu merupakan pelanggaran dan dapat dipidanakan.
selanjut kata Muhlis, untuk melakukan usaha, wajib memiliki beberapa izin usaha, namun izin tersebut tidak dapat dikeluarkan sebelum adanya Amdal.
Dijelaskannya bahwa untuk mengeluarkan Amdal terlebih dahulu harus melalui Komisi Penilaian Amdal (KPA) yang ada dimasing – masing daerah. ata

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama