Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » Pengelolaan Aplikasi Silokdes Tidak Maksimal
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama



Parimo- Pengelolaan aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Desa (Silokdes) yang sebagai sistem pelaporan keuangan desa, dianggap belum teraplikasikan dengan baik, khususnya dalam penggunaannya. Sejumlah aparat desa di Parimo di kabarkan banyak belum memahami penggunaan aplikasi tersebut.
Ketua komisi I DPRD Parimo, Husen Mardjengi menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parimo perlau melakukan evaluasi. Menurut Husen, persoalan Silokdes juga sudah pernah dikeluhkan dan disampaikan oleh sejumlah Kepala Desa (Kades) terkait kesulitan dalam penggunaannya.
Apalagi menurut Husen bahwa rupiah yang dikeluarkan desa untuk memperoleh aplikasi itu tidak sedikit, yakni sekitar dua jutaan. Katanya, jangan sampai ada dugaan bahwa BPMPD Parimo hanya menjadikan aplikasi Silokdes sebagai ladang bisnis. Karena seperti yang diketahui bahwa jumlah desa di Kabupaten Parimo cukup banyak yakni mencapai dua ratus desa lebih.
“Ini perlu dievaluasi. DPRD akan membicarakan hal ini dengan Pemkab, khususnya BPMPD,” ujar Husen kepada sejumlah wartawan belum lama ini.
Ia menegaskan, harusnya sebelum menyerahkan aplikasi tersebut kepada pihak desa, BPMPD lebih dahulu melatih aparat desa atau tenaga administrasi yang akan menggunakannya. Sehingga penggunaannya lebih efektif.
“Jangan hanya memberikan aplikasinya ke desa, kemudian dibiarkan begitu saja. Akibatnya, pihak desa juga sering kesulitan dalam membuat pelaporan pengelolaan keuangan desa melalui Silokdes. Dan keterlambatan pelaporan keuangan tentunya juga akan mempengaruhi proses pencairan keuangan desa,” jelas Husen.
Husen juga menjelaskan, proses administrasi desa saat ini cukup sulit, pihak desa harus menyelesaikan dulu laporan pertanggungjawabannya baru kemudian bisa dicairkan anggarannya. Karena rata-rata, salah satu penyebab lambannya pencairan keuangan di desa disebabkan laporan pertanggungjawaban yang belum selesai. “Nah, kalau mereka tidak bisa menggunakan aplikasi itu, bagaimana mereka bisa mengajukan pertanggung jawaban untuk selanjutnya dilakukan lagi pencairan,” kata Husen.
Terkait itu, Kabid Pemerintahan Desa BPMPD Parimo, Ervian Aksa Yosa beralasan bahwa pihak BPMPD tidak memaksa aparat desa untuk mengambil aplikasi tersebut. Katanya, bagi desa yang mau menggunakannya akan diberikan.
Informasi diperoleh, untuk mendapatkan aplikasi Silokdes pihak desa mengeluarkan dana mencapai Rp8,5 juta. Biaya itu dipotong dari anggaran desa yang pertama kali dikucurkan pada 2015 lalu. dd

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama