Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Dugaan Manipulasi Poktan Penerima Gernas Kakao
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

ilustrasi. Foto: Antara
Kejari Temukan 
Lahan Petani Kontrakan
Parimo- Berdasarkan hasil investigasi terbaru terungkap sejumlah Kelompok Tani (Poktan) penerima bantuan Gernas kakao di Parigi Moutong (Parimo) dimanipulasi.
Salah seorang anggota Poktan yang terungkap dimanipulasi nama kelompoknya adalah Poktan Mega Coklat berada di Desa Dolago Kecamatan Parigi Selatan.
Ketua Poktan Mega Coklat, Alwi, kepada sejumlah wartawan mempertanyakan keabsahan Poktan Mega Coklat yang masuk dalam daftar Calon Petani/Calon Lahan (CP/CL) yang diajukan oleh Dishutbun Kabupaten Parimo ke provinsi.
“Selaku ketua Mega Coklat saya mau lihat SK kepengurusan Poktan Mega Coklat itu siapa yang tanda tangani. Sampai saat ini saya masih ketua tapi kenapa dalam CP/CL nama orang lain yang ada. Semua anggotanya juga diganti sepihak,” ungkap Alwi.
Setelah melihat sendiri daftar nama pada Poktan Mega Coklat yang ada dalam CP/CL, Alwi sempat bingung karena tidak ada satupun nama sesuai dengan anggota dalam Poktan yang dipimpinnya.
Ia mengaku, mengenal sejumlah nama yang ada dalam daftar tapi bukan anggota Poktan Mega Coklat.
“Apalagi nama-nama di dalamnya yang saya kenal itu kebun mereka bukan berada dalam satu hamparan, tapi terpisah,” tegasnya.
Untuk itu ia berencana untuk mempertanyakan persoalan tersebut kepada instansi terkait, kapan turunnya pihak terkait melakukan survey CP/CL sehingga menetapkan nama orang lain sebagai ketua dan anggota Poktan Mega Coklat.
Selain itu ia menyebut, sejak tahun 2010 program Gernas kakao diduga banyak yang bermasalah. Keberadaan program Gernas kata dia, disinyalir lebih banyak menguntungkan oknum tertentu saja.
“Sejak tahun 2010 saya cari wartawan untuk membongkar kebobrokan pelaksanaan program tersebut,” katanya.
Sementara itu, Kejaksaan Negeri (Kejari) Parigi menemukan sejumlah lahan milik petani penerima bantuan program Intensifikasi Kakao bukan berstatus sebagai pemilik kebun tetapi sifatnya hanya mengontrak lahan perorangan untuk memuluskan mendapatkan bantuan.
Padahal, berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Tanaman Kakao Berkelanjutan tahun anggaran 2015 dari Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian dalam proses penetapan CP/CL Dinas di Kabupaten harus menetapkan penerima bantuan adalah pemilik kebun, artinya bukan kebun dikontrak atau sewa.
Kepala Kejari Parigi, Jurist P Sitepu yang dikonfirmasi di kantornya Selasa 24 Mei mengatakan, pihaknya hingga saat ini terus mendalami dugaan pelanggaran pada program lanjutan Gernas kakao tahun 2015.
“Kita serius dalami kasus itu, agak sedikit lambat karena banyaknya kasus yang sedang kami tangani saat ini,” ujarnya.
Menurut Jurist, Kejari sudah mengambil sample pada sejumlah lahan petani yang menerima bantuan intensifikasi kakao.
Sementara itu, Aliandra Tumpak Setyawan yang menangani pemeriksaan dugaan pelanggaran pada penyaluran bantuan program lanjutan Gernas kakao tahun 2015 mengatakan, Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) baru mereka terima belum lama ini.
“Perkembangannya sedang kita dalami, Juklak baru diserahkan tadi (Selasa 24 Mei), dan kita sedang pelajari, baru satu yang kita dapatkan di lapangan terkait dugaan mengontrak lahan. Kemungkinan masih banyak lagi yang seperti itu modusnya, nanti kita pelajari baik-baik apa saja yang dilanggar di dalamnya,” ujar Aliandra di ruang kepala Kejari.
Lanjut Aliandra, persoalan lainnya yang sedikit menghambat pemeriksaan oleh pihak Kejari Parigi adalah belum diserahkannya DIPA atau POK.
Dibutuhkannya DIPA atau POK untuk mengetahui secara pasti untuk apa saja item pelaksanaan pada program lanjutan Gernas kakao.
“Itu penting, makanya kami berencana akan meminta secara resmi dokumen-dokumen itu, kita akan periksa secara objektif dugaan pelanggaran di dalamnya,” tegasnya. dd

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama