 |
|
Beberapa peristiwa bencana alam banjir di
beberapa daerah di Sulteng seperti yang terjadi di Kabupaten Morowali Utara,
Kecamatan Petasia merupakan bukti dari pengerukan SDA. foto : ist
|
Palu - Yayasan Tanah Merdeka (YTM) Sulawesi Tengah (Sulteng) meminta Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Sulteng untuk menghentikan pemberian izin penguasaan tanah
kepada pihak perusahaan.Hal ini terkait banyaknya musibah bencana alam banjir
yang terjadi di beberapa daerah di Sulteng akhir – akhir ini.
Manager Kampanye dan Jaringan YTM, Adriansa
Manu mengatakan, terjadinya bencana alam dibeberapa daerah di Sulteng, memiliki
hubungan erat dengan aktivitas pengerukan Sumber Daya Alam (SDA) di Sulteng.
Menurutnya, data penguasaan tanah di
Sulteng, hampir setengah daratan di Provinsi Sulteng dikuasai oleh korporasi.
Dari 6 juta hektare (ha) daratan, 1,7 juta ha dikuasai oleh perusahaan tambang
dan 693.699, 60 ha perkebunan sawit, slanjutnya 4 juta ha dikuasai oleh sektor
kehutanan.Sementara Petani di Sulteng, hampir tidak memiliki tempat.
Aktivitas pengerukan alam di Sulteng kata
Adriansa berkembang luar biasa menonjol dibanding sektor pertanian dan sector
lainnya.
Jika tidak ingin daerah ini menjadi daerag
rawan bencana banjir lanjut dia, Pemprov Sulteng dan dan Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) yang ada di Sulteng lanjut dia, harus memikirkan model pembangunan
yang berkelanjutan.
Pemerintah harus menghentikan pemberian
izin baru serta menciutkan penguasaan tanah yang luas.
Beberapa peristiwa bencana
alam banjir di beberapa daerah di Sulteng seperti yang terjadi di Kabupaten Morowali
Utara, Kecamatan Petasia dan Parigi serta Poso merupakan bukti dari pengerukan
SDA. ata
