Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » Waspada Pungli Pengurusan Dokumen Kependudukan
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

Beberapa warga Kota Palu yang antri saat mengurus dokumen kependudukan dikantor Dinas Dukcapil Kota Palu. foto : ata
Palu - Sudah menjadi rahasia umum jika saat ini untuk mengurus dokumen kependududkan seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) maupun akte lainnya, masyarakat diperhadapkan oleh banyaknya Pungutan Liar (Pungli) yang diminta oleh petugas.
Ewin Junot misalnya Warga Palu yang mengaku telah membayar sebesar Rp100 ribu kepada salah satu petugas di Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil) Kota Palu untuk membuat KTP. Bahkan petugas tersebut ungkap Erwin menjanjikan bahwa pembuatan KTP akan selesai hanya dalam waktu dua hari. Namun hingga memasuki minggu ke dua KTP yang dijanjikan tersebut tidak kunjung selesai dan setelah didesak barulah KTP bisa diperolehnya.
Menurut Erwin, Pemerintah Kota (Pemkot) Palu telah mengumumkan pembuatan KTP atau dokumen kependudukan lainya gratis, namun kenyataannya warga masih juga dimintai uang untuk bisa mendapatkan dokumen tersebut.
Sementara itu, Rahmad yang juga warga Kota Palu menjelaskan bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan kedua Permendagri Nomor 9 Tahun 2011 tentang pedoman penerbitan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional, tidak ada diatur soal biaya yang harus dibayar oleh masyarakat ketika akan mengurus KTP.
Selama ini masyarakat selalu dipersulit oleh beberapa oknum petugas ketika akan mengurus dokumen kependudukan. Walikota maupun Wakil Walikota seharusnya bertindak terhadap aparat yang selalu memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat untuk mendapatkan keuntungan pribadi, dan hal ini terjadi secara terus menerus.
Menanggapi hal tersebut Kadis Dukcapil Kota Palu, Burhan Toampo mengakui jika laporan terkait adanya Pungli pembuatan dokumen kependudukan sudah lama dan sering dilaporkan. Namun oknum pelaku tidak juga jera, padahal sudah diperingati.
Burhan mengungkapkan bahwa Pungli pembuatan dokumen kependudukan sering terjadi di tingkat kecamatan hingga ke kelurahan. Dan bila ada petugas di Dinas yang ikut terlibat dalam tindakan pungli, maka dirinya tidak segan – segan untuk menindak tegas.
Menurut Burhan dalam Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, pasal 95B sangat jelas diatur bahwa setiap pejabat dan petugas pada desa/kelurahan, kecamatan, UPT instansi pelaksana dan instansi pelaksana yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dana tau melakukan pungutan biaya kepada penduduk dalam pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan sebagaimana dimaksu dalam pasal 79A, dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp75 juta.
Burhan juga meminta kepada masyarakat yang hendak mengurus dokumen kependudukan, untuk tidak menggunakan jasa calo dan mengurus sendiri dokumen kependudukan ke Dinas Dukcapil. ata

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama