Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Mendagri Warning Bupati Parimo
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama



Kemendagri Blokir Pencetakan KTP
Parimo - Pemutasian sejumlah pejabat eselon pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) oleh bupati mendapat tanggapan dari Kementerian Dalam Negeri (Mendagri). Baru-baru ini, gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama bupati Parimo dikabarkan menerima surat peringatan dari Kemendagri terkait mutasi Sekretaris Dinas (Sekdis) Dukcapil, Sugendi Samudin.
Surat warning terkait mutasi Sekdis Dukcapil Parimo yang ditujukan kepada gubernur Sulteng dan bupati Parimo bernomor 821.22/3957/Dukcapil tertanggal 21 April 2016 tentang peringatan atas mutasi Sekdis Dukcapil Parimo, itu berisi tentang pasal 17, pasal 70, pasal 80 ayat 3 dan pasal 81 Undang-undang (UU) nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang merupakan pelanggaran administrasi berat dengan sanksi pemberhentian tetap terhadap bupati Parimo. Surat tersebut ditandatangani Dirjend Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Zudan Arief Fikrullah.
Dikutip dari dalam surat tersebut, sehubungan dengan itu, diperingati kepada bupati Parimo paling lambat tujuh hari setelah peringatan diterima segera membatalkan putusan nomor 821.2.22.45/0264/BKD tanggal 24 Maret 2014, dan mengembalikan jabatan Sugendi Samudin sebagai Sekretaris Dukcapil Parimo.
Bahkan dalam surat tersebut gubernur Sulteng diminta memberi peringatan kepada bupati Parimo khususnya, bupati dan walikota di Sulteng agar pada proses pengangkatan dan pemberhentian pejabat pada unit kerja yang menangani administrasi kependudukan dilakukan berdasarkan aturan yang ada.
Adanya kabar warning dari kementerian itu mendapat tanggapan dari Lembaga Pemantau Penyelenggara Tria Politika (LP2TRI), melalui sekretarisnya Arif Alkatiri.
Kepada sejumlah wartawan, Senin 25 April 2016, Arif menyebutkan kebijakkan Pemkab dinilai ada pelanggaran administrasi kategori berat karena tidak melihat Permendagri nomor 76 tahun 2015 tentang pemberhentian dan pergantian pejabat pada unit yang berkaitan dengan administrasi. “Dalam aturan tersebut sangat jelas,” ujar Arif.
Menurut Arif, karena pelantikan yang dilakukan Pemkab Parimo itu, pertama yang tidak dijadikan bahan pertimbangan yakni, UU 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. “Artinya, apakah pihak BKD Parimo tidak melihat kaitannya Permendagri dan undang-undang itu, jika salah satu aturan itu menyebutkan setelah dua tahun baru dilakukan penggantian pejabat pada Dinas Dukcapil, maka ada kesalahan administrasi,” jelasnya.
Berdasarkan informasi diperoleh LP2TRI, kata Arif, pihak Pemkab Parimo tidak mengetahui persoalan itu dan Sugendi Samudin tidak di SK-kan oleh pihak Mendagri. Namun, sebenarnya pihaknya kementerian menunggu ‘bola’ dari Pemkab Parimo. “Jika demikian, apa pertimbangan Pemkab melantik yang bersangkutan sebagai Sekretaris Dukcapil Parimo,” tambahnya.
Yang jelas, lanjut Arif, harusnya dalam proses mutasi dan rotasi tidak boleh ada pertimbangan politik. “Jangan sampai ada pertimbangan politik, karena kelihatannya seperti itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, harusnya BKD Parimo memiliki atau mengetahui data aturan-aturan terkait hal itu sebagai referensi ketika akan melakukan mutasi jabatan. “Proses pergantian administrator, pengawas harus sepengetahuan Mendagri, khususnya direktur jendral kependudukan dan catatan sipil,” jelasnya.
Dalam UU administrasi pemerintahan, kata Arif lagi, jika SK itu bertentangan dengan salah satu aturan diatasnya boleh dianggap tidak ada.
Katanya, Sugendi Samudin saat ini mendapatkan dua SK, pertama mutasi ke Kesbang Pol Parimo, dan pejabat fungsional Setda Parimo, tertanggal SK mundur.
SK No: 880.45/0451/BKD tentang pemberhentian pejabat administrator di lingkungan Pemkab Parimo, tanggal 8 April 2016, saat pelantikan di Desa Sausu Kecamatan Sausu Kabupaten Parimo.
“Ancamannya, jika berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tersebut, sanksinya yakni pemberhentian tetap terhadap bupati Parimo, atau yang bertanda tangan pada SK tersebut,” ungkap Arif.
Sementara itu, Kepala BKD Parimo Mawardin, ketika dikonfirmasi mengaku belum melihat surat peringatan dari Mendagri tersebut. Katanya, ia sempat mendengar adanya surat itu, namun sampai saat ini, Senin 25 April 2015, ia belum melihat apalagi membacanya.
“Memang saya dengar bahwa ada surat dari kementerian, namun saya belum tahu apa isi surat itu,” katanya.
Mawardin juga beralasan, salah satu kendala sehingga ia belum melihat surat tersebut lantaran fax di kantornya belum bisa menerima.
“Salah satu kendala saat ini di BKD adalah jaringan fax yang bermasalah,” katanya.

 
Veis Karanja
Akibat Ulah Bupati Parimo
Kemendagri pada Senin 25 April, memblokir jaringan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Parimo. Pemutusan jaringan online oleh pihak kementerian itu akibat ulah Bupati Parimo Samsurizal Tombolotutu yang menentang SK Mendagri tentang pengangkatan Sekdis Dukcapil Parimo, Sugendi Samudin.
Sikap tegas Kemendagri memblokir pencetakan KTP di Dukcapil itu diketahui juga sebagai tindak lanjut dari warning secara lisan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Parimo yang tetap belum mengembalikan Sugendi Samudin ke jabatan Sekdis Dukcapil.
“Pasca Bupati Parimo melantik Sugendi Samudin sebagai sekretaris Badan Kesbangpol, telah turun instruksi secara lisan dari Kemendagri bahwa Sugendi Samudin harus dikembalikan ke jabatan sebelumnya (Sekdis Dukcapil). Perintah dari pihak Kemendagri itu juga berisi warning, dengan penegasan, jika bupati tidak mengembalikan Sugendi Samudin ke jabatan Sekdis Dukcapil maka Kemendagri akan memutus koneksi server data kependudukan,” ujar sumber terpercaya.
Menurut sumber yang namanya tidak dipublis itu, hampir sebulan pasca adanya instruksi secara lisan, Kemendagri membuktikan warning-nya dengan memutus koneksi pencetakan KTP. “Saat ini di Dukcapil masih bisa mengiput data kependudukan, tapi sudah tidak bisa mencetak KTP,” ungkap sumber.
Tidak sampai di situ, warning Kemendagri tersebut masih berlanjut. Jika hingga pada Jumat 29 April bupati Parimo tetap tidak mengembalikan Sugendi Samudin ke jabatan lamanya, maka Kemendagri akan memutus jaringan server secara total.
Pemutusan jaringan pencetakan KTP oleh pihak kementerian itu dibenarkan Kepala Dinas Dukcapil Parimo, Veis Karanja.
“Pemblokiran sistem pencetakan KTP sudah dilakukan sejak Sabtu 23 April pekan lalu,” ungkap Veis.
Pemblokiran ini sangat berpengaruh dengan pelayanan. Apalagi kata, Veis, Dukcapil ada target terkait pencetakan KTP. Dalam target dari Kemendagri menurut Veis, Dukcapil Parimo wajib mencetak minimal 100 KTP setiap hari untuk satu mesin cetak. “Saat ini kami bisa mencetak lebih dari 300 KTP setiap hari dengan fasilitas empat mesin cetak. Adanya pemblokiran ini, jelas sangat mengganggu,” kata Veis, Selasa 26 April kemarin.
Ditambahkan Veis, meski pencetakan KTP terblokir, namun pembuatan Kartu Keluarga (KK) masih bisa jalan. “Hanya mencetak KTP yang tidak bisa,” ucapnya.
Seperti diketahui, pada Rabu 23 Maret 2016 lalu, Bupati Parimo menggeser Sugendi Samudin dari jabatan Sekdis Dukcapil ke Sekretaris Badan Kesbangpol Parimo, pada pelantikan yang digelar di Kecamatan Moutong. Dimana pemutasian tersebut bertentangan dengan SK Mendagri nomor : 821.23-96 Dukcapil 2016, tentang pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan administrator selaku Sekdis Dukcapil kabupaten/kota. dd

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama