Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Walikota Diminta Tindak Kepsek “Nakal”
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama


ilustrasi

Palu – Nampaknya beberapa pihak sekolah yang ada di Kota Palu mengabaikan dan membangkang perintah Walikota Palu, Hidayat terkait larangan adanya pungutan di sekolah.
Bahkan pihak sekolah secara terang – terangan mengakui bahwa benar adanya biaya uang les yang harus dibayarkan setiap siswa setiap bulan yang tarifnya mulai Rp150 – Rp300 ribu per bulan.
Beberapa waktu lalu orang tua siswa di SDN 27 Palu mengeluhkan adanya pungutan uang les yang dibebankan kepada seluruh siswa kelas VI dan saat ini satu – persatu orang tua dari beberapa sekolah mengeluhkan hal yang sama. Bahkan bukan hanya siswa kelas VI saja yang dikenakan pungutan uang les, namun siswa kelas 1 SMPN 1 Palu juga dilaporkan juga dikenakan pungutan uang les.
Pihak sekolah bahkan berdalih bahwa pungutan tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Walikota (Perwali) Palu Nomor 27 tahun 2014 tentang pendanaan operasional Satuan Pendidikan Dasar (SPD). Sebab dalam Perwali itu membuka ruang bagi sekolah untuk menerima kontribusi sumbangan dari orang tua atau wali murid untuk menutupi kekurangan Biaya Operasional Sekolah (BOS). 
Tapi Perwali tersebut ternyata boleh dilakukan pungutan berupa kontribusi jika ada sekolah yang mengalami kekurangan anggaran untuk menutupi pembiayaan kebutuhan sekolah dan tidak berlaku untuk pelaksanaan pelajaran tambahan atau les.
Presiden Yayasan Peduli Pendidikan Ntovea (Yappan) Sulteng, Rusman Lamakasusa kembali menegaskan bahwa perintah Walikota Palu harus dan wajib dipatuhi oleh seluruh sekolah yang ada di Kota Palu tanpa terkecuali. Dan bila aturan atau perintah itu tidak dipatuhi dan bahkan ada yang membangkang maka harus dikenakan sanksi.
Rusman juga meminta kepada Walikota Palu, Hidayat untuk segera bertindak dan memberikan peringatan kepada pihak sekolah sebab selama ini sekolah terkesan cuek dan bahkan instruksi langsung dari kepala Dinas Pendidikan Kota Palu untuk tidak memungut juga tidak disahuti oleh pihak sekolah dalam hal ini Kepala Sekolah (Kepsek). ata

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama