Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » » » Terkait Lahan Bypass Maminasata Areal Mandai
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

Ahli Waris Minta Ditinjau Ulang

Surat Penerima Kuasa Waris yang ditandatangani Camat mandai, Surat Balasan Polda Sulsel dan Surat Kuasa Hukum. Foto :RB
Makassar - Sejumlah ahli waris Karaeng Marusu Meminta Agar proses Pembebasan Lahan yang ada di areal Mandai kabupaten maros perlu ditinjau Lagi. Hal ini dikatakan Oleh Salah satu Ahli Waris, NM dalam protes yang dilayangkan keredaksi pertelepon selular.
 Menurut NM, pihak pembebasan tanah harus membijaksanai permintaan kami selaku ahli Waris, karena tahapan atas pembebasan Lahan yang di untukkan mega proyek Bypass Maminasata harus ditinjau lagi. 
Permintaan kami ini sudah kami lakukan ke pihak Badan pertanahan Nasional Kabupaten maros melalui Kuasa hukum Kami yang intinya untuk memberhentikan penerbitan sertifikat dan peralihan hak atas tanah dan melakukan pengukuran kembali lewat kuasa Hukum kami.
surat permintaan dengan maksud pemberhentian diterbitkan sertifikat dan peralihan hak atas tanah serta pengukuran kembali itu diawali  adanya surat kuasa yang diberikan kepada Camat mandai selaku penerima Kuasa yang mengaku notabene selaku Ahli Waris Pemangku adat karaeng marusu.Kabupaten maros dengan  No 15/1924 tertanggal 30 maret 1924.
Surat kuasa Hukum Ahli waris itu ditanda tangani pada 13 oktober 2015 dengan maksud memberikan warning atas batas batas hak kepemilikin areal dengan melakukan pengukuran kembali didasari bukti bukti kuat atas mahkamah Syariat.
 Bukan itu saja, ada kejanggalan administrasi dalam pengurusan pem,bebasan lahan yang terjadi, yang mana camat  Mandai selaku pelaksana administrator pemerintahan dengan keluguan menerima hak kuasa waris dalam pengurusan lahan lahan yang dimaksud.
kebenaran atas lahan yang dimaksud itu, kami juga melakukan pelaporan/pengaduan ke pihak Kepolisian daerah Sulawesi Selatan melalui Dirreskrimsus pada tanggal 19 januari 2016, dan dibalas dengan surat SP2HP/06.A1/I/2016/Ditreskrimsus yang isinya bahwa surat sudah diterima dan akan melakukan penyelidikan sesuai dengan prosedur dalam waktu 30 hari dan jika diperlukan waktu perpanjangan penyelidikan atas laporan tersebut.
Kepala BPN Maros, Andi Nuzulia yang dikonfirmasi Berulang ulang tidak berhasil. Staff kantor mengatakan bahwa Ibu lagi ada urusan luar Kantor.
Sementara itu, camat mandai Drs H A Machmud Osman, SH.MH.MBA yang dihubungi per telepon selular dengan nomor 082188370xxx mengatakan bahwa untuk pembebasan lahan sekaran sementara berjalan dan untuk diareal kecamatan mandai skitar kurang lebih 2 kilometer persegi, sedangkan keseluruhan areal untuk mega proyek itu sekitar 23 kilometer lebih.
Sedangkan untuk pesoalan saya ( camat mandai -Red) selaku penerima kuasa atas ahli waris merupakan suatu tindakan yang benar, salah benarnya itu adalah hukum yang menentukan, jadi apa yang salah, " Salah benar itu hukum yang menentukan, kesalahan saya dimana menerima kuasa ahli waris dari pemberi kuasa" jelasnya sambil mengatakan maaf saya ada kesibukan dengan kedatangan pak Menteri dari jakarta. RB

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama