Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » Pelayanan Publik Kota Palu Masuk Zona Merah
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama


Kepala perwakilan Ombudsman Provinsi Sulteng, Sofian Farid Lembah saat menyerahkan hasil survei kepatuhan pelayanan publik Kota Palu kepada Pj Walikota Palu, H Moh. Hidayat Lamakarate, Minggu (27/12/2015). Hasil Survei menyatakan bahwa Kota Palu masuk zona Merah tingkat kepatuhan pelayanan publiknya. Foto : Fattah

Palu - Hasil survei kepatuhan pelayanan publik tahun 2015 yang dilakukan Ombudsman perwakilan Sulawesi Tengan (Sulteng) menyatakan bahwa Kota Palu sebagai ibu Kota Provinsi masuk dalam zona merah atau masih rendah.
Kepala perwakilan Ombudsman Provinsi Sulteng, Sofian Farid Lembah menyerahkan secara langsung hasil survei tersebut kepada pejabat (Pj) Walikota Palu, H Moh. Hidayat Lamakarate, Minggu (27/12/2015).
Menurut Sofian, survei yang dilakukan Ombudsman di Kota Palu di 10 SKPD terkait kepatuhan pemerintah dalam memenuhi komponen standar pelayanan publik sesuai Undang – Undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.
Survei kata dia, belum pada penilaian keberhasilan pelayanan publik, namun masih pada tingkat kepatuhan pelayanan publik, dimana Ombudsman memberikan tiga kategori penilaian yakni rendah dari nilai 0 – 50 masuk zona merah, sedang dengan nilai 51 – 80 masuk zona kuning dan nilai 81 – 100 masuk zona hujau.
Kota Palu lanjut Sofian, setelah dilakukan survei terhadap 25 produk layanan memperoleh nilai 47,58 yang artinya kepatuhan pelayanan publik berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2009 redah dan masuk dalam zona merah.
Menurutnya, survei dilakukan untuk mencegah terjadinya maladministrasi, sebab selangkah saja salah maka akan masuk oada tindakan korupsi.
Sofian menjelaskan bahwa dari 10 SKPD di Kota Palu yang dilakukan survei kepatuhan pelayanan publik, hanya satu yang masuk dalam zona hijau yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota palu dengan nilai rata – rata 96 dan masuk kategori tinggi.
Sementara delapan SKPD lainnya masuk zona merah dengan nilai rata – rata 2 – 58 dan satu SKPD yakni Dinas sosial masuk zona kuning dengan nilai 67.
sementara itu Pj Walikota Palu, Hidayat mengatakan bahwa beberapa penyebab sehingga Kota Palu masuk zona merah dalam kepatuhan pelayanan publik bisa dirubah dan diupayakan tahun depan zona tersebut berubah menjadi hijau.
Hidayat bahkan berjanji akan berupaya merubah nilai dan kategori rendah dalam pelayanan publik menjadi Zona Hijau dan bukan naik ke Zona kuning, selama dirinya masih menjabat sebagai Pj Walikota Palu.
“Intinya untuk merubah nilai kepatuhan pelayanan publik di Kota Palu yakni komitmen dan terus konsisten. Saya jaminkan tahun 2016 zona merah itu berubah menjadi warna biru.” ujarnya. ata

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama