Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » » Dugaan Pemalsuan Dokumen di STIE Dipolisikan
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama


Pihak dari Yayasan Panca Bakti Sulteng saat memberikan keterangan pers terkait pemalsuan akta yayasan. FOTO : FATTAH

Palu - Pihak yang diduga telah melakukan pemalsuan dokumen akta yayasan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bakti (PB) Palu, Rabu (2/12/2015) dipolisikan
Pemilik yayasan pendidikan panca Bakti Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam hal ini (alm) Abdul Aziz Lamadjido yang diwakili oleh Sekretaris Yayasan pendidikan PB Sulteng, Askar Yotomaruangi  dan didampingi oleh Konsultan hukum dan pengacara khusus melaporkan kasus dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan terlapor H Andi Sakiti Sultan, dkk.
Pengacara khusus Yayasan Panca Bakti Sulteng, Jabar Anurantha Sjaafara, SH dihadapan sejumlah wartawan mengatakan, sejak permohonan kasasi Nomor 1873 K/PDT/2012  yang diajukan oleh pihak hj Sakati Sultan dinyatakan ditolak semua yang dilakukan dikampus STIE PB dari program dan kegiatan akademik adalah cacat hukum.
Jabar menjelaskan bahwa akta Yayasan nomor 2 tahun 2004 yang dibuat oleh terlapor yakni Hj Andi Sakiti seluruhnya merupakan keterangan palsu dan melanggar hukum, sebab akta yang sah adalah akta pendiri yayasan Akademi Administrasi Niaga Palu Nomor 105 tahun 1971 yang kemudian diubah menjadi yayasan pendidikan PB Sulteng dengan akta nomor 4 tahun 1986 dengan ketua umum (Alm) Abdul Aziz Lamadjido .
Selanjutnya kata dia, seiring dengan berlakukanya UU RI nomor 28 tahun 2004 tentang perubahan UU nomor 16 tahun 2001 tentang yayasan maka pengurus pendidikan PB Sulteng, melakukan penyesuaian didepan notaris sesuai akta nomor 7 tahun 2005.
Menurutnya, pihak pelapor yang membuat akta yayasan nomor 2 tahun 2004 tidak berhak membuat akta dan mereka telah membuat  keterangan palsu dalam akta tersebut.
Olehnya kata dia, pihak Polda Sulteng kiranya bisa segera mengusut tuntas kasus pemalsuan tersebut dan tidak diskriminasi, sebab atas kejadia itu banyak korban terutama mahasiswa.
Hal tersebut juga telah dibuktikan dengan adanya penolakan terhadap PK pemohon hj Andi Sikati Sulten, dkk dengan nomor registrasi 527 PK/PDT/2015 oleh Mahkama Agung (MA) tanggal 28 januari 2015.
“Penolakan PK oleh MA harus dipatuhi dan jika hal itu dibiarkan, akan semakin banyak yang menjadi korban. Mengingat putusan MK merupakan putusan tingkat akhir, maka pihak yayasan yang sah yaitu Yayasan Panca Bakti Sulteng, akan mengambil alih yayasan dan meminta kepada terlapor dalam hal ini Hj Sakati, dkk untuk sadar hukum,” ujarnya. ATA

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama