Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » Dinkes Gelar Rapat Persiapan Monepa Penegakan KTR
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama


Ketua panitia kegiatan, Gunawan di hadapan peserta tim pertemuan rapat persiapan monitoring dan evaluasi penegakan KTR tingkat kota Palu yang dilaksanakan di aula UPT tenaga kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Foto : Yusuf
 
Palu - Terlaksananya penegasan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di tujuh kawasan yang telah di atur dalam peraturan daerah no 03 tahun 2015 diharapkan berjalan sesuai yang diharapkan bersama, hal ini disampaikan ketua panitia kegiatan, Gunawan di hadapan peserta tim pertemuan rapat persiapan monitoring dan evaluasi penegakan KTR tingkat kota Palu yang dilaksanakan di aula UPT tenaga kesehatan dan pemberdayaan masyarakat jalan Moh Yamin Rabu (21/10).
Sementara itu, Kabid pengendalian masalah kesehatan Dinkes Kota Palu, Siti Jaroh yang mewakili Kadis Dinkes Kota Palu mengatakan bahwa momentum kawasan tanpa rokok, menjadi hal yang sangat konkrit bagi kita untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat sehingga kawasan tanpa rokok yang telah ditetapkan dapat dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat tanpa kecuali.
Lebih jauh dikatakannya bahwa gambaran  hal ini sangat penting untuk di laksanakan karena menjadi keluarga sehat, tindakan pencegahan masih tetap lebih baik dari pada tindakan pengobatan, dimana pemeliharaan kesehatan harus dimulai dari rumah dan lingkungan terdekat. kebiasaan hidup sehat harus dimulai dari masing- masing individu, keluarga, dan komunitas. dengan kesadaran ini akan menjadikan palu sebagai kota sehat dan rumah yang sehat bagi warganya.
  Dikatakannya kesehatan adalah hak fundamental seluruh masyarakat indonesia, oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik, khususnya bagi masyarakat miskin. hal ini bertujuan guna meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat agar memiliki derajat kesehatan yang optimal.
  Sebagaimana dalam undang-undang dasar 1945 pasal 28 h ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.  selanjutnya undang-undang nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, pada pasal 5 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya bidang kesehatan, yang kita breekdown dalam peraturan daerah kota palu nomor 1 tahun 2010 tentang sistem kesehatan daerah.
  Kalau kita melihat apa yang tertuang dalam undang-undang tersebut mengharuskan kita untuk bersama-sama menjaga lingkungan yang sehat, demikian halnya dengan wilayah perkotaan yang dimanfaatkan sebagai ruang tempat tinggal, ruang tempat bekerja, ruang tempat melakukan berbagai aktifitas sosial lainnya. oleh karena itu, tugas untuk menciptakan sebuah kota menjadi sehat bukan hanya tugas mereka yang bergerak di bidang kesehatan tetapi merupakan tugas dan tanggungjawab seluruh pemangku kepentingan, dari tingkat nasional hingga tingkat daerah. yusuf

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama