Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Perempuan Dibekali Advokasi Mobilisasi Perdamaian dan Keamanan
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama


Sekkot Palu, Drs H Aminuddin Atjo MSi saat membuka kegiatan pelatihan advokasi dan mobilisai bagi perempuan, perdamaian dan keamanan di hotel Sutan Raja belum lama ini. Foto : Yusuf

Palu- Hak asasi Perempuan merupakan bagian dari Hak asasi manusia. penegakan hak asasi perempuan merupakan bagian dari penegakkan hak asasi manusia. Sesuai dengan komitmen internasional dalam Deklarasi PBB 1993 , maka perlindungan, pemenuhan dan penghormatan hak asasi perempuan adalah tanggung jawab semua pihak baik lembaga-lembaga Negara ( eksekutif, legislatif, yudikatif ) maupun Partai politik dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Bahkan warga Negara secara perorangan punya tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi hak asasi perempuan
Gambaran ini disampaikan Sekkot Palu, Drs H Aminuddin Atjo MSi belum lama ini saat membuka kegiatan pelatihan advokasi dan mobilisasi bagi perempuan, perdamaian dan keamanan di ruang pertemuan hotel Sutan Raja. Kegiatan tersebut diikuti sejumlah perwakilan dari instansi terkait dan juga stakeholoder lainnya. Dari berbagai kajian tentang perempuan, terlihat bahwa kaum perempuan su dah lama mengalami diskriminasi dan kekerasan dalam segala bidang kehidupan . Berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan telah memperburuk kondisi kehidupan perempuan dan menghambat kemajuan perempuan. Bermacam usaha telah lama diperjuangkan untuk melindungi hak asasi perempuan dan kebebasan bagi perempuan, namun sampai dewasa ini hasilnya belum signifikan.
Mengatasi hal ini, di perlukan berbagai instrumen nasional tentang perlidungan hukum terhadap hak asasi perempuan.  Di Indonesia, sesungguhnya sudah cukup banyak perlindungan hukum terhadap hak asasi perempuan, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun dalam bentuk kebijakan-kebijakan negara. Namun hak asasi perempuan masih belum terlindungi secara optimal.
Salah satu langkah untuk mewujudkan ruang bagi perempuan adalah dengan menciptakan rumusan peraturan yang mengatur permasalahan perempuan secara lebih detail, utuh dan menyeluruh. Sebuah peraturan yang lahir dari kaum perempuan, oleh perempuan, dan untuk perempuan.   
Karena itu, diperlukan sistem dan langkah, semua pihak terutama pemerintah guna membuka ruang keterlibatan perempuan dalam berbagai negosiasi dan perjanjian damai karena fakta di lapangan bahwa perempuan adalah kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan.   
Berbagai inisiatif perdamaian yang faktanya diinisiasi perempuan, perlu mendapat pengakuan lebih luas dan didorong menjadi  gerakan untuk membangun perdamaian.
Perempuan harus mendapatkan perlakuan yang istimewa, karena tugas yang ia emban juga sangat istimewa. Jika ternyata tugas berat itu hanya dipandang sebelah mata dan tidak ada penghargaan terhadap hak-hak perempuan, maka advokasi terhadap hak-hak perempuan harus selalu dilakukan. yusuf


Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama