Apresiasi Kinerja Walikota Palu
 |
walikota
Palu, H Rusdy Mastura saat menyampaikan
sambutan di hadapan tim Lemhannas,
walikota Palu,
H Rusdy Mastura menyerahkan cenderamata kepada
ketua rombongan
Lemhannas di auditorium kantor
walikota Palu dan para peserta tim Lemhannas.
Foto: Yusuf
|
PALU - Pemkot
Palu, mendapat kehormatan dengan kunjungan kerja sejumlah anggota tim Lembaga
Ketahanan Nasional (Lemhannas). Kunjungan kerja tim Lemhannas tersebut dipimpin
ketua rombongan Laksda TNI AL Siwi Sukma Aji. Kedatangan tim Lemhannas Selasa
(11/8) ke Pemkot Palu itu diterima walikota Palu, H Rusdy Mastura.
Dalam kesempatan kunker tersebut,
tim Lemhannas banyak mendapatkan masukan dan informasi berharga perihal
perkembangan kota Palu dalam segala aspek baik secara ekonomi, sosial, politik,
pembangunan dan keberagaman ummat beragama. Gambaran ini secara terperinci
banyak di sampaikan langsung walikota Palu, H Rusdy Mastura.
Dalam kesempatan tersebut, walikota
Palu, H Rusdy Mastura menyampaikan bahwa selama masa 10 tahun memimpin kota
Palu ini, banyak perkembangan yang sangat signifikan telah nyata terlihat dan
itu semua dampaknya dirasakan. Kota Palu di banding tahun-tahun sebelum dirinya
memimpin kota Palu belum terlihat secara nyata pembangunannya. Namun seiring
dengan berjalannya waktu selama memimpin kota Palu roda pembangunan di semua
aspek bisa terlihat nyata.
Bahkan yang paling menyentuh ke
lapisan kelas bawah pada masyarakat sangat di rasakan seperti pengentasan angka
kemiskinan melalui program zero poverty dengan sejumlah klaster, ditetapkannya
kota Palu sebagai daerah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), kota Palu sebagai kota
sadar HAM, tumbuhnya hotel berbintang, bandara dan pelabuhan berkelas
internasional, sekolah keterampilan dan banyak lagi perkembangan yang sangat
menggembirakan telah terjadi dan itu berdampak positif.
Dari semua paparan yang disampaikan
walikota Palu, tersebut mendapat apresiasi positif dan hal ini langsung di
sambut aplaus oleh semua tim Lemhannas. Dalam kesempatan tersebut juga ketua
rombongan Lasda TNI AL Siwi Sukma Aji mengatakan bahwa kunjungan kerja pihaknya
ke kota Palu adalah ingin menggali hasil pembangunan dan isu-isu strategis di
kota Palu dan Sulteng pada umumnya.
 |
| Foto: Yusuf |
Lebih jauh di katakannnya bahwa
peran Lemhannas mampu membuktikan dirinya sebagai salah satu asset bangsa yang
sangat berperan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Telah menjadi kenyataan yang
tidak dapat dipungkiri, bahwa karya Lemhannas telah memberikan sumbangsih yang
sangat berarti bagi perjalanan bangsa Indonesia.
Dari lembaga ini telah
dilahirkan kader-kader pemimpin nasional yang potensial dan dari fungsi utama
di bidang pengkajian telah menghasilkan konsep-konsep yang mewarnai kebijakan
penyelenggaraan negara, antara lain konsep Geopolitik Indonesia
diimplementasikan dalam doktrin Wawasan Nusantara dan Geostrategi Indonesia
dalam doktrin Ketahanan Nasional serta Sistem Manajemen Nasional Indonesia yang
pada perkembangannya telah disepakati bersama sebagai paradigma nasional dalam
rangka Pembangunan Nasional.
Lembaga
Ketahanan Nasional, disingkat Lemhannas, adalah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia
yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pendidikan pimpinan
tingkat nasional, pengkajian strategik ketahanan nasional dan pemantapan
nilai-nilai kebangsaan.
Lembaga Pertahanan Nasional berdiri
pada tanggal 20 Mei 1965 berdasarkan oeraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 1964,
dan berada langsung di bawah presiden. Pada tahun 1983, lembaga ini berubah
nama menjadi Lembaga Ketahanan Nasional,
yang berada di bawah Panglima ABRI. Pada tahun 1994 lembaga ini berada langsung
di bawah Menteri Pertahanan dan Keamanan. Tahun 2001, Lemhannas merupakan
Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggung jawab kepada Presiden.
Sejak tahun 2006, berdasarkan
Perpres No. 67 Tahun 2006, mengingat beban dan tanggung jawab lembaga, maka
jabatan Gubernur Lemhannas disejajarkan dengan Jabatan Menteri. Pembentukan
lemhannas pada dasarnya merupakan jawaban atas tuntutan perkembangan lingkungan
strategic baik nasional dan internasional yang mengharuskan adanya integrasi
dan kerjasama yang mantap serta dinamis antar para aparatur Sipil, TNI, Polri
dan pimpinan Swasta Nasional serta pimpinan politik dan organisasi
kemasyarakatan, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. yusuf
