Pilih Menu

Slider










KOTA

SULTENG


POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

Palu,sultengaktual.com – Pasca penertiban Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sungai Tabong oleh Polda Sulteng sudah Hampir Sebulan. Namun sampai saat ini, belum diketahui kelanjutan dari pengungkapan kasus tersebut yang laksana Jalan ditempat saja. meskipun viralnya Figur yang disebut sebut sebagai seksi segalanya dalam Aktivitas di Sungai Surga penghasil Cuan itu, Eman.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda Sulteng, Kompol Sugeng Lestari berapa saat lalu, pada suatu dialog di RRI Tolitoli melalui zoom meeting pada Rabu, 13 Juli 2022 menyampaikan bahwa setelah aktivitas penertiban PETI di Sungai Tabong, Tim Polda Sulteng fokus pada pengungkapan pelaku dan para pemodal alias cukong di pertambangan illegal itu. 

Bandelnya Pelaku PETI

Kompol Sugeng juga menjelaskan bahwa dalam penertiban PETI Sungai Tabong itu, Tim dari Polda Sulteng bersama jajaran Polres Tolitoli dan Buol berhasil mengamankan 13 unit alat berat jenis excavator. 

Faktanya, 10 dari 13 unit alat berat yang diamankan saat penertiban, telah dibawa ke Polda Sulteng sebagai barang bukti. 

Hal ini juga telah diakui Kompol Sugeng saat dikonfirmasi terkait keberadaan alat berat dari PETI Sungai Tabong itu. 

“Benar di Polda telah diamankan 10 unit alat berat yang ditemukan saat operasi PETI di Sungai Tabong,” kata Kompol Sugeng menjawab konfirmasi Media pada Rabu (27/7/2022) lalu.

Bahkan saat dialog di RRI Tolitoli, Kompol Sugeng menyampaikan bahwa pihak Polda Sulteng telah memeriksa 4 orang saksi. Namun tidak disampaikan siapa saja saksi yang diperiksa itu. 

Baca Juga : Liarnya Bandar Emas

“Sudah 4 orang saksi yang diambil keterangannya oleh penyidik subdit Tipidter Ditreskrim Polda Sulteng,” kata Sugeng saat dialog di RRI Tolitoli, beberapa waktu lalu      

Pasca penertiban PETI di Sungai Tabong itu, salah seorang eks penambang memberikan informasi kepada wartawan di Palu bahwa semua alat berat yang masuk dan beroperasi di PETI Sungai Tabong dikoordinir oleh orang yang bernama Eman.

Eks penambang itu mengatakan, Eman lah yang berperan penting atas masuk nya alat – alat berat ke wilayah Singai Tabong untuk melakukan penambangan yang akhirnya merusak kawasan hutan lindung di Wilayah Buol dan Tolitoli itu.

Walau namanya santer bahkan viral di pusaran lingkaran aktivitas sungai surga penghasil Cuan yang disebut – sebut terlibat dan memiliki segala peran penting atas pertambangan illegal di Sungai Tabong, tapi APH sepertinya masih belum ke ranah pemeriksaan  terhadap Eman Si Viral Aktivitas yang Licin.   

Jika berdasarkan pengakuan eks penambang itu, yang menyebutkan besarnya peran Eman pada segala lini di PETI Sungai Tabong itu, maka pihak Aparat Hukum seharunya sudah memeriksa Eman, jika akan menseriusi Pengungkapan para pemodal atau cukong di PETI Sungai Tabong. 

Dengan memeriksa Eman, maka akan menjadi pintu masuk bagi APH untuk bisa mengungkap siapa sebenarnya para cukong di pertambangan illegal yang telah merusak kawasan hutan lindung tersebut. 

Eks penambang yang meminta namanya tidak ditulis itu, secara terang – terangan menyebutkan bahwa Eman lah tempat para cukong itu menyetor uang masuknya alat berat ke PETI Sungai Tabong. 

Satu unit alat berat setorannya sebesar Rp50 Juta dan diberikan kepada Eman. Begitu juga dengan setoran talang di lokasi PETI Sungai Tabong juga diberikan kepada Eman dengan nilai Rp12.500.000 per talang.

Bahkan aliran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang digunakan di PETI Sungai Tabong, juga dikendalikan oleh Eman. Setiap hari, tidak kurang dari 170 galon masuk melalui aliran sungai Desa Janja. 

“Itu rutin tiap hari, karena pemakaian lima puluh galon itu tidak sampai 2 hari. Itu semua eman yang urus,” tutur eks penambang itu.

Menurutnya, PETI di Sungai Tabong sudah beroperasi sejak dua tahun yang lalu. Saat itu, awalnya baru lima unit alat berat beraktifitas. Seiring berjalanya waktu, tepatnya Oktober 2021 aktifitas PETI kembali marak, tidak tanggung-tanggung alat yang beroperasi sudah 32 unit, sehingga kerusakan hutan tak terhindarkan. 

“Pertama alat saya kenal itu, baru lima. Setelah itu, banyak lagi penambang masuk sampai jumlah peralatan berat itu sebanyak 32 alat. 

Posisi di bulan 10 pas waktu mendekati penertiban kedua, tinggal posisi 28 alat, berkurang lagi 22 alat hingga pas penertiban,” jelasnya.

Dia menyampaikan, para cukong yang bermain di Sungai Tabong itu ada yang berasal dari Kota Palu, Makasar, Jawa Tengah, Sulawesi Barat dan Tolitoli. 

Kejelasan atas pemilik alat berat yang sudah menjadi sitaan barang bukti oleh Pihak APH merupakan pintu masuk dalam mengungkap sosok pemodal alias Cukong oknum oknum pelaku Aktifitas mobilitas di sungai surga Penghasil Cuan itu.

Pastinya, alat itu ada pemiliknya, jika itu hanya dipinjamkan atau disewa, maka jelas juga siapa yang menyewa atau meminjam alat tersebut, Disini butuh langkah kongkrit untuk membuka dan mengungkap tabir Pemodal dan cukong Tabong itu siapa, Ungkap salah satu sumber yang tidak mau diekspose jatidirinya.

Terkait dengan disebut – sebutnya nama Eman ini, Kompol Sugeng Lestari tak menjawab saat dikonfirmasi apakah akan melakukan pemeriksaan terhadap figur yang bernama Eman? seperti halnya terhadap 4 orang terperiksa sebagai saksi, *** rb_Ws'Ful

- - -

Palu,Sultengaktual.com - Bina Marga Dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Menghelat lomba lari Parigi Palu yang terbagi atas nomor jarak 30, 60 dan 80 KM yang dihelat kali ini sebagai Rangkaian Tali kasih Melepas purna tugasnya Ir H Syaifullah Djafar,M.Si yang pensiun dalam masa tugasnya.

Rangkaian Papa ultra Run kali ini merupakan yang ke 3, seperti sebelumnya telah dilakukan papa ultra Run Palolo palu dan Donggala Palu.

Pelepasan Start Papa Ultra Run yang di lakukan pada sabtu sore 30 juli 2022 pukul 15.50 Wita bertempat di Jalan Jalur dua kompleks perkantoran Parigi Moutong.

Peserta lari dengan jarak 80 Km itu, yang berhasil memasuki finish esok harinya,pada minggu subuh sekitar jam 03.45 Wita.

Moment yang sangat ditunggu yakni, masuk finishnya, Ir H Syaifullah Djafar, M.Si. Hal ini dikarenakan, Syaifullah yang sudah Purna Tugas mulai hari ini, begitu sangat dekat dengan seluruh staff pada dinas yang dinahkodainya  selama 11 tahun.

Dengan range waktu 26 Jam, sejak dilepas start di kota Parigi, syaifullah terus berlari bahkan istirahat sesekali kemudian melanjutkan lagi, hingga menembus garis finish pada pukul 18.23 Wita.

Menempuh jarak dengan berlari sejauh 80 KM tidaklah jarak yang dekat, apa lagu dimusim penghujan yang sekarang ini melanda provinsi sulawesi tengah, tidak mengurungkan Niat ketua Umum Pergatsi Sulawesi Tengah itu.

Alhasil cerita disepanjang jarak yang ditempuh, 13 Kilometer pertama, beberapa peserta yang juga staff Dinas Bina Marga Sulteng meminta supaya Syaifullah Djafar agar berhenti saja karena hujan turun.

Tekad gigih pantang menyerah dari sosok seorang syaifullah tetap saja menerobos hujan yang deras, meskipun sesekali jeda istirahat itu tetap ada, namun Syaifullah tetap berlari.

"Luar biasa jarak ini yang dibuat panitia pelaksana, bayangkan, berlari sambil jalan bahkan istirahat sejenak, durasi hujan selama kami berlari itu selama 5 jam, tapi kami tetap semangat berlari dengan tekad menembus garis finish", Ujar Syaifullah yang juga alumni Lemhanas ini.

Dengan Durasi 26 jam lebih berada di alam terbuka karena rute dan jarak yang harus ditempuh,sosok seperti Beliau ( Syaifullah - Red) Mampu menembus garis finish, Ujar beberapa staff dinas.

Ini merupakan moment Kebersamaan yang tak terhingga nilainya, karena sosok pak syaifullah sebagai leader sangat sangat memberikan suatu pembelajaran atas apa yang beliau lakukan kepada kami disini selama 11 tahun". ***RB











- - -

Palu,sultengaktual.com - Bermasalahnya proyek pembangunan stadion Banggai laut dengan nilai anggarannya sebesar 2,9 miliar akan bergulir prosesnya dengan dilakukan penahanan terhadap dua orang tersangka yang harus bertanggung jawab atas proyek tersebut.

Penyidik Kejaksaan Tinggi(Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng), menahan 2 orang tersangka kasus korupsi pembangunan stadion Banggai Laut (Balut) pada Jumat sore pukul 16.00 Wita (29/7/2022).

Kedua tersangka yang ditahan yaitu SAM sebagai PPTK - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan YL yang menjabat sebagai Direktur PT. BBP yang melaksanakan pekerjaan proyek itu.

SAM ditahan atas Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: PRINT- 03/P.2.5/Ft.1/07/2022, tanggal 29 Juli 2022.

sedangkan YL ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: PRINT-02/P.2.5/Ft.1/07/2022.

Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng, Jacop Hendrik Pattipeilohy, SH.,MH melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Reza Hidayat mengatakan, kedua tersangka akan ditahan untuk 20  hari ke depan terhitung sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022.

“ SAM ditahan di Lapas Perempuan Klas III Palu, sementara YL ditahan di Rutan Klas II A Palu,” ujar Kasi Penkum, Reza Hidayat.

Dikatakan, penahanan terhadap kedua tersangka dilakukan karena adanya kekhawatiran tersangka akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) KUHAP.

“Keduanya ditetapkan sebagai tersangka, setelah penyidik memeriksa keduanya sebagai saksi dan kemudian melakukan gelar perkara untuk meningkatkan status keduanya dari saksi menjadi tersangka,” papar Reza Hidayat.

***RB_release



- - -
Jakarta,sultengaktual.com- Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (28/7). Pertemuan ini untuk mendiskusikan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Mahfud menjelaskan, draf RKUHP ini sudah lama dibahas. Rencananya, RKUHP ini diberlakukan sebagai hadiah kemerdekaan Republik Indonesia.

“Masih ada waktu pembahasan. Mungkin jika ada masalah, bukan ditunda tapi dilakukan perbaikan. Kalau jelas ada pasal yang membahayakan, ya dihapus atau direformulasi,” tutur Mahfud.

Menurut Mahfud, RKUHP tersebut dulu sudah akan diketok. Namun lantaran ada demo besar, presiden pada 2019 minta pengesahannya ditunda.

Saat bertemu Menko Polhukam, Dewan Pers dipimpin ketuanya, Prof Azyumardi Azra. Ikut mendampingi M Agung Dharmajaya (wakil ketua), anggota Dewan Pers (Arif Zulkifli, Ninik Rahayu, Yadi Hendriana, dan A Sapto Anggoro. Hadir juga perwakilan anggota konstituen Dewan Pers, Sasmito Madrim, dan Ketua Bidang hukum, Arbitrase dan Legislasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat,  Makali Kumar SH.
Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, kepada Dewan Pers, Mahfud minta catatan reformulasi terhadap pasal-pasal yang dinilai bermasalah. 

“Sampaikan reformulasi secara konkret sekaligus simulasinya. Besok akan saya sampaikan ke Kemenkumham. Wamenkumham akan kita panggil minggu depan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, KUHP adalah politik hukum penting, pemerintah berharap secepatnya berlaku saat peringatan kemerdekaan nanti karena KUHP yang berlaku saat ini merupakan produk kolonial.

Namun, Dewan Pers Bersama masyarakat sipil lainnya melihat ada 14 pasal dan 9 klaster yang potensial melemahkan kebebasan pers. Maka perlu dihapus atau direformulasi. Menurut Mahfud yang didampingi Deputi Hukum dan HAM Sugeng Purnomo, ada sekitar 700-an pasal dalam RKUHP. “Jika ada usulan 14 pasal, maka jumlah itu tidaklah banyak,” kata Mahfud.

Pihaknya tidak mau menjamin penundaan berlakunya KUHP tersebut. Ia hanya menegaskan, sebelum RKUHP maju ke persidangan harus dibahas secara jelas. Menko Polhukam berjanji akan memanggil Kemenkumham untuk membicarakannya dan akan melibatkan Dewan Pers.

Sementara itu, Prof Azra melaporkan, pada 2018 Dewan Pers sudah mengajukan usulan delapan klaster pasal yang dinilai bermasalah. Namun, masukan dari Dewan Pers dan konstituen tidak dimasukkan sama sekali. Dalam draf sekarang ini, urainya, malah ada sembilan klaster dari 22 pasal umum yang mengganggu hak berekspresi, 14 di antaranya berkaiatan dengan kemerdekaan pers.

Dewan Pers juga sudah ketemu dengan konstituen Dewan Pers dan para pemangku kepentingan. Pertemuan dengan Kemkumham yang dipimpin Wamenkumham Prof Edward (Edi) Omar Sharif Hiariej dan tim perumus sudah dilakukan Dewan Pers pekan lalu.

Rumusan reformulasi RKUHP diminta segera oleh Mahfud MD. Dewan Pers bekerja cepat, hari Kamis ini juga melakukan penyusunan reformulasi dengan melibatkan Wakil Ketua Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, ahli hukum Bivitri Susanti, mantan Ketua YLBHI Asfinawati, Tim LBH Pers dipimpin Ade Wahyudin, dan lain-lain.

Samsan Ngandro berpendapat pasal terkait dengan pers yang mengandung delik harus diperbaiki. Dewan Pers juga minta supaya pasal-pasal bermasalah didrop atau direformulasi.

Arif Zulkifli menyatakan pemberitaan soal terorisme pun bisa diperkarakan karena harus lengkap. “Pemberitaan pers pasti yang terdepan dan belum lengkap. Demikian juga soal penghinaan pada presiden hingga lurah/kepala desa, bisa menjadi perkara,” paparnya.

Ia khawatir kelak ada self censorship yang tinggi di media, ini adalah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan pers dan masyarakat.

Sedangkan Ninik menuturkan, masih ada waktu untuk mengawal RKUHP. Dia berharap, pasal yang tak seharusnya ada bisa dikeluarkan. “Intinya adalah reformulasi,” kata dia.

Adapun Sasmito mengutarakan, secara prinsip AJI tidak menolak RKUHP itu. Tapi, RKUHP masih perlu masukan dari masyarakat luas dan penyempurnaan sehingga tidak buru-buru diberlakukan.

Ketua Bidang hukum, Arbitrase dan Legislasi SMSI Pusat,  Makali Kumar SH, hadir mewakili Ketua Umum SMSI Firdaus, dalam pertemuan bersama Dewan Pers dan konstituennya, akademisi, pengamat hukum, serta praktisi hukum di Hotel Mercure, Sabang-Jakarta, Kamis (28/7/2022), kembali menyuarakan  penolakan terhadap pasal-pasal RUU KUHP. 

Makali dengan tegas menyatakan, banyak pasal-pasal RUU KUHP yang harus ditolak dan dihapus, karena berpotensi untuk menghalangi kebebasan pers di Indonesia.

Pasal-pasal RKUHP yang menjadi sorotan SMSI dan juga menjadi bahan diskusi  Dewan Pers dalam pertemuan tersebut sekitar 20 pasal, antara lain pasal 188, 218, 219, 220, 240, 241, 246, 248, 263,264 280, 302, 303, 304, 352, 353, 437, 440, 443, dan 447.

"Seperti pasal 263 dan 264 RKUHP yang didalamnya ada kata penyiaran dan berita. Frasa ini akan berpotensi menghambat kemerdekaan pers. Kita minta untuk dihapus atau dihilangkan dalam RKUHP, karena hal itu sudah diatur dalam UU no 40 tahun tentang pers," jelas Makali.

Bersama rekan perwakilan organisasi konstituen dewan pers lainnya, Makali begitu gigih dalam diskusi itu, untuk  menyuarakan kemerdekaan pers di Indonesia. Bahkan Makali juga minta pers dan konstituen Dewan Pers lainnya, serta berbagai kalangan pers untuk tetap solid menyuaran dan memperjuangkan penolakan pasal-pasal tersebut secara maksimal di DPR RI. Jangan sampai, informasi yang menyebutkan pada tanggal 16 Agustus 2022, DPR RI akan bersidang dan menetapkan RKUHP itu, menjadi kenyataan.

"Kita jangan kecolongan, kita kawal perjuangan kita, sampai DPR mau mengakomodir perjuangan kita. Sehingga pasal-pasal yang akan merusak kemerdekaan pers di Indonesia  sudah hilang di RKUHP," tegas Makali. 

Dalam siskusi dewan pers di hotel Mercure  tersebut, berlangsung pukul 09.00-19.00 WIB. Diskusi itu menghadirkan juga, pejabat penegak hukum,  yakni Wakil Ketua Mahkamah Agung Rzi, Dr Andi Nganro SH MH,  Humas Polri, 
Brigjen. Pol. Drs. Mohamad Hendra Suhartiyono, M.Si, dan utusan dari Kejaksaan Agung.***Rb_Release
- - -

Story On The Light :

1. Pelaksana PT Nindya Karya - PT Passokorang KSO

2. Kontrak 25 Oktober 2019

3. Nomor Kontrak 09-52/01-WINRIP-RR/RB/A/8043/10-19

4. PHO Mei 2021

5. FHO Mei 2023

6. Satuan Kerja PJN II BPJN Sulteng

Palu,Sultengaktual.com - Pekerjaan perbaikan dimasa pemeliharaan yang dilakukan oleh PT Nindya Karya - PT Passokorang KSO pada paket pekerjaan  Pemeliharaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ruas jalan Tompe - Dalam kota Palu – Surumana (RR-1) Akibat Bencana Alam Gempa, Tsunami dan Likuifaqsi  2018 silam dari anggaran Bank Dunia (world Bank) – WINRIP IBRD Loan No 8043 - ID Yang sudah dilakukan Provisi Hand Over (PHO) atau penyerahan Tahap pertama dari penyedia jasa ke Pengguna pada Mei 2021 silam Diduga 

Baca juga : Manajer Proyek

Dugaan itu terlihat langsung di lapangan, sesuai Gambar Hasil perbaikan pekerjaan (25 Juli 2022), di seputaran Jalan Diponegoro Kota Palu.

Pekerjaan perbaikan perbaikan di masa pemeliharaan ini terbilang baru kali ini dilakukan oleh penyedia, padahal dalam aturannya sejak di PHO pada Mei 2021 lalu, penyedia harus tetap menjaga kondisi yang ada disaat PHO sampai batas waktunya untuk FHO, Eko Arianto dari FPPD Sulteng.

Apa yang menjadi kewajiban Penyedia sudah tertuang dalam syarat syarat umum kontrak, itu harus dijalankan. Dan sebisanya secara maksimal sama seperti kondisi itu waktu di PHO kan. Ini malahan kualitas hasil kerja itu seperti Asal asalan saja, Tambahnya.

Pihak PPK 2.5 Satker PJN II, Rezky Ananda S. ST. M.Eng yang menjabat di kegiatan ini setelah pekerjaan sudah PHO, ketika ditanyakan mengenai Asal kerja perbaikan pekerjaan di masa pemeliharaan yang dilakukan penyedia menjawab kalo pihaknya sudah melayangkan surat terkait hal itu.

Baca Juga : Waktu FHO Molor

Sementara itu, Kasatker PJN II BPJN Sulteng, Yang juga mantan PPK 2.5 sewaktu pekerjaan itu dikontrakkan, dilaksanakan bahkan di PHO lalu,Rhismono ST.MT yang di kirimkan gambar via aplikasi Whatapp atas asal kerja pada pekerjaan perbaikan yang dilakukan oleh penyedia Jasa, sampai berita ini naik tidak menggubris sama sekali.

Seperti diberitakan sebelumnya mengenai Pemeliharaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ruas jalan Tompe - Dalam kota Palu – Surumana (RR-1) Akibat Bencana Alam Gempa, Tsunami dan Likuifaqsi  2018 silam dari anggaran Bank Dunia (world Bank) – WINRIP IBRD Loan No 8043 - ID Yang sudah dilakukan Provisi Hand Over (PHO) atau penyerahan Tahap pertama dari penyedia jasa ke Pengguna pada Mei 2021 silam seakan Terabaikan.

Baca Juga : Usut Tanda Tangan Palsu

Pasalnya, beberapa titik pekerjaan sudah terdapat beberapa kerusakan, baik itu dibadan jalan yang berlubang, kondisi trotoar yang rusak bahkan ada badan jalan yang asphaltnya terangkat pada Pekerjaan yang dikontrakkan pada 25 Oktober 2019 dengan nomor kontrak 09-52/01-WINRIP-RR/RB/A/8043/10-19  itu seakan tidak dilakukan perbaikan atau pemeliharaannya.

Gawean Mega Proyek Rehab Rekon Jalan Ruas Tompe – Dalam kota Palu – Surumana itu dilaksanakan oleh PT Nindya Karya – PT Passokorang (Jo)  yang melekat pada PPK 2.5 Satuan Kerja PJN II BPJN Sulteng menangani ruas jalan dengan panjang 55,11 Km yang terbagi atas dua penanganan, yakni penanganan efektif sepanjang 48,39 Km serta penanganan rutin jalan sepanjang 6,72 Km.

Dalam penanganan efektifnya terdiri atas beberapa ruas jalan antara lain; ruas kebun sari talise tawaeli, ruas kebun sari jln tanah runtuh, ruas jalan Yos sudarso, ruas jalan Basuki Rahmat, Ruas jalan Abdul Rahman Saleh, Ruas jalan Watusampu (Bts. Kota Palu/kab. Donggala – Ampera, Ruas jalan Diponegoro, Ruas jalan Malonda dan Ruas Jalan Ampera – Surumana (Bts ProvinsiSulbar) serta ruas penanganan rutinnya terdiri atas;ruas jalan Sam Ratulangi, Ruas jalan Sudirman, Ruas Jalan Wolter Monginsidi, Ruas jalan Emy Saelan, Ruas Hasanuddin I dan Hasanuddin II, Ruas Jalan Gajah Mada dan Ruas jalan Imam Bonjol.

Dari ruas ruas yang ditangani tersebut, beberapa jalan yang berlubang (Badan jalan) belum dilakukan perbaikan, belum lagi mengenai trotoar yang rusak, apa lagi disaat penghujan datang, beberapa kondisi ruas jalan yang ditangani terjadi genangan air ( Seperti Genangan Air di Ruas Jln Ponegoro Setelah terjadinya Hujan  pada 12 Maret 2022 lalu – Red).

Beberapa Titik kerusakan yang ada pada Jalan Ponegoro Kota Palu, Nampak kerusakan Asphalt dibadan jalan hanya terlihat di Cutter.

Forum Peduli Pembangunan Daerah Sulteng (FPPD Sulteng) Eko Arianto Menuturkan, Pihak penyedia jasa setelah melakukan Provisi Hand Over (PHO) atau penyerahan pekerjaan tahap pertama kepada pengguna, seharusnya wajib memperhatikan kondisi pekerjaan yang ada. Kan hal tersebut sudah tertuang pada suatu legal standing Adminitrasi, yakni pada Syarat Syarat Umum Kontrak, bahwa penyedia jasa wajib menjaga kondisi pekerjaan (memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan) seperti disaat melakukan PHO sampai batas waktu terjadinya FHO. Dan jika hal ini tidak bisa dilakukan oleh penyedia, maka pihak pengguna atau PPK berhak melakukan pemutusan kontrak dimasa pemeliharaan akibat kelalaian/kesalahan penyedia jasa. Dan Juga PPK berhak untuk tidak membayar Retensi atau Jaminan pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan dan pihak penyedia jasa dikenakan Sanksi Daftar Hitam Atau Black List, papar Eko.

Sementara itu, Pihak Penyedia jasa/Kontraktor Pelaksana pekerjaan RR-1 itu Yakni PT Nindya Karya – PT Passokorang (Jo), Johanes ST selaku Manager Proyek yang dikonfirmasi Via Aplikasi pesan WhatsAap mengenai kewajiban atas pelaksana dalam melakukan perbaikan pekerjaan atau pemeliharaan pekerjaan dimaksud, mengingat waktu pemeliharaan yang akan berakhir di Mei 2023 itu sudah berjalan sekitar satu tahun lebih itu belum sama sekali dilakukan perbaikan atas kewajiban penyedia melakukan pemeliharaan,atas kewajiban serta hal hal administrasi yang tertuang pada syarat syarat Umum kontrak seakan dibiarkan begitu saja seperti diabaikan.  Manajer Proyek itu tidak merespon sama sekali, meskipun pesan itu terbaca. 

Rhismono, ST.MT, selaku Kasatker PJN II BPJN Sulteng dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.5 sewaktu mega proyek Rehab Rekon tersebut mulai dikontrakkan, dilaksanakan hingga PHO (Digantikan Sebagai PPK 2.5 Periode Desember 2021 Lalu – Red) yang dihubungi via WhatsAap terkait hal tersebut diatas dengan irit jawaban “Tanyakan Ke Pejabat Pembuat Komitmennya (PPK), Setahu Saya Tetap Ada Peringatan”.

Sementara itu, Rezky Ananda S. ST. M.Eng selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) 2.5 PJN II Sulteng yang Baru (Menduduki sebagai PPK 2.5 di bulan Desember 2021 lalu setelah pekerjaan dimaksud sudah Di PHO – Red) mengatakan kalo pihaknya sudah memberikan beberapa kali surat peringatan terhadap penyedia jasa tersebut untuk melaksanakan kewajibannya melakukan perbaikan pemelihraan pekerjaan, dan hari ini juga (Jumat 8 Juli 2022 – Red) kami akan melayangkan lagi surat peringatan yang ketiga kalinya. ***RB





- - -

Palu, sultengaktual.com -Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulteng menilai pengusiran yang dilakukan oknum pejabat Kejati Sulteng pada wartawan yang meliput Hari Bakti Adhyaksa (HBA), merupakan tindakan melawan hukum.

Tindakan tersebut juga mencederai kemerdekaan pers Indonesia di Bumi Tadulako.

PWI juga menilai pengusiran wartawan  dalam suatu kegiatan adalah perilaku tidak beretika. Sikap seperti itu adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999.

Etika terhadap pers harus muncul dari masyarakat. Sebab pers merupakan sarana untuk memperjuangkan kemerdekaan hidup berdemokrasi di Indonesia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, menyebutkan kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat yang berasas prinsip-prinsip berdemokrasi, keadilan dan supremasi hukum. 

Jika dalam praktiknya di lapangan ada pihak tertentu yang mengusir wartawan ketika ada kegiatan, maka pihak tersebut telah melanggar hukum. Pada Pasal 4 ayat 1 disebutkan, kemerdekan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Dalam pasal 18 UU No. 40/1999 disebutkan, bagi mereka yang melakukan pengusiran (menghalang-halangi) wartawan menjalankan tugasnya, dapat dikenakan hukuman dua tahun penjara dan denda Rp 500 juta.

Terhadap kasus tersebut PWI Sulteng menyampaikan sikap:


1. Mengecam keras tindakan pengusiran wartawan pada peringatan HBA di Kejati Sulteng; 

2. Oknum pejabat Kejati dimaksud harus meminta maaf secara terbuka di media cetak, online, dan elektronik;

3. Mendesak Jaksa Agung Cq. Kajati Sulteng memberi sanksi tegas terhadap oknum pejabat tersebut;

4. Kasus ini adalah kasus jurnalistik, sehingga diselesaikan dengan pendekatan jurnalistik-UU pers;

5. Wartawan Sulteng bersatu mengawal kasus ini dalam rangka meningkatkan kemerdekaan pers, dengan pendekatan UU Pers dalam penyelesaian sengketa jurnalistik.


TEMU SUTRISNO/Sekretaris

UDIN SALIM/Waket Bid. Hukum & Pembelaan Wartawan

- - -

Palu, sultengaktual.com -Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pengurus Daerah Sulawesi Tengah mengecam aksi yang dilakukan oleh  Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulteng kepada tim wartawan live streaming yang hendak melakukan peliputan saat Hari Bhakti Adhyaksa ke - 62 di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) Jumat 22/7/2022.

IJTI Pengda Sulteng meminta Aspidum yang diketahui bernama Fitrah tersebut dicopot dari jabatannya.

Kronologi :

Hal itu bermula pada saat sejumlah tim wartawan live streaming yang tergabung di beberapa media di Kota Palu hendak melakukan peliputan dan live streaming pada kegiatan HBA-62 di Kejati Sulteng atas permintaan pihak penerangan umum (penum) Kejati Sulteng. 

Salah seorang wartawan tim live streaming yang juga Jurnalis CNN, Moh. Iqbal sekitar pukul 06.00 Wita berada di lapangan Kejati Sulteng sedang mengatur peralatan live seperti kabel, kamera dan alat-alat lainnya . 

Sekitar pukul 06.30 Wita pada saat Iqbal sedang merapikan kabel kamera tiba-tiba Aspidum Kejati Sulteng, Fitrah datang dan langsung menegur dengan nada tinggi. 

Padahal, saat itu seluruh peralatan live streaming sudah siap onair hanya tinggal menunggu kabel-kabel yang melintas di jalan masuk ke lapangan upacara dirapikan. 

"Sabar Pak, sementara kita rapikan biar tidak mengganggu," kata Ikbal yang akrab dipanggil Ballo, sambil merapikan kabel untuk dilakban. 

Sayangnya, penjelasannya Ikbal itu malah membuat pejabat Kejati Sulteng itu puas. Tidak hanya membentak, Fitrah juga menyuruh tim live streaming untuk pulang. 

"Buat apa kalian disini. Tidak becus, kalian pulang saja!" ketusnya. 

Sharfin yang juga tim live streaming menjawab hardik kasar itu dengan menyebut bahwa mereka bukan anak buah kejaksaan yang seenaknya dimarahi.

“Pak, kami ini wartawan. Itu Abdee Mari dari tvOne, Ikbal yang Bapak marahi ini wartawan CNN, saya dari NET dan Dhani itu dari RTV. Kami kesini karena membantu pihak Penkum!” jelas Sharfin.

Namun Fitrah terus ngotot dengan nada kasar dan mengusir. Merasa diperlakukan kasar dan ungkapan mengusir akhirnya koordinator live streaming Abdee Mari meminta tim live streaming untuk tidak melanjutkan peliputan dengan meninggalkan lokasi. 

Sebelum meninggalkan lokasi, Fitrah yang baru tahu kalau tim live streaming dari tv-tv nasional itu berusaha menemui kembali Ikbal dan kawan-kawan untuk minta maaf.

“Maafkan saya, saya lelah dan stress karena ada masalah di rumah,” jelasnya, namun Ikbal dan kawan-kawan sudah keburu meninggalkan lokasi.

Hal itu dibenarkan oleh Abdy Mari (wartawan tvOne) selaku kordinator live Streaming. Kejadian tersebut membuat Tim harus merapikan kembali alat-alat yang sudah siap siaran langsung.

"ini membuat kita harus mundur dengan sikap yang sangat tidak pantas dilakukan oleh oknum seorang pejabat Kejati, yang begitu kasar terhadap tim saya,"ujar Abdy.

Atas kejadian itu, IJTI Pengurus Daerah Sulawesi Tengah mengeluarkan sikap sebagai berikut: 

1. Mengecam sikap arogan Aspidum Kejati Sulteng, yang mengusir sejumlah jurnalis.

2. Meminta Aspidum Kejati Sulteng dicopot atau dinonaktfkan.

3. Tindakan Aspidum Kejati Sulteng sangat bertentangan dengan Pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor: 40 tahun 1999 Tentang Kebebasan Pers.

4. Walaupun oknum sudah meminta maaf, tapi oknum tidak sadar, akibat masalah pribadi, akses publik atas informasi terkait jadi terganggu.

5. Jurnalis saat menjalankan profesinya mendapat perlindungan hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor: 40 tahun 1999 Tentang Kebebasan Pers. Sebagai pejabat, seharusnya Aspidum Kejati Sulteng bisa belajar dan mengetahui kerja-kerja jurnalis.  

6. Perbuatan Aspidum Kejati Sulteng melanggar Pasal 18 ayat 1 bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) 

Ketua IJTI Pengurus Daerah Sulteng

Hendra

Sekretaris IJTI Pengurus Daerah Sulteng

Rangga Musabar

- - -

Palu, sultengaktual.com -  ALIANSI Jurnalis Independen (AJI Palu) mengecam pengusiran sejumlah wartawan yang menjalankan melakukan tugas-tugas jurnalistik saat melakukan liputan Perayaan ke 62, Hari Bhakti Adhyaksa di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Jumat 22 Juli 2022. 

Pengusiran yang dialami oleh lima wartawan tersebut, adalah kejadian yang selalu berulang yang dilakukan para pejabat publik di daerah ini. Ini menunjukan ketidaktahuan dan ketidakmampuan para pejabat memahami tugas-tugas wartawan sebagaimana diatur dalam UU Pers 40/1999

Jurnalis menjalan tugasnya mendapat perlindungan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia. Pasal 8 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 mengatur secara tegas bahwa dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapatkan perlindungan hukum.

Sedangkan pasal 18 Undang-undang No. 40 Tahun 1999 mengatur ketentuan pidana dengan memberikan sanksi terhadap barang siapa yang dengan sengaja melawan hukum menghambat fungsi, tugas dan peran wartawan sesuai dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh ketentuan perundangan. Dengan adanya undang-undang tersebut merupakan suatu bentuk perlindungan hukum bagi wartawan dalam menjalankan profesinya.

Kejaksaan Tinggi Sulteng, adalah institusi publik yang tidak boleh menutup diri terhadap akses wartawan untuk melakukan kontrol publik terhadap kinerja aparat hukum di daerah ini. Hal ini sejalan dengan pasal 8 dan pasal 18 UU Pers Nomor 40/1999 tersebut diatas. Atas dasar itu, maka sikap menghalangi-halangi, mengusir atau menutup akses terhadap wartawan yang hendak melakukan tugas-tugas jurnalistik adalah bentuk arogansi kekuasaan yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik.

Dengan fakta-fakta tersebut, AJI Palu menyatakan sikap:


1    Mengecam keras pengusiran wartawan yang dilakukan pejabat Kejati Sulteng

2    Para pejabat menjalankan tugasnya harus menghargai mitra/kolega dan tidak ada merasa superior dari profesi lainnya 

3    Permohonan maaf pejabat yang bersangkutan harus diikuti dengan pembinaan kepada pejabat agar tidak semena mena pada kelompok lainnya.

4    Sering berulangnya kasus kekerasan verbal terhadap profesi jurnalis, maka AJI Palu mendesak para pihak lebih mendalami tugas-tugas jurnalis dalam UU Pers Nomor 40/1999. Dengan demikian kehadiran wartawan melakukan tugas liputan tidak selalu dianggap sebagai pengganggu yang harus diusir.

Demikian pernyataan sikap ini, sebagai protes dan keberatan kami atas perlakuan semena-mena terhadap profesi jurnalis yang menjalankan tugas-tugas publiknya. 

Palu, 24 Juli 2022

Yardin Hasan

Ketua

 


- - -

Palu, sultengaktual.com – Sikap arogansi yang ditunjukan Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulteng, Fitrah dengan mengusir sejumlah wartawan live streaming di momen HUT Adhyaksa ke – 62 di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng, mendapat reksi keras dari Serikat Media Siber (SMSI) Sulteng.

Dalam rilis resmi yang disampaikan Ketua SMSI Sulteng, Mahmud Matangara melalui Sekretarisnya Andi Attas Abdulla sangat keras menangapi insiden pengusuran wartawan olah Aspidum Kejati Sulteng, Fitrah.

“Sangat disayangkan tindakan arogansi Aspidum, Kejati (Kejaksaan Tinggi). Kajati harus evaluasi kinerja Aspidum, bila perlu pindahkan karena telah mencederai hubungan baik Kejati dengan media pers maupun jurnalis,” kata Mahmud Matangara dalam rilis yang diterima media ini, Ahad (24/7/2022).

Ketua Dewan Kehormatan (DK) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Sulteng ini, juga menilai upaya Aspidum merusak hubungan baik Kejati dengan insan pers yang sudah terbangun selama ini.

“Mestinya Aspidum konfirmasi ke Kasi Penkum soal keberadaan kawan – kawan wartawan sebelum bertindak, karena mereka hadir atas undangan untuk meliput peringatan hari bhakti Adhyaksa,” tandasnya. 

Sebelumnya diberitakan, sejumlah wartawan live streaming dari beberapa televise diusur Aspidum di momen HUT Adhyaksa di Kejati Sulteng Jumat (22/7/2022).

Tindakan arogan Aspidum dengan mengusir wartawan itu, bermula pada saat sejumlah tim wartawan live streaming yang tergabung di beberapa media di Kota Palu hendak melakukan peliputan dan live streaming pada kegiatan HBA-62 di Kejati Sulteng atas permintaan pihak penerangan umum (penum) Kejati Sulteng. 

Salah seorang wartawan tim live streaming yang juga ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulteng, Moh. Iqbal sekitar pukul 06.00 Wita berada di lapangan Kejati Sulteng sedang mengatur peralatan live seperti kabel, kamera dan alat-alat lainnya . 

Sekitar pukul 06.30 Wita pada saat Iqbal sedang merapikan kabel kamera tiba-tiba Aspidum Kejati Sulteng, Fitrah datang dan langsung menegur dengan nada tinggi. 

Padahal, saat itu seluruh peralatan live streaming sudah siap onair hanya tinggal menunggu kabel-kabel yang melintas di jalan masuk ke lapangan upacara dirapikan. 

"Sabar Pak, sementara kita rapikan biar tidak mengganggu," kata Ikbal yang akrab dipanggil Ballo, sambil merapikan kabel untuk dilakban. 

Sayangnya, penjelasannya Ikbal itu malah membuat pejabat Kejati Sulteng itu tidak puas. Tidak hanya membentak, Fitrah juga menyuruh tim live streaming untuk pulang. 

"Buat apa kalian disini. Tidak becus, kalian pulang saja!" usirnya. 

Sharfin yang juga tim live streaming menjawab hardik kasar itu dengan menyebut bahwa mereka bukan anak buah kejaksaan yang seenaknya dimarahi.

“Pak, kami ini wartawan. Itu Abdee Mari dari tvOne, Ikbal yang Bapak marahi ini wartawan CNN, saya dari NET dan Dhani itu dari RTV. Kami kesini karena membantu pihak Penkum,” jelas Sharfin.

Namun Fitrah terus ngotot dengan nada kasar dan mengusir. Merasa diperlakukan kasar dan ungkapan mengusir, akhirnya koordinator live streaming Abdee Mari meminta tim live streaming untuk tidak melanjutkan peliputan dengan meninggalkan lokasi. 

Sebelum meninggalkan lokasi, Fitrah yang baru tahu kalau tim live streaming dari tv-tv nasional itu berusaha menemui kembali Ikbal dan kawan-kawan untuk minta maaf.

“Maafkan saya, saya lelah dan stress karena ada masalah di rumah,” jelasnya, namun Ikbal dan kawan-kawan sudah keburu meninggalkan lokasi.

Hal itu dibenarkan oleh Abdy Mari (wartawan tvOne) selaku kordinator live Streaming. Kejadian tersebut membuat Tim harus merapikan kembali alat-alat yang sudah siap siaran langsung.

"ini membuat kita harus mundur dengan sikap yang sangat tidak pantas dilakukan oleh oknum seorang pejabat Kejati, yang begitu kasar terhadap tim saya,"ujar Abdy.

Terpisah Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sulteng Reza Hidayat SH.MH melalui pesan WhatsApp mengaku saat kejadian tidak berada di tempat. 

"Saya tidak berada di tempat saat kejadian. Nanti sy kumpulkan informasi dulu baru bisa konfirmasi," tulis Reza.***Release TIM

- - -

Palu, sultengaktual.com - Perayaan Hari Bhakti Adhyaksa (HBA) ke - 62 di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah (Sulteng) Pada Jumat (22/7/2022) Seakan ternodai. Pasalnya terjadi suatu sikap arogan dan tidak beretika yang dilakukan oleh Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulteng, Fitrah. 

Tindakan arogan tidak beretika Aspidum itu dilakukan kepada tim wartawan live streaming yang hendak melakukan peliputan. 

Hal itu bermula pada saat sejumlah tim wartawan live streaming yang tergabung di beberapa media di Kota Palu hendak melakukan peliputan dan live streaming pada kegiatan HBA-62 di Kejati Sulteng atas permintaan pihak penerangan umum (penum) Kejati Sulteng. 

Salah seorang wartawan tim live streaming yang juga ketua Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulteng, Moh. Iqbal sekitar pukul 06.00 Wita berada di lapangan Kejati Sulteng sedang mengatur peralatan live seperti kabel, kamera dan alat-alat lainnya . 

Sekitar pukul 06.30 Wita pada saat Iqbal sedang merapikan kabel kamera tiba-tiba Aspidum Kejati Sulteng, Fitrah datang dan langsung menegur dengan nada tinggi. 

Padahal, saat itu seluruh peralatan live streaming sudah siap onair hanya tinggal menunggu kabel-kabel yang melintas di jalan masuk ke lapangan upacara dirapikan. 

"Sabar Pak, sementara kita rapikan biar tidak mengganggu," kata Ikbal yang akrab dipanggil Ballo, sambil merapikan kabel untuk dilakban. 

Sayangnya, penjelasan dari Ikbal malah membuat pejabat Kejati Sulteng itu belum puas. Tidak hanya membentak, Fitrah juga menyuruh tim live streaming untuk pulang. 

"Buat apa kalian disini. Tidak becus, kalian pulang saja!" ketusnya. 

Sharfin yang juga tim live streaming menjawab hardik kasar itu dengan menyebut bahwa mereka bukan anak buah kejaksaan yang seenaknya dimarahi.

“Pak, kami ini wartawan. Itu Abdee Mari dari tvOne, Ikbal yang Bapak marahi ini wartawan CNN, saya dari NET dan Dhani itu dari RTV. Kami kesini karena membantu pihak Penkum!” jelas Sharfin.

Namun Fitrah terus ngotot dengan nada kasar dan mengusir. Merasa diperlakukan kasar dan ungkapan mengusir akhirnya koordinator live streaming Abdee Mari meminta tim live streaming untuk tidak melanjutkan peliputan dengan meninggalkan lokasi. 

Sebelum meninggalkan lokasi, Fitrah yang baru tahu kalau tim live streaming dari tv-tv nasional itu berusaha menemui kembali Ikbal dan kawan-kawan untuk minta maaf.

“Maafkan saya, saya lelah dan stress karena ada masalah di rumah,” jelasnya, namun Ikbal dan kawan-kawan sudah keburu meninggalkan lokasi.

Hal itu dibenarkan oleh Abdy Mari (wartawan tvOne) selaku kordinator live Streaming. Kejadian tersebut membuat Tim harus merapikan kembali alat-alat yang sudah siap siaran langsung.

"ini membuat kita harus mundur dengan sikap yang sangat tidak pantas dilakukan oleh oknum seorang pejabat Kejati, yang begitu kasar terhadap tim saya,"ujar Abdy.

Terpisah Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejaksaan Tinggi Sulteng Reza Hidayat SH.MH melalui pesan WhatsApp mengaku saat kejadian tidak berada di tempat. 

"Saya tidak berada di tempat saat kejadian. Nanti sy kumpulkan informasi dulu baru bisa konfirmasi," tulis Reza.***Realese TIM

- - -

Palu, sultengaktual.com - Partai Demokrat Kota Palu Melakukan persiapan prosesi pelantikan serentak  Dewan Pimpinan Anak Cabang ( DPAC) sekota Palu.

Persiapan ini ditandai dengan agenda rapat kepanitian yang dilaksanakan di markas besar Kantor Demokrat Kota Palu, dibilangan jalan MT Haryono Kota Palu.

Ketua Panitia Pelaksana pelantikan serentak DPAC Sekota Palu, Rezki Hardianti Ramadhani Pakamundi, S.Ak membuka langsung rapat yang dihadiri segenap pengurus Inti DPC Demokrat Kota Palu beserta perwakilan masing masing pengurus DPAC dan Anggota panitia lainnya.

Dalam Rapat itu, Ketua Panitia Pelaksana, lebih rinci mengurai tugas pokok serta konsolidasi lintas divisi kerja kepanitiaan. Mulai dari seksi acara, mobilisasi kader serta unit kelengkapan penunjang suksesnya inti dari pelaksanaan yang akan dihelat pada Awal Agustus 2022 nanti.***Tim

- - -

Rhismono, ST. MT : “Tanyakan Ke Pejabat Pembuat Komitmennya (PPK), Setahu Saya Tetap Ada Peringatan” (Kasatker PJN II BPJN Sulteng, Mantan PPK 2.5 PJN II Sulteng – Red)


Palu,Sultengaktual.com -Pemeliharaan Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Ruas jalan Tompe - Dalam kota Palu – Surumana (RR-1) Akibat Bencana Alam Gempa, Tsunami dan Likuifaqsi  2018 silam dari anggaran Bank Dunia (world Bank) – WINRIP IBRD Loan No 8043 - ID Yang sudah dilakukan Provisi Hand Over (PHO) atau penyerahan Tahap pertama dari penyedia jasa ke Pengguna pada Mei 2021 silam seakan Terabaikan.

Pasalnya, beberapa titik pekerjaan sudah terdapat beberapa kerusakan, baik itu dibadan jalan yang berlubang, kondisi trotoar yang rusak bahkan ada badan jalan yang asphaltnya terangkat pada Pekerjaan yang dikontrakkan pada 25 Oktober 2019 dengan nomor kontrak 09-52/01-WINRIP-RR/RB/A/8043/10-19  itu seakan tidak dilakukan perbaikan atau pemeliharaannya.

Gawean Mega Proyek Rehab Rekon Jalan Ruas Tompe – Dalam kota Palu – Surumana itu dilaksanakan oleh PT Nindya Karya – PT Passokorang (Jo)  yang melekat pada PPK 2.5 Satuan Kerja PJN II BPJN Sulteng menangani ruas jalan dengan panjang 55,11 Km yang terbagi atas dua penanganan, yakni penanganan efektif sepanjang 48,39 Km serta penanganan rutin jalan sepanjang 6,72 Km.

Baca : Janggal Molor Waktu FHO

Item item pekerjaan  dalam pelaksanaan pekerjaan itu antara lain, overlay asphalt badan jalan, pembuatan saluran drainase, pemeliharaan rutin jalan, pemeliharaan jembatan serta pembuatan trotoar.

Dalam penanganan efektifnya terdiri atas beberapa ruas jalan antara lain; ruas kebun sari talise tawaeli, ruas kebun sari jln tanah runtuh, ruas jalan Yos sudarso, ruas jalan Basuki Rahmat, Ruas jalan Abdul Rahman Saleh, Ruas jalan Watusampu (Bts. Kota Palu/kab. Donggala – Ampera, Ruas jalan Diponegoro, Ruas jalan Malonda dan Ruas Jalan Ampera – Surumana (Bts ProvinsiSulbar) serta ruas penanganan rutinnya terdiri atas;ruas jalan Sam Ratulangi, Ruas jalan Sudirman, Ruas Jalan Wolter Monginsidi, Ruas jalan Emy Saelan, Ruas Hasanuddin I dan Hasanuddin II, Ruas Jalan Gajah Mada dan Ruas jalan Imam Bonjol.

Dari ruas ruas yang ditangani tersebut, beberapa jalan yang berlubang (Badan jalan) belum dilakukan perbaikan, belum lagi mengenai trotoar yang rusak, apa lagi disaat penghujan datang, beberapa kondisi ruas jalan yang ditangani terjadi genangan air ( Seperti Genangan Air di Ruas Jln Ponegoro Setelah terjadinya Hujan  pada 12 Maret 2022 lalu – Red).

Beberapa Titik kerusakan yang ada pada Jalan Ponegoro Kota Palu, Nampak kerusakan Asphalt dibadan jalan hanya terlihat di Cutter.

Forum Peduli Pembangunan Daerah Sulteng (FPPD Sulteng) Eko Arianto Menuturkan, Pihak penyedia jasa setelah melakukan Provisi Hand Over (PHO) atau penyerahan pekerjaan tahap pertama kepada pengguna, seharusnya wajib memperhatikan kondisi pekerjaan yang ada. Kan hal tersebut sudah tertuang pada suatu legal standing Adminitrasi, yakni pada Syarat Syarat Umum Kontrak, bahwa penyedia jasa wajib menjaga kondisi pekerjaan (memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan) seperti disaat melakukan PHO sampai batas waktu terjadinya FHO. Dan jika hal ini tidak bisa dilakukan oleh penyedia, maka pihak pengguna atau PPK berhak melakukan pemutusan kontrak dimasa pemeliharaan akibat kelalaian/kesalahan penyedia jasa. Dan Juga PPK berhak untuk tidak membayar Retensi atau Jaminan pemeliharaan dicairkan untuk membiayai perbaikan/pemeliharaan dan pihak penyedia jasa dikenakan Sanksi Daftar Hitam Atau Black List, papar Eko.

Sementara itu, Pihak Penyedia jasa/Kontraktor Pelaksana pekerjaan RR-1 itu Yakni PT Nindya Karya – PT Passokorang (Jo), Johanes ST selaku Manager Proyek yang dikonfirmasi Via Aplikasi pesan WhatsAap mengenai kewajiban atas pelaksana dalam melakukan perbaikan pekerjaan atau pemeliharaan pekerjaan dimaksud, mengingat waktu pemeliharaan yang akan berakhir di Mei 2023 itu sudah berjalan sekitar satu tahun lebih itu belum sama sekali dilakukan perbaikan atas kewajiban penyedia melakukan pemeliharaan,atas kewajiban serta hal hal administrasi yang tertuang pada syarat syarat Umum kontrak seakan dibiarkan begitu saja seperti diabaikan.  Manajer Proyek itu tidak merespon sama sekali, meskipun pesan itu terbaca, Johanes Lebih memilih Diam seribu Bahasa Alias Bungkam.

Rhismono, ST.MT, selaku Kasatker PJN II BPJN Sulteng dan juga selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.5 sewaktu mega proyek Rehab Rekon tersebut mulai dikontrakkan, dilaksanakan hingga PHO (Digantikan Sebagai PPK 2.5 Periode Desember 2021 Lalu – Red) yang dihubungi via WhatsAap terkait hal tersebut diatas dengan irit jawaban “Tanyakan Ke Pejabat Pembuat Komitmennya (PPK), Setahu Saya Tetap Ada Peringatan”.

Sementara itu, Rezky Ananda S. ST. M.Eng selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) 2.5 PJN II Sulteng yang Baru (Menduduki sebagai PPK 2.5 di bulan Desember 2021 lalu setelah pekerjaan dimaksud sudah Di PHO – Red) mengatakan kalo pihaknya sudah memberikan beberapa kali surat peringatan terhadap penyedia jasa tersebut untuk melaksanakan kewajibannya melakukan perbaikan pemelihraan pekerjaan, dan hari ini juga (Jumat 8 Juli 2022 – Red) kami akan melayangkan lagi surat peringatan yang ketiga kalinya. ***RB









- -

Palu,sultengaktual.com -Aktivitas Para pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Dengan cara kerja Melakukan Pendulangan emas ilegal di kawasan sungai Tabong, memang sudah tidak bisa ditolerir lagi. Disebut-sebut penghasilan dari Para Penambang Emas secara ilegal itu, Fantastis nilainya  mencapai miliaran rupiah setiap bulannya. 

Menggiurnya Hasil setiap bulannya Inilah yang membuat masih banyaknya para bandar emas dari berbagai daerah, Menyeruduk secara Gerilya terang terangan beraktivitas  dikawasan Sungai ‘Surga’ itu.

Kelompok liar itu masuk dengan kelengkapan niat tujuan Meraup profit sebesar besarnya. Dengan Show force puluhan alat berat dan berbagai macam peralatan pertambangan. Mewujudkan Impian dari Kawasan sungai tabong merupakan salah satu kawasan kaya akan mineral, kini menjadi incaran para kelompok PETI itu.

Alhasil, masyarakat sipil di seputaran areal kawasan Surga itu mendesak Aparaat Penegak Hukum (APH) untuk segera mengusut tuntas pelanggaran lingkungan dan dan praktik tambang ilegal di sungai tabong, Kabupaten Buol. Dengan Mengedepankan Aturan Lingkungan Dan Keselamatan Atas Jiwa Jiwa Masyarakat Jika Dampak Atas Ekploitasi Ilegal itu Mengakibatkan Amuk alam 

Para Oknum oknum  bermodal tersebut yang menjadi bandar emas ini sudah melakukan aktivitas illegal karena melakukan pelangaran hukum yang diatur dalam Undang-undang No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pencemaran lingkungan yang diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup (UUPPLH).

Aktifitas PETI yang kembali marak belakangan ini di Kabupaten Buol, menjadi catatan atas sistem pengawasan yang melekat pada institusi terkait. Hal ini bukan tanpa sebab, karena keberadaan puluhan alat berat milik para bandar emas liar itu dengan leluasa mengesploitasi kawasan hutan di hulu Sungai Tabong secara illegal merupakan aktifitas kegiatan yang tidak bisa ditolerir.

Meskipun diketehui bersama, sebelumnya para Aparat Penegak Hukum (APH) sudah pernah melakukan penindakan, tetapi setelah itu ‘Para Penabrak Aturan’ kembali melakukan show force lalu lalangnya puluhan alat berat beserta alat pendukung lainnya mengeplotasi Hasil kekayaan Sungai Tabong dengan cara cara Liar nan ilegal

Dilansir dari Trilogi.co.id Dengan Melakukan Aktifitas illegal oleh para kelompok PETI dikawasan hutan sungai tabong itu, merupakan suatu sikap pembangkangan terhadap pemerintah. Para kelompok PETI itu seakan bebas mengeruk perut bumi demi mendulang emas tanpa ada rasa cemas. Maka dari itu, Aparat Penegak Hukumlah yang harus memberikan ketegasan serta mengambil sikap. Tahan !, kalau perlu melakukan penyitaan atas peralatan mereka dan Menangkap para oknum oknum pelaku tambang illegal itu sampai ke para pemodalnya”. Kerusakan dan pencemaran lingkungan akibat aktifitas ilegal itu, saat ini masuk dalam Tahap mengkhawatirkan. Hal itu dikarenakan Potensi para penambang liar itu untuk kembali masuk, masih akan terjadi. 

Bahaya itu belum berlalu, praktik illegal inilah butuh ketegasan dan perhatian serius para penegak hukum untuk melakukan penyelamatan atas pencurian SDA diatas kawasan tersebut. 

Sementara itu Kapolres Buol AKBP Handri Wira Suriyana, mengaku siap menertibkan para pelaku PETI di Sungai Tabong, Desa Kokobuka, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol. Pernyataan Itu disampaikannya saat dihadapan para pendemo dari Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Peduli Lingkungan di Mapolres Buol, Pada Awal Pekan (Senin 4 Juli 2022).

“Untuk kasus tambang emas di Sungai Tabong, kami siap meneggakkan hukum sesuai aturan yang ada. Kami siap naik ke atas menurunkan semua penambang di sana,” tegas mantan Wadansat Brimob Polda Kalteng ini.

Namun demikian kata AKBP Handri, perlu kerjasama yang melibatkan semua pihak, agar persoalan tersebut bisa diselesaikan dan tertib. Kapolres menambahkan, semua aspirasi yang disampaikan massa aksi akan ditampung dan dipelajari.

“Tapi perlu kerjsama yang melibatkan semua instansi terkait, dalam hal ini pemerintah daerah, DPRD Buol serta perwakilan masyarakat. Yakin dan percaya, sebagai Kapolres baru kami akan melaksanakan amanat undang-undang serta melanjutkan apa yang sudah dilakukan Kapolres lama dan bisa dilihat sendiri masih ada alat berat yang disita. Kami tidak main-main, tidak pernah alat itu bergeser dari tempatnya,” katanya.

Pada Lansiran BERANTAS.ID bahwa Ilegal Mining dilokasi PETI DAS Tabong ini sudah cukup lama beroperasi dan dilakukan secara terbuka oleh Para cukong, dengan menggunakan puluhan alat berat  dan perlengkapan lainnya, seolah tak mampu di tindak oleh pemerintah, Ungkap Abd. Razak SH sebagai PH ( Praktisi Hukum), karena menilai lemah dan terkesan memberikan pembiaran serta tidak mau menindak dan menutup Lokasi PETI tersebut.

karena dengan adanya kegiatan penambangan liar tersebut, serta dilakukan secara terbuka, ini sudah merusak ekosisten alam (Hutan) dan bisa berpotensi terjadinya pencemaran lingkungan serta bencana dikemudian hari,” ucap Razak.

Persoalan PETI ini sudah cukup lama kami soroti. Semenjak kepemimpinan Kapolres sebelumnya juga masalah ini telah kami sampaikan maupun diberitakan berkali kali oleh rekan rekan media, akan tetapi masih saja oknum cukong memaksakan diri melakukan pertambangan ilegal dan perusakan hutan,” ucapnya.

Secara bergantian oknum pelaku usaha dan kaki tanganya, melakukan kegiatan penambangan ilegal di lokasi DAS tabong dan di beberapa titik lokasi lainnya, dan mereka (Cukong) begitu berani menggunakan puluhan alat berat Excavator, serta talang jumbo sebagai fasilitas melakukan aktivitas PETI, karena tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP).

Geram atas aktifitas illegal para Penabrak Aturan, Melalui keterangan persnya ke Media, (Rabu 6 Juli 2022), Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura dengan tegas meminta kepada pihak kepolisian Agar segera menangkap pelaku pertambangan emas ilegal di Sungai Tabong itu.

Hal ini disampaikan gubernur menyusul adanya pemberitaan dan konfirmasi terkait dengan tambang emas ilegal, termasuk pernyataan Bupati Buol yang menyampaikan ancaman bencana alam akibat aktivitas Peti tersebut.

Sebelumnya, gubernur juga telah mengirim surat kepada kepolisian daerah Sulteng untuk menertibkan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Aktifitas pertambangan apapun yang ilegal, segera ditertibkan dan pelakunya dapat ditindak tegas dan diadili secara hukum. Agar menjadi pembelajaran ke depan kepada publik,” tegas gubernur.

Untuk menertibkan banyak PETI di Wilayah Sulteng, Gubernur, H. Rusdi Mastura telah mengusulkan ke pemerintah pusat wilayah – wilayah pertambangan rakyat atau WPR yang salah satunya di Kabupaten Buol. Dengan WPR, maka pola pertambangan rakyat yang mengarus-utamakan koperasi, BUMdes dan lainnya akan berkembang.

Gubernur  juga  meminta kepada bupati/wali kota untuk meningkatkan  koordinasi dengan aparat penegak hukum di kabupaten dan kota, sebagai wujud sinergitas percepatan pembangunan,  termasuk  tata kelola  lingkungan, sosial, ekonomi  dan lainnya.***MultySumber__RB TN YD ZF







- - -

Palu, Sultengaktual.com -  Wim Sapaan Akrabnya atau Abdurahim Nasar Al-Amri resmi menjadi ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kota Palu setelah menerima Surat Keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat nomor 222/SK/DPP.PD/DPC/VII/2022

SK tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPD Demokrat Sulteng, Anwar Hafid di kantor DPP Demokrat Pusat pada Selasa (5/7/2022).

Dengan ditetapkan Wim sebagai Ketua DPC Demokrat Palu, dirinya akan langsung melakukan konsolidasi ke seluruh pendukung Partai berlambang Mercy itu. Karena DPP Demokrat telah menarget total suara pada Pemilu 2024 mendatang.

Arahan DPP, kita akan bekerja keras untuk memenangkan Partai Demokrat di Pemilu 2024 kata Sosok Familiar itu.

Selain itu, tak hanya konsentrasi untuk pemenangan Pemilu 2024 dalam perebutan kursi parlemen, Partai Demokrat juga sudah bertekad untuk mengusung AHY sebagai calon Presiden RI di Pilpres 2024 Anwar Hafid yang sekarang ini duduk di DPR RI sebagai calon Gubernur Sulteng 2024.

Kami siap menjalankan amanat dari DPP Partai Demokrat untuk memenangkan AHY jika nanti ditetapkan sebagai calon presiden di Pilpres 2024.

Partai Demokrat juga harus bisa dan wajib memenangkan Anwar Hafid sebagai gubernur Sulteng dan punya target menambahkan perilehan kursi di DPRD Kota Palu pada Pemilu 2024. itu tugas kami ke depan,” Harap Wim

Wim juga bertekad untuk menjadi partai Demokrat di Kota Palu sebagai rumah rakyat, dirinya akan mengajak semua kader untuk selalu dekat dan menjadi perwakilan atau penyambung amanat rakyat dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di Kota Palu.

“Untuk menang kita juga harus menjadi rumah untuk masyarakat atau rakyat, kita jadikan Demokrat sebagai partai yang dicintai oleh rakyat,” karena keberhasilan kerja kerja partai semuanya dilakukan untuk Rakyat.Tekan Wim dengan semangat. *** RB___Foto : Dok. Demokrat Kota Palu*



- - -

Tolitoli,sultengaktual.com - Aktifitas tambang emas ilegal atau Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Sungai Tabong, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah (Sulteng), makin masif, dan terus saja beroperasi

Padahal, lokasi tambang tersebut beberapa waktu lalu sudah ditertibkan dari aktifitas penambangan yang menggunakan alat berat jenis excavator.

Namun saat ini aktifitas di lokasi yang masuk wilayah Desa Kokobuka, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol itu justru lebih ‘brutal’ Dalam Aktifitasnya Dengan Mengabaikan Penertiban yang Terjadi sebelumnya.

Seperti Yang Dilansir dari Berantas.Id ; Jika sebelumnya kurang dari 10 unit excavator yang mengeruk kawasan yang menjadi resapan air tersebut, kini sekitar 30 alat berat sudah beroperasi di sekitaran sungai yang mengalir hingga Desa Janja, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli itu.

Pengerukan di bantaran sungai dilakukan para penambang menggunakan alat berat hingga kedalaman sekitar 15 meter untuk mengambil material yang mengandung emas.

Sekretaris LBH Progresif Sulteng Abd. Razak, SH mengatakan, kondisi tersebut harus segera dihentikan sebelum memicu bencana besar dan kerusakan lingkungan di wilayah Buol dan Tolitoli makin parah

“Tambang tanpa izin itu sudah jelas akan memicu bencana besar kepada masyarakat sekitar. Apalagi yang kami tahu, kegiatan tersebut tidak mempunyai aspek legalitas dan merusak lingkungan,” kata Abd. Razak kepada Wartawan.

Razak yang juga asal dari kabupaten Tolitoli ini menyebutkan, beberapa waktu lalu sudah dilakukan penertiban yang dilakukan aparat gabungan. Namun saat ini, ada lagi aktifitas di lokasi penambangan

Menurut Razak, sangat mungkin dampak dari aktifitas penambangan ilegal tersebut akan memicu bencana banjir bandang, yang merugikan masyarakat Kabupaten Buol dan Tolitoli, terutama di hilir Sungai Tabong.

Pasalnya, aliran Sungai Tabong yang menjadi lokasi penambangan tersebut mengalir ke dua wilayah, yakni Buol dan Tolitoli.

Sebelah timur hulu Sungai Tabong mengalir ke Desa Kokobuka, Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol. Sedangkan hulu bagian barat Sungai Tabong mengalir hingga Desa Janja, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli.

“Jika terus menerus dibiarkan, dampaknya akan sangat mengerikan, karena bisa memicu bencana banjir bandang,” katanya.

Menurut Razak, jika sebelumnya di lokasi tambang tersebut hanya dilakukan masyarakat dengan cara mendulang secara manual, kini justeru menggunakan alat berat seperti exavator yang mengeruk material untuk diolah melalui talang berukuran jumbo.

“Setelah ditertibkan, aktifitas sempat berhenti. Tapi sekarang justeru aktifitas pertambangan lebih masif karena lebih banyak alat berat yang beroperasi di wilayah itu,” katanya.

Razak juga sangat menyayangkan tidak ada tindakan tegas dari aparat setempat, baik di wilayah Buol maupun di wilayah Tolitoli. Padahal menurut dia, pengangkutan alat berat untuk dioperasikan di lokasi tersebut jelas-jelas dilakukan secara terang-terangan.

Abd Razak menambahkan, seharusnya aparat Penegak Hukum (APH) di kedua daaerah (Buol dan Tolitoli) harus konsisten untuk memberantas perusakan lingkungan oleh pelaku PETI

“Apalagi lokasi yang menjadi aktifitas penambangan di sepanjang Sungai Tabong merupakan kawasan hutan resapan. Jika Hutan di lokasi tersebut rusak akibat penambangan bukan tidak mungkin sewaktu-waktu menimbulkan bencana banjir bandang yang menerjang pemukiman masyarakat di hilir Sungai Tabong,” kata Razak.

“Para pelaku harus ditindak dengan tegas, karena pertambangan tersebut diduga juga tanpa Amdal dan tidak mengantongi ijin, karena itu termasuk penambang ilegal yang dapat dijerat dengan Pasal 17 Ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja dan/atau Pasal 12 UU No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp10 miliar,” tegasnya. *** B.id___Ton/Rb

- -

Palu,sultengaktual.com - Angkatan 95 SMA 2 Palu ( 95 Smada) Turut Ambil bagian dengan Mensukseskan kegiatan Musyawarah Besar Dan Reuni Akbar IKASMADA ( Ikatan Alumni SMA Dua) di Tahun 2022 ini.

Dua agenda kegiatan yang dihelat Para Alumnus Smada itu direncanakan jadwalnya pada November 2022 mendatang.

Dengan Agenda IKASMADA itu, Alumni Angkatan 1995 tentunya menyambut senang akan Agenda tersebut.

Olehnya itu, Komunitas Alumni Smada angkatan 95 Mulai melakukan pemuktahiran Pendataan para alumni yang lulus 27 tahun lalu.

Hal tersebut diawali dengan pembuatan Grup di Medsos serta melakukan pertemuan pertemuan kecil.

Sebelumnya, data data para alumnus 95 sudah ada, karena sebelumnya, sejak lulus 1995 lalu,giat reunian akbar juga sudah pernah terlaksana, dan kami angkatan 95 masih saja menjaga kesolidan serta silaturahmi jalan terus. Jadi bukan hanya momentum Reuni akbar baru angkatan kami berkumpul, diluar agenda itu, kami sering melakukan pertemuan pertemuan dengan mencari waktu yang tepat, hal ini karena semuanya sudah memiliki aktivitas rutin yang padat, Jelas Frans Lau.

Hal senada juga diamini oleh Fadli 'Pado', Kekompakan serta komunikasi di angkatan 95 ini tetap dijaga dan dipertahankan, itu bisa terjadi karena saling pengertian diantara kami sangat dikedepankan.

Banyak Manfaat atas lintas komunikasi sesama alumni angkatan 95 kami ini. Berbagai macam topik pembahasan kami ulas dan bahas bersama sambil diselingi canda melalui grup medsos yang ada serta sesekali melakukan pertemuan langsung, Ungkap Ichi Paturusi.

Olehnya itu, Sebelum Waktunya moment helatan itu terlaksana, kami akan musyawarahkan secara internal angkatan kami, apa kiranya agenda yang bisa angkatan kami berikan pada Mubes nanti, serta format design kostum angkatan Kami dan beberapa pokok agenda yang sifatnya internal khusus angkatan Kami, Tambah Frans.***RB

- - - -

Gowa,sultengaktual.com - Sebagai salah satu Product dari Haluoleo Land Group Dibawahi PT Tallasa Fifth Season Dengan Konsep Kesejukan Alam nan sejuk segar dan Rindang di lokasinya, Malino Valley merupakan tawaran dengan konsep memiliki lahan hunian juga villa dengan metode Syariah Hadir Di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.

Malino Valley merupakan satu dari beberapa produk proyek Haluoleo Land group, Yang titik lokasi berada di alam panorama terbuka Daerah Malino Kabupaten Gowa,Sulawesi Selatan.

Adapun konsep penjualan yang diberikan dengan cara syariah. selain itu Kami memberikan Pola 7 T.

Posisi titik Areal Malino valley ini sangat terjangkau dengan fasilitas fasilitas pelayanan publik. 

Beberapa fasilitas peayanan publik itu antara lain, layanan keamanan ( Kantor Polisi), Pusat sekolah, Rumah sakit, kompleks perkantoran pemerintah,Perbankan, baik kantornya serta layanan ATM dan juga pusat pengisian BBM - Pertamina. Rata rata jaraknya kurang lebih 10 sampai 15 menit.

Sistem Penjualan marketingnya juga tidak terlalu sulit, dengan sistem online ataupun contact person marketingnya siap setiap saat. 

Hamzah Fadlani Syuphian selaku Pimpinan Proyek menuturkan kalo konsep penjualan Malino Valley ini lebih pada pendekatan Syariah dengan menerapkan pola 7 T.

Pola 7 T itu adalah Tanpa  Riba, Tanpa Denda, Tanpa Sita, Tanpa BI Checking,Tanpa Asuransi, Tanpa Akad Bathil dan Tanpa Penalty.

Kejelasan semuanya bisa didapatkan jika para calon konsumen menghubungi langsung Marketing kami yang tertera di brosur yang ada, Jelas Anca Sapaan Pimpinan proyek Malino Valley.***RB

- - - -

Palu,sultengaktual.com - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Fraksi Demokrat Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah (Dapil Sulteng) H. Anwar Hafid menyoroti terkait pengelolaan lingkungan perusahaan tambang khususnya PT IMIP di Kabupaten Morowali, Sulteng.

Anwar Hafid yang juga mantan Bupati Kabupaten Morowali dua periode ini melalui pesan WhatsApp_nya kepada wartawan, meminta pemerintah untuk lebih ketat lagi mengawasi aktifitas PT IMIP.

“Pemerintah provinsi dan kabupaten diharapkan melakukan pengawasan ketat atas pengelolaan lingkungan akibat kegiatan pertambangan yang ada di Morowali dan Morut, tak terkecuali IMIP,” pinta Anwar Hafid.

Menurut Anwar Hafid, banjir yang terjadi di wilayah kawasan IMIP beberapa hari lalu hingga menyebabkan sebagian besar rumah rumah warga dan infrastruktur jalan yang terendam adalah gambaran nyata minimnya pengelolaan lingkungan di kawasan pertambangan tersebut.

“Hari ini mungkin desa Bahomakmur. Besok-besok bisa jadi daerah lainnya, dimana aktivitas pertambangan masif, sementara upaya kelola lingkungan sangat minim,” kata Anwar.

“Kalau di zaman saya dulu, luas kawasan industri IMIP itu 2000 hektar. Pemerintah harus awasi ini dengan ketat, utamanya soal pengelolaan lingkungan,” katanya 

Seperti diketahui, Desa Bahomakmur, Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) diterjang banjir, pada Senin 27 Juni 2022, lalu.

Banjir yang merendam kawasan pertambangan itu diakibatkan tingginya curah hujan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, hujan yang mengguyur wilayah Kabupaten Morowali itu merupakan salah satu kawasan pertambangan terbesar.

Berdasarkan keterangan warga Bahomakmur yang tinggal di jalan Torpedo Blok E bernama Rusdi, bahwa air tiba-tiba naik pada jam 3 sore yang diawali turunnya hujan sekira jam 11 pagi.

Menurutnya, ada beberapa titik yang mengalami banjir di Desa Bahomakmur, yaitu di daerah jembatan layang depan toko Alfamidi, dan diperbatasan Desa Fatufia dan Bahomakmur.

Untuk diketahui, wilayah Kecamatan Bahodopi yang merupakan lokasi pertambangan PT. IMIP akhir-akhir ini sering di landa banjir di saat datang musim penghujan***B.id Ton

- -

Palu, sultengaktual.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) partai Demokrat provinsi Sulawesi Tengah menggelar silarurahmi bersama pengurus DPW partai Nasional demokrat (Nasdem) dan DPW Partai Kesejahteraan Sejahtera (PKS) provinsi Sulteng bertajuk ‘Dari Sulteng untuk Indonesia’ di Tanaris Cafe Palu, Senin (27/6/2022).

Ketua DPD partai Demokrat Sulteng Drs.H. Anwar Hafid, MSi mengatakan di depan puluhan wartawan, silaturahmi ini merupakan perintah Ketum AHY dalam program yang sering disebut silaturahmi 360° (derajat)," Kata Anwar, namanya silaturahmi 360° berarti full tanpa melihat siapapun,seluruh elemen masyarakat untuk membangun kesepahaman bersama dalam memikirkan Indonesia .

Urai Anwar Hafid, silaturahmi yang dibangun hari ini adalah resonansi politik yang terjadi di pusat. 

“Resonansi pertemuan pagi ini bisa kemana-mana. Dan kita berharap resonansi pertemuan tiga partai ini bisa tembus ke pusat. Olehnya saya berterima kasih atas kehadiran pangurus partaib Nasdem dan PKS,” ucap Anwar disambut applaus seluruh peserta.

Sementara itu, sekretaris DPW partai Nasdem Sulteng Aristan mengatakan, partai Nasdem yang mengedepankan kepentingan nasional yang lebih luas harus menjadi terdepan diatas kepentingan partai politik manapun. 

Olehnya, Aristan berterima kasih kepada pengurus partai Demokrat Sulteng yang telah msnginisiasi silaturahmi ini guna mendorong perubahan ke arah lebih baik ke depannya. Restorasi Indonesia harus terus didorong dan dibumikan.

”Konflik perpecahan yang terjadi harus diselesaikan dengan baik dimana kerjasama antar komponen bangsa harus dibangun bangsa ini .Kehangatan politik seperti saat ini harus dibangun. Makanya salama hangat dari ketua DPW Nasdem atas iniisiasi silaturhmi ini,” tutur Aristan.

Hal serupa disampaikan ketua DPW PKS Sulteng Mohammad Mahyuddin. Ia menjelaskan, kehadiran tiga partai merupakan bagian dari semangat dan kolaborasi melayani Indonesi dan Sulteng. Kolaborasi kata Mahyuddin tidak hanya dikuassi oleh satu kelompok saja tetapi harus melibatkan banyak pihak dan sumber daya.

 “Kami di PKS Sulteng terus berupaya apa yang diperintahkan oleh presiden PKS terkait dengan politik silaturahim terutama politik silaturahim kebangsaan. 

“Sejak 2001 kami keliling silaturahmi. Dengan demokrat janjian yang ketiga kalinya baru terwujud. In syaa Allah silaturahim ini bisa terus menerus terjaga,” ucap Mahyudin.

Pantaun media ini, nampak beberapa pengurus dari ketiga partai hadir dalam silaturahmi. Dari Demokrat Sulteng nampak sekretaris Demokrat Hidayat Pakamundi dan bendahara Andi Jumriani Hamka, direktur eksekutif Zarkasih dan pengurus lainnya. Dari Nasdem hadir Mutmainah Korona dan pengurus lainnya serta bebepa pengurus teras PKS Sulteng ***



- -
Palu,sultengaktual.com- Satuan Kerja PJN III Pada BPJN XIV Sulteng menjalankan program kerja yang sesuai dengan perencanaannya laksana melakukan Lari Cepat alias Sprint guna mencapai tujuan atas program utama dalam kebinamargaan pada satuan kerja tersebut.

Bagaikan istilah Sprint, hal ini memberikan motivasi pada jajaran satuan Kerja PJN III Sulteng dalam mengaktualisasikan secara nyata dan fakta atas apa yang menjadi program Ditjen Bina Marga Kementerian PU PERA pada Ruas di satuan Kerja ini, yakni Ruas yang masuk pada prioritas Program Strategis dalam pelaksanaannya.

Hal itu dikarenakan Ruas Jalan yang ada pada PJN III Sulteng , merupakan jalur penghubung Trans Sulawesi dari Provinsi Sulawesi Tengah ke Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan juga merupakan jalur pendukung kegiatan pariwisata dan areal areal lokasi pertambangan ( seperti PT. LNG dan IMIP).

Bukan Hanya Sprint, Pihak PJN III Ditahun Anggaran ini ( 2022-Red) Harus bisa menuntaskan pekerjaan pekerjaan dilapangan dengan waktu yang sudah ditentukan yang tetap mengacu pada acuan kontrak dan Teknis pekerjaan guna terjaganya mutu dan kualitas sehingga out come atas program terlaksananya pekerjaan itu bisa tercapai dan melakukan pembenahan atas kekurangan kekurangan pelaksanaan sebelumnya, Ungkap Kasatker PJN III BPJN Sulteng, Dian Maulana, ST Ketika ditemui diruang Kerjanya.

Sejalan dengan program program pekerjaan dilapangan yang sesuai dengan perencanaan, bisa dilihat mengenai kondisi kemantapan jalan.

Presentasi pada kemantapannya menyentuh pada nilai 97,89% atau setara 957,47 Km( Pool Data 2021); Tentu pada penanganannya yang terus direncanakan program berkesinambungan terdapat juga kondisi tidak mantap Dengan indikator penyebutannya Rusak Ringan atau rusak berat hanya menyentuh pada titik 2,11% atau sekitar 20,60 Km.

Dari dua acuan diatas, pasti terdapat juga titik ruas dengan acuan penilaian yang berbeda. Sedangkan panjang jalan yang masih belum berstandar nasional adalah sepanjang 683,6 Km.

Paket paket pekerjaan di tahun anggaran 2022 ini terdiri atas beberapa paket regular yang ditangani atas hasil tender, beberapa paket pekerjaan lanjutan dari paket pekerjaan pada tahun sebelumnya - 2020 - 2021 yang terimbas aturan Refocusing akibat Dampak Pandemi Covid19.

Untuk paket lanjutan tahun sebelumnya walhasil selesai dan tuntas. dan sekarang ini masih fokus pada tahap penyelesaian pekerjaan pekerjaan yang sementara berjalan dengan kategori paket regular dan selesainya pekerjaan Rekonstruksi pembangunan Jembatan di areal Huntap tondo yang merupakan giat hajatan pekerjaan dampak gempa bumi 2018 silam melalui Anggaran Hibah JiCa Loan Jepang.
Paket pekerjaan regular yang sementara berjalan yakni pekerjaan Preservasi Rutin jalan pada ruas Ampana - Balingara - Bunta - Pangimana. pekerjaan preservasi jalan Ampana Balingara Bunta Pangimana. Preservasi Jalan Batui Toili Rata Baturube. Pekerjaan pada Ruas Jalan Tomata Beteleme. Pekerjaan ruas Taripa Tindantana Pape. Pekerjaan preservasi jalan Taripa Tindantana Taripa Tomata Beteleme.
Paket pekerjaan lainnya juga yaitu penggantian jembatan Laroue I serta Duplikasi Jembatan Bahomoahi II di anggaran 2021 lalu sudah selesai.

Preservasi jalan Tagolu Malei Uekuli Marowo Ampana, Preservasi jalan Pangimana Biak Dalam Kota Luwuk Batui. Preservasi Jalan Beteleme Tompira Kolonodale Tompira Bahonsuai Bungku. Preservasi jalan Bungku batas Sultra dan pekerjaan pelebaran Jalan Bahodopi batas Sultra dengan sistem Multy Years Contrac ( MYC).

Paket pekerjaan regular yang sementara berjalan akan berakhir kontraknya rata rata pada Desember nanti, dan jika melihat sisa durasi waktu yang kurang lebih 6 bulan lagi, maka pengguna sangat optimis seluruh pekerjaan bisa selesai tepat waktu.***(RB - MultySumber ; Foto _ Dok. Redaksi)
- -


Palu - Pembangunan kembali Jembatan Palu 4 (Jembatan Ponulele) akan segera dimulai. Jembatan yang roboh terdampak bencana gempa, tsunami, dan liquefaksi pada September 2018 lalu akan digantikan dengan jembatan baru dengan fungsi yang sama. 

  Andri Irfan Rifai 

Jembatan pengganti ini merupakan hibah (grant) berbentuk barang yang diberikan oleh Pemerintah Jepang kepada Pemerintah Indonesia melalui Kerjasama yang difasilitasi oleh Japan International Cooperation Agency (JICA). 

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengawal proses pembangunan hingga selesai dan jembatan dapat difungsikan.

Berdasarkan informasi yang diterima, pelaksanaan pekerjaan pengantian jembatan ini akan berlangsung selama 24 bulan, dengan kontraktor pelaksana langsung dari Jepang yaitu Tokyu Construction Co., Ltd. Adapun konsultan pengawas yang akan memastikan pekerjaan berlangsung sesuai dengan persyaratan adalah The Consortium of Oriental Consultants Global Co., Ltd. And Yachiyo Engineering Co.,Ltd. 

Apabila kontrak ditandatangani minggu ini, artinya Jembatan Palu 4 ini diharapkan dapat dinikmati pada Bulan Juli 2024.

Saat dikonfirmasi mengenai pelaksanaan penggantian jembatan ini, penanggung jawab dari Kementerian PUPR yaitu Dr. Ir. Andri Irfan Rifai, ST, MT, MA, IPM, ASEAN Eng., menyampaikan bahwa saat ini sedang melakukan negosiasi dan persiapan akhir dengan Mr. Keigo KODAMA sebagai perwakilan dari Tokyu Construction Co., Ltd. serta Mr. Shin HISADA yang merupakan The Chief Consultant The Consortium of Oriental Consultants Global Co., Ltd. And Yachiyo Engineering Co.,Ltd. 

Kepala Satuan Kerjan PJN 1 Sulteng yang lebih akrab dipanggil Kang Irfan ini mengharapkan penandatanganan kontrak dapat dilakukan pada tanggal 17 Juni 2022. 

“walaupun kontraktor dan konsultan dari Jepang, namun lokasi pekerjaan ada di Kota Palu dan untuk warga Kota Palu, memang di awal ada wacana akan dilakukan kontrak di Tokyo namun saya lebih memilih dilaksanakan di Kota Palu saja” Kata Kang Irfan membuka pembicaraan.

Kepala BPJN Sulawesi Tengah, Arief Syarif Hidayat, ST, MT yang diwakili Kang Irfan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Pemerintah Kota Palu, Pemerintah provinsi, Masyarakat Kota Palu dan seluruh stakeholder yang terlibat dalam persiapan pekerjaan ini. Beliau menyampaikan “tanpa peran aktif dari pemerintah lokal dan dukungan dari masyarakat setempat, mustahil proyek ini dapat dijalankan dengan baik. Harapannya selama pekerjaan berlangsung kontraktor mendapatkan dukungan sepenuhnya dari berbagai pihak, agar penggantian jembatan ini dapat segera tuntas dan segera dapat dinikmati manfaatnya secara baik.

Hibah jembatan senilai JPY2,026,000,000 ini didanai oleh pemerintah jepang dengan prosedur grant yang diatur oleh JICA. Pembayaran pekerjaan dilakukan langsung melalui pendanaan antar bank di Jepang. Sehingga pihak Indonesia hanya menerima manfaat berupa hibah barang. “Kita bersyukur masyarakat Palu dan sekitarnya mendapatkan grant dari Pemerintah Jepang berupa pembangunan jembatan ini, tanpa harus repot-repot mengelola dana pembangunan. Jadi kita tinggal memastikan pelaksanaannya sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan” pungkas Kang Irfan menutup konfirmasinya kepada media.***

- - -