Pilih Menu

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI


'Masyarakat yang berdomisili diseputar areal proyek begitu antusias dan Puas Dengan Pola Padat Karya'

Palu,sultengaktual.com -  Bentuk kerja Redimensi Parsial badan Sungai akan dipastikan terbukti untuk dapat menormalkan aliran Sungai saat banjir datang dan mencegah kerugian penduduk akibat kerusakan harta benda.
melalui Proyek River Improvment And Sediment Control In Paneki River di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Pekerjaan di  Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Wilayah Sungai Sulawesi III (BWSS), Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) telah mengalami kemajuan serta peningkatan bobot progress pekerjaan yang signifikan.

Hal tersebut diungkapkan oleh Iwan, selaku Project Manager PT Karya Pembangunan Rezky selaku Rekanan pelaksana atas proyek tersebut sekaligus mewakili pihak PPK Sungai dan Pantai II, dan Kasatker PJSA WS. Palu – Lariang, WS. Parigi – Poso, WS. Kaluku -Karama Provinsi Sulawesi Tengah,

Iwan menguraikan bahwa perbaikan dan pengendali sedimen badan Sungai Paneki, dengan output pekerjaan meliputi pekerjaan saluran dengan panjang 3.380 meter, dan 1 bangunan Consolidation Dam serta normalisasi dengan melakukan pengerukan material sedimen pada dasar sungai akibat adanya limpasan sedimen dari hulu Sungai Paneki saat terjadinya bencana banjir pada dua tahun lalu.

“Jadi pembangunan badan sungai itu di desain dengan lebar bawah 10 meter, lebar atas 14 meter dan kedalaman 4 meter. Untuk Revetment atau dinding sungai akan menggunakan campuran beton K -175, sambil menambahkan bahwa pelaksanaan proyek yang melintasi Desa Langaleso dan desa Kabobona, Kecamatan Sigi Biromaru akan dirampungkan pada mei 2021 ini sesuai rencana.

Salah satu teknik metode kerja dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas sungai dari debit banjir sebelumnya. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan meninggikan tanggul sungai di kedua sisi.

Sementara pada setiap dinding sungai itu, nantinya akan dipasangkan pipa suling sebagi jalur untuk ketika ada air tanah yang naik, maka air tersebut akan keluar melalui pipa suling dan dibuang ke sungai. Selain itu juga padapelaksanaan normalisasi sungai tersebut, turut dibangun jalan inspeksi sejauh 2.520 meter pada sisi kiri dan kanan sungai dengan lebar jalan 3 meter dengan kontruksi perkerasan batuan kerikil.

kegiatan pekerjaan ini merupakan proyek yang dibiayai dari pinjaman atau Hibah luar Negeri (PHLN) LOAN JICA dengan kontrak tahun jamak atau Multi Year Contract (MYC) tahun anggaran 2020-2021.

Salah satu program dari kementerian, yakni Pemulihan Ekonomi Nasional ( PEN) Maka Pada kegiatan proyek River Improvement and Sediment Control in Paneki River , di Kabupaten Sigi, turut serta melibatkan sejumlah warga setempat melalui program padat karya Non-Rutin, melalui Hari orang Kerja (HOK) atau dengan kata lain masyarakat sekitar lokasi pekerjaan dilibatkan langsung dengan pola pemberian upah diberikan setiap minggu.

Masyarakat sekitar lokasi pekerjaan proyek yang masuk bekerja dalam kegiatan padat karya berjumlah sekitar 60 orang lebih. Dengan cara kerja yang dilakukan melakukan pengumpulan batu, serta melakukan Bekisting yakni melakukan pengecoran lewat Mal yang juga dibantu oleh peralatan yang ada.

melibatkan secara langsung warga masyarakat setempat pada proyek itu agar membuka lapangan kerja bagi masyarakat, terutama mereka yang mengalami kehilangan penghasilan atau pekerjaan tetap akibat bencana alam dan pandemi Covid-19. Dan tak ketinggalan juga, dilapangan, protokoler kesehatan tetap dijalankan, wabah pandemi covid 19 belum berlalu, sehingga protokoler kesehatan tetap dijalankan, ujar iwan.

“Program Padat Karya ini melibatkan sekitar 60 puluhan orang warga lokal di dua desa, termasuk tenaga kerja terampil tukang. Diharapkan manfaatnya dapat langsung memberikan kontribusi pada program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Disamping itu juga, pihak pelaksana dalam penyediaan Material dilapangan didukung penuh oleh Nusa Jaya Grup. Bukan itu saja, masyarakat sekitar lokasi proyek juga sangat bersyukur dengan dilibatkan langsung dalam pelaksanaannya melalui Program Padat Karya. @RB-Multysumber

- -

Palu, Sultengaktual.com - Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Abadi Talise melalui Kepanitian yang dibentuk, melaksanakan pemungutan suara untuk memilih ketua LPM Abadi Talise periode 2021 - 2024.

Helatan Berdemokrasi di lingkup Kelurahan Talise kecamatan Mantikulore itu dilaksanakan pada sabtu 10 April 2021 bertempat di Baruga Kantor Kelurahan Talise.

Di pemungutan suara pada pemilihan ketua LPM ini, menurut Ketua Penyelenggara Pemungutan Suara, Abd Rasyid, M.Pd yang di wakili oleh sekretarisnya, Suparman, M.Kom menguraikan Bahwa proses pemilihan ini merupakan suatu agenda atas kerja kerja LPM Abadi Talise, Olehnya itu kepanitian dibentuk dan segera merumuskan Hal Hal Mengenai kesiapan dan kelengkapan terlaksananya Helatan Demokrasi ini.

Selain merumuskan serta menjalankan tahapan tahapan kerja panitia dan penyelenggara, sinergitas unit kerja pun rampung sampai skema administrasi penerimaan calon,menetapkan calon tertuang dalam berita acara kegiatan ini, Ujar Aco sapaan akrab Suparman.

Adapun, Hak pilih pada prosesi ini adalah semua masyarakat di kelurahan Talise dengan bukti diri membawa serta memperlihatkan KTP Asli masyarakat yang bertempat tinggal di kelurahan Talise.

Rapi Mekanisme Kerja dan Alur cross check data penduduk yang menjadi pemilih dilakukan secara seksama dengan penuh tanggung jawab, tambah Aco.

Masyarakat talise yang memilih kandidat calon ketua ini juga menerapkan pola pola tata pemihan secara umum yang sering digunakan oleh Lembaga KPU.

Dengan Hasil Administrasi calon ketua yang Maju berhasil di putuskan 5 kandidat calon ketua, sesuai dengan nomor urut masing masing Kandidat.

Kandidat yang terdiri dari 5 calon itu adalah, Mantan Ketua LPM yang juga pernah menjadi Anggota Legislatif kota palu periode 2014 - 2019 berada pada nomor urut 1 atas Nama Moh. Rum, SH., MH. kemudian Kandidat calon ketua nomor urut 2 yakni DR.Ubay Harun, S.Ag., MSi , lalu kandidat nomor urut 3 Ada Muh. Iqbal SH., MH, kemudian Di nomor urut 4 ada Gufran dan di posisi nomor urut 5 ada Agus Salim, SE.

Seiring proses tahapan pemungutan suara ini, Gufran sebagai salah satu kandidat calon ketua ternyata di pertengahan proses ini,mengambil sikap untuk mundur dari pencalonan. Dengan mundurnya kandidat nomor 4, sama sekali tidak mempengaruhi tahapan pelaksanaan pemungutan suara dan proses kerja kerja kepanitiaan yang ada, Jelas Aco.

bukan itu saja, Pantauan Langsung sultengaktual.com dilokasi pemungutan suara, Antusiasnya Para Pemilih yang merupakan anggota masyarakat setempat begitu besar. Hal ini dibuktikan dengan Padatnya Meja Panitia Yang bertugas di pendataan akurat berdasarkan Areal lokasi dengan pembagian Administrasi per RW.

Dari pendataan itulah para pemilih dianggap lengkap adminitrasi, yang kemudian mendapatkan kertas suara untuk di coblos di bilik suara.

Anggota masyarakat yang datang menggunakan hak pilih sesuai pengelompokkan area Per RW itupun diberikan batas waktu sampai pukul 13.00, lewat dari waktu yang sudah ditentukan , maka pihak panitia tidak melayaninya lagi.

Sesuai Rekapitulasi data administrasi oleh panitia pemungutan suara, pengelompokkan jumlah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.419 orang, dengan rincian, Masyarakat dari area RW 1 sebanyak 106 orang, RW 2 sebanyak 490 orang, RW 3 sebanyak 362 orang, RW 4 sebanyak 327 orang, RW 5 sebanyak 97 orang dan RW 6 sebanyak 36 orang.

Setelah Proses pencoblosan dilakukan, pihak panitia melakukan Break Ishoma selama kurang lebih satu jam, setelah itu melanjutkan agenda penghitungan hasil suara.

Diperhitungan hasil perolehan suara sangat alot, Muh Rum, SH.MH dengan nomor urut 1 yang juga pernah menjabat sebagai Ketua LPM Harus mengakui Keunggulan Agus Salim, SE dengan perolehan selisih 54 suara.

Agus Salim, sosok muda yang akan konsisten dan komit atas program kerja yang sesuai dengan visi misinya meraih 485 suara, sedangkan Muh Rum harus puas dengan 431 suara.

Ubay Harun nomor urut 2 dengan 193 suara, disusul oleh Muh. Iqbal nomor urut 3 memperoleh 136 suara.

meskipun sudah mundur dari pencalonan, Gufran nomor urut 4 memperoleh 3 suara dan, Lubis 19 suara.

Dari keseluruhan jumlah suara sah itu, masih ada juga suara batal sebanyak 160 suara. Hitungan ini sah dan sudah di berita acarakan dengan disaksikan masing masing saksi dari para kandidat peserta pemilihan Ketua LPM Abadi Talise, tambah Suparman, M.Kom.

Disela sela Perhitungan Total perolehan Suara, Risdianto Bachmid, SH yang juga Mantan Lurah Talise, sangat mengapresiasi atas helatan yang dilakukan oleh LPM Abadi Talise.
"Sangat sangat Demokratis prosesnya, ini tidak lepas dari kerja kerja penyelenggara yang sangat sarat pengalaman serta mampu memberikan edukasi politik di lingkungan areal kita sendiri, secara pribadi saya bangga dengan hasil penyelengaraan yang baru saja kita saksikan bersama, disitulah demokratisnya, nilainya sangat mulia dan kita pertahankan Ritme yang sudah ada" Ungkapnya.

Dan untuk Kandidat yang terpilih, untuk segera melakukan langkah langkah maksimal dalam menjalankan Lembaga tersebut, Raih dan buktikan apa keinginan masyarakat atas cita cita bersama. Segera lakukan sinergitas kemitraan dan seluruh unsur terkait atas cara cara kerja dalam mewujudkan Visi Misi dengan mengkombinasikan apa yang harus lebih dahulu diperbuat, Sukses Buat Ketua Terpilih, Ujar Risdianto.  @RB






- -
Arfan : Kualitas Pekerjaan Yang Utama, Ini Komitmen Dalam Menjaga Mutu Hasil Proyek

Buol, sultengaktual.com - Pemerintah Kabupaten Buol, melalui Instansi terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum (Dinas PU) terus memacu dalam meningkatkan infrastruktur pelayanan publik dengan menata kondisi ruas ruas jalan yang ada di daerah ujung utara provinsi sulawesi tengah itu.

Ditahun anggaran 2021 ini, pihak PU Buol tetap berkomitmen melanjutkan program atas pembangunan Daerah Buol. Ditahun ini, meski Wabah pandemi covid19 masih melanda, komitmen melanjutkan pembangunan tetap saja terlaksana.
          Arfan Arifin, ST MT
Dengan pos anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperuntukan kelanjutan program penanganan masalah jalan, sudah mulai terlaksana.

Dinas PU Kabupaten Buol, melalui Kepala Bidang Bina Marga, Arfan Arifin, ST MT menguraikan bahwa, program pembangunan dalam bidang kebinamargaan tetap berlanjut dengan beban anggaran dari pos DAK dan DBH ditahun 2021 sudah mulai berjalan, dan sekarang ini, yang sudah action adalah pekerjaan yang beban pos anggaran Dari DAK.

Dengan Anggaran sebesar 25 Miliar lebih sudah mulai berjalan setelah melewati proses lelang dan sudah berkontrak dengan output pekerjaan melakukan peningkatan serta pemeliharaan kondisi jalan dengan tujuan utama fungsi jalan menjadi layak sebagai sarana fasilitas yang diperuntukkan oleh masyarakat pengguna.

Dengan Mayor Item pekerjaan yang dilaksanakan semuanya AC-WC dan Lapisan Penetrasi (Lapen), karena pekerjaan ini bersifat peningkatan serta pemeliharaan, Kata Arfan.

Dalam pelaksanaannya, Kami selaku pengguna sangat yakin jika kualitas pekerjaan itu bisa terjaga pada akhirnya, karena rata rata pihak rekanan yang mengerjakan disaat proses lelangnya juga menorehkan penawaran yang rata rata masih tahapan kewajaran dengan menurunkan harga penawaran tidak lebih dari 15 persen atas HPS yang ada.

Bagaimanapun juga, kualitas pekerjaan akan kami kedepankan dalam pengelolaan anggaran tersebut, dan sebaran sebaran titik pekerjaan itu smentara untuk beberapa daerah yakni peningkatan kondisi jalan di jalan Desa Tayadun - Desa Poongan, Desa Bokat - Desa Kodolagon serta proses pengerjaan Lapen di ruas lainnya.

Diproses lelang baru baru ini juga, pantauan yang kami lihat, rekanan rekanan pesertanya ada yang dari luar wilayah buol dan rekanan lokal juga, tapi itu bukan suatu alasan rekanan dari mana, karena proses lelang adalah proses lelang yang terbuka buat siapa saja yang memenuhi syarat sesuai aturan dan di proses oleh Pokja yang ada tanpa campur tangan dari pihak manapun, termasuk pihak instansi terkait, jelas Arfan.

Dalam pelaksanaannya dilapangan, saat pandemi covid19 sekarang ini yang masih mewabah, menjalankan protokoler kesehatan tetap ditekankan untuk selalu dijalankan di lapangan, karena ini merupakan suatu keharusan di era New Normal dan juga untuk memutus mata rantai penyebarannya. RB




- - -
Haris : 'Merampungkan Pekerjaan Merupakan Tanggung Jawab'


Palu, sultengaktual.com - Proyek Paket preservasi ruas jalan Beteleme - Tompira - Bahonsuai - Bungku terus melakukan action dilapangan dalam merampungkan pekerjaan yang melekat di kementerian PUPERA bagian Binna Marga yang dibawahi oleh BPJN XIV Sulteng.

Paket pekerjaan yang berbandrol anggarann APBN Murni dengan nilai Kontrak 49.130.936.000 Ini berada pada satuan kerja PJN III sulawesi tengah dibawah tanggung jawab Pejabat pembuat komitmen ( PPK 3.6) dilaksanakan oleh PT Mentawa Karyatama Sejati sebagai pemenang lelang atas paket pekerjaan tersebut.

Perusahaan Yang syarat akan pengalaman dari Timur Sulawesi Tengah itu berkeyakinan bahwa pekerjaan diruas yang ditangani sepanjang 20 KM itu akan tetap dituntaskan pekerjaannya sesuai dengan batasan waktu kontrak yang ada, Meskipun kami mendapatkan Perpanjangan waktu hingga 21 April nanti.

Meski saat sekarang ini, pandemi atas wabah sebaran covid19 masih saja terjadi, tetapi pelaksanaan dilapangan tetap saja dilakukukan pekerjaan, yang sudah pasti mengacu pada protokoler kesehatan yang berlaku, jelas Haris selaku General superintendent pada pekerjaan yang dinahkodai putri dari pengusaha sukses Murad Husein.

Haris merincikan juga, bahwa pada pekerjaan penanganan jalan yang dikontrakkan sepanjang 20 KM itu, sampai saat ini sudah terealisasi hingga tuntas, tinggal menyelesaikan Marka Jalan serta Bahu jalan.

" Pekerjaan Dilapangan sudah tuntas semuanya, sisa penyelesaian marka jalan dan bahu jalan saja sedikit lagi, Alhamdulillah kami bisa tuntaskan pekerjaan ini, karena sudah Tanggung jawab kami menyelesaikan hingga tuntas, Ujar Haris, selalu General Superintendent/ Kepala proyek dari pelaksana PT Mentawa Karyatama Sejati, melalui Telepon Selular.
Selain pekerjaan pengaspalan yang sudah selesai dikerjakan, pekerjaan Pemeliharaan rutin jembatan sudah juga dilakukan pembersihan dan pengecetan jembatan serta pekerjan lainnya, hal ini merupakan ketentuan dalam kontrak yang harus dikerjakan. sementara pekerjaan pemeliharaan rutin jalan juga selesai dikerjakan, Tambah Haris, sambil menambahkan hal ini tidak bisa dipungkiri semua atas dukungan masyarakat setempat.

Sesuai arahan dan aturan yang ada, pekerjaan pekerjaan yang ada dan terdampak langsung akibat pandemi covid19 telah terjadi refocusing anggaran.
refocusing dimaksud yakni pemotongan anggaran nilai kontrak pada pekerjaan yang berlangsung dengan nilai yang dibayarkan ditahun berjalan Pada 2020 lalu pas waktu kontrak dan pada tahun mata anggaran berikutnya di tahun 2021 ini, contohnya seperti nilai kontrak kami sebesar 49 miliard lebih baru akan diselesaikan di anggaran tahun 2020 kurang lebih 12 miliard dan sisanya atas anggaran tersebut telah rampung diselesaikan tahun ini jelas Haris. RB
- -


Melakoni Dengan Tanggung Jawab Serta Posisi Cashflows Terjaga Membuat Suatu Hal Itu Bisa Bertahan

sultengaktual.com -Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat ( PU PERA ) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah XIV Sulteng ( BPJN XIV Sulteng) Tetap melanjutkan pembangunan sarana prasarana infrastruktur dibidang kebinamargaan.

Komitmen dalam melanjutkan program pembangunan nasional meskipun dalam keadaan situasi pandemi wabah Covid 19 yang menerpa keseluruhan negara didunia, pihak kementerian PU PERA secara aktif menuntaskan proses pekerjaan pekerjaan sesuai dengan Tahapan Proses yang sesuai dengan aturan yang ada.

Beberapa pekerjaan Yang dibiayai pada tahun Anggaran 2020 lalu, Pihak Kementerian tetap memberikan kelongaran yang memberikan perimbangan pada penyedia jasa dalam melaksanakan penyelesaian pekerjaan yang sudah dikontrakkan dengan pola Relaksasi Refocusing atas pembiayaan serta batasan waktu dalam penyelesaian pekerjaan.

PT. Elim Jaya Pratama ( EJP ) salah satu Rekanan Penyedia Jasa Asal Dari Wilayah Timur Sulawesi Tengah, Luwuk Kabupaten Banggai merupakan Kontraktor pelaksana Yang syarat Pengalaman dalam proses pelaksanaan penyelesaian pekerjaan yang dikontrakkan.
 
Dengan Trade Merk atas Posisi Sebagai Kontraktor, PT EJP dalam pelaksanaan dilapangan jika dirunut atas pengalaman kerja kita menoleh ke riwayat kontraknya, Seakan tidak sekalipun ada minusnya bahkan persoalan dalam proses penyelesaian Kontrak pekerjaan yang didapatkan.

Penelusuran media Grup sultengaktual.com atas kinerja kontraktor asal Kota Air Kabupaten Banggai ini sangatlah memiliki komitmen atas kontrak kerja yang dijalankan. Hal ini tidak lepas dari kinerja Managemen perusahaan itu sendiri.

Flash Back kebelakang, Sosok leader yang sudah membesarkan perusahaan tersebut sering disebut 'Tangan Dingin ', Yakni Almarhun Ko' Ince. Betapa Tidak, Dimasa hidupnya, merintis sampai membesarkan perusahaan perusahaan miliknya, hanya dilakukan dengan 2 cara/metode saja, yakni Menjaga Cash Flows dan Bertanggung Jawab. Ungkapan Ini tertutur saat waktu itu, Alm Ko' Ince Menjamu makan malam di salah satu Restaurant di bilangan Kilo 5 kota Luwuk.

Seiring Waktu, perusahaan Milik Alm Ko' Ince masih tetap eksis di bidangnya sebagai penyedia Jasa, Jika Berbicara EJP, Nama Beliau Pasti Terucap, karena Karakter dan pembawaan yang begitu supel serta keramahan kepada Siapa saja.

Eksisnya perusahaan peninggalan Alm Ko' Ince, salah satunya EJP terbukti masih dipercaya oleh pengguna anggaran baik yang dibiayai APBD Kabupaten Banggai, APBD Provinsi Sulawesi Tengah serta APBN sebagai Penyedia Jasa dalam melaksanakan Pekerjaan pekerjaan yang dikontrakkan melalui tahapan tahapan yang sesuai dengan peraturan yang Ada (Proses Lelang/Tender).

EJP pada Tahun 2020 mendapatkan proyek Pekerjaan Preservasi Jalan Ampana - Balingara - Bunta - Pangimana setelah Perusahaan Yang Dinahkodai Oleh Viktor Hongkiriwang menjadi pemenang pada proses tender/lelang Pekerjaan ini.

PT EJP selaku pemenang lelang pekerjaan Tersebut setelah tanda tangan Kontrak pekerjaan harus menyelesaikan penanganan pekerjaan dengan panjang Target sepanjang kurang lebih 20,40 KM sampai batas akhir di desember nanti dengan Hasil Akhir Pekerjaan Jalan Hot Mix.

Pekerjaan pekerjan di ruas ini mulai dari pengaspalan, pembersihan saluran, pemeliharaan secara rutin untuk jalan dan jembatan dan pemarasan. Selain itu terdapat pekerjaan Rutin Jalan, penanganan Rutin pada Jembatan, pemeliharaan Jembatan, pemarasan, pembersihan saluran dan pengaspalan badan jalan yang sudah ditetapkan dalam kontrak.

Sigapnya EJP selaku mitra kerja Dengan Pihak BPJN XIV terlihat pada putusnya jembatan Tobelombang di jalur Trans sulawesi Palu - Luwuk tepatnya di Kilometer 436+070 Akibat Gerusan Air yang mengakibatkan Oprit Jembatan Putus langsung ditangani oleh EJP sehingga masyarakat pengguna jalan tetap terlayani, karena penanganan langsung dilakukan segera. Dan untuk Pekerjaan pekerjaan yang dilakoni EJP ditahun anggaran 2020, semua tuntas dilaksanakan.

Sigap serta bertanggung jawab memberikan Poin plus keberadaan Perusahan ini. Sehingga TEGAK Sulteng salah satu NGO pemerhati pembangunan sarana prasarana di Sulawesi Tengah memberikan Apresiasinya dan Berharap kiranya EJP bisa mempertahankan Pandangan pandangan plus atas posisi yang ada sekarang ini.

Dengan berkelanjutannya program pembangunan Nasional, di tahun anggaran 2021 ini EJP masih tetap eksis mengikuti proses proses lelang yang sementara berlangsung dan juga sudah memilik kontrak Pekerjaan di Ruas ruas jalan yang ada di wilayah timur provinsi Sulawesi Tengah.

Oleh : Randhy Budiman
- -

PARIMO, Sulteng Aktual - Lubang bekas galian mangais emas di lokasi pertambangan terlarang di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah kini direklamasi.




Penutupan lubang bekas mencari emas itu dilakukan sejumlah pihak—Pemerintah Kabupaten, kepolisian, TNI, serta Basarnas. Ini diungkap Kapolres Parigi Moutong Ajun Komisaris Besar Polis Andi Batara Purwacaraka kepada sejumlah pewarta di Polres setempat, Jumat, 12 Maret 2021.

Andi Batara bilang, selain mereklamasi, lokasi pertambangan emas di Buranga juga sudah ditutup permanen.

Diungkap Andi Batara, di lokasi itu juga sudah dipasangi spanduk warning yang bertuliskan ‘illegal mining’.

"Lokasi buranga sudah ditutup, kami juga telah memasang spanduk bertuliskan illegal mining serta menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan," katanya.

Diketahui, pada tanggal 24 Februari 2021 telah terjadi longsor di lokasi pertambangan emas di Desa Buranga. Kejadian itu menelan 7 nyawa manusia serta puluhan orang luka-luka.

Dampak dari peristiwa tersebut, aparat keamanan dan pemerintah mengambil tindakan untuk menutup lokasi tambang emas yang katanya tidak legal. Dan dari peristiwa itu juga polisi melakukan penyelidikan. Hasilnya, satu orang tersangka sudah diamankan di Polres Parigi Moutong.

Baca beritanya berjudul: Operator Excavator Ditetapkan Tersangka Pasca Longsor Tambang Buranga

Moh Aksa

-
Palu, Sultengaktual.com - Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ( PUPR ) Direktorat jenderal cipta karya mempunyai peran strategis mengenjot program Kota tanpa kumuh ( Kotaku ) pada tahun 2020 di Kota Palu. 

Program Kota Tanpa Kumuh ( Kotaku ) merupakan satu dari sekian program Padat Karya Tunai ( PKT ) cash for work yang di laksanakan Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat ( PUPR ) melalui Dirjen Cipta Karya serentak di seluruh Indonesia mencakup 34 Provinsi termasuk Sulawesi Tengah yang melekat pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah ( BPPW ) Sulteng. Ujar Zubaidi di ruang kerjanya
Program ini terangnya, bersinergi dengan Pemerintah Daerah serta melibatkan langsung Kelompok Masyarakat. ini merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan tujuan melakukan pemberdayaan secara langsung kepada masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh di perkotaan termasuk infrastruktur yang rusak akibat bencana alam gempa bumi beberapa tahun lalu masuk dalam agenda kerja program Kotaku pada tahun 2020 lalu di Kota Palu
" Di Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu, program Kotaku menyasar 45 Kelurahan dengan konsep pemberdayaan langsung ke masyarakat. Program ini berhasil terlaksana dan menyerap tenaga kerja 2.500 orang untuk padat karya tunai program Kotaku di Kota Palu. " Jelas Zubaidi ST 
Meski di tengah pandemik Kata dia, kegiatan ini tetap berjalan dan tetap mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker dan mencuci tangan. Akunya

Program Kotaku yang di laksanakan di Kota Palu 
Program ini merupakan komitmen pemerintah terutama pihak Balai Prasarana Permukiman Wilayah ( BPPW ) Sulteng untuk mendukung gerakan 100-0-100 yakni 100 persen akses air minum layak, 0 persen permukiman kumuh serta 100 persen akses sanitasi layak.

Keberhasilan program Kotaku di Kota Palu tentu tidak lepas dari peran Kepala BPPW Sulteng, Satker dan juga PPK yang membawahinya.

Atas kerja keras ini, lingkungan permukiman yang dulunya kotor dan kumuh saat ini telah berubah menjadi layak huni, asri dan nyaman.

PPK Kotaku Zubaidi. ST mampu memberi warna baru bagi keberadaan permukiman kumuh di perkotaan. Saat ini, hasil upaya dan kerjanya bisa memberi arti terhadap permukiman kumuh di Kota Palu
 
Program Kotaku adalah kegiatan yang di lakukan melalui pembangunan infrastruktur skala lingkungan reguler dengan konsep kolaborasi antar pemerintah pusat, daerah yang melibatkan langsung Kelompok masyarakat. tim
- -
Palu,Sultengaktual.com - Kementeria PUPR melalui Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BP2W) Provinsi Sulawesi Tengah Yang Dikepalai Oleh Ferdinan Kana’ lo, menyatakan bahwa pihaknya tetap melanjutkan pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi korban bencana alam 28 September 2018 silam.

Pihaknya ditugaskan oleh Wakil Presiden melalui Dirjen Perumahan Kementerian PUPR ketika itu, untuk membangun huntap sesegera mungkin bisa terbangun dengan data yang benar.

Diakuinya pembangunan huntap dibeberapa lokasi memang mengalami sedikit perseoalan sehingga memberikan dampak untuk percepatan pembangunan huntap itu sendiri. Namun hal ini, pihaknya terus berkoordinasi dengan stakeholder terkait agar persoalan itu bisa terselesaikan.

“data yang diberikan pemerintah daerah sering berubah-rubah. Kadang besar dan kadang turun lagi, belum lagi persoalan lahan. Kami disarankan oleh KPK agar membangun Huntap sesuai data ril dan diatas lahan yang tidak menimbulkan masalah,” Jelas Ferdinan dihadapan sejumlah jurnalis dalam Konfrensi Pers Di Ruang Rapat Kantor BP2W.

Dia mengatakan pemerintah Kota Palu, Sigi dan Donggala masing-masing memberikan data gelondongan, sehingga butuh verifikasi data yang lebih ril agar pembangunannya tidak mubazir.

“Coba kalau kita bangun tidak sesui data ril, misalnya lebih banyak dibangun ketimbang data kebutuhan yang sebenarnya terus tidak ada yang huni, maka akan menimbulkan masalah dikita yang membangunnya, bukan yang menghuninya,”tegas Ferdinan.

Misalnya data gelondongan dari BPBD Kota Palu sebanyak 8.168, setelah diverifikasi BP2W hanya 1.206 kemudian berdasarkan SK walikota Palu datanya sebanyak 5.758, dan hasil verifikasi hanya 5.051. Sehingga terjadi selisih 707.

“Sedangkan kapasitas Huntap yang akan di bangun di Kota Palu sebanya 4.083 unit dan kita masih kekurangan lahan,”jelas Ferdinan.

Ferdinan yang didampingi Kasatker baru Sahabuddin dan sejumlah PPK menjelaskan bahwa proyek rehab rekon pasca bencana Pasigala termasuk pembangunan Huntap berasal dari dana pinjaman di Bank Dunia.

“Karena ini dana pinjaman di Bank Dunia oleh pemerintah Indonesia, maka kita harus hati-hati betul mempergunakannya sesuai kebutuhan dan tidak boleh ada masalah, termasuk masalah sengketa lahan.

Sebab Bank Dunia tidak mau membiayai jika ada masalah. Oleh sebab itu masalah rehab rekon terkhusus pembangunan Huntap bagi masyarakat korban bencana alam Pasigala adalah tanggungjawab kita bersama, termasuk kawan-kawan pers. Mari kita bersinergi demi membangun daerah ini, terkhusus membangun huntap untuk saudara-saudara kita yang kehilangan tempat tinggalnya,” Pintanya. @tlgi_rb

- -