Pilih Menu

Slider


KOTA

SULTENG





POLITIK





HUKUM


SULAWESI


EDUKASI

Rencana Pengacara Ajukan Yurisprudensi. 

Parigi Moutong, Sultengaktual.com- Setelah minggu lalu ditunda, sidang perkara gugatan perdata yang menyeret nama Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu, Selasa 23 Desember 2019 digelar. Agendanya masih tentang pembuktian tergugat.

Sidang gugatan Hantje Yohanes menggugat secara perdata Samsurizal Cs. 
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Parigi itu, Etal yang sebagai salah satu dari tim pengacara tergugat mengajukan dokumen keterangan menjawab gugatan Hantje Yohanes.

Kalau pekan lalu, sidang tersebut ditunda lantaran tergugat tidak memasukan berkas alias sanggahan tergugat sebagaimana agenda sidang. Namun sidang kali ini, tim kuasa hukum hanya menyetor satu lembar bahan sanggahan.

“Keterangan tentang jawaban tergugat atas penggugat sudah diajukan. Bukti keterangan hanya satu lembar,” ujar pengacara tergugat, Syahrudin Ariestal alias Etal menjawab pertanyaan wartawan usai sidang hari Selasa itu.

Etal menambahkan, pada gelaran sidang yang dijadwalkan pada 14 Januari 2020 nanti, tim akan mengajukan yurisprudensi.

Seperti terpublis Sultengaktual.com 16 Desember 2019, (Baca: Samsurizal Cs Tidak Ajukan Dokumen Pembelaan, Hakim Tunda Sidang), bahwa hakim menunda persidangan dalam agenda pembuktian tergugat. Tiada dokumen alias bukti untuk menjawab gugatan Hantje Yohanes jadi sebab penundaan sidang tersebut.

Untuk diketahui, Samsurizal Tombolotutu bersama sejumlah “orang dekatnya”, digugat pengusaha besar di Sulawesi Tengah. Perkara perdata yang digugat pengusaha bernama Hantje Yohanes itu bernilai Rp4,9 miliar. Urusan Pilkada tahun 2017 lalu dikait-kaitkan dalam gugatan tersebut. (Baca: Bupati Parigi Moutong Terlilit Hutang Pilkada).


Penulis: Aksa
Editor: Andi Sadam
- -
Palu, Sultengaktual.com- Empat tokoh popular Sulawesi Tengah dikabarkan mendaftar ke Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra, guna ikut seleksi bakal calon gubernur Sulteng. Empat figure itu adalah, M Hidayat Lamakarate alias Dayat, Rusdy Mastura alias Cudy, Anwar Hafid (AH) dan Nurmawati Dewi Bantilan (NDB).

ilustrasi Pilkada serentak
Masing-masing bakal calon tersebut, merupakan nama-nama yang sudah viral diisukan jadi peserta di kontestasi politik pada 2020 mendatang.

Sekadar di ketahui, Dayat saat ini sebagai sekretaris provinsi aktif. Sedangkan AH kini sebagai anggota DPR RI terpilih pada Pileg baru-baru ini. AH juga tercatat sebagai bupati Morowali dua periode.

Berikut NDB merupakan keterwakilan gender yang pernah dua kali berturut-turut menjadi senator DPD RI. Sedangkan Cudy, meski tak terpilih pada Pileg DPR RI belum lama ini, namun loyalis serta konstituennya cukup diperhitungkan di Sulteng. Tolak ukur seorang Cudy sudah terukur lewat jabatan Walikota Palu yang berhasil lolos dua periode. Bahkan pada Pilgub 2015 lalu Cudy nyaris mengalahkan gubernur petahana Longki Djanggola.

"Kita belum punya syarat khusus untuk bakal calon yang akan diusung, walaupun empat nama yang sudah mendaftarkan diri di Partai Gerinda memiliki kemampuan elektabilitas yang sangat kuat. Kita punya ketua DPD itu adalah yaitu Gubernur Sulteng dua periode, tentunya dia lebih paham secara persis siapa nanti yang akan diusung untuk bisa melaksanakan fungsinya sebagai kepala daerah," ujar Ketua Badan Seleksi (Bansel) DPD Gerindra Sulteng, Stivan Sandagang kepada wartawan, Senin 16 Desember 2019, lewat lansiran Detikcom yang ramai di beranda warga net.


Stivan menyarankan agar para pendaftar bakal calon di Pilgub Sulteng menyiapkan bakal calon wakilnya, termasuk memetakan kekuatan kursi Parpol untuk mengusung calon.

"Visi-misi masing-masing bakal calon kita sudah terima pada tahap pengembalian dokumen. Namun kita menyarankan untuk masing-masing segera mencari bakal calon wakilnya dan partainya untuk melengkapi Partai Gerindra. Masing-masing bakal calon harus menyiapkan kecukupan sembilan partai, karena itu adalah 20 persen dari jumlah 45 kursi di DPRD Sulteng," sebut Stivan. 
Andi Sadam
Dikutip dari Detikcom 


-
Jakarta - Partai NasDem akan menggelar kongres di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta Pusat dari tanggal 8 hingga 11 November, mendatang. Ketua DPP Partai NasDem Taufik Basari menjelaskan, dalam rapat itu akan membahas beberapa agenda. Mulai dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), garis besar haluan partai rekomendasi program ke depan, dan pemilihan ketua umum.

Wakil Ketua Umum Garda Pemuda Partai Nasdem (GP Nasdem), Ivanhoe Semen mengatakan, kader muda ingin Surya Paloh kembali memimpin Partai Nasdem di periode mendatang.

Dia mengklaim, dukungan tersebut diberikan seluruh kader GP Nasdem se-Indonesia. Hal ini disampaikan berkaitan dengan akan digelarnya Kongres Partai Nasdem.

"Pencapaian membanggakan Nasdem di Pileg dan Pilpres kemarin tidak lepas dari kepemimpinan Bang Surya. Sehingga seluruh kader Garda Pemuda Nasdem se-Indonesia sepakat agar Bang Surya Paloh melanjutkan kembali kepemimpinannya sebagai Ketua Umum Partai Nasdem," ujar Ivanhoe, Rabu (30/10/2019).

"Kemenangan kepala daerah yang diusung Partai NasDem di pilkada adalah bukti kepiawaian Bang Surya," sambungnya.

Ia menambahkan bahwa gagasan politik antimahar yang diterapkan oleh Surya Paloh mendapatkan respons yang positif dari masyarakat Indonesia sehingga membuat Nasdem meraih pencapaian yang luar biasa pada Pemilu 2019.

"Respons positif atas gagasan ini juga datang dari para calon kepala daerah. Tangan dingin beliau berhasil menjadikan Nasdem fenomenal," ujarnya.

Menurut Ivanhoe, GP Nasdem sebagai organisasi sayap Partai Nasdem, berhasil menempatkan diri sebagai wadah bagi pemuda dari berbagai latar belakang untuk turut aktif berpartisipasi politik.

Hal ini tidak lepas dari peran Surya Paloh yang terus mendukung peran anak muda dalam bernegara serta di dalam Partai Nasdem sendiri.

"Garda Pemuda Nasdem sebagai wadah berhimpunnya anak-anak muda Partai Nasdem sangat mengapresiasi Bang Surya karena telah memberikan ruang seluas-luasnya bagi generasi muda Partai Nasdem untuk berkiprah dan berkontribusi dalam Partai, sehingga Nasdem berhasil menempatkan kader muda terbanyak sebagai anggota DPR RI," tutup Ivanhoe.

Sumber: Merdeka.com

-
Jakarta - Salah satu topik bahasan dalam rapat kabinet terbatas mengenai tugas-tugas Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi adalah mengenai tol laut. 

Presiden Joko Widodo mengaku mendapat tanggapan positif dari masyarakat dan pemerintah daerah terkait tol laut. Banyak yang mengusulkan, ditambah trayek dan frekuensi tol laut. 

Presiden RI, Joko Widodo
Namun, yang menjadi persoalan, ada monopoli oleh perusahaan tertentu. Sehingga, harga ditentukan oleh mereka. Padahal, dengan keberadaan tol laut itu, harga-harga barang diharapkan mengalami penurunan hingga 30 persen dari harga sebelum adanya tol laut. 

"Akhir-akhir ini, rute-rute yang ada itu barang-barangnya dikuasai oleh swasta tertentu. Saya belum dapat ini swastanya siapa," kata Jokowi, dalam rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 30 Oktober 2019.

Jokowi pun meminta jajarannya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dia menginginkan, tol laut bisa dinikmati rakyat dengan harga yang murah. 

"Ini tolong dikejar dan diselesaikan. Saya tak tahu, apakah perlu intervensi dari menteri BUMN untuk melakukan ini? Tapi paling tidak, harus diberikan kompetisi, paling tidak ada kompetitornya," katanya. 

Menurut Jokowi, dengan adanya kompetitor akan ada persaingan harga dan harga tidak dikendalikan oleh perusahaan tertentu. 

"Tapi kalau dikuasai oleh satu perusahaan, ya munculnya beda lagi. Kita beri fasilitas kepada dia. Ini yang tidak kita kehendaki," katanya.

Sumber: VIVAnews.com
-
Jakarta - Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto terus melanjutkan safari dengan mendatangi satuan-satuan dan institusi di bawah kementeriannya.

Kali ini, Prabowo yang didampingi Wakil Menteri Pertahanan, Wahyu Sakti Trenggono menyambangi Markas Besar TNI di Cilangkap, Jakarta Timur.

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto
Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan rasa bangganya, karena sampai saat ini prajurit yang bertugas menjadi alat pertahanan negara konsisten memelihara kemampuan. Tetapi, ia menekankan, kemampuan tersebut ke depan harus ditingkatkan mulai dari SDM hingga alutsista di tiap matra.

"TNI harus kuat. Untuk itu, kami bersama Wamenhan ingin memperkuat jajaran operasional kekuatan tempur riil TNI, kita akan perkuat TNI," kata Prabowo, seperti dalam keterangan tertulis yang dipublikasikan Kementerian Pertahanan, Rabu 30 Oktober 2019.

Tiba di Cilangkap, rombongan Prabowo disambut Panglima TNI, Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Siwi Sukma Adji, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Yuyu Sutisna, dan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Letjen TNI Tatang Sulaiman.

Hadi pun mengucapkan rasa terima kasihnya atas kedatangan Prabowo dan Trenggono, usai dilantik dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju.

Ia berharap, bersama pejabat baru di Kementerian Pertahanan mampu mewujudkan postur pertahanan negara yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai macam ancaman dan tantangan Indonesia ke depan.

"Untuk menindaklanjuti arahan Presiden selaku Panglima TNI, saya berusaha menentukan 11 Program Prioritas dan mengakselerasinya dengan program 100 hari kerja pada awal masa jabatan Panglima TNI," kata Hadi.

Untuk sebelas program prioritas, Hadi menjabarkan, di antaranya revitalisasi MEF, penyempurnaan doktrin TNI, menjadikan TNI sebagai organisasi yang adaptif, pengembangan SDM berbasis kompetensi, dan pembinaan matra yang dilimpahkan kepada Kepala Staf Angkatan.

Ia juga menjelaskan, TNI telah membangun pasukan khusus trimatra yang saat ini disebut sebagai Koopssus TNI yang mengembangkan sistem operasi tiga kesatuan secara terpadu.

"TNI juga telah meresmikan satuan TNI Terintegrasi Natuna sebagai bagian dari upaya menjadikan pulau-pulau terluar strategis seperti Natuna, Saumlaki, Morotai, Biak, dan daerah strategis Merauke menjadi pangkalan operasi TNI di masa depan," kata Hadi.

Sumber: VIVAnews.com
- -
Jakarta - Mantan Juru Kampanye Prabowo-Sandi, Ustaz Haikal Hassan, mengatakan bahwa saat ini dia tidak memperdulikan kabinet Joko Widodo. Bahkan, meski di dalam kabinet tersebut ada nama Prabowo Subianto yang didukungnya pada Pilpres 2019, tak lantas membuatnya mendukung pemerintahan Jokowi.

Haikal menegaskan tetap berada sebagai oposisi yang memantau jalannya pemerintahan. Dengan ada atau tidaknya Prabowo di pemerintahan, dia tetap menjadi oposisi.

Haikal Hassan. ft. ist
"Ada yang tidak peduli, ada yang masa bodoh. Dengan ini kami tidak menangis, kami tidak tertawa, kami tetap oposisi siapa pun yang menjadi menteri di sana. Apakah Pak Prabowo yang dulu kami berada dan mendukung Pak Prabowo bahkan siapa kami tidak peduli, kami tetap oposisi," kata Haikal dalam acara Indonesia Lawyers Club tvOne, Selasa malam, 28 Oktober 2019.

Haikal tidak bisa menyembunyikan sebuah fakta hanya demi menyenangkan penguasa. Apabila pemerintah melakukan hal yang dinilai merugikan rakyat, atau tidak sejalan dengan rakyat, maka dia akan tetap melakukan kritik.

"Kalau kita dituntut untuk memberikan narasi yang menyenangkan, tidak bisa itu, berarti semua koalisi dong. Kita tetap melakukan narasi yang mengkritik kerja pemerintah, karena kita berjanji bahwa kita oposisi," ujarnya.

Menurut Haikal, latar belakangnya yang merupakan ulama dan pendakwah, idealnya memang menjadi oposisi. Sebab, akan berbahaya jika ulama justru berada di bawah penguasa dan itu menyebabkan tidak ada sistem pengawasan dan penyeimbang.

"Sampai kapanpun kita tetap oposisi sampai mati, tapi tetap dengan uswatun hasanah, dengan akhlakul karimah, kita akan tetap mengkritik pemerintah. Sampai kapan? Sampai terus, supaya tetap ada check and balance," ujarnya.

-
Tergugat Divonis Pulangkan Hampir Seperempat Miliar. 

  • Catatan: Andi Sadam
Belum separuh perjalanan kepemimpinan Samsurizal Tombolotutu sebagai bupati Parigi Moutong, sudah diterpa masalah. Tak tanggung-tanggung, perkara perdata dengan angka gugatan mencapai miliaran rupiah "melilit" bupati yang baru setahun menjabat di periode keduanya ini.

ilustrasi
Menariknya, urusan Pilkada tahun 2017 lalu dikait-kaitkan dalam gugatan yang dilayangkan pengusaha ternama di Sulawesi Tengah itu. Sejak didaftar di Pengadilan Negeri Parigi Agustus 2019, kini perkara hutang tersebut sudah melewati putusan hakim. Hampir seperempat miliar rupiah uang wajib dipulangkan oleh Samsurizal Tombolotutu bersama dua tergugat lain.

Adalah Hantje Yohanes penggugat dalam perkara perdata di pengadilan berlokasi di jalan Pakabata Bambalemo, Kecamatan Parigi. Lebih Rp3 miliar yang masuk jadi gugatan dari Rp5 miliar ajuan gugatan dalam persidangan.

Selain Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu sebagai tergugat I, beberapa nama-nama yang turut terseret hutang-piutang ini, diantaranya Nico Rantung sebagai tergugat II dan Arifin Amad tergugat III.

Seperti diketahui, Nico Rantung adalah kader partai Gerindra. Sedangkan Arifin Amad berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kini menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pemukiman Kabupaten Parigi Moutong.

Dalam amar putusan Nomor 26/Pdt G.S/PN Prg yang dibacakan Hakim Tunggal Jayadi Husain, Rabu 10 Oktober 2019, mengabulkan sebagian gugatan penggugat. Senilai Rp230 juta uang yang wajib dikembalikan tiga tergugat. Uang pinjaman tersebut dikembalikan secara seketika tanpa syarat. Kemudian menghukum kepada para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp806.000,-.

Dilansir JurnalNews.id, 24 Oktober 2019, Ketua Tim Kuasa Hukum Penggugat, Muslim Mamulai menegaskan, kalau para penggugat tidak melakukan upaya hukum keberatan terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, maka selaku kuasa penggugat akan mengajukan permohonan eksekusi.

Menyangkut gugatan perkara pinjaman dana sekira Rp4,9 miliar untuk kepentingan Pilkada Parigi Moutong tahun 2017 lalu, proses perkaranya sedang dalam pemeriksaan.

Sementara Kuasa Hukum tergugat Samsurizal Tombolotutu, Syahrudin Ariestal Douw yang dikonfirmasi JurnalNews.id mengungkapkan, sesungguhnya ada perkara pertama perkara nomor 25 yang menuntut kliennya Samsurizal Tombolotutu Rp500 juta, namun gugatan ini ditolak majelis hakim.

Untuk gugatan Nomor 26 kata Syahrudin, pinjaman benar diakui oleh peminjam atas nama Arifin Amad, sebesar Rp230 juta. Namun hutang tersebut sudah dibayar karena terdapat temuan BPK atas pekerjaan perusahaan Tunggal Mandiri Jaya milik Hantje Yohenes sebesar Rp247 juta.

Karena uang belum dipakai, maka Arifin Amad menelepon kepada penggugat agar membayar, tetapi penggugat tidak mau tahu, akhirnya Arifin Amad berfikir positif, bahwa karena ada pinjaman yang belum dia pakai, maka dia pakailah uang yang ada untuk membayar temuan. Akan tetapi hakim berpendapat berbeda.***
- -

Parigi Moutong – Terpublisnya informasi laporan Amrullah Almahdali terhadap Abdul Chair ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Palu, masih ditanggapi “dingin” oleh terlapor yang kini menduduki bangku Ketua KPUD Parigi Moutong, Sulawesi Tengah.

Abdul Chair
foto ilustrasi
Kepada Sultengaktual.com, Abdul Chair mengaku kalau ia belum mengetahui pasti soal substansi laporan Amrullah Almahdali.

“Sampai dengan saat ini saya belum mengetahui apa delik laporan beliau (Amrullah Almahdali),” jawab Abdul Chair menjawab pertanyaan Sultengaktual.com lewat chating whatsApp-nya, Rabu 7 Agustus 2019.

Abdul Chair pun berkomentar kalau belum pula memahami apa yang dimaksudkan dalam laporan yang menyebut foto-foto maupun rekonstruksi yang diajukan pelapor.

“Menyangkut foto-foto rekonstruksi, foto rekonstruksi apa saya belum mengetahuinya,” tulis Abul Chair via WA.

Seperti diketahui, pada Senin 5 Agustus 2019, tim dari Amrullah Almahdali mengantar laporan ke DKPP yang diterima staf Tim Pemeriksa Daerah (TPD) di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulawesi Tengah.

Menurut staf TPD, Abdul Salim, berkas laporan yang dimasukkan ke Bawaslu itu dibawa oleh kurir dari Parigi, tanpa didampigi pelapor maupun kuasa hukum pelapor.

"Berkasnya saat kami terima, semuaya diperiksa terlebih dahulu oleh staf TDP Bawaslu. Adapun isi dari berkasnya yakni form laporan ke DKPP, print bukti percakapan via WhatApp (WA), print foto-foto rekonstruksi dan kronologis kejadian serta print KTP pelapor atas nama Amrullah Almahdali dan tiga saksi," urai Salim di kantor Bawaslu Sulteng.

Kata Salim, selain dalam bentuk print out, berkas tersebut juga ada dalam bentuk copy-an compact disc. Seluruh berkas ini akan diserahkan ke koordinator devisi Bawaslu Sulteng, yang kemudian diverivikasi dan diserahkan ke DKPP.

Reporter/Editor: Andi Sadam
- -
Parigi Moutong-  Meski berada dalam Rumah Tahanan (Rutan) Olaya, Kabupaten Parigi Moutong, Amrullah Almahdali tatap 'mengejar' Abdul Chair yang kini sebagai ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Parigi Moutong.

Abdul Salim ketika menerima berkas laporan
Amrullah Almahdali di kantor Bawaslu Sulteng,
Senin 5 Agustus 2019. Foto: Istimewah 
Dari dalam sel, Amrullah dikabarkan melaporkan Abdul Chair ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Palu.

Laporan Amrullah itu diterima staf Tim Pemeriksa Daerah (TPD), Abdul Salim di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Senin 5 Agustus 2019.

Menurut Salim, berkas laporan yang dimasukkan ke Bawaslu itu dibawa oleh kurir dari Parigi, tanpa didampigi pelapor maupun kuasa hukum pelapor.

"Berkasnya saat kami terima, semuaya diperiksa terlebih dahulu oleh staf TDP Bawaslu. Adapun isi dari berkasnya yakni form laporan ke DKPP, print bukti percakapan via WhatApp (WA), print foto-foto rekonstruksi dan kronologis kejadian serta print KTP pelapor atas nama Amrullah Almahdali dan tiga saksi," urai Salim di kantor Bawaslu Sulteng.

Kata Salim, selain dalam bentuk print out, berkas tersebut juga ada dalam bentuk copy-an compact disc. Seluruh berkas ini akan diserahkan ke koordinator devisi Bawaslu Sulteng, yang kemudian diverivikasi dan diserahkan ke DKPP.

Pantauan media ini, pelapor juga membawa satu paket berkas ke Ketua KPU Sulteng,  yang juga diterim oleh staf,  dan diperiksa secara teliti oleh staf di KPU.  

Reporter/Editor: Andi Sadam
- -
Jakarta- Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak seluruh permohonan yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam sidang putusan sengketa Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019 malam.

Majelis Hakim MK membacakan putusan sidang 
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) 
Presiden dan Wakil Presiden 2019 di Gedung 
Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis 27 Juni 2019. 
Solopos.com
Dalam pembacaaan amar putusan yang selesai pada pukul 21.16 WIB, hakim konstitusi Wahiduddin Adams menyatakan permohonan pemohon (Prabowo-Sandiaga) untuk mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Maruf Amin tidak beralasan. Permohonan diskualifikasi ini merupakan salah satu inti dari petitum yang diajukan tim kuasa hukum Prabowo-Sandi dalam sengketa hasil Pilpres ini.

"Terkait permohonan pemohon agar mahkamah mendiskualifikasi pasangan Joko Widodo-Maruf Amin sebagai capres-cawapres, mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan untuk sepenuhnya," kata Wahidudin.

Sebelum penolakan terhadap dalil permohonan diskualifikasi, majelis hakim juga menolak seluruh dalil lainnya yang diajukan kubu Prabowo-Sandi. Majelis juga menolak dalil kubu Prabowo yang mempersoalkan status Maruf Amin sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah.

"Berdasarkan penilaian atas dalil-dalil di atas, mahkamah berkewanangan melakuan persidangan a quo, pemohon juga berhak melakukan pemohonan a quo, dan permohonan juga masih sesuai peraturan perundangan," kata hakim.

Berdasarkan berbagai pertimbangan peraturan perundangan, majelis hakim konstitusi menyatakan menolak seluruh permohonan pemohon. Majelis juga menolak eksepsi pihak termohon (KPU) dan pihak terkait (Jokowi-Maruf) terkait penolakan mereka terhadap berkas revisi permohonan kubu 02.

"Amar putusan: mengadili, menyatakan, menolak eksepsi termohon atau pihak terkait seluruhnya dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Sumber: Solopos.com
- -