Pilih Menu

Slider



KOTA


SULTENG





POLITIK

HUKUM

SULAWESI


EDUKASI

Palu,sultengaktual.com - Proses Lelang Pekerjaan Rekonstruksi ruas jalan kalawara kulawi dan Sirenja akan segera dimulai setelah Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIV Sulawesi Tengah melakukan penandatanganan kontrak terintegrasi rancang dan bangun (Design And Build) di Akhir November 2021.

Proses lelang dengan Design And build ( Merancang dan bangun) itu merupakan pola lelang yang baru pertama dilakukan di sulawesi tengah, khususnya pada proses lelang di BPJN Sulteng.

Para peserta lelang yang mengikuti proses lelang ini, memasukan penawaran, dari pekerjaan konsultan,perencanaan dan pelaksanaan dilapangan, Ungkap Eko Prasetyo Galih, ST, PPK 1.6 mewakili Kasatker PJN I Sulteng.

Pekerjaan rekontruksi jalan Kalawara, Kulawi dan Sirenja di Kabupaten Sigi dan Donggala sepanjang 18,5 kilometer Dengan nilai kontrak sebesar Rp.156.6 Miliard segera action lapangan oleh pemenang lelang yakni PT. Wijaya Karya selaku kontraktor pelaksana dan yang menjadi konsultan manajemen konstruksi adalah PT Perentjana Djaya.

Eko memaparkan bahwa di ruas Jalan Kalawara – Kulawi memiliki kondisi geologis ketidakpastian akibat dipengaruhi oleh aliran sungai dan berada pada garis sesar Saluki 

Untuk itu skema rancang dan bangun ini diterapkan dari proses perencanaan hingga pelaksanaanya dilakukan oleh kontraktor pelaksana.

“Penyedia itu sendiri harus punya tim perencanaan yang kuat untuk melakukan design sesuai dgn kaidah-kaidah design yang di dukung juga dengan survey investigasi. Di tahun ini kami berupaya agar dapat menyerap uang muka,Papar Eko.

Konsentrasi pelaksanaan pekerjaan ini  pada titik titik ruas jalan yang diketahui terdampak pada bencana alam gempa bumi dan likuefaksi pada tiga tahun silam (2018-Red).

Menurut EKo, pelaksanaan sepanjang 18,5 kilometer pada paket rekontruksi jalan Kalawara, Kulawi dan Sirenja tersebut dibagi menjadi lima segmen penanganan, diantaranya ruas jalan Kalawara-kulawi sepanjang 12,6 Km yang dibagi menjadi 5 segmen yang terpisah.

Kemudian ruas Jalan Biromaru – Palolo sepanjang 3,5 kilometer yang di dalamnya juga pelaksanaanya dengan merekonstruksi pada badan jalan yangg terdampak likuefaksi, ruas Jalan Sibalaya sepanjang 1 kilometer yang juga terdampak likuefaksi dan ruas jalan Tompe – Tonggolobibi pada bagian (Rob Sirenja) dengan panjang penanganan sejauh 1,4 kilometer

Jadi memang daerah-daerah tersebut itu betul-betul rusak yang terdampak musibah. 

Jadi dengan hal itu, harapan kami, dengan adanya penanganan ini maka arus lalu lintas menjadi semakin lancar dan tentunya perekonomian warga meningkat. Namun kami juga membutuhkan dukungan dari masyarakat agar pekerjaan ini berjalan lancar, yang nantinya kemungkinan akan ada buka tutup jalan pada ruas jalan Kalawara-Kulawi” Urai Eko.

Anggaran pelaksanaan pekerjaan ini merupakan anggaran bantuan dana dari Pemerintah Jepang melalui Japan International Coorporation Agency (JICA) yang merupakan dana Loan

Percepatan penanganan pemulihan infrastruktur jalan dan jembatan pasca bencana alam di Sulawesi Tengah sejak tahun 2019 hingga saat ini dilaksanakan oleh BPJN Sulawesi Tengah, melalui tim satuan tugas khusus penanganan pasca bencana terus dilakukan penanganannya dan menargetkan rampungnya pekerjaan di 2023 nanti. *rb-multysumber










- -

Palu,Sultengaktual.com - Kegiatan Pemeliharaan Jalan secara Rutin yang ada pada Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah adalah suatu program kerja dalam menjaga serta memelihara sarana infrastruktur bidang ruas jalan yang sudah ada.

Ruas jalan yang masuk cakupan kewenangan pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dibawah komando Dinas bina Marga bidang Jalan memiliki perencanaan kerja yang diaplikasikan dilapangan dalam menjaga fungsi jalan itu agar tetap berfungsi dan infrastruktur jalan itu tetap berguna berfungsi secara baik.

Oleh karena itu, untuk tetap berfungsinya jalan yang ada, pihak Dinas Bina Marga Sulteng melakukan pemeliharaan melalui kegiatan rutin pemeliharaan jalan yang terbagi pada ruas ruas jalan tersebar di kabupaten kabupaten yang merupakan kewenangan tanggung jawab atas penanganan ruas jalan provinsi.

Sebut saja, kegiatan pemeliharaan rutin jalan untuk 2 wilayah kabupaten di Timur Sulawesi Tengah yakni pemeliharaan Rutin jalan wilayah Kabupaten Tojo Unauna dan Kabupaten Banggai.

Kegiatan Pemeliharaan rutin Jalan pada 2 wilayah kabupaten itu diback up penuh pembiayaannya melalui APBD provinsi sulawesi tengah.

Pembiayaan yang diturunkan dalam menangani kegiatan pemeliharaan jalan tersebut disesuaikan dengan kondisi lapangan yang sebelumnya sudah melalui tahapan perencanaan yang ada.

Kegiatan pemeliharaan yang ada di 2 wilayah kabupaten itu pada prinsipnya ditangani secara swakelola yang mengacu pada aturan aturan pekerjaan swakelola yang ada.

Sebaran ruas ruas jalan yang ditangani di wilayah kabupaten Tojo Unauna itu antara lain ruas Tayawa, Ruas Longge Atas sampai Ruas Dataran Bulan. selain itu ada juga ruas lingkar Una una, yakni ruas wakai dan ruas kulingkinari. bahkan ruas lingkar togean yang merupakan Ruas penanganan adalah Ruas Lebiti dan ruas Bangkagi.

Sedangkan ruas ruas yang ditangani di wilayah Kabupaten Banggai meliputi Ruas Balinggara ruas longge Atas, Ruas dataran bulan, ruas Uwemea, Ruas Sp.Toili, ruas Jalan Martadinata dalam kota luwuk, ruas Siuna, Ruas Boalemo, ruas pangkalaseang, ruas balantak, ruas bonebobakal dan ruas bunga.

Kepala Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah, Ir. H. Syaifullah Djafar, M.Si melalui Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pemeliharaan Rutin Jalan Wilayah Kabupaten TojoUnauna dan Kabupaten Banggai, Rusly Bahay ST, mengatakan bahwa Penanganan pekerjaan yang dilakukan pada ruas ruas jalan yang ada di 2 wilayah kabupaten itu menindaklanjuti atas apa yang sudah direncanakan serta melihat juga kondisi terkini yang ada dilapangan dengan acuan terhadap ketersediaan anggaran yang ada.

Dengan Acuan pekerjaan pemeliharaan rutin di 2 wilayah itu, pekerjaan pekerjaan yang dilakukan dilapangan mulai dari pemarasan dan pembersihan saluran air( Drainase).

Selain itu, pekerjaan pemeliharaan lainnya yakni pekerjaan pemasangan bronjong, pekerjaan bronjong ini juga melihat titik kondisi dilapangan mana yang harus dipasangkan bronjong.

Selain pekerjaan pekerjaan yang dilakukan diatas, pemeliharaan badan jalan juga dilakukan dengan metode kerja secara Ac-Wc, Patching, Lapen dan sand sheet. Untuk pekerjaan pemeliharaan  badan jalan tersebut merupakan inti dari tujuan fungsi jalan yang layak dengan tanpa hambatan serta jalan yang bebas dari lubang. 

Pekerjaan pemeliharaan Rutin Jalan ini bertujuan  menangani kendala kendala dilapangan untuk tetap mempertahankan fungsi jalan yang diinginkan agar jalan bebas hambatan dan tidak berlubang.

Penanganan ruas jalan Provinsi merupakan keharusan yang telah menjadi agenda kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Sulawesi Tengah, Hal ini menjadikan bahwa ruas jalan provinsi merupakan sarana prasarana yang fungsinya menghubungkan masyarakat lintas lokasi bisa menikmati perjalanan dengan nyaman. Rb

- -

Palu,Sultengaktual.com - Untuk Memastikan Kemajuan progres pekerjaan pembangunan gedung baru kantor Kejaksaan Tinggi Sulteng, Jacob Hendrik Pattipeolhy, SH, MH selaku Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulteng, Langsung meninjau pekerjaan proyek pembangunan gedung baru Kejaksaan Tinggi Sulteng, Jumat 12 November 2021.

Kunjungan Kajati Sulteng ini disambut langsung oleh Direktur Prasarana strategis Direktorat Kementrian PUPR, Ir.Iwan Suprijanto MT, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulteng, Sahabudin SE, MT, para PPK BPPW Sulteng dan unsur manager direksi PT Waskita Karya selaku kontraktor pelaksana.

Dalam paparan kepada Kajati Sulteng dan rombongan, PT Waskita Karya menyampaikan, sesuai data update progres per tanggal 12 November 2021, bahwa pekerjaaan atas rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan gedung kantor Kejati Sulteng, saat ini realisasi progresnya adalah 62, 217 persen (%).

Progress pekerjaan itu meliputi  Pekerjaan struktural Ski 11,26% (saat ini pekerjaan struktur sudah dilantai 7 (topp floor) capaian 99,87%, Pekerjaan struktural SKa 11,50% ( saat ini pekerjaan sudah dilantai 7, capaian 99,75%, Pekerjaan struktural ST, 12,03% ( saat ini pekerjaaan sudah dilantai 7, capaian 96,93%, Perkerjaan Arsitektural, 9,57%.( saat ini pekerjaan pasangan dinding sudah dilantai 6 dengan capaian 31,69%, Pekerjaan mekanikal, 7,99% ( saat ini pekerjaan mekanikal sudah dilantai 5 capaian 62,37%, Pekerjaan Elektrikal, 5,10%. (saat ini pekerjaan instalasi elektrikal sudah dilantai 5 capaian 62,37%, Pekerjaan pos jaga, tiang bendera, jalan landscape dan pagar,  0,13%. ( saat ini yang dikerjakan sisi kanan dengan pencapaian 2.91%.

"Demikian realisasi progres ini kami sampaikan kepada bapak Kajati Sulteng, Direktur prasanarana strategis Direktorat PUPR, Kepala BPPW Sulteng," ujar Konsultan Pelaksana saat menyampaikan presentasi progres realisasi gedung Kejati Sulteng.

Mendengar capain yang cukup signifikan itu, Jacob hendrik Pattipeiloy menyampaikan apresiasi dan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang terlibat dalam proses pembangunan kembali gedung baru Kejati Sulteng.

"Tentunya kita sangat bersyukur atas capaian ini, semoga dengan waktu yang direncanakan dapat diresmikan secepatnya, tetap semangat kerjanya untuk semua, salam sehat untuk semuanya," ungkap Kajati Sulteng.

Kajati Sulteng juga menjelaskan, pihaknya terus meningkatkan etos kerja dan pelayanan prima, khususnya dalam kegiatan pengamanan pembangunan proyek-proyek strategis di lingkungan Pemerintah maupun BUMN/BUMD sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah.

"Meskipun diketahui, saat ini masih menggunakan pinjaman gedung dari Pemprov Sulteng, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat dan daya juang kami dalam menjalankan tugas. Pelayanan kejaksaan tetap berjalan sebagaimana mestinya," imbuhnya.

Sesudah itu, Jacob Hendrik Pattipeilohy bersama Ir.iwan Suprijanto menuliskan catatan sarimony, dan rombongan pun beranjak melakukan peninjauan di beberapa lantai dilokasi pelaksanaan pekerjaan.

Ditempat yang sama, Direktur Strategis Prasarana strategis Direktorat Kementrian PUPR, Ir.Iwan Suprijanto MT, menyampaikan ucapan terimakasih atas kunjungan Kajati Sulteng dan rombongan. Ia pun berharap pada Januari 2022 , Gedung baru Kejati Sulteng ini sudah dapat diresmikan

"Ada harapan kita di tanggal 20 Januari 2022, bisa diresmikan, tadi saya targetkan atas progres saat ini kemungkinan besar diakhir tahun, Insya allah mencapai 96,7% dan dalam waktu 2 minggu termasuk komisioning akan bisa kita tuntaskan,"ungkap Iwan Suprijanto didampingi Kepala BPPW Sulteng Sahabudin, saat ditemui dilokasi pembangunan.

Kedatangannya di Palu saat ini, kata Iwan Suprijanto, guna memastikan beberapa proyek rehabilitasi dan rekontruksi pasca bencana gempa bumi, tsunami di Sulteng tahun 2018 lalu.

"Ini soal respon cepat kita, dan hari ini salah satu project yang saya lihat adalah pembangunan kembali gedung Kejati Sulteng," tandas Iwan Suprijanto. __ibl

- - -
Palu, sultengaktual.com -  Jika tidak ada halangan, pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) serentak Kabupaten/ Kota Partai Demokrat Sulawesi Tengah (PD Sulteng) akan dilaksanakan pada Minggu pertama bulan Desember 2021. Demikian ditegaskan Ikbal Basir Khan selaku ketua Panpel Muscab serentak PD Sulteng
"Sebelumnya kita jadwalkan pada 12 - 14 November 2021, Namun karena padatnya jadwal DPP, Insya Allah bergeser pada awal Desember bulan depan," jelas Ikbal khan saat ditemui dikantor PD Sulteng, Jumat 5 November 2021.

Meskipun waktunya bergeser, kata Ikbal Khan, pihaknya tetap optimis untuk  mendukung keputusan DPP dalam kesiapan menghadiri pelaksanaan Muscab serentak di Kota Palu Sulteng.

"Tadi saya baru selesai rapat bersama panitia, pada intinya, kami tetap siaplah dan setia selalu, menyesuaikan waktu yang tepat dari DPP, Alhamdulillah tim Panpel telah berkerja dengan baik dalam persiapan Muscab ini," ujarnya.
Bahkan, kata dia, kesiapan DPC/DPAC 13 Kabupaten/Kota menghadiri Muscab saat ini sudah sangat siap.

"Dari laporan LO kepada kami, tidak ada kendala, maka sangat dipastikan mereka (DPAC) pasti akan hadir sesuai jadwal yang ditentukan," tandas mantan Ketua DPC Demokrat Kota Palu itu. 
@ Tim
- -

Palu, sultengaktual.com -  Sorotan Tajam tertuju pada kinerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulteng, Pasalnya hal itu mencuat dengan adanya dugaan 'Setoran Upeti' Atau setoran Dana Dalam akhir proses lelang dilaksanakan pada saat menentukan siapa yang akan dimenangkan dalam paket pekerjaan yang dilelangkan. 

Bahkan pola kerja Wadah Lelang Paket Pekerjaan Proyek di lingkup Kementerian PUPR itu diduga kuat mengesampingkan Asas pembuktian Tahapan proses lelang, Yakni keabsahan pada tahapan  klarifikasi lapangan.

Hembusan informasi Aroma kurang sedap yang kembali berhembus dilingkungan kerja Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) Sulteng, yang sempat dilakukan Demo Aksi di bulan Juni 2021 lalu yang menyorot kinerja Institusi Tersebut. Dimana tudingan para rekanan (Kontraktor-red) jika ingin memperoleh/menang  dalam setiap proses lelang yang dilakukan Pokja BP2JK harus menyetor memberikan  Upeti sejumlah/segepok uang. Dugaan itu dikuatkan ada benarnya, karena sejumlah kontraktor yang menjadi sumber media ini pernah mengalaminya.

Alih-alih menang, malah tanda bintang satu ikut lenyap karena diduga tidak memenuhi keinginan/permintaan oknum dilingkup BP2JK.

Kepala Balai Pelaksanaan Pemilihan Jasa Konstruksi Sulawesi Tengah (BP2JK), Ronny Andriandi ST MT yang diwakili oleh Kasubag TU BP2JK, Widyanto SE, ST ketika dikonfirmasi media ini membantah dengan tegas, kalau persoalan mengenai informasi adanya penyetoran Dana atau Upeti atas penentuan menang dalam proses lelang pekerjaan Proyek, " Info itu tidak benar, sama sekali tidak benar, karena kami sangat tegas dalam menjalankan aturan, bahkan kami pun tidak melakukan intervensi atas kerja kerja Tim Pokja yang Ada", Ujarnya dengan Tegas.

Sumber Media ini mengatakan, kalau cara cara melakukan penyetoran sejumlah dana yang dimintakan itu benar adanya, bahkan ada teman sesama kontraktor mengeluh, seakan sudah jatuh tertimpa tangga, hal itu dikarenakan sampai melakukan upaya pinjam dana dengan berbunga, Ungkap Sumber sambil meminta agar jati dirinya dirahasiakan.

Bukan itu saja, Segala macam cara mereka lakukan( Pihak BP2JK-Red) sampai sampai ada proses lelang yang diulang, dan saat proses itu diulang, ada beberapa persyaratan yang kemudian di tambahkan, seperti menambahkan kebutuhan tenaga ahli, jelas sumber sambil berharap agar cara cara kerja yang demikian harus di tentang, karena tidak lagi berjalan diatas rel yang semestinya.

Jujur saja, kami mau tidak mau mengikuti aturan main tersebut, hal ini dikarenakan guna mendapatkan/memenangkan proses lelang pada paket pekerjaan yang kami ikuti. Sambil memberikan satu contoh juga terhadap salah satu proses lelang yang memiliki kesamaan proses transaksional Setoran Upeti 

Proses lelang yang kami lakukan semua mengacu pada aturan yang ada,sambil mengatakan kalau Kabalai ( Rony - Red) tidak ditempat karena sibuk mengantar Tamu, Tambah Widyanto.

Siapa yang katakan hal itu, jika mau menang harus setorkan sejumlah uang, Tidak benar itu. karena itu sudah sangat bertentangan, kami punya rambu aturan, jadi sekali lagi hal itu tidak benar, sambil mengulang pasti ada yang berkhianat dalam tim pokja bekerja, karena itu tidak dibenarkan,papar Widy.

Sedangkan proses lelang memiliki tahapan tahapan yang sudah memiliki aturan, bahkan untuk pembuktian atas apa yang dibutuhkan dalam prose lelang, seperti peralatan atau sejenisnya, kami pihak pokja hanya memeriksa legal administrasinya saja, tanpa turun lapangan melakukan recheck atas hal administrasi itu, jelas widy yang langsung diamini oleh Herman Labalado anggota tim Pokja BP2JK yang mendampingi Widyanto, SE, ST. 

@RB



- - -

Kapolda Sulteng Meminta Maaf, Atas Kasus Asusila Anggotanya

Palu,sultengaktual.com - Eks Kapolsek di Parimo, akhirnya diputus bersalah dalam sidang kode etik profesi Polri dan direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

Persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memeriksa dan mengadili Iptu IDGN yang saat ini bertugas di yanma Polda Sulteng digelar di ruang sidang Kode Etik Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sulteng, Sabtu (23/10) pagi.

Atas nama Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Sulteng kami mengucapkan permohonan maaf kepada elemen masyarakat Sulteng atas dugaan kasus Asusila yang dilakukan oleh terduga pelanggar Iptu IDGN, Jelas Kapolda Sulteng Irjen Polisi Rudy Sjufahriadi dalam konferensi pers di Mapolda Sulteng (23/10)

Kapolda juga mengatakan, Polda Sulteng telah melakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dipimpin Kabid Propam Polda Sulteng Komisaris Besar Polisi Ian Rizkian Milyardin, S.I.K dengan putusan berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), 

Ditempat yang sama Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Polisi Didik Supranoto menerangkan Iptu IDGN telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri dan pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, 

Terhadap putusan rekomendasi PTDH tersebut Iptu IDGN menyatakan banding, terang Didik.

Kasus asusila yang dilakukan Iptu IDGN terhadap S selama kurang lebih sepekan ramai menjadi pemberitaan di media, berawal dari adanya screnshot chat whatsapp mesra itulah terkuak prilaku asusila eks Kapolsek di Parimo itu terhadap anak tersangka pencurian sapi yang sedang ditahan di Polsek Parigi Polres Parigi Moutong. @Humas Polda Sulteng

- - -

Palu,sultengaktual.com - PT Widya Rahmat Karya, Kontraktor pelaksana untuk pekerjaan Penanganan Longsoran pada Ruas Jalan Mepanga - Tinombo Pada PJN II Sulteng Balai Pembangunan Jalan Nasional Sulawesi Tengah ( BPJN XIV SULTENG) Terus memacu pekerjaan di Ruasnya agar selesai pada waktu yang sudah di tentukan.

Pekerjaan yang dikontrakkan pada akhir Desember 2020 lalu ini akan berakhir pada Desember 2021 ini, yang mestinya selesai pada oktober ini.

Hal tersebut Dikarenakan ada ketambahan pekerjaan, maka waktunya diberi ketambahan juga sampai pada Desember 2021, sesuai dengan Dokumen Adendum kontrak yang ada.

Kontraktor Pelaksana yang menangani paket kontrak tersebut, dalam klausul kontraknya mengerjakan tiga item pekerjaan utama yakni, bangunan revetment ( Susunan Conblock kubus dengan ukuran 80 x 80), Pembuatan Box culvert tiga (3) buah serta pelebaran jalan dengan panjang 300 meter.

Pembuatan Bangunan Revetment itu, merupakan suatu metode pekerjaan yang hasilnya nanti bisa melindungi badan jalan dari air laut.

Tujuannya yakni untuk mencegah terjadinya kerusakan pada jalan nasional trans sulawesi yang dikarenakan oleh Arus dan Gelombang Air Laut.

Pola pengerjaan Bangunan revetment ini juga dengan menyusun conblock yang dimaksud dengan pertama pada lapisan dasarnya atau permukaan bawahnya digunakan Geotextile.

Bangunan Revetment ini di bangun sepanjang 680 meter dengan penggunaan ribuan conblock sesuai dengan yang termaktub pada Dokumen Kontrak.

Sedangkan pada pekerjaan pelebaran jalan, pihak pelaksana melakukan pelebaran jalan sepanjang 300 meter.

Mengenai progress dilapangan, pelaksana sisa sedikit lagi menyelesaikan pekerjaannya, dan waktu pelaksanaan juga jika dibilang masih ada. 

Meskipun ada ketambahan pekerjaan dan volumenya, pihak pelaksana PT WRK dan pihak PPK 2.1 optimis pekerjaan akan tuntas sesuai dengan waktunya.@RB







- - -

PERS mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Penegasan UU Nomor 40 Tahun 1999, tentang tugas pers tersebut, belum dipahami secara baik oleh para pihak.

Jaminan terhadap kebebasan pers memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) dengan perlindungan wartawan. Tak ada gunanya ada kemerdekaan pers, tapi wartawan tidak merdeka dalam melakukan pekerjaan dan kegiatan jurnalistik sesuai tuntutan profesinya.

Selain itu, kemerdekaan pers hadir dalam rangka agar wartawan dalam menjalankan pekerjaannya adalah untuk memenuhi hak atas informasi (right to information) dan hak untuk tahu (right to know), kepada masyarakat.

Pers berperan penting untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Sebagai konsekuensinya, melalui pers, rakyat berhak mengetahui informasi yang berkaitan dengan publik. Berdasarkan hal ini, melalui pers, masyarakat berhak tahu, apa yang dilakukan para pejabat publik dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Saat ini mulai muncul sikap pejabat yang hanya melayani wawancara dari wartawan bersertifikat kompetensi dan media terverifikasi dari Dewan Pers. Beberapa wartawan juga mengalami penolakan karena medianya belum terverifikasi oleh Dewan Pers.  

Sikap para pejabat yang menolak melayani permintaan wawancara dengan dua alasan tersebut, bertentangan dengan UU 40 1999 tentang pers, bahwa pers mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. 

Sikap para pejabat ini juga bertentangan dengan semangat kemerdekaan pers, yang hadir dalam rangka menjalankan pekerjaannya untuk memenuhi hak atas informasi (right to information) dan hak untuk tahu (right to know), kepada masyarakat.

Sikap pejabat yang menolak melayani wawancara, hanya karena wartawan tidak bersertifikat kompetensi dan medianya tidak terverifikasi Dewan Pers, adalah sikap dan tindakan yang membungkam kemerdekaan pers. 

  1. Tidak ada peraturan Dewan Pers, yang menyatakan hanya wartawan bersertifikat dan media terverfikasi Dewan Pers yang boleh menjalankan wawancara kepada pejabat, karena itu para pejabat di daerah tidak boleh membuat aturan yang bertentangan dengan semangat kebebasan pers.  

  2. Pernyataan dan sikap pejabat yang hanya menerima wartawan bersertifkat dari media terverifikasi Dewan Pers adalah sikap yang bias industri.  Sikap ini memasung kebebasan pers dan mengabaikan keberadaan citizen journalism pers mahasiswa dll, sebagai wadah menyalurkan pendapat yang dijamin undang-undang

  3. Media yang tidak tersertifikasi bukan berarti secara konten bermasalah. Banyak yang media yang tidak terferivikasi Dewan Pers, karya jurnalistiknya  lebih berkualitas.  Sebaliknya, media yang sudah bersertifikasi belum tentu secara konten berkualitas. Atau sudah professional dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya. 

  4. Jurnalis bersertifikat kompetensi bukan jaminan yang bersangkutan bersikap professional dan mampu melahirkan karya jurnalistik yang baik. Banyak contoh, jurnalis bersertifikat namun karya jurnalistiknya tidak lebih baik dari jurnalis yang tidak mengantongi sertifikasi dari Dewan Pers.

  5. Saya  meminta pejabat untuk tidak menjadikan dua hal tersebut sebagai alasan menolak permintaan wawancara dari wartawan

  6. Para pihak yang terlibat dalam sengketa pemberitaan, harus menempuh mekanisme jurnalistik, seperti hak jawab, hak koreksi dan lain-lain, termasuk membawa kasusnya ke Dewan Pers.

  7. Kepada media-media untuk memperbaiki kualitas jurnalistiknya. Menyajikan berita dengan tetap berpegang pada kode etik jurnalistik dan kode prilaku. 


Rilis, 

Palu, 10 Oktober 2021

Yardin Hasan

Ketua AJI Palu

- - -