Pilih Menu

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI


Bahodopi,sultengaktual.com - Dipenghujung Tahun 2020 Polsek Bahodopi Kembali melakukan Penangkapan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu.

Polsek Bahodopi Polres Morowali, menangkap Pengedar Narkoba Jenis Sabu DP 32 Tahun bersama rekannya MT 23 Tahun, di kamar Kos yg disewa, di Desa Bahodopi Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Selasa (29/12/2020) Pukul 23.30 Wita.

Berdasarkan Release Kapolsek Bahodopi Iptu Zulfan,SH, bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Desember 2020, sekitar Pukul 23.30 Wita, berdasarkan informasi dari Masyarakat perihal adanya Transaksi Narkoba di Salah Satu Kos-kosan yg terletak di Desa Bahodopi Kec. Bahodopi.

Berdasarkan informasi itu, Kapolsek Bahodopi Iptu Zulfan, SH bersama Kanit Reskrim Ipda Sumarlin serta 4 Personil Polsek Bahodopi, langsung menuju ke Kos-kosan yang dimaksud.

Pada saat dilakukan pemeriksaan di dalam Kamar Kos yg disewa/ditempati oleh DP, saat itu Petugas langsung melakukan Penggeledahan dan dari tangan Pelaku berhasil diamankan barang bukti berupa 2 (Dua) Paket Besar Sabu-sabu dengan berat bruto 8,57 Gram, serta uang tunai Rp. 5.047.000,-

Dalam penggeledahan tersebut, petugas juga mengamankan 1 Buah timbangan digital, 3 Set alat hisap sabu/bong lengkap, 1 buah pirek, 3 buah korek api gas, 1 Pak Plastik Klip serta 2 buah Handphone.

”Petugas juga mengamankan 2 buah dompet, 1 Dompet warna Coklat milik DP yg berisikan 1 buah KTP, dan 3 Buah ATM, 1 Dompet wrna Hitam milik MT yg berisikan 1 buah KTP dan 1 Buah ATM .

"Selain itu, Petugas juga mengamankan 2 buah buku catatan yg diduga rekapan hasil penjualan sabu dari para pelanggan DP” terang Iptu Zulfan,SH.

" Pemuda dengan inisial DP dan rekannya MT berasal dari daeeah Palopo, Sulawesi Selatan.
Saat diamankan Petugas,
kedua Pelaku sedang mengkonsumsi sabu, dan kedua Pelaku berusaha untuk menghilangkan barang bukti sabu dengan cara membuang plastik berisi sabu kedalam saluran air kamar mandi, namun berkat kesigapan Petugas, Petugas masih berhasil menemukan 2 Bungkus Plastik yg berisi Sabu seberat bruto 8,57 Gram dari tangan DP.

Saat ini Kami Polsek Bahodopi telah berkoordinasi dengan Sat Narkoba Polres Morowali, untuk selanjutnya kasus Narkoba ini kami limpahkan penanganannya ke Sat Narkoba Polres Morowali untuk diproses lebih lanjut.

“Akibat perbuatannya, pelaku dikenakan Pasal 112 Ayat 2 Subsider 127 Ancaman 5 Tahun maksimal 20 tahun,” ungkapnya. Zf
- - -
Pinjaman dari Pengusaha untuk Keperluan Pilkada.

Parigi Moutong, Sultengaktual.com- Hakim Pengadilan Negeri (PN) Parigi menghukum Samsurizal Tombolotutu bersama tujuh tergugat lain, mengembalikan uang sebanyak 4,9 miliar rupiah kepada pengusaha ternama, Hantje Yohanes. Putusan majelis hakim itu ditetapkan lewat sidang pada Rabu, 5 Februari 2020.

Sidang putusan gugatan perdata Hantje Yohanes terhadap Samsurizal
beserta "anak buahnya" di PN Parigi 5 Februari 2020.
Foto: Muh Aksa
Selain disuru pulangkan ambilan yang hampir 5 miliar rupiah, tergugat Samsurizal bersama "anak buahnya" dibebankan kerugian inmaterial sebesar 3 persen, atau senilai Rp24 juta lebih per bulan. Penambahan beban kepada para tergugat ini terhitung sejak 25 Agustus 2019. "Bunga" 3 persen itu akan terus berjalan bila pokok belum dianggap lunas.

Sebagaiman diketahui, berdasarkan petitum PN Parigi, mengabulkan gugatan penggugat Hantje Yohanes untuk seluruhnya, serta menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan. Kemudian, menyatakan sebagai hukum perjanjian lisan antara penggugat dan tergugat dan turut tergugat, sah menurut hukum serta telah melakukan perbuatan wanprestasi.


Fakta persidangan, majelis punya persangkaan umum adanya perjanjian lisan antara Hantje dan Samsurizal dengan menimbang adanya bukti komunikasi dengan kode Babe serta adanya bukti transferan kepada turut tergugat.

Istilah Babe adalah sebutan kepada Samsurizal Tombolotutu, yang sekarang ini menjabat Bupati Parigi Moutong periode 2018-2023.

Dalam fakta persidangan juga, tergugat dan turut tergugat tidak berhasil memberi bukti sanggahan atas sejumlah saksi yang dihadirkan penggugat.

Tersanderanya tergugat Samsurizal bersama turut tergugat terbongkar lewat saksi penggugat. Dimana pinjaman dana dari penggugat, menurut saksi, untuk digunakan tergugat dalam keperluan Pilkada lalu. Dan itu tidak terbantahkan oleh tergugat.


Seperti diketahui, tujuh nama turut tergugat adalah Niko Rantung, Teguh Arifianto, Hendra Bangsawan, Irfan Sukri, Charisan Natalia Nelwan, Deny dan Nurfajri. Mereka disebut sebagai penerima transferan dana dari penggugat.

Perkara antara Hance versus Samsurizal dan “anak buah” ini sudah bergulir sejak Jumat 30 Agustus tahun 2019. Bahkan hingga agenda pembacaan putusan nomor perkara 28/Pdt.G/2019/PN Prg, sebelumnya telah melewati beberapa kali mediasi. Namun agenda yang telah dijadwalkan tersebut kedua prinsipal tak hadir sehingga mediasi dianggap gagal serta tak membuahkan hasil.


Sementara, penasehat hukum penggugat Hartono Taharudin, usai dilaksanakannya agenda sidang putusan mengatakan, meski gugatan kliennya dikabulkan sebagian oleh PN setempat, pihaknya masih menunggu 14 hari upaya hukum lain.

"Apakah penggugat maupun tergugat melakukan upaya hukum lain, nanti kita liat di 14 hari kedepan. Kami tidak tahu upaya hukum yang akan diambil, namun kemungkinan besar mereka akan banding," kata Hartono.

Sedangkan penasehat tergugat dan turut tergugat usai pelaksanaan sidang tersebut, tak dapat dimintai keterangan, karena langsung bergeser dari PN Parigi. 

Penulis: Muh Aksa
Editor: Andi Sadam



- -
Sudah Punya IUP, tapi Masih Meninggalkan Kewajiban Lain. 


Aktifitas pertambangan di Kabupaten Parigi Moutong, terkabar sudah ada sejak bertahun-tahun. Tidak hanya persoalan diduga ilegal, tindakan menguras isi perut bumi itu kini sudah berdampak sangat merugikan. Seperti apa akibat yang timbul gara-gara tambang emas di daerah tersebut? Berikut catatan Sultengaktual.com.

Oleh: Andi Sadam

Kalau menyinggung dampak dari ulah penambang sesungguhnya sering terjadi di Parigi Moutong, bahkan cukup nampak. Area yang paling pertama dicemari limbah tambang adalah sungai. Tercatat beberapa sungai di Parigi Moutong yang sering terlihat keruh. Bukan sebab banjir, tapi keruhnya air kuala sebagai bukti nyata dari pertambangan emas. 

Longki Djanggola, Gubernur Sulawesi Tengah
Protes sejumlah pihak tentang pencemaran sungai sudah sering berkumandang. Namun keluhan itu sering hanya sebatas aduan tanpa tindaklanjut. Dan sekarang, satu fakta protes warga yang kesannya tidak mendapat sahutan serius akhirnya berdampak. Pencemaran lingkungan yang hingga merusak lahan pertanian pun terjadi. 

Seperti yang menimpa hampir seribu hektar sawah warga di wilayah Moutong beberapa bulan lalu. Lumpur kiriman disinyalir dari lokasi penggali logam mulia berhasil merusak kurang lebih 800 hektar sawah.

Peristiwa itu kemudian menyeret PT Kemilau Nusantara Khatulistiwa atau PT KNK sebagai dalang. Petani menuduh kalau perusahaan itu yang mengirim limbah ke sawah mereka. Menurut penduduk setempat bahwa tidak ada selain perusahaan tersebut yang beraktifitas membuat keruh air sungai.

Selain melenyapkan salah satu pusat ekonomi, ulah KNK kemudian dicap merugikan daerah lagi dengan dugaan telah beraktifitas tanpa izin.

Dari persoalan yang ada, pemerintah kemudian terekspos serius menyikapi. Awalnya, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyebut kalau PT KNK tak berizin. Itu diucapkan Longki dalam pertemuan dengan DPRD Parigi Moutong di ruang kerja gubernur pada Kamis 23 Januari 2020. Saat itu juga Longki menyatakan segera bertindak tegas terhadap perusahaan tambang di Parigi Moutong.

Sehari pasca pertemuan dengan wakil rakyat dari Kabupaten Parigi Moutong, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kemudian melayangkan surat ke PT KNK. Kiriman surat tertanggal 24 Januari 2020 itu berupa teguran.

Perusahaan penguras isi bumi itu dianggap belum sepenuhnya melengkapi kewajiban sebagaimana peraturan perundang-undangan. Hal ini dikemukakan kepala dinas ESDM Sulawesi Tengah, Yanmart Nainggolan lewat siaran persnya pada Senin, 27 Januari 2020.

Diuraikan Yanmart, PT KNK sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan produksi tetapi IUP tersebut belum memenuhi kewajiban sesuai aturan, dalam hal ini Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam aturan itu menyebutkan bahwa pemegang IUP wajib melaporkan, di antaranya, Rencana Kerja Anggaran dan Biaya, Rencana Reklamasi, Jaminan Reklamasi, dan Memiliki Kepala Teknik Tambang. “Persyaratan ini yang belum dipenuhi PT KNK,” ungkap Yanmart.

Sebab itu, kata Yanmart, PT KNK belum boleh melakukan kegiatan operasi produksi karena belum memenuhi persyaratan.

Sikap Longki Djanggola terkait tambang di Moutong, belum cukup dengan mengirim surat teguran ke PT KNK. Gubernur Sulawesi Tengah ini kembali bereaksi dengan niat menyetop aktifitas pertambangan PT KNK. Wacana Longki terungkap lewat ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto. Kata Sayutin, ketegasan tersebut disampaikan gubernur Longki ketika dewan Parigi Moutong mem-fllow up persoalan lumpur yang menyerang sawah warga di Moutong.

Bahkan menurut Sayutin lagi, Gubernur Longki telah memerintahkan pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama DPRD untuk melakukan pengawasan dan penertiban aktifitas penambang di Moutong.


BIN dan Pemerintah Diskusikan Soal Tambang
Kamis, 30 Januari 2020 Badan Intelijen Negara (BIN) Bersama pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggelar diskusi publik. Menginfentarisir Pertambangan Ilegal jadi tema dialog yang dibuat di aula kantor bupati Parigi Moutong.

Lewat diskusi publik itu, Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai membutuhkan keterlibatan seluruh pihak soal penanganan tambang ilegal. Dan yang sebagai ujung tombak dalam urusan itu, kata Badrun, adalah camat. Sebagai kepala wilayah, tugas camat mengawasi praktik pertambangan di wilayahnya.

Badrun menilai, potensi pencemaran lingkungan dari ulah penambang cukup rentan, apalagi dalam eksplorasinya memakai zat kimia.

Melalui dialog tersebut Wabup Badrun ingin ada kesepakatan antara pemerintah kabupaten, provinsi dan BIN menyangkut pengurangan tambang-tambang illegal di Parigi Moutong.

Sebagaimana diketahui bahwa dialog publik itu terselenggara juga bagian dari pelibatan kasus lumpur yang mengakibatkan ratusan hektar sawah rusak.

Informasi diberikan utusan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, tercatat lebih dari lima wilayah yang kini jadi pusat konsentrasi penambang.

Anggota DPRD Alfrets Tonggiro, yang hadir dalam dialog itu banyak menyinggung persoalan PT KNK dan warga di Kecamatan Moutong. Antara petani dan masyarakat penambang perlu perlakuan adil. Sebab dari dua profesi berbeda, tujuannya searah yakni kebutuhan ekonomi.

Usulan Alfrets dalam dialog tersebut meminta pihak KNK bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan di sekitarnya. PT KNK harus mengeruk kembali irigasi yang tertimbun lumpur dan menutup lubang bekas galian.

Karena PT KNK menurut Alfrets sudah ada sejak tahun 2000-an sehingga perusahaan pantas mengeluarkan dana Corporate Social Responsibility (CSR). *
- -
Rencana Pengacara Ajukan Yurisprudensi. 

Parigi Moutong, Sultengaktual.com- Setelah minggu lalu ditunda, sidang perkara gugatan perdata yang menyeret nama Bupati Parigi Moutong, Samsurizal Tombolotutu, Selasa 23 Desember 2019 digelar. Agendanya masih tentang pembuktian tergugat.

Sidang gugatan Hantje Yohanes menggugat secara perdata Samsurizal Cs. 
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Parigi itu, Etal yang sebagai salah satu dari tim pengacara tergugat mengajukan dokumen keterangan menjawab gugatan Hantje Yohanes.

Kalau pekan lalu, sidang tersebut ditunda lantaran tergugat tidak memasukan berkas alias sanggahan tergugat sebagaimana agenda sidang. Namun sidang kali ini, tim kuasa hukum hanya menyetor satu lembar bahan sanggahan.

“Keterangan tentang jawaban tergugat atas penggugat sudah diajukan. Bukti keterangan hanya satu lembar,” ujar pengacara tergugat, Syahrudin Ariestal alias Etal menjawab pertanyaan wartawan usai sidang hari Selasa itu.

Etal menambahkan, pada gelaran sidang yang dijadwalkan pada 14 Januari 2020 nanti, tim akan mengajukan yurisprudensi.

Seperti terpublis Sultengaktual.com 16 Desember 2019, (Baca: Samsurizal Cs Tidak Ajukan Dokumen Pembelaan, Hakim Tunda Sidang), bahwa hakim menunda persidangan dalam agenda pembuktian tergugat. Tiada dokumen alias bukti untuk menjawab gugatan Hantje Yohanes jadi sebab penundaan sidang tersebut.

Untuk diketahui, Samsurizal Tombolotutu bersama sejumlah “orang dekatnya”, digugat pengusaha besar di Sulawesi Tengah. Perkara perdata yang digugat pengusaha bernama Hantje Yohanes itu bernilai Rp4,9 miliar. Urusan Pilkada tahun 2017 lalu dikait-kaitkan dalam gugatan tersebut. (Baca: Bupati Parigi Moutong Terlilit Hutang Pilkada).


Penulis: Aksa
Editor: Andi Sadam
- -
Wakil Bupati: Alhamdulillah, PAD Parigi Moutong Menurun.

Parigi Moutong, Sultengaktual.com- Lebih dari 350 liter miras jenis captikus dimusnahkan di Polres Parigi Moutong pada Kamis 19 Desember. Selain miras tradisional tersebut, polisi juga memecahkan 92 botol minuman beralkohol bermerk.

Ratusan liter miras yang dikubur di samping markas Polres di Desa Pangi itu merupakan hasil sitaan polisi selama operasi penyakit masyarkat (Pekat) yang digelar selama dua pekan lalu.

Pemusnahan miras di markas Polres Parigi Moutong,
Kamis 19 Desember 2019.
Foto: Andi Sadam/Sultengaktual.com
Pembuangan minuman “setan” itu dikomandoi Wakapolres Parigi Moutong Kompol Tadius, disaksikan Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai, pihak Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Parigi Moutong Qasim A Majid, TNI, serta sejumlah unsur muspida lain.

Sebelum membuang hampir 500 liter miras, Kompol Lubis berharap, kedepannya peredaran minam beralkohol di Kabupaten Parigi Moutong bisa dicegah. Sehingga angka kriminalitas makin menurun. Sebab katanya, pemicu utama terjadinya tindak kriminal adalah pengaruh alkohol.

Sementara itu Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai mendukung tindakan Polres yang terus aktif dalam operasi peredaran miras. Wujud positif dari Gerakan aparat  kepolisian itu, menurut Badrun Nggai, kini sudah nampak.

“Alhamdulillah, saat ini PAD di Parigi Moutong makin menurun, khususnya di wilayah yang sering terjadi tawuran,” ucap Badrun Nggai sembari menyebut kalua yang dimaksudnya "PAD" adalah akronim dari Perkelahian Antar Desa.

Selain pengaruh miras, lanjut Badrun Nggai, lapangan pekerjaan juga salah satu pemicu turunnya angka "PAD". “Contohnya saja di Toboli, Kecamatan Parigi Utara. Dengan meningkatnya konsumen lalampa (sejenis lemper, penganan khas Toboli) banyak yang awalnya tiada kerja, akhirnya jadi ada kerja. Mereka sibuk urus jualan lalampa,” ungkapnya.

Selain divonis sebagai akar kerusuhan, miras juga merupakan bagian penyebaran virus HIV bahkan AIDS. Dijelaskan Badrun Nggai, terjadinya penularan lantaran praktek seks bebas. Dan seks bebas itu terjadi juga dipicu pengaruh mabuk minuman beralkohol.

Pemusnahan miras ini merupakan bagian dari rangkaian apel pasukan persiapan pengamanan Natal 2019 dan tahun baru 2020, yang digelar di markas Polres Parigi Moutong.

Penulis: Andi Sadam
-
Gugatan Hutang Pilkada dari Pengusaha Ternama. 

Parigi Moutong, Sultengaktual.com- Hakim Pengadilan Negeri (PN) Parigi menunda sidang perkara yang menyeret nama Bupati Parigi Moutong yang digelar pada Senin 16 Desember 2019. Tiadanya dokumen alias bukti untuk menjawab gugatan Hantje Yohanes jadi sebab penundaan sidang tersebut.

Tidak masuknya berkas pendukung untuk disidangkan, dibenarkan kuasa hukum Samsurizal Tombolotutu cs, Syahrudin Ariestal, ketika ditanya wartawan.

ilustrasi
Kata Etal—panggilan keseharian Syahrudin Ariestal, dokumen untuk menjawab gugatan Hantje Yohanes, lambat masuk. Katanya, ia baru menerima dokumen dari kliennya sekitar dua jam sebelum sidang digelar. Harusnya, kata Etal lagi, paling tidak seminggu sebelum sidang ia sudah memegang dokumen dari klien. Sebab banyak proses yang harus dilakukan, katanya, termasuk meregistrasi serta membuat daftar bukti yang akan diajukan ke pengadilan.

“Tadi saya baru diberikan ada beberapa bukti. Namun, nanti jam 10 siang ini baru saya terima. Sebenarnya alat bukti sudah ada hanya baru saya terima saja," katanya.

Walau demikian, Etal tidak berlalu menyalahkan kliennya. Jauhnya jarak dengan klien hal yang katanya ia disadari.

Walau begitu, menyangkut gugatan pengusaha ternama Hantje Yohanes, yang di persidangan sebelumnya sudah menghadirkan keterangan saksi-saksi, menurut Etal tiada masalah. Sebab menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung, perjanjian secara lisan harus ditindaklanjuti dalam bentuk tertulis.

"Itu paten, dan seorang kontraktor buat perjanjian dengan orang lain, masa tidak ada didasari satu perjanjian," ujar Etal.

Ia menjelaskan bahwa persoalan Hantje Yohanes yang menggugat Samsurizal Tombolotutu bersama delapan orang lainnya di PN Parigi, terkait pinjaman dana untuk digunakan di Pilkada tahun 2017 silam, dianggap keliru. Sebab, gugatan tersebut tak ada urusannya dengan Pilkada dan pinjam-meminjam.

"Sehingga sekuat apapun dalilnya, jika tidak didasari suatu perjanjian secara tertulis, saya meyakini hakim akan berpihak pada kami," ucap Etal.


Sebelumnya, Hantje Yohanes menghadirkan empat orang saksi untuk pembuktian dari gugatannya. Empat saksi dihadirkan dalam persidangan di PN Parigi pada Senin 9 Desember 2019 lalu, menceritrakan rentetan kronologis sehingga tercipta hutang-piutang antara Samsurizal dan Hantje Yohanes. 

Tak tanggung-tanggung, dalam perkara hutang tersebut, Hantje Yohanes menghadirkan Fransiska, yang disebut sebagai Komisaris PT TMJ. Dalam kesaksiannya, perempuan tersebut mengaku banyak tahu tentang proses meminjam uang oleh Samsurizal Tombolotutu kepada Hantje Tohanes. Bahkan dalam kesaksiannya, Fransiska mengungkap bahwa Samsurizal Tombolotutu akan memulangkan pinjaman setelah Pilkada di Parigi Moutong.

Tidak sampai disitu, Fransiska juga membeberkan persoalan variasi transferan dana ke beberapa rekening pribadi yang diketahui sebagai orang dekat Samsurizal di Parigi Moutong.

Selain Fransiska, satu saksi lain juga memberi keterangan yang makin menguatkan gugatan Hantje Yohanes. Lukman nama saksi yang satu ini. Ia memang popular dekat dengan penggugat.

Dikesaksiannya, Lukman mengungkap pertemuan antara penggugat dan tergugat berawal di salah satu rumah makan di Biromaru, sekira bulan Agustus 2017. Dari pertemuan itu, menurut Lukman, Samsurizal dikabarkan akan maju Pilkada di Parigi Moutong.

Terkait pembicaraan meminta bantuan kepada penggugat, kata Lukman, itu dimediasi oleh salah seorang tim pemenang Samsurizal atas nama Niko Rantung. Dari keterangannya, Niko membutuhkan dana dari penggugat untuk kebutuhan Samsurizal di Pilakda Parigi Moutong, untuk pembayaran partai karena pihak tergugat dalam keadaan kepepet.

"Jadi, Hantje tanya berapa, jawab Niko Rp4 milyar lebih. Terus pertanggung jawabannya seperti apa, kata Niko jika Samsurizal tidak komitmen, Niko pasang badan," tutur Lukman.

Andi Sadam
- -
Dugaan Korupsi Alirman Cs. 

Palu, Sultengaktual.com- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Kembali Memperlihatkan bahwa institusi Adhyaksa itu tidak main main dalam memerangi persoalan persoalan korupsi yang nantinya akan merugikan keuangan Negara, sebagai salah satu buktinya yaitu melakukan tindak lanjut dengan menahan empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek penggantian Jembatan Torate Cs dengan anggaran kontrak sekitar RP 14,9 Miliard dari pembebanan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun anggaran 2018 di periode awal oktober lalu.

Sudah dua bulan sejak Oktober lalu, Penahanan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan ini merupakan suatu kesimpulan atas terpenuhinya unsur pada penanganan kasus proyek itu yang melibatkan langsung PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di paket bermasalah itu, Yakni Alirman M Nubi.

Nampak Alirman M Nubi memakai rompi orange
ketika akan digelandang ke Rutan Palu untuk ditahan
karena dugaan korupsi. (Foto Mercusuar)
Pada 2 Bulan lalu, Yakni Diawal Oktober 2019, Alirman M Nubi, ST Resmi Ditahan Atas Dugaan Korupsi Yang ditujukan Kepadanya selaku Pejabat Pembuat Komitmen  atas Masalah Pekerjaan Proyek Penggantian Jembatan Torate Cs dengan dugaan keuangan Negara yang dirugikan sebesar kurang lebih  2,8 Miliard Dari Pagu Anggaran Pekerjaan sebesar 18 M dan untuk dikontrakkan sesuai dengan penawaran hasil lelang dengan nilai kontrak Rp 14,9 Miliard.

Penahanan atas proses dugaan korupsi pada pekerjaan proyek tersebut (Jembatan Torate Cs – Red) bukan hanya Alirman Saja Selaku PPK, melainkan konsultan Pengawas, Ngo Joni,  Serly selaku Kuasa Direktur Perusahaan Pelaksana  PT Mitra Aiyangga Nusantara, Dan Mansur Selaku Direktur Perusahaan pelaksana berdasarkan fakta fakta yang tidak sesuai atas laporan administrasi dengan fakta lapangan, dan dengan melihat unsur lain yang sudah terpenuhi dan akibat itu maka Negara dirugikan Hampir Rp 3 Miliard, jelas Humas Kejati Sulawesi Tengah.

Hari itu Juga, sekitar tanggal 3 Oktober 2019 baru baru ini, pihak kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah langsung melakukan penahanan terhadap empat orang tersangka atas dugaan korupsi di proyek jembatan torate,  empat tersangka ini  disangkakan pada pasal 2 ayat 1 junncto pasal 18 subsider pasal 3 juncto pasal 18 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP, dan sambil proses perkara ini berjalan, para tersangka ditahan pada rumah tahanan kelas II Palu Maesa, dan Serly di titipkan pada Lapas Perempuan Klas III Palu Di Sigi,  rinci Humas Kejati Suteng.

Eko Arianto selaku pimpinan TEGAK Sulteng salah satu lembaga pemerhati penggunaan keuangan Negara dlam bidang peningkatan sarana prasarana Publik menuturkan bahwa kinerja teman teman di Kejaksaan Tinggi Sulteng perlu diberikan apresiasi dan terus disemangati serta disupport untuk selalu dan siap memberantas serta menindak para pelaku pelaku korupsi tanpa pandang bulu dan mengikuti alur mekanisme Standart /Baku dalam melakukan suatu tindakan,  Ujar Eko.

Dugaan awal atas indikasi korupsi dalam proyek Jembatan Torate Cs dengan nilai kontrak Rp 14 Miliard lebih itu ketika adanya kejanggalan antara laporan administrasi dengan kondisi fisik lapangan sebenarnya. Ketika ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata dalam membuat laporan pemeriksaan bobot fisik pekerjaan dilapangan, secara administrasi proyek dalam laporan itu dinaikkan bobot volume pekerjaan yang sama sekali tidak dibenarkan, karena kondisi fisik lapangan belum sampai pada titik nilai bobot yang dibuat pada laporan pemeriksaan pekerjaan dilapangan.

Proyek yang dibiayai langsung melalui dana APBN murni itu berpagu 18 miliard  dan dikerjakan oleh PT Mitra Aiyangga Nusantara sebagai pemenang lelang dengan nilai yang dikontrakkan Rp 14,9 Miliard  tidak secara maksimal melakukan pekerjaan dilapangan, bukti nyatanya adalah progress pekerjaan berjalan sangat lambat dan seakan tidak ada keseriusan dalam penyelesaian pekerjaan. Nyatanya bobot volume pekerjaan dilapangan sangatlah jauh dari perencanaan kenaikan bobot perhari, perminggu bahkan perbulan. Begitu juga ketika ditinjau lagi mengenai SCM yang terjadi, pelaksana seakan tidak serius memacu pekerjaan agar bisa keluar pada titik kritis keterlambatan, SCM merupakan suatu tahapan dimana pengguna dalam hal pihak proyek melihat adanya suatu keterlambatan pekerjaan sehingga bisa mempengaruhi hasil pekerjaan dan bisa membuang waktu saja, sehingga SCM dilakukan untuk melakukan semua item pekerjaan tidak stag melainkan ada kenaikan atau kemajuan grafik hasil kerja atau kenaikan bobot volume pekerjaan, ujar salah satu staf pihak proyek/satker kepada Mandala Post , sambil meminta agar identitasnya tidak disebutkan.

Mengacu pada kesimpulan awal yang diambil atau diputuskan oleh penyidik kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dengan menaikan status para unsur atau orang yang terlibat dalam proyek jembatan Torate Cs dengan status tersangka merupakan suatu telahan mendalam atas unsur unsur lain guna melengkapi serta menguatkan dasar alasan hingga naiknya status dan sampai melakukan penahanan badan terhadap para tersangka, Tambah Eko.

Bayangkan saja pada laporan pemeriksaan pekerjaan dilapangan sebagai bukti nyata, bobot fisik lapangan tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan secara administrasi dengan kondisi sebenarnya, sehingga dalam hal ini ada dilakukan suatu tindakan kebohongan atau suatu indikasi curang bahkan negative terhadap  menaikan jumlah bobot yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, jelas Sumber.

Apa namanya jika bobot pekerjaan dilaporkan berada pada posisi 28 persen lebih didalam berita acara pemeriksaan pekerjaan, sedangkan kondisi fakta lapangan tidak demikian, ini menurut hemat kami sudah merupakan suatu niat atau hal yang terencana dalam penanganan paket proyek jembatn Torate Cs dalam bentuk pembuatan laporan hasil pekerjaan ketika dilakukan pemeriksaan.

Tidak memungkiri atas apa yang terjadi merupakan suatu tahapan dalam mendapatkan suatu keadilan atas hasil yang didugakan terhadap para unsur/oknum  di proyek Torate Cs, karena sampai di penghujung tahun 2018 Lalu, pekerjaan dengan kontrak di April 2018 lalu ini tetap saja jalan ditempat dengan minimnya kenaikan bobot hasil pekerjaan, jelas Eko ketika memberikan gambaran fakta atas proyek tersebut.

Sidang Perdana Terdakwa
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu Satuan Kerja (Satker) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulteng, Alirman M Nubi dijadwalkan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu.

Demikian tiga terdakwa lainnya, yakni Konsultan Pengawas, Ngo Joni; Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara, Moh Masnur Asry dan Kuasa Direktur Mitra Aiyangga Nusantara, Sherly Assa, juga akan menjalani sidang perdana.

Alirman M Nubi, Ngo Joni, Moh Masnur Asry dan Sherly Assa merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pekerjaan penggantian Jembatan Torate Cs tahun 2018 dengan alokasi anggaran Rp14.900.900.000 pada Kementerian PUPR Ditjen Bina Marga BPJN XIV Palu Satker Dinas Kimpraswil Provinsi Sulteng.

“Pembacaan dakwaan (agenda sidang) oleh JPU,” ujar Humas PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Lilik Sugihartono SH saat ditemui Media ini, Rabu (20/11/2019).

Terdakwa Alirman M Nubi, lanjutnya, teregister Nomor: 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal; Ngo Joni Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal; Moh Masnur Asry Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal, serta terdakwa Sherly Assa Nomor: Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal.

Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan keempat terdakwa sama, diketuai Ernawati Anwar SH MH dengan anggota Darmansyah SH MH dan Bonifasius N Arybowo SH MH Kes.

“Keempatnya didakwa Pasal 2 Ayat (1), subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP,” tutup Lilik.

Kerugian Negara
Diketahui, Kamis (3/10/2019), penyidik Kejati menahan dan menitipkan keempatnya, masing-masing Alirman M Nubi, Moh Masnur Asry dan Ngo Joni di Rutan Klas II A Palu, serta Sherly Assa di Lapas Perempuan Klas III di Maku, Sigi.

Penahanan keempat usai pemeriksaan itu, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejati Sulteng Nomor: 01, 02, 03 dan 04/P.2/Fd.1/10/2019 tanggal 3 Oktober 2019.

“Perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.889.774.514,” ungkap Aspidsus Kejati SUlteng, Edward Malau SH MH.

Dijelaskan Aspidsus, kasus itu berawal pada tahun 2018 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Wilayah Sulteng melaksanakan pekerjaan penggantian Jembatan Torate Cs dengan Pagu Anggaran Rp18.087.428.000 yang bersumber dari APBN 2018.  Pemenang lelang pekerjaan Jembatan Torate Cs yaitu PT Mitra Aiyangga Nusantara dengan nilai kontrak Rp14.900.900.000, dan masa kontrak kerja 210 hari sejak 4 April 2018 hingga 5 November 2019.

Dalam proses pengerjaan, pekerjaan terhenti hingga progres yang ada dilanjutkan MNA. Namun sampai kontrak berakhir pada 5 November 2018 pekerjaan tidak selesai, karena tidak dikerjakan sesuai jadwal.

Pada 21 Desember 2018, lanjut Aspidsus, dibuatlah berita acara pemeriksaan yang ditandatangani tersangka Alirman M Nubi dan Ngo Joni. Hanya saja berita acara pemeriksaan tersebut direkayasa seolah-olah pekerjaan telah mencapai 28,56 persen, padahal capaian pekerjaan di berita acara pemeriksaan tidak sesuai kondisi di lapangan.

Dalam dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samuel Patandian, menguraikan, tahun 2018 pada Kemen PUPR Dirjen Binamarga BPN XIV Palu, Satker Dinas Kimpraswil, Dinas Bina Marga dan tata ruang wilayah Provinsi Sulteng, mendapat dana untuk pelaksanaan pekerjaan pengganti jembatan Torate Cs, pagu anggaran Rp 18 miliar.

Ia mengatakan, untuk pekerjaan Torate Cs, ruas jalan Tompe- Pantoloan yaitu , jembatan Torate panjang 9,60 meter, nominal Rp 3,6 miliar , jembatan Laiba panjang 6,80 meter , nominal Rp 3,2 miliar, jembatan Karumba V, panjang 6,80 meter, nominal Rp 2,9 miliar, jembatan Labuan II, panjang 6,80 meter nominal Rp 3,6 miliar. 
Tim
-

Palu, Sultengaktual.com- Potret Buram di lingkungan kerja Kebinamargaan yang melekat pada Kementerian PU Pera lewat Balai Pelaksana Jalan Nasional XIV Palu di satuan Kerja TP-Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam Menyambut Hari Bhakti PU ke 74 Merupakan Catatan Tersendiri yang tidak disangka, Pasalnya Proyek Penggantian Jembatan Torate CS dengan Nilai Kontrak kurang Lebih Rp 14 Miliard harus bersentuhan dengan Hukum. Dan kini proses Hukumnya sedang berjalan dengan ditahannya unsur unsur terkait atas pelaksanaan Pekerjaan itu seperti Alirman M Nubi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kondisi RTH Toraranga pada tahun 2013,
usai dikerjakan rekanan dengan menggunakan
CV Banua Indah.
Foto Dok.
Pada 2 Bulan lalu, Yakni Diawal Oktober 2019, Alirman M Nubi, ST Resmi Ditahan Atas Dugaan Korupsi Yang ditujukan Kepadanya selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas Masalah Pekerjaan Proyek Penggantian Jembatan Torate Cs dengan dugaan keuangan Negara yang dirugikan sebesar kurang lebih 2,8 Miliard Dari Pagu Anggaran Pekerjaan sebesar 18 M dan untuk dikontrakkan sesuai dengan penawaran hasil lelang dengan nilai kontrak Rp 14,9 Miliard.

Penahanan atas proses dugaan korupsi pada pekerjaan proyek tersebut (Jembatan Torate Cs – Red) bukan hanya Alirman Saja Selaku PPK, melainkan konsultan Pengawas, Ngo Joni,  Serly selaku Kuasa Direktur Perusahaan Pelaksana  PT Mitra Aiyangga Nusantara, Dan Mansur Selaku Direktur Perusahaan pelaksana berdasarkan fakta fakta yang tidak sesuai atas laporan administrasi dengan fakta lapangan, dan dengan melihat unsur lain yang sudah terpenuhi dan akibat itu maka Negara dirugikan Hampir Rp 3 Miliard, jelas Humas Kejati Sulawesi Tengah.

Hari itu Juga, sekitar tanggal 3 Oktober 2019 baru baru ini, pihak kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah langsung melakukan penahanan terhadap empat orang tersangka atas dugaan korupsi di proyek jembatan torate,  empat tersangka ini  disangkakan pada pasal 2 ayat 1 junncto pasal 18 subsider pasal 3 juncto pasal 18 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP, dan sambil proses perkara ini berjalan, para tersangka ditahan pada rumah tahanan kelas II Palu Maesa, dan Serly di titipkan pada Lapas Perempuan Klas III Palu Di Sigi,  rinci Humas Kejati Suteng.

Eko Arianto selaku pimpinan TEGAK Sulteng salah satu lembaga pemerhati penggunaan keuangan Negara dlam bidang peningkatan sarana prasarana Publik menuturkan bahwa kinerja teman teman di Kejaksaan Tinggi Sulteng perlu diberikan apresiasi dan terus disemangati serta disupport untuk selalu dan siap memberantas serta menindak para pelaku pelaku korupsi tanpa pandang bulu dan mengikuti alur mekanisme Standart /Baku dalam melakukan suatu tindakan,  Ujar Eko.

Selain itu, ada satu Pekerjaan Rumah yang harus bisa ditindaki segera, Maklum persoalan ini sangatlah lama, bahkan Hampir saja tenggelam tanpa status resmi atas kejelasan permasalah pada proyek Ruang Terbuka Hijau Toraranga (RTH – Toraranga. Diawal berjalannya proyek RTH Toraranga, terendus dan terbukti bahwa pekerjaan yang dibiayai oleh APBN Murni itu harus menyelesaikan pekerjaan sebagai bentuk komitmen yang ada dalam makna penyelesaian pekerjaan dengan tuntas atas nomenklatur kontrak yang sudah disepakati dengan oleh kedua belah pihak.

Dalam perjalanannya, kasus proyek RTH kawasan lapangan Toraranga Parigi, Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) yang mencuat sejak tahun 2013, hingga tahun 2015 dikabarkan dalam proses penyelidikan jaksa.

Widagdo
Mantan Kajari Parigi
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parigi, saat itu, Widagdo, kepada wartawan di ruang kerjanya pada Rabu 12 Agustus 2015, mengakui hal itu.

Meski demikian, menurut Widagdo, saat ini mereka mulai bersiap melakukan penyelidikan kasus RTH Toraranga. Kejari Parigi sudah mengumpulkan sejumlah dokumen untuk dijadikan bahan penyelidikan.

Ia mengungkapkan, sebelumnya Kejari Parigi sudah sempat melakukan penyelidikan terhadap proyek RTH Toraranga pada saat melakukan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). Bahkan sudah pernah memeriksa sejumlah saksi.

Namun proses penyelidikan ini sempat tertunda karena pihak Kejari Parigi harus segera menyelesaikan kasus korupsi lainnya tahun 2014.

Proses penyelidikan kasus ini kata Widagdo akan segera dilanjutkan dan tidak berlangsung lama, selanjutnya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Ia menegaskan, penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi RTH Toraranga segera dilakukan setelah kasus pencetakan sawah Desa Ulatan dilimpahkan ke Pengadilan. Menurutnya, RTH Toraranga sudah menjadi fokus Kejari Parigi di 2015 untuk diselesaikan dan kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan.

Seperti diketahui, pengusutan terhadap kasus RTH Toraranga Parigi, hingga kini belum mendapat kepastian hukum. Bahkan proses penanganan kasus oleh Kejari Parigi ini terkesan jalan di tempat.

Proyek yang memiliki dua tahap pekerjaan yaitu tahap I dan tahap II masing-masing mengelola anggaran sebesar Rp1 miliar lebih bersumber dari APBN ini, harusnya rampung pada akhir tahun 2012. Dengan demikian, tahun 2013 masyarakat telah bisa menikmati sarana RTH tersebut.

Namun yang terjadi, hingga perusahaan milik Abubakar Hadado yang dipakai Joko Dharmawan ini meninggalkan lokasi pekerjaan, tidak nampak bekas lapangan Toraranga itu menjadi sebuah RTH sebagaimana harusnya.

Pernyataan Kepala Kejari Parigi, Widagdo, terkait pengusutan proyek RTH kawasan Toraranga Parigi, membuat LSM Forum Gerakan Anti Korupsi (Forgas) angkat bicara. Forgas kata Sukri Tjakunu, menanti saat ini terus menanti ‘taring’ Kejari dalam menangani proyek RTH.

Menurut Sukri, Kejari Parigi harus membuktikan omongannya. “Saya ingin melihat taring Kejari. Jangan lagi pengusutan proyek RTH kawasan Toraranga diundur-undur hingga akhirnya tidak ada kepastian. Sebab dugaan ketidakberesan pada pekerjaan RTH kawasan Toraranga sudah terekspose di media sejak lama,” ujar Sukri.

Menurut Sukri, Kejari harus menunjukkan keseriusannya untuk menangani kasus ini. Tahun 2015 ini Kejari Parigi harus menyelesaikan kasus RTH kawasan Toraranga, jangan sampai pengusutan itu kembali menyeberang tahun.

“Jika ada indikasi merugikan negara, maka segera naikkan ke tahap penyidikan. Namun jika tidak ada kerugian, maka umumkan ke publik agar tidak ada tanda tanya dalam kasus ini,” ucap Sukri.

Arsip BPK Bulan Maret 2012
Di situs BPK Palu, ditemukan lampiran arsip tentang RTH Toraranga. Dasar lampiran arsip BPK itu adalah salah satu edisi terbitan media lokal Sulteng:
Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota Parigi yang menelan anggaran Rp 1 miliar lebih berlokasi di eks lapangan Toraranga masih terbengkalai. Proyek yang dikerjakan CV Banua Baru itu, mengerjakan proyek sejak 29 April 2011 tahun lalu, dan menurut batas waktu kontrak proyek tersebut harus selesai pada 7 November 2011 atau 193 hari kerja. Otomatis sampai saat ini banguan ini belum bisa dinikmati warga. Link: https://palu.bpk.go.id/?p=8267.

Lenyap dan Seakan Dipetieskan
Pasca pernyataan Widagdo, hingga saat ini (tahun 2019), penanganan kasus RTH Toraranga tak kunjung berlanjut. Seperti lenyap dan seakan dipetieskan terhadap masalah itu. Betapa tidak, Sejak Widagdo, kini Kabupaten Parigi Moutong telah dua kali dilakukan pergantian Kepala Kejaksaan.

Mohammad Tang
Kasi Pidsus
Kejari Parigi Moutong
Belum lama ini, Kasi Pidsus Kejari Parimo, Mohammad Tang, kepada media ini di ruang kerjanya mengaku tidak mengetahui tentang kasus RTH Toraranga. Katanya, jangankan melihat daftar atau catatan tentang kasusnya, mendengar pun ia tak pernah.

“Maaf, kasus yang mana itu? RTH apa? Saya tidak pernah tahu soal itu,” ucap Mohammad Tang belum lama ini.

Kasi Pidsus itu berencana melakukan penggalian informasi soal RTH Toraranga, demi memastikan status hukumnya.

Disinggung kesan peties terhadap kasus tersebut, Tang no comment. “Saya cari tahu dulu infonya, sebab saya tidak berani berspekulasi,” katanya.

Sikap Bungkap Bekas Satker
Aryan Gafur, salah seorang yang diketahui tau persis urusan pembangunan RTH Toraranga. Namun sayang, pesan WhatsApp yang berisi pertanyaan terkait kasus RTH tersebut tidak mendapat klarifikasi dari Aryan Gafur. Padahal, berdasarkan notifikas WhatsApp, Aryan Gafur membaca pesan pertanyaan media ini.

Seperti diketahu, dalam pembangunan RTH Toraranga, Aryan Gafur menjabat kepala Satker. Sebab itu pria yang kini menjabat Kadis PU Kabupaten Buol itu merupakan penanggung jawab, selain PPK-rekanan.

Hingga berita ini tayang, bekas Satker tersebut tidak memberi jawaban. Bahkan untuk upaya konfirmasi selanjutnya, Aryan Gafur sudah tidak dapat lagi dihubungi.

TIM

-