Pilih Menu

Slider


KOTA

SULTENG





POLITIK





HUKUM


SULAWESI


EDUKASI

Kapolda Sulteng Meminta Maaf, Atas Kasus Asusila Anggotanya

Palu,sultengaktual.com - Eks Kapolsek di Parimo, akhirnya diputus bersalah dalam sidang kode etik profesi Polri dan direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)

Persidangan Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memeriksa dan mengadili Iptu IDGN yang saat ini bertugas di yanma Polda Sulteng digelar di ruang sidang Kode Etik Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Sulteng, Sabtu (23/10) pagi.

Atas nama Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Sulteng kami mengucapkan permohonan maaf kepada elemen masyarakat Sulteng atas dugaan kasus Asusila yang dilakukan oleh terduga pelanggar Iptu IDGN, Jelas Kapolda Sulteng Irjen Polisi Rudy Sjufahriadi dalam konferensi pers di Mapolda Sulteng (23/10)

Kapolda juga mengatakan, Polda Sulteng telah melakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dipimpin Kabid Propam Polda Sulteng Komisaris Besar Polisi Ian Rizkian Milyardin, S.I.K dengan putusan berupa rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), 

Ditempat yang sama Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Polisi Didik Supranoto menerangkan Iptu IDGN telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan pasal 14 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.1 tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri dan pasal 7 ayat (1) huruf b dan pasal 11 huruf c Peraturan Kapolri No.14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, 

Terhadap putusan rekomendasi PTDH tersebut Iptu IDGN menyatakan banding, terang Didik.

Kasus asusila yang dilakukan Iptu IDGN terhadap S selama kurang lebih sepekan ramai menjadi pemberitaan di media, berawal dari adanya screnshot chat whatsapp mesra itulah terkuak prilaku asusila eks Kapolsek di Parimo itu terhadap anak tersangka pencurian sapi yang sedang ditahan di Polsek Parigi Polres Parigi Moutong. @Humas Polda Sulteng

- - -
Terkait Kasus Dugaan Korupsi Jembatan Torate cs

Palu, sultengaktual.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU), Samuel Patandian dan rekanya, Andi Adriani membacakan tuntutan masing-masing dengan berkas terpisah, terhadap empat terdakwa dugaan korupsi pekerjaan proyek pengganti jembatan Torate Cs pada Satuan Kerja SKPD Kimpraswil Sulteng yang anggarannya berasal dari APBN murni pada tahun Anggaran 2018 Lalu, pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar di Pengadilan Tindak pidana korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Palu, Kamis (12 maret 2020).
                                        Alirman M Nubi

Terdakwa Alirman M. Nubi sebagai pejabat pembuat komitmen(PPK) pada proyek tersebut dituntut pidana 4 tahun penjara, membayar denda Rp50 juta subsider 3 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp 200 juta subsider 1 tahun penjara.

Sedangkan Mansur Asry (Direktur PT. Mitra Aiyangga Nusantara), dituntut 1 tahun dan 6 bulan penjara membayar denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan membayar uang pengganti Rp 227 juta subsider 1 tahun penjara.

Sherly Assa (kuasa Direktur PT.Mitra Aiyangga Nusantara), dituntut pidana penjara 6 tahun membayar denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan membayar uang pengganti Rp1,4 miliar subsider 1 tahun penjara. Adapun Ngo Jonny (konsultan pengawas), dituntut pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara, membayar uang denda Rp100 juta, subsider 3 bulan kurungan.

“Terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diancam dalam pasal 3 Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” kata JPU, Samuel Patandian dalam tuntutan yang dibacakannya, seperti dikutip media ini pada JurnalNews.id.

Mereka berempat merupakan terdakwa dugaan korupsi pekerjaan pengganti jembatan Torate Cs, merugikan keuangan negara Rp2, 8 miliar. Dalam tuntutannya, hal memberatkan bagi terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. “Hal meringankan para terdakwa berlaku sopan di persidangan dan bagi terdakwa Mas Nur menitipkan uang 227 juta sebagai pengembalian kerugian negara, ” kata Samuel.

Ia menyatakan, adapun barang bukti dokumen 1- 54 dikembalikan kepada penyidik kejaksaan untuk berkas lain bagi tersangka Rachmudin Loulembah dan Christian Andi Pela.

Usai pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Hakim Ernawati Anwar memberikan kesempatan kepada terdakwa dan penasehat hukumnya untuk mengajukan pembelaan pada Kamis (19/3/2020).

Dalam dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samuel Patandian, menguraikan, tahun 2018 pada Kemen PUPR Dirjen Binamarga BPN XIV Palu, Satker Dinas Kimpraswil, Dinas Bina Marga dan tata ruang wilayah Provinsi Sulteng, mendapat dana untuk pelaksanaan pekerjaan pengganti jembatan Torate Cs, pagu anggaran Rp 18 miliar.

Ia mengatakan, untuk pekerjaan Torate Cs, ruas jalan Tompe- Pantoloan yaitu , jembatan Torate panjang 9,60 meter, nominal Rp 3,6 miliar, jembatan Laiba panjang 6,80 meter, nominal Rp 3,2 miliar, jembatan Karumba V, panjang 6,80 meter, nominal Rp 2,9 miliar, jembatan Labuan II, panjang 6,80 meter nominal Rp 3,6 miliar.

Selanjutnya kata dia, Alirman Made Nubi menerima hasil penetapan Pokja dan Jasa Satker, perihal penunjukan PT. Mitra Aiyangga Nusantara sebagai penyedia pelaksanaan paket penggantian jembatan Torate Cs.

“Kenyataanya pelaksana pekerjaan penggantian jembatan Torate Cs dari PT. Mitra Aiyangga Nusantara Serly Assa, ” katanya.

Lalu Serly Assa meminta kepada Alirman Made Nubi untuk mencairkan uang muka 20 persen sejumlah Rp 2,9 miliar. Dia mengatakan, setelah menerima uang muka Sherly Assa menyerahkan uang kepada Alirman Rp 200 juta, Muhamad Asnur Rp 295 juta.

Sekitar bulan Agustus 2018, Alirman Made Nubi memberitahukan kepada Muhamad Masnur Asry bahwa pekerjaan tersebut terhenti. Selanjutnya Muhamad Asnur mengambil alih pekerjaan dari Sherly Assa, tanpa ada kontrak dan pengawasan. “Pelaksanaan proyek penggantian Torate Cs tidak diselesaikan 100 persen. Akibat perbuatan para terdakwa negara mengalami kerugian Rp2,8 miliar, ” ujarnya. [***]
- - -
Bahodopi, Sultengaktual.com - Kegiatan Balap Liar yang dilakukan sekelompok anak remaja dijalan perumahan BTN Soliu desa bahodopi kecamatan Bahodopi kabupaten morowali Provinsi Sulawesi Tengah pada minggu (1/3) dihentikan oleh pihak kepolisian Polsek Bahodopi.

Pihak polsek bahodopi dalam hal ini Kapolsek Bahodopi Iptu Zulfan, SH langsung menanggapi laporan masyarakat yang tak lain adalah orang tua dari anak anak remaja yang melakukan balap liar itu dengan segera menugaskan Kanit Sabhara Aiptu Amir bersama dengan 7 orang anggota lainnya untuk segera menghentikan balap liar itu dan merazia TKP.

Setelah menghentikan aksi balap liar itu, pihak kepolisian dalam aksi razianya itu berhasil mengamankan beberapa anak remaja sebanyak 16 orang yang terdiri dari 5 orang anak berstatus pelajar SMA, 9 orang anak berstatus pelajar SMP dan 2 orang anak tidak sekolah.

Dalam Razia balap liar itu, pihak kepolisian juga mengamankan 14 kendaraan roda dua. Dari kendaraan yang diamankan itu, 7 unit kendaran menggunakan knalpot Bogart dan tidak memiliki surat surat kendaraan dan 7 unit kendaraan lainnya menggunakan knalpot standart namun tidak dilengkapi surat kendaraan.

Setelah melakukan aksi di TKP, pihak kepolisian lalu membawa selutuh anak remaja termasuk kendaraan roda dua tersebut untuk diamankan di mapolsek bahodopi.

Tindakan yang dilakukan pihak polsek bahodopi pada aksi razia balap liar itu antara lain, terhadap anak remaja yang terjaring dalam aksi balap liar itu Dilakukan pendataan serta Melalui Forkopimca serta unsur yg ada membantu menghubungi org tua masing masing Agar Membuat Pernyataan disaksikan oleh orang tua masing masing di ketahui oleh Kades setempat.

Dan terhadap Kendaraan Roda dua yg diamankan agar dilengkapi Surat surat kendaraannya serta kelengkapan kendaraan dan Untuk kendaraan roda dua yg memakai knalpot Bogart agar mengganti dgn Knalpot Asli.

Kapolsek Bahodopi Iptu Zulfan SH menyampaikan himbauan agar para pemuda tidak turut serta dalam aktivitas balap liar, selain melanggar hukum, balap liar sangat menganggu kepada warga yang lain, selain itu Kapolsek mengajak para pemuda melakukan hal hal yang positif.
“selain itu kegiatan balap liar ini sangat membahayakan pelaku bahkan penonton, karena tidak dilengkapi dengan prosedur keselamatan yang baik. RB
- - -

Bahodopi, sultengaktual.com - Operasi rutin yang dilakukan setiap saat dengan kegiatan yang dinamakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) diwilayah hukum Polsek bahodopi kabupaten Morowali dipimpin langsung oleh kapolsek IPTU Zulfan, SH.

Kegiatan rutin kali ini dimulai pada sabtu 29 februari 2020 sekitar pukul 01.00 sampai dengan jam 03.00 dengan sasaran target rumah rumah kost yang didapatkan laporan dari masyarakat bahwa kost tersebut diduga terjadi tindakan prostitusi.

Bukan hanya memeriksa kost, tetapi para pengayom hukum itu tak menyangka
jika tindakan kegiatan lainnya juga terdeteksi seperti pesta miras sampai ke arah peredaran Narkoba.

Giat yang sepenuhnya atas hal tindakan pelanggar merupakan rutinitas dari salah satu agenda program kerja kami di lingkup polsek bahodopi untuk tetap menjaga stabilitas keamanan kenyamanan masyarakat, ungkap Zulfan secara singkat.

Di sabtu dini hari itu, tim polsek bahodopi yang melakukan pemeriksaan rutin di rumah kost yang ada di desa Keurea kecamatan bahodopi kabupaten morowali, disalah satu kamar yang dihuni 2 wanita didapatkan barang yang diduga Narkoba jenis sabu sabu.

Setelah pengeledahan selesai, pihak anggota polsek bahodopi langsung mengamankan 2 wanita dengan inisial Kl dan Wd di mapolsek bahodopi untuk dilakukan proses lebih lanjut beserta barang bukti satu paket besar sabu sabu, satu paket kecil sabu sabu, uang tunai Rp 500.000 dan 2 buah handphone. Rb
- -