Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Diterpa Corona, BP2W Optimis Pekerjaan Tetap Berjalan Dan Selesai
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama


Ferdinand Kana Lo : Cukup UKL - UPL Saja


Palu, sultengaktual.com
- Bencana Gempa Bumi berkekuatan 7,4 SR dan Gelombang Tsunami serta kejadian pergerakan Tanah (liquifaksi) yang terjadi di kota Palu pada 28 September 2018 lalu meninggalkan beban psikologis trauma terhadap masyarakat kota palu pada khususnya dan daerah sekitarnya pada umumnya (kabupaten Sigi , parigi moutong dan donggala).

Kejadian Bencana itu tak sedikit memakan korban mulai dari hilangnya korban yang meninggal baik itu didapatkan atau tidak dan hilangnya tempat tinggal masyarakat secara umumnya.

Pemerintah Indonesia menyikapi atas kejadian bencana yang memiliki kekuatan dashyat itu dengan bukti nyata atas program rekonstfuksi rehabilitasi atas dampak bencana tersebut.

Bukti nyata atas kinerja pemerintah pada Kementerian PUPR pada Direktorat Jenderal Bidang Cipta karya melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah melakukan pembangunan sarana knfrasttuktur dilingkungan Hunian Tetap (Huntap) bagi keluarga korban dampak bencana tersebut yang kehilangan tempat tinggal.

Hunian Tetap itu didirikan/dibangun pada lebih dari satu titik lokasi yang sudah disiapkan, yakni lokasi Duyu kota palu, Balaroa dan pombewe dikabupaten Sigi.

Proyek rekonstruksi rehabilitasi itu merupakan pembiayaan anggaran dari Pinjaman world Bank

Progres juga ditunjukkan oleh rencana pembangunan huntap di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga. Proyek Kementerian PUPR, pada tahap pertama, telah melalui tahap verifikasi dan validasi warga yang bakal direlokasi.

Sementara itu, hunian tetap di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, ditargetkan sudah bisa ditempati dalam waktu dekat. Pembangunan tahap pertama tersebut diharapkan terealisasi tepat waktu. Huntap tersebut dibangun oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Kota Palu.

Demikian pula huntap di Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat dengan target 204 unit. "127 unit dibangun Pemkot Palu bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), sedangkan 70 unit lainnya akan dikerjakan Kementerian PUPR.

di Duyu sebanyak 450 unit, di Tondo–Talise 4.878 unit, di Pombewe sebanyak 3.000 unit, serta huntap satelit sebanyak 3.460 unit.

Pada tahap I, sebanyak 630 unit huntap di bangun di Sulawesi Tengah. Pembangunan huntap di dilakukan di dua wilayah yakni Kelurahan Duyu, Kota Palu dan Desa Pombewe, Kabupaten Sigi. Di Kelurahan Duyu dibangun 230 unit huntap dan di Desa Pombewe sebanyak 400 unit huntap.

Pada saat sekarang ini ketika wabah virus corona melanda, Pembangunan huntap tetap mengacu dan memperhatikan protokol keamanan terkait COVID-19 yakni physical dan social distancing .

 Penanganan dan antisipasi penyebaran virus Corona Covid-19 yang tengah menjadi perhatian pemerintah diperkirakan akan mempengaruhi kondisi capaian pembangunan Hunian tetap (Huntap) bagi penyintas bencana gempa di Sulawesi Tengah.

Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulawesi Tengah sedang menyiapkan langkah-langkah agar pembangunan huntap yang menjadi hak penyintas bencana gempa di Palu, Sigi, dan Donggala tetap berjalan di tengah pembatasan aktifitas untuk mencegah penyebaran virus Corona.

Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sulteng, Ferdinand Kana Lo, melalui PPK PKP 2 Zubaedy.ST mengatakan bahwa penyediaan fasilitas dan tenaga kesehatan untuk pemeriksaan para pekerja konstruksi di semua lokasi pembangunan huntap, di Sigi, Palu, dan Donggala. Langkah itu sebagai salah satu bentuk jaminan kesehatan untuk pekerja.

Kerja sama dengan rumah sakit-rumah sakit rujukan penanganan Covid-19 juga dilakukan sebagai langkah lanjutan jika terjadi kasus gangguan kesehatan pekerja.

Huntap dibangun menggunakan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA), karena merupakan rumah tahan gempa dan proses pembangunannya yang lebih cepat dengan menggunakan sistem modular

Cukup UKL - UPL Saja
Kepala Balai Prasarana dan Permukiman Wilayah (BP2W) Sulawesi Tengah, Ferdinand Kana Lo, menegaskan, pembangunan Huntap di kawasan relokasi Kelurahana Tondo, Talise maupun Kelurahan Duyu, tidak memerlukan dokumen izin lingkungan Amdal, namun cukup dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL).
                Kepala BP2W Sulteng
                  Ferdinand Kana Lo

Beberapa pertimbangannya, kata Ferdinand, proses Rehab-Rekon khususnya pembangunan Huntap menggunakan dana pinjaman dari World Bank atau Bank Dunia. Bank Dunia selaku pihak yang memberi pinjaman enggan membiayai kegiatan yang membutuhkan izin lingkungan sekelas Amdal.

Pasalnya, Amdal dinilai memiliki dampak lingkungan yang cukup besar, sehingga pemberi pinjaman menolak untuk memberikan pinjaman jika kegiatan rehab-rekon, termasuk pembangunan Huntap harus membutuhkan Amdal.

Diakuinya, dalam rangka kebencanaan tanggap darurat, terdapat aturan tentang izin lingkungan, namun ada penyaringan. Khusus di bencana di daerah, kewenangan menentukan jenis izin lingkungan berada pada kepala daerah tingkat kabupaten dan kota.

“Untuk Kota Palu, saat ini telah UPL-UKL disusun. Sesuai surat dari menteri yang menerangkan bahwa wali kota dapat menetukan hal itu (jenis izin lingkungan), sehingga dibuatlah penandatanganan berita acara yang menegaskan bahwa pelaksaan kegiatan itu cukup dengan menggunakan UPL-UKL,” kata Ferdinand. Ona

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama