Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Serangan Lumpur KNK Bikin Longki Bereaksi
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

Sudah Punya IUP, tapi Masih Meninggalkan Kewajiban Lain. 


Aktifitas pertambangan di Kabupaten Parigi Moutong, terkabar sudah ada sejak bertahun-tahun. Tidak hanya persoalan diduga ilegal, tindakan menguras isi perut bumi itu kini sudah berdampak sangat merugikan. Seperti apa akibat yang timbul gara-gara tambang emas di daerah tersebut? Berikut catatan Sultengaktual.com.

Oleh: Andi Sadam

Kalau menyinggung dampak dari ulah penambang sesungguhnya sering terjadi di Parigi Moutong, bahkan cukup nampak. Area yang paling pertama dicemari limbah tambang adalah sungai. Tercatat beberapa sungai di Parigi Moutong yang sering terlihat keruh. Bukan sebab banjir, tapi keruhnya air kuala sebagai bukti nyata dari pertambangan emas. 

Longki Djanggola, Gubernur Sulawesi Tengah
Protes sejumlah pihak tentang pencemaran sungai sudah sering berkumandang. Namun keluhan itu sering hanya sebatas aduan tanpa tindaklanjut. Dan sekarang, satu fakta protes warga yang kesannya tidak mendapat sahutan serius akhirnya berdampak. Pencemaran lingkungan yang hingga merusak lahan pertanian pun terjadi. 

Seperti yang menimpa hampir seribu hektar sawah warga di wilayah Moutong beberapa bulan lalu. Lumpur kiriman disinyalir dari lokasi penggali logam mulia berhasil merusak kurang lebih 800 hektar sawah.

Peristiwa itu kemudian menyeret PT Kemilau Nusantara Khatulistiwa atau PT KNK sebagai dalang. Petani menuduh kalau perusahaan itu yang mengirim limbah ke sawah mereka. Menurut penduduk setempat bahwa tidak ada selain perusahaan tersebut yang beraktifitas membuat keruh air sungai.

Selain melenyapkan salah satu pusat ekonomi, ulah KNK kemudian dicap merugikan daerah lagi dengan dugaan telah beraktifitas tanpa izin.

Dari persoalan yang ada, pemerintah kemudian terekspos serius menyikapi. Awalnya, Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyebut kalau PT KNK tak berizin. Itu diucapkan Longki dalam pertemuan dengan DPRD Parigi Moutong di ruang kerja gubernur pada Kamis 23 Januari 2020. Saat itu juga Longki menyatakan segera bertindak tegas terhadap perusahaan tambang di Parigi Moutong.

Sehari pasca pertemuan dengan wakil rakyat dari Kabupaten Parigi Moutong, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kemudian melayangkan surat ke PT KNK. Kiriman surat tertanggal 24 Januari 2020 itu berupa teguran.

Perusahaan penguras isi bumi itu dianggap belum sepenuhnya melengkapi kewajiban sebagaimana peraturan perundang-undangan. Hal ini dikemukakan kepala dinas ESDM Sulawesi Tengah, Yanmart Nainggolan lewat siaran persnya pada Senin, 27 Januari 2020.

Diuraikan Yanmart, PT KNK sudah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) eksplorasi dan produksi tetapi IUP tersebut belum memenuhi kewajiban sesuai aturan, dalam hal ini Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam aturan itu menyebutkan bahwa pemegang IUP wajib melaporkan, di antaranya, Rencana Kerja Anggaran dan Biaya, Rencana Reklamasi, Jaminan Reklamasi, dan Memiliki Kepala Teknik Tambang. “Persyaratan ini yang belum dipenuhi PT KNK,” ungkap Yanmart.

Sebab itu, kata Yanmart, PT KNK belum boleh melakukan kegiatan operasi produksi karena belum memenuhi persyaratan.

Sikap Longki Djanggola terkait tambang di Moutong, belum cukup dengan mengirim surat teguran ke PT KNK. Gubernur Sulawesi Tengah ini kembali bereaksi dengan niat menyetop aktifitas pertambangan PT KNK. Wacana Longki terungkap lewat ketua DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto. Kata Sayutin, ketegasan tersebut disampaikan gubernur Longki ketika dewan Parigi Moutong mem-fllow up persoalan lumpur yang menyerang sawah warga di Moutong.

Bahkan menurut Sayutin lagi, Gubernur Longki telah memerintahkan pemerintah Kabupaten Parigi Moutong bersama DPRD untuk melakukan pengawasan dan penertiban aktifitas penambang di Moutong.


BIN dan Pemerintah Diskusikan Soal Tambang
Kamis, 30 Januari 2020 Badan Intelijen Negara (BIN) Bersama pemerintah Kabupaten Parigi Moutong menggelar diskusi publik. Menginfentarisir Pertambangan Ilegal jadi tema dialog yang dibuat di aula kantor bupati Parigi Moutong.

Lewat diskusi publik itu, Wakil Bupati Parigi Moutong, Badrun Nggai membutuhkan keterlibatan seluruh pihak soal penanganan tambang ilegal. Dan yang sebagai ujung tombak dalam urusan itu, kata Badrun, adalah camat. Sebagai kepala wilayah, tugas camat mengawasi praktik pertambangan di wilayahnya.

Badrun menilai, potensi pencemaran lingkungan dari ulah penambang cukup rentan, apalagi dalam eksplorasinya memakai zat kimia.

Melalui dialog tersebut Wabup Badrun ingin ada kesepakatan antara pemerintah kabupaten, provinsi dan BIN menyangkut pengurangan tambang-tambang illegal di Parigi Moutong.

Sebagaimana diketahui bahwa dialog publik itu terselenggara juga bagian dari pelibatan kasus lumpur yang mengakibatkan ratusan hektar sawah rusak.

Informasi diberikan utusan Dinas ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, tercatat lebih dari lima wilayah yang kini jadi pusat konsentrasi penambang.

Anggota DPRD Alfrets Tonggiro, yang hadir dalam dialog itu banyak menyinggung persoalan PT KNK dan warga di Kecamatan Moutong. Antara petani dan masyarakat penambang perlu perlakuan adil. Sebab dari dua profesi berbeda, tujuannya searah yakni kebutuhan ekonomi.

Usulan Alfrets dalam dialog tersebut meminta pihak KNK bertanggung jawab terhadap kerusakan lingkungan di sekitarnya. PT KNK harus mengeruk kembali irigasi yang tertimbun lumpur dan menutup lubang bekas galian.

Karena PT KNK menurut Alfrets sudah ada sejak tahun 2000-an sehingga perusahaan pantas mengeluarkan dana Corporate Social Responsibility (CSR). *

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama