Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » Khalifah DPRD Parigi Moutong Mengomel Soal Masalah Lampu Jalan
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

Setoran 12 Miliar Pertahun ke PLN Dianggap Tak Sebanding Dengan Bagi Hasil.


Parigi Moutong, Sultengaktual.com- Dilansir media ini sebelumnya, bahwa Penerangan Jalan Umum (PJU) lumayan bikin pusing pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Iuran wajib senilai 12 miliar rupiah pertahun yang disetor ke PLN, ternyata cukup membebani daerah. Dan kondisi tersebut sudah berlangsung sejak Parigi Moutong lahir.

Sebagai tindakan mengatasi soal beban lampu jalan, pemerintah menggagas wacana penggunaan lampu jalan bertenaga surya (solar cell). Walhasil, gagasan pemerintah daerah disahuti wakil rakyat setempat.

Sayutin Budianto, Ketua DPRD Parigi Moutong
Lewat komentar ketua DPRD Parigi Moutong, “penduduk” parlemen mendukung opsi dari solusi persoalan lampu jalan. Bahkan wakil rakyat itu berjanji segera bertindak mengundang pihak Pembangkit Listrik Negara (PLN) demi mengklarifikasi masalah terkait.

DPRD berpendapat bahwa tiada guna membayar pajak penerangan jalan begitu besar, sementara bagi hasil yang didapatkan tidak sebanding.

Dalam “omelan” pimpinan dewan asal partai NasDem itu menyebut banyak hal yang perlu dijelaskan oleh orang PLN menyangkut metode hitungan penyerapan listrik dan sebagainya.

“DPRD akan mengagendakan rapat dengar pendapat (hearing) terhadap pihak PLN,” ujar pimpinan DPRD Parigi Moutong, Sayutin Budianto, dikutip dari terbitan Gemasulawesi.com, Sabtu 4 Januari 2019.

Sejumlah hal yang perlu dikonfirmasi ke orang PLN nanti, menurut Sayutin, diantaranya sehubungan dengan adanya laporan dari beberapa warga desa pengguna listrik 450 kWh. “Ada beberapa warga pengguna listrik subsidi 450 kWh tiba-tiba mendapatkan tagihan hingga jutaan rupiah dari PLN. Alasannya, kurang bayar atas penggunaan voltase. itukan aneh,” ungkapnya.

Padahal, berdasarkan keterangan warga mereka setiap bulan tetap membayar sesuai tagihan dari PLN.

Menurutnya, kalau kemudian pihak PLN tidak memberi penjelasan memuaskan terkait persoalan-persoalan kelistrikan di Kabupaten Parigi Moutong, maka lembaga DPRD berencana merekomendasikan persoalan tersebut ke penegak hukum.

Tentang respon anggota dewan terhadap konsep pemerintah daerah menggunakan solar cell, Sayutin optimis, kalau rencana itu direalisasikan pemerintah. Hitung-hitungan mengefisiensi anggaran jika diterapkan penggunaan tenaga surya.

“Pernyataan Sekda Parigi Moutong Ardi Kadir terkait opsi tenaga surya itu sangat menarik dan harus mendapat dukungan. Kata kuncinya efisiensi anggaran. Dibanding kita membayar sampai sebesar itu lebih baik kita pikirkan cara lain yang lebih efektif,” beber Sayutin. “Tentu jika terjadi penghematan miliaran rupiah bermanfaat lagi untuk digunakan bagi pembangunan daerah,” sambungnya.

Soal upaya hearing, Khalifah wakil rakyat Parigi Moutong itu menambahkan, pada 6 Januari nanti DPRD menggelar rapat Banmus. Dalam rapat nanti akan mengagendakan waktu dengar pendapat dengan pihak PLN dan Bapenda Parigi Moutong.

Editor: Andi Sadam
Naskah Asli Diterbitkan Gemasulawesi.com. Link: 

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama