Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » Jembatan Torate Berproses Hukum, RTH Toraranga "Dipetieskan"
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama


Palu, Sultengaktual.com- Potret Buram di lingkungan kerja Kebinamargaan yang melekat pada Kementerian PU Pera lewat Balai Pelaksana Jalan Nasional XIV Palu di satuan Kerja TP-Kimpraswil Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam Menyambut Hari Bhakti PU ke 74 Merupakan Catatan Tersendiri yang tidak disangka, Pasalnya Proyek Penggantian Jembatan Torate CS dengan Nilai Kontrak kurang Lebih Rp 14 Miliard harus bersentuhan dengan Hukum. Dan kini proses Hukumnya sedang berjalan dengan ditahannya unsur unsur terkait atas pelaksanaan Pekerjaan itu seperti Alirman M Nubi, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Kondisi RTH Toraranga pada tahun 2013,
usai dikerjakan rekanan dengan menggunakan
CV Banua Indah.
Foto Dok.
Pada 2 Bulan lalu, Yakni Diawal Oktober 2019, Alirman M Nubi, ST Resmi Ditahan Atas Dugaan Korupsi Yang ditujukan Kepadanya selaku Pejabat Pembuat Komitmen atas Masalah Pekerjaan Proyek Penggantian Jembatan Torate Cs dengan dugaan keuangan Negara yang dirugikan sebesar kurang lebih 2,8 Miliard Dari Pagu Anggaran Pekerjaan sebesar 18 M dan untuk dikontrakkan sesuai dengan penawaran hasil lelang dengan nilai kontrak Rp 14,9 Miliard.

Penahanan atas proses dugaan korupsi pada pekerjaan proyek tersebut (Jembatan Torate Cs – Red) bukan hanya Alirman Saja Selaku PPK, melainkan konsultan Pengawas, Ngo Joni,  Serly selaku Kuasa Direktur Perusahaan Pelaksana  PT Mitra Aiyangga Nusantara, Dan Mansur Selaku Direktur Perusahaan pelaksana berdasarkan fakta fakta yang tidak sesuai atas laporan administrasi dengan fakta lapangan, dan dengan melihat unsur lain yang sudah terpenuhi dan akibat itu maka Negara dirugikan Hampir Rp 3 Miliard, jelas Humas Kejati Sulawesi Tengah.

Hari itu Juga, sekitar tanggal 3 Oktober 2019 baru baru ini, pihak kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah langsung melakukan penahanan terhadap empat orang tersangka atas dugaan korupsi di proyek jembatan torate,  empat tersangka ini  disangkakan pada pasal 2 ayat 1 junncto pasal 18 subsider pasal 3 juncto pasal 18 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP, dan sambil proses perkara ini berjalan, para tersangka ditahan pada rumah tahanan kelas II Palu Maesa, dan Serly di titipkan pada Lapas Perempuan Klas III Palu Di Sigi,  rinci Humas Kejati Suteng.

Eko Arianto selaku pimpinan TEGAK Sulteng salah satu lembaga pemerhati penggunaan keuangan Negara dlam bidang peningkatan sarana prasarana Publik menuturkan bahwa kinerja teman teman di Kejaksaan Tinggi Sulteng perlu diberikan apresiasi dan terus disemangati serta disupport untuk selalu dan siap memberantas serta menindak para pelaku pelaku korupsi tanpa pandang bulu dan mengikuti alur mekanisme Standart /Baku dalam melakukan suatu tindakan,  Ujar Eko.

Selain itu, ada satu Pekerjaan Rumah yang harus bisa ditindaki segera, Maklum persoalan ini sangatlah lama, bahkan Hampir saja tenggelam tanpa status resmi atas kejelasan permasalah pada proyek Ruang Terbuka Hijau Toraranga (RTH – Toraranga. Diawal berjalannya proyek RTH Toraranga, terendus dan terbukti bahwa pekerjaan yang dibiayai oleh APBN Murni itu harus menyelesaikan pekerjaan sebagai bentuk komitmen yang ada dalam makna penyelesaian pekerjaan dengan tuntas atas nomenklatur kontrak yang sudah disepakati dengan oleh kedua belah pihak.

Dalam perjalanannya, kasus proyek RTH kawasan lapangan Toraranga Parigi, Kelurahan Loji, Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) yang mencuat sejak tahun 2013, hingga tahun 2015 dikabarkan dalam proses penyelidikan jaksa.

Widagdo
Mantan Kajari Parigi
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Parigi, saat itu, Widagdo, kepada wartawan di ruang kerjanya pada Rabu 12 Agustus 2015, mengakui hal itu.

Meski demikian, menurut Widagdo, saat ini mereka mulai bersiap melakukan penyelidikan kasus RTH Toraranga. Kejari Parigi sudah mengumpulkan sejumlah dokumen untuk dijadikan bahan penyelidikan.

Ia mengungkapkan, sebelumnya Kejari Parigi sudah sempat melakukan penyelidikan terhadap proyek RTH Toraranga pada saat melakukan pengumpulan data (Puldata) dan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). Bahkan sudah pernah memeriksa sejumlah saksi.

Namun proses penyelidikan ini sempat tertunda karena pihak Kejari Parigi harus segera menyelesaikan kasus korupsi lainnya tahun 2014.

Proses penyelidikan kasus ini kata Widagdo akan segera dilanjutkan dan tidak berlangsung lama, selanjutnya ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Ia menegaskan, penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi RTH Toraranga segera dilakukan setelah kasus pencetakan sawah Desa Ulatan dilimpahkan ke Pengadilan. Menurutnya, RTH Toraranga sudah menjadi fokus Kejari Parigi di 2015 untuk diselesaikan dan kasusnya dilimpahkan ke Pengadilan.

Seperti diketahui, pengusutan terhadap kasus RTH Toraranga Parigi, hingga kini belum mendapat kepastian hukum. Bahkan proses penanganan kasus oleh Kejari Parigi ini terkesan jalan di tempat.

Proyek yang memiliki dua tahap pekerjaan yaitu tahap I dan tahap II masing-masing mengelola anggaran sebesar Rp1 miliar lebih bersumber dari APBN ini, harusnya rampung pada akhir tahun 2012. Dengan demikian, tahun 2013 masyarakat telah bisa menikmati sarana RTH tersebut.

Namun yang terjadi, hingga perusahaan milik Abubakar Hadado yang dipakai Joko Dharmawan ini meninggalkan lokasi pekerjaan, tidak nampak bekas lapangan Toraranga itu menjadi sebuah RTH sebagaimana harusnya.

Pernyataan Kepala Kejari Parigi, Widagdo, terkait pengusutan proyek RTH kawasan Toraranga Parigi, membuat LSM Forum Gerakan Anti Korupsi (Forgas) angkat bicara. Forgas kata Sukri Tjakunu, menanti saat ini terus menanti ‘taring’ Kejari dalam menangani proyek RTH.

Menurut Sukri, Kejari Parigi harus membuktikan omongannya. “Saya ingin melihat taring Kejari. Jangan lagi pengusutan proyek RTH kawasan Toraranga diundur-undur hingga akhirnya tidak ada kepastian. Sebab dugaan ketidakberesan pada pekerjaan RTH kawasan Toraranga sudah terekspose di media sejak lama,” ujar Sukri.

Menurut Sukri, Kejari harus menunjukkan keseriusannya untuk menangani kasus ini. Tahun 2015 ini Kejari Parigi harus menyelesaikan kasus RTH kawasan Toraranga, jangan sampai pengusutan itu kembali menyeberang tahun.

“Jika ada indikasi merugikan negara, maka segera naikkan ke tahap penyidikan. Namun jika tidak ada kerugian, maka umumkan ke publik agar tidak ada tanda tanya dalam kasus ini,” ucap Sukri.

Arsip BPK Bulan Maret 2012
Di situs BPK Palu, ditemukan lampiran arsip tentang RTH Toraranga. Dasar lampiran arsip BPK itu adalah salah satu edisi terbitan media lokal Sulteng:
Proyek Pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota Parigi yang menelan anggaran Rp 1 miliar lebih berlokasi di eks lapangan Toraranga masih terbengkalai. Proyek yang dikerjakan CV Banua Baru itu, mengerjakan proyek sejak 29 April 2011 tahun lalu, dan menurut batas waktu kontrak proyek tersebut harus selesai pada 7 November 2011 atau 193 hari kerja. Otomatis sampai saat ini banguan ini belum bisa dinikmati warga. Link: https://palu.bpk.go.id/?p=8267.

Lenyap dan Seakan Dipetieskan
Pasca pernyataan Widagdo, hingga saat ini (tahun 2019), penanganan kasus RTH Toraranga tak kunjung berlanjut. Seperti lenyap dan seakan dipetieskan terhadap masalah itu. Betapa tidak, Sejak Widagdo, kini Kabupaten Parigi Moutong telah dua kali dilakukan pergantian Kepala Kejaksaan.

Mohammad Tang
Kasi Pidsus
Kejari Parigi Moutong
Belum lama ini, Kasi Pidsus Kejari Parimo, Mohammad Tang, kepada media ini di ruang kerjanya mengaku tidak mengetahui tentang kasus RTH Toraranga. Katanya, jangankan melihat daftar atau catatan tentang kasusnya, mendengar pun ia tak pernah.

“Maaf, kasus yang mana itu? RTH apa? Saya tidak pernah tahu soal itu,” ucap Mohammad Tang belum lama ini.

Kasi Pidsus itu berencana melakukan penggalian informasi soal RTH Toraranga, demi memastikan status hukumnya.

Disinggung kesan peties terhadap kasus tersebut, Tang no comment. “Saya cari tahu dulu infonya, sebab saya tidak berani berspekulasi,” katanya.

Sikap Bungkap Bekas Satker
Aryan Gafur, salah seorang yang diketahui tau persis urusan pembangunan RTH Toraranga. Namun sayang, pesan WhatsApp yang berisi pertanyaan terkait kasus RTH tersebut tidak mendapat klarifikasi dari Aryan Gafur. Padahal, berdasarkan notifikas WhatsApp, Aryan Gafur membaca pesan pertanyaan media ini.

Seperti diketahu, dalam pembangunan RTH Toraranga, Aryan Gafur menjabat kepala Satker. Sebab itu pria yang kini menjabat Kadis PU Kabupaten Buol itu merupakan penanggung jawab, selain PPK-rekanan.

Hingga berita ini tayang, bekas Satker tersebut tidak memberi jawaban. Bahkan untuk upaya konfirmasi selanjutnya, Aryan Gafur sudah tidak dapat lagi dihubungi.

TIM

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama