Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SULAWESI

EDUKASI

» » » BOBOT Volume Dinaikkan, Fisik Lapangan Janggal
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

Dugaan Korupsi Alirman Cs. 

Palu, Sultengaktual.com- Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah Kembali Memperlihatkan bahwa institusi Adhyaksa itu tidak main main dalam memerangi persoalan persoalan korupsi yang nantinya akan merugikan keuangan Negara, sebagai salah satu buktinya yaitu melakukan tindak lanjut dengan menahan empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus proyek penggantian Jembatan Torate Cs dengan anggaran kontrak sekitar RP 14,9 Miliard dari pembebanan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara tahun anggaran 2018 di periode awal oktober lalu.

Sudah dua bulan sejak Oktober lalu, Penahanan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan ini merupakan suatu kesimpulan atas terpenuhinya unsur pada penanganan kasus proyek itu yang melibatkan langsung PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) di paket bermasalah itu, Yakni Alirman M Nubi.

Nampak Alirman M Nubi memakai rompi orange
ketika akan digelandang ke Rutan Palu untuk ditahan
karena dugaan korupsi. (Foto Mercusuar)
Pada 2 Bulan lalu, Yakni Diawal Oktober 2019, Alirman M Nubi, ST Resmi Ditahan Atas Dugaan Korupsi Yang ditujukan Kepadanya selaku Pejabat Pembuat Komitmen  atas Masalah Pekerjaan Proyek Penggantian Jembatan Torate Cs dengan dugaan keuangan Negara yang dirugikan sebesar kurang lebih  2,8 Miliard Dari Pagu Anggaran Pekerjaan sebesar 18 M dan untuk dikontrakkan sesuai dengan penawaran hasil lelang dengan nilai kontrak Rp 14,9 Miliard.

Penahanan atas proses dugaan korupsi pada pekerjaan proyek tersebut (Jembatan Torate Cs – Red) bukan hanya Alirman Saja Selaku PPK, melainkan konsultan Pengawas, Ngo Joni,  Serly selaku Kuasa Direktur Perusahaan Pelaksana  PT Mitra Aiyangga Nusantara, Dan Mansur Selaku Direktur Perusahaan pelaksana berdasarkan fakta fakta yang tidak sesuai atas laporan administrasi dengan fakta lapangan, dan dengan melihat unsur lain yang sudah terpenuhi dan akibat itu maka Negara dirugikan Hampir Rp 3 Miliard, jelas Humas Kejati Sulawesi Tengah.

Hari itu Juga, sekitar tanggal 3 Oktober 2019 baru baru ini, pihak kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah langsung melakukan penahanan terhadap empat orang tersangka atas dugaan korupsi di proyek jembatan torate,  empat tersangka ini  disangkakan pada pasal 2 ayat 1 junncto pasal 18 subsider pasal 3 juncto pasal 18 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 Ayat 1 Ke – 1 KUHP, dan sambil proses perkara ini berjalan, para tersangka ditahan pada rumah tahanan kelas II Palu Maesa, dan Serly di titipkan pada Lapas Perempuan Klas III Palu Di Sigi,  rinci Humas Kejati Suteng.

Eko Arianto selaku pimpinan TEGAK Sulteng salah satu lembaga pemerhati penggunaan keuangan Negara dlam bidang peningkatan sarana prasarana Publik menuturkan bahwa kinerja teman teman di Kejaksaan Tinggi Sulteng perlu diberikan apresiasi dan terus disemangati serta disupport untuk selalu dan siap memberantas serta menindak para pelaku pelaku korupsi tanpa pandang bulu dan mengikuti alur mekanisme Standart /Baku dalam melakukan suatu tindakan,  Ujar Eko.

Dugaan awal atas indikasi korupsi dalam proyek Jembatan Torate Cs dengan nilai kontrak Rp 14 Miliard lebih itu ketika adanya kejanggalan antara laporan administrasi dengan kondisi fisik lapangan sebenarnya. Ketika ditelusuri lebih dalam lagi, ternyata dalam membuat laporan pemeriksaan bobot fisik pekerjaan dilapangan, secara administrasi proyek dalam laporan itu dinaikkan bobot volume pekerjaan yang sama sekali tidak dibenarkan, karena kondisi fisik lapangan belum sampai pada titik nilai bobot yang dibuat pada laporan pemeriksaan pekerjaan dilapangan.

Proyek yang dibiayai langsung melalui dana APBN murni itu berpagu 18 miliard  dan dikerjakan oleh PT Mitra Aiyangga Nusantara sebagai pemenang lelang dengan nilai yang dikontrakkan Rp 14,9 Miliard  tidak secara maksimal melakukan pekerjaan dilapangan, bukti nyatanya adalah progress pekerjaan berjalan sangat lambat dan seakan tidak ada keseriusan dalam penyelesaian pekerjaan. Nyatanya bobot volume pekerjaan dilapangan sangatlah jauh dari perencanaan kenaikan bobot perhari, perminggu bahkan perbulan. Begitu juga ketika ditinjau lagi mengenai SCM yang terjadi, pelaksana seakan tidak serius memacu pekerjaan agar bisa keluar pada titik kritis keterlambatan, SCM merupakan suatu tahapan dimana pengguna dalam hal pihak proyek melihat adanya suatu keterlambatan pekerjaan sehingga bisa mempengaruhi hasil pekerjaan dan bisa membuang waktu saja, sehingga SCM dilakukan untuk melakukan semua item pekerjaan tidak stag melainkan ada kenaikan atau kemajuan grafik hasil kerja atau kenaikan bobot volume pekerjaan, ujar salah satu staf pihak proyek/satker kepada Mandala Post , sambil meminta agar identitasnya tidak disebutkan.

Mengacu pada kesimpulan awal yang diambil atau diputuskan oleh penyidik kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dengan menaikan status para unsur atau orang yang terlibat dalam proyek jembatan Torate Cs dengan status tersangka merupakan suatu telahan mendalam atas unsur unsur lain guna melengkapi serta menguatkan dasar alasan hingga naiknya status dan sampai melakukan penahanan badan terhadap para tersangka, Tambah Eko.

Bayangkan saja pada laporan pemeriksaan pekerjaan dilapangan sebagai bukti nyata, bobot fisik lapangan tidak sesuai dengan apa yang dilaporkan secara administrasi dengan kondisi sebenarnya, sehingga dalam hal ini ada dilakukan suatu tindakan kebohongan atau suatu indikasi curang bahkan negative terhadap  menaikan jumlah bobot yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan, jelas Sumber.

Apa namanya jika bobot pekerjaan dilaporkan berada pada posisi 28 persen lebih didalam berita acara pemeriksaan pekerjaan, sedangkan kondisi fakta lapangan tidak demikian, ini menurut hemat kami sudah merupakan suatu niat atau hal yang terencana dalam penanganan paket proyek jembatn Torate Cs dalam bentuk pembuatan laporan hasil pekerjaan ketika dilakukan pemeriksaan.

Tidak memungkiri atas apa yang terjadi merupakan suatu tahapan dalam mendapatkan suatu keadilan atas hasil yang didugakan terhadap para unsur/oknum  di proyek Torate Cs, karena sampai di penghujung tahun 2018 Lalu, pekerjaan dengan kontrak di April 2018 lalu ini tetap saja jalan ditempat dengan minimnya kenaikan bobot hasil pekerjaan, jelas Eko ketika memberikan gambaran fakta atas proyek tersebut.

Sidang Perdana Terdakwa
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XIV Palu Satuan Kerja (Satker) Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) Provinsi Sulteng, Alirman M Nubi dijadwalkan menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Klas IA/PHI/Tipikor Palu.

Demikian tiga terdakwa lainnya, yakni Konsultan Pengawas, Ngo Joni; Direktur PT Mitra Aiyangga Nusantara, Moh Masnur Asry dan Kuasa Direktur Mitra Aiyangga Nusantara, Sherly Assa, juga akan menjalani sidang perdana.

Alirman M Nubi, Ngo Joni, Moh Masnur Asry dan Sherly Assa merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pekerjaan penggantian Jembatan Torate Cs tahun 2018 dengan alokasi anggaran Rp14.900.900.000 pada Kementerian PUPR Ditjen Bina Marga BPJN XIV Palu Satker Dinas Kimpraswil Provinsi Sulteng.

“Pembacaan dakwaan (agenda sidang) oleh JPU,” ujar Humas PN Klas IA/PHI/Tipikor Palu, Lilik Sugihartono SH saat ditemui Media ini, Rabu (20/11/2019).

Terdakwa Alirman M Nubi, lanjutnya, teregister Nomor: 52/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal; Ngo Joni Nomor: 50/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal; Moh Masnur Asry Nomor: 53/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal, serta terdakwa Sherly Assa Nomor: Nomor: 51/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal.

Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan keempat terdakwa sama, diketuai Ernawati Anwar SH MH dengan anggota Darmansyah SH MH dan Bonifasius N Arybowo SH MH Kes.

“Keempatnya didakwa Pasal 2 Ayat (1), subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP,” tutup Lilik.

Kerugian Negara
Diketahui, Kamis (3/10/2019), penyidik Kejati menahan dan menitipkan keempatnya, masing-masing Alirman M Nubi, Moh Masnur Asry dan Ngo Joni di Rutan Klas II A Palu, serta Sherly Assa di Lapas Perempuan Klas III di Maku, Sigi.

Penahanan keempat usai pemeriksaan itu, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Kepala Kejati Sulteng Nomor: 01, 02, 03 dan 04/P.2/Fd.1/10/2019 tanggal 3 Oktober 2019.

“Perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp2.889.774.514,” ungkap Aspidsus Kejati SUlteng, Edward Malau SH MH.

Dijelaskan Aspidsus, kasus itu berawal pada tahun 2018 Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Wilayah Sulteng melaksanakan pekerjaan penggantian Jembatan Torate Cs dengan Pagu Anggaran Rp18.087.428.000 yang bersumber dari APBN 2018.  Pemenang lelang pekerjaan Jembatan Torate Cs yaitu PT Mitra Aiyangga Nusantara dengan nilai kontrak Rp14.900.900.000, dan masa kontrak kerja 210 hari sejak 4 April 2018 hingga 5 November 2019.

Dalam proses pengerjaan, pekerjaan terhenti hingga progres yang ada dilanjutkan MNA. Namun sampai kontrak berakhir pada 5 November 2018 pekerjaan tidak selesai, karena tidak dikerjakan sesuai jadwal.

Pada 21 Desember 2018, lanjut Aspidsus, dibuatlah berita acara pemeriksaan yang ditandatangani tersangka Alirman M Nubi dan Ngo Joni. Hanya saja berita acara pemeriksaan tersebut direkayasa seolah-olah pekerjaan telah mencapai 28,56 persen, padahal capaian pekerjaan di berita acara pemeriksaan tidak sesuai kondisi di lapangan.

Dalam dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Samuel Patandian, menguraikan, tahun 2018 pada Kemen PUPR Dirjen Binamarga BPN XIV Palu, Satker Dinas Kimpraswil, Dinas Bina Marga dan tata ruang wilayah Provinsi Sulteng, mendapat dana untuk pelaksanaan pekerjaan pengganti jembatan Torate Cs, pagu anggaran Rp 18 miliar.

Ia mengatakan, untuk pekerjaan Torate Cs, ruas jalan Tompe- Pantoloan yaitu , jembatan Torate panjang 9,60 meter, nominal Rp 3,6 miliar , jembatan Laiba panjang 6,80 meter , nominal Rp 3,2 miliar, jembatan Karumba V, panjang 6,80 meter, nominal Rp 2,9 miliar, jembatan Labuan II, panjang 6,80 meter nominal Rp 3,6 miliar. 
Tim

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama