Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » Rencana Pengadaan OPD Wajib Dipublis Terbuka
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

Amanat Bupati Parimo Lewat Sosialisasi Perpres Pengadaan Barang dan Jasa. 

Parigi Moutong, Sultengaktual.com-  Peraturan Presiden atau Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, Senin 25 November dipaparkan di Parigi Moutong. 

Sasaran sosialisasi ketentuan pimpinan negara ini terkhusus Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Peningkatan pemahaman serta update informasi kepada pihak OPD sebagai dasar sosialisasi ini. Dengan maksimalnya paham tentang aturan ini akan menghasilkan proses pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Parimo berjalan efisien, efektif dan transparan," kata Kepala Bagian Layanan Pengadaan, I Gede Widhiadha, dalam kegiatan di ruang pertemuan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Parimo itu. 

Asisten Administrasi dan Umum
Setda Parimo, Arman Maulana,
Mewakili Bupati dalam sosialisasi
Perpres nomor 16 tahun 2018
Asisten Adminitrasi dan Umum Setda Parimo, Arman mengatakan, pengadaan barang dan jasa harus mengacu pada aturan yang disosialisasikan ini. Serta didukung pedoman yang dikeluarkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) melalui program dari masing-masing OPD. 

Dalam programnya, menurut Arman, tentu harus melalui tahapan-tahapan mulai dari perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaaan kegiatan. 

"Saya berpesan kepada pejabat pembuat komitmen, pejabat pengadaan, auditor, tim perencanaan, keuangan dan aset daerah agar memahami peran penting perencanaan pengadaan barang dan jasa, yang diawali dengan melakukan persiapan, diantaranya membuat SK pengelola pelaksana kegiatan seperti SK PPK, tim teknis sampai dengan tim pejabat penerima hasil pekerjaan. Tak luput pula benar-benar memperhatikan rencana umum pengadaan yang akan ditetapkan dan diumumkan secara terbuka lewat sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP)," tegas Arman dalam kapasitas mewakili Bupati Parimo saat itu. 

Sosialisasi Perpres nomor 16 tahun 2018 itu digelar selama dua hari, melibatkan PPK, Pejabat Pengadaan Perencana Daerah, Auditor serta keuangan dan Asset. 

Naskah dan Foto: Humas Setda Parimo
Editor: Andi Sadam/Sultengaktual.com 


Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama