Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Ambo Dalle Dicopot Sebagai Ketua DPRD Morowali
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU- Karir politik H  Ambo Dalle untuk terus menakhodai DPRD Kabupaten Morowali selama satu periode, harus kandas ditengah jalan. Ambo Dalle dicopot dari jabatan Ketua Dewan Morowali setelah terbitnya Surat Keputusan (SK)  DPP Partai Demokrat Nomor 107/SK/DPP-PD/IX/2017, tentang pergantian unsur Pimpinan DPRD Morowali dari H Ambo Dalle kepada Irwan SSos tertanggal 15 September 2017 yang ditandatangai Ketua Umum Partai Demokrat Prof DR H Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekjen DR Hinca Panjaitan XIII, SH. MH. ACCS.

Sikap tegas DPP Partai Demokrat ini sebagai manifestasi dari rekomendasi DPC Partai Demokrat Kabupaten Morowali yang kemudian ditindaklanjuti oleh DPD Partai Demokrat Sulteng melalui Rapat Pleno  yang berlangsung di Hotel Santika, beberapa waktu lalu.



Dalam rapat pleno tersebut, melahirkan dua keputusan  mendasar yakni  pertama merekomendasikan kepada DPC Partai Demokrat Kabupaten Morowali untuk merotasi H Ambo Dalle dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Morowali. Kemudian yang kedua,  jika Ambo Dalle tidak mengindahkan hasil  sidang pleno, maka DPD PD Sulteng akan merekomendasikan kepada DPP Partai Demokrat untuk mencabut keanggotaannya sebagai kader dan pengurus partai. 

Sekertaris DPD Partai Demokrat Sulteng Abdul Razak BM Radjak,SH yang dikonfirmasi  menuturkan, ketika partai telah melahirkan sebuah rekomendasi atau keputusan, maka wajib hukumnya bagi seluruh kader untuk tunduk dan patuh pada keputusan tersebut. " Manakala  ada kader  yang mbalelo atau tidak patuh dan  mendukung, maka hal tersebut adalah  bentuk dari sebuah pembangkangan terhadap keputusan partai,"tandasnya.

Lahirnya rekomendasi partai yang merotasi H Ambo Dalle dari jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Morowali, bukan tanpa alasan serta dasar yang kuat. Keputusan ini  telah melalui mekanisme dengan berpedoman pada Ad/Art serta PO Partai Demokrat. " Jadi keputusan ini sudah melalui prodesur partai.  Jika ada yang tidak patuh, maka harus  mau merima konsekwensinya. Apalagi  jika sebelumnya DPC Kabupaten Morowali telah mengeluarkan tiga kali mengeluarkan surat peringatan(SP), namun  keputusan tersebut tidak pernah diindahkan oleh yang bersangkutan."  Jadi keputusan ini murni indisipliner  seorang kader terhadap partai,"pungkasnya.

Abdul Radjak juga menambahkan bahwa merotasi jabatan kader  ditubuh partai adalah sesuatu yang lumrah dan biasa, karena ini  juga salah satu bagian dan strategi partai  dalam  melakukan  penyegaran. " Jadi ini sesuatu yang biasa saja di tubuh partai," tandasnya.

Kepada kader yang diberi amanah,  DPD Partai Demokrat Sulteng Abdul Radjak  berharap  kiranya memegang teguh prinsif dan komitmen partai serta amanah terhadap rakyat. Ia juga meminta para kader Demokrat untuk tidak melanggar etika dalam berpolitik. Prinsifnya, sebagai kader harus  peduli dan selalu memberi solusi. Kemudian selalu mengedepankan cara-cara yang fair dan mendidik. Jangan gunakan cara-cara yang merusak dan tidak patut.  "Jaga sikap, perilaku, tutur kata di depan rakyat. Jangan tunjukkan hujatan, serangan yang melebihi kepatutan, yang menimbulkan situasi yang panas dan tidak tenteram," tegas Abdul Radjak.

Menyongsong Pilkada  Morowali pada 2018 mendatang, Abdul Radjak  mengajak setiap partai politik yang ada untuk saling menjaga hubungan baik. " Meski saling berkompetisi dalam Pilkada,  siapapun dan partai politik manapun yang menang pasti akan memerlukan dukungan dan kebersamaan dari yang lain," pungkasnya. AGS

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama