Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Disinyalir Kades Lende Ntovea Pungut Biaya KIP
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Kartu Indonesia Pintar (KIP) sejatinya diberikan pemerintah Pusat sebagai program mencerdaskan kehidupan bangsa yang diperuntukan kepada warga miskin ksusnya peserta didik yang kurang mampu. Namun, niat baik pemerintah pusat ini coba dimanfaatkan sejumlah oknum-oknum tertentu. Dimana, disalah satu daerah di Kabupaten Donggala tepatnya di Desa Lende Ntovea Kecamatan Sirenja penerima KIP harus membayar biaya administrasi sebesar Rp30 ribu per satu orang. Disinalir praktek ini dilakukan kepada Kepala Desa setempat. 


Dari pengakuan warga yang namanya tidak ingin di tulis ada sekitar 150 orang penerima KIP dimintai biaya administrasi. Padahal, program KIP di sasar kepada warga miskin ini bebas dari pungutan apapun. Program KIP ini juga merupakan nawacita Presiden Joko Widodo.

Namun, sayangnya, program tersebut justru dimanfaatkan untuk memperkaya diri oleh orang-orang tertentu. Saat di konfirmasi melalui via telepon genggam, Senin (6/3) salah seorang warga yang mengetahui persoalan tersebut mengaku, hampir 100 lebih warga yang berhak menerima KIP di pungut biaya.
“Warga miskin di Desa Lende Ntovea yang berhak menerima Kartu Indonesia Pintar dimintai uang sebesar Rp 30 ribuh. Kalau kami nonton di TV, pemerintah pusat melarang ada pungutan biaya,” kata sember.
jika pungutan sebesar Rp 30 ribu itu di jumlahkan dengan 150 penerima KIP, maka untung didapat oleh pihak pemerintah Desa sebesar Rp 4,5 juta. 
Sementara, saat dikonfirmasi melalui via telepon, Kades Lende Ntovea, Rahman L membantah tudingan tersebut. Meurut Rahman, ada orang yang sengaja mengkambing hitamkan dirinya. 
Rahman menyatakan, keterlibatan dirinya melakukan pungutan uang kepada warga miskin penerima KIP tersebut tidak benar.

“Tidak benar itu, saya tidak pernah memungut uang Kartu Indonesia Pintar,” ujar Rahman, dari balik gagang handponenya.
Dia mengaku, dari 150 KIP yang di distribusikan melalui via pos untuk warga miskin didesanya, ada sekitar 40 kartu yang saat ini belum tersalurkan kepada kepada pihak penerima.
“Kartui ini kan di distribusi dari kantor Pos oleh pemerintah Pusat, kemudia pihak Post medistribusikan lagi ke kami, baru kemudian di salurkan kepada warga miskin di Desa Lendi Ntovea,” jelas Rahman. WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama