Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Perparkiran Harus Perhatikan Pengguna Lalulintas
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU- Parkir bukan saja menjadi keluhan soal retribusisinya, melainkan disisi lain, aprkir mengundang kemacetan ruang-ruang tertentu, sehingga kondisi ini kerap kali mengungundang tumpukan kendaraan diruas jalan. Olehnya, parkir ditepi jalan jangan mengabaikan lalulintas pengguna jalan umum.


Pada dasarnya, parklir ditepi jalan khsusunya jalan nasional tidak dibenarkan dalam Undang-Undang (UU) nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan. Dimana dalam  pasal 12 UU tersebut pada poin satu mengatakan, Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.

Namun yang terjadi di Kota Palu saat ini, hal itu tidak berbanding lurus dengan instruksi aturan perundang-undangan tersebut. Kebanyakan ruang milik jalan (Rumija) dimanfaatkan sebagai lahan parkir. Terjadinya penyerobotan Rumija, karena memang pemerintah setempat belum menyediakan fasilitas memadai khusus perparkiran.
Ditambah, pihak pengembang yang berada dalam Kota tidak menyediakan fasilitas parkir. Hal hal semacam ini tentu berpotensi menggangu arus lalulintas serta pengguna jalan umum.
Pakar Transportasi Universitas Tadulako (Untad), Dr Taslim mencontohkan, sepanjang jalan Gajah mada Palu barat dan sekitarnya, dimanfaatkan sebagai ruang parkir yang justru mempersempit ruang gerak lalulintas.
Karena ruang parkir yang disediakan pemerintah tidak memadai, maka langkah alternatif yang dilakukan mengambil (Rumija) menjadi ruang parkir. Kata Taslim, jalan nasional memang tidak di bolehkan menjadi ruang parkir umum, terkecuali jalan Kota, itu pun terbatas. Titik-titik jalan yang boleh digunakan sebagai ruang parkir, bila mana ruas jalan tersebut tidak menggangu arus lalu lintas. 
“Olehnya Dinas Perhubungan sebagai Instansi teknis agar melakukan kajian titik-titik parkir mana saja yang memungkinkan untuk parkir tetapi tidak mengganggu arus lalulintas,” jelas Taslim, saat di konfirmasi, Rabu (22/2) kemarin.
Karena tidak adanya sistem yang mengatur papar dia, maka parkir-parkir liar bermunculan, sebab belum ada penegasan dari Pemerintah, mana yang legal dan mana ilegal. Jika pemerintah sarana ruang pubik maka perlu di kut sertakan dengan ruang parkir. Namun yang terjadi saat ini, tidak demikian.
Menurutnya, potensi pendapatan parkir ditepi jalan umum sangat besar jika terkelolah dengan baik. Nah, belum tersistemnya parkir di Kota Palu saat ini ada dua hal yang di rugikan, pertama pengguna lalulintas umum dan kemudian pendapatan daerah.
“Ini karena parkir belum tersistem. Sehingga pengelolaan parkir di Kota Palu belum tertib,” ujarnya.
Menindak lanjuti surat resmi Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah yang menyarankan kepada Pemkot Palu untuk perbaikan tata kelolah parkir di Kota palu , papar Taslim maka Pemkot Palu masih merumuskan kebijakan baru untuk menangani parkir.
Langkah yang diambil oleh pihak Ombudsman perwakilan Sulteng sudah benar, dan saat ini telah di tindak lanjuti Walikota Palu. Sehingga kemungkinan besar, penertiban parkir akan dikuatkan dengan regulasi Peraturan daerah (Perda) beserta Perwali khusus parkir.
“Sekarang masih dalam penggodokan, Saat ini Pemerintah Kota Palu masih mendiskusikan formula baru dalam rangka perbaikan tata kelolah parkir di Kota Palu,” pungkasnya.WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama