Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » Pengadaan Kapal Nelayan Diduga 'Bodong'
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Aroma busuk pengadaan Kapal penangkap ikan nelayan di Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli yang diadakan oleh pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu mulai terendus. Disinyalir, pengadaan kapal itu bodong.

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu sebagai Ledaing Sektor yang di kepalai Muchlis Abd Umar mengatakan, bahwa kapal KM Mina Maritim 097 yang diadakan tahun anggaran 2015 terpisah dari pengadaan fisik dan pembuatan surat-suratnya.
Menurt Muchlis, pengadaan kapal motor penangkap ikan itu, tidak mengalami masalah. Kata dia, pengerjaan fisiknya sudah rampung, hanya saja saat ini kelengkapan dokuman suart-surat belum terpenuhi
“Kenapa kapal itu belum bisa berlayar, karena dokumen suart-suratnya belum lengkap dan sementara diurus,” jelas, Muchlis saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Rabu (1/2). 
Namun saat ditanya kelengkapan dokumen surat-surat kapal  kapan selesai dirampungkan, Muchlis malah berkelit dan tak mampu menjawab. 
Dari informasi dihimpun media ini, kapal nelayan bermerek KM Mina Maritim 097 diproduksi di salah satu Desa di kabupaten Takalar Sulawesi Selatan  menghabiskan Anggaran ratusan juta pada tahun anggaran 2015 lalu menggunakan APBD Kota Palu, dengan jumlah kapal satu unit berbobot 35 Gross ton berbahan dasar fiberglass.
Hal senada di Katakan H Kadir Samauna, yang dulunya juga sebagai pengelola kelompok penerima bantuan, belum difungsikannnya kapal KM Mina Maritim 097, karena saat ini dokumen surat-surat kapal masih dalam tahab perampungan. Hal ini, tentu meninmbulkan pertanyaan ke publik. Kenapa bisa, pengadaan kapal tidak disertai dokumen surat yang lengkap, artinya kapal tersebut bisa jadi barang bodong. Apalagi, pengadaan tersebut sudah berlangsung lama.
Melalui kepiawainya melakukan loby-lobi, dirinya berhasil mendatangkan kapal tersebut. Anehnya, setelah kapal itu diserah terima kepada kelompok, kapal motor itu justru belum difungsikan hingga saat ini.
“Sementara menunggu penyelesaian dokumen kapal yang belum selesai, sehingga kapal belum bisa dimanfaatkan,” bebr Kadir saat dikonfirmasi melalui pesan singkat.
Kadir, yang juga merupakan salah satu Anggota Legislatif (Anleg) di Komisi C DPRD Kota Palu Dapil Tawaeli Palu Utara, sebagai orang yang tau selak beluk pengadan kapal tersebut belum mau memberika keterangan lebih lanjut.   
Sehingga, ada dugaan mark Up sampai dengan status kapal yang tak bersurat surat dilakukan oleh pihak tertentu.
Masalah ini pun sempat lolos dari perhatian publik, selain minimnya informasi kepada kelompok terkait status kapal ,juga dimungkinkan ada tekanan politik antara pihak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan salah seorang Anleg.
Dugaan Konspirasi beraroma korupsi mulai menebar, bisik-bisik para Nelayan sekitar Kelurahan Pantoloan mulai muncul kepermukaan. WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama