Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Jatam Desak Imigrasi Deportasi TKA Ilegal
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Menyikapi membludaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) yang masuk ke Indonesia Khususnya Sulawesi Tengah (Sulteng) dibawah koorniasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), maka Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mendesak Kantor Imigrasi Kelas I Palu agar mendeportasi dan menindak tegas TKA yang tak memiliki identitas sah dari Pemerintah alias ilegal.

Desakna itu mucul, saat puluhan masa dibawah garis komando Jatam berorasi di depan Kantor Imigrasi Palu pada, Kamis (2/2). Aksi dama yang dilakukan LSM itu menuntuk agar pihak imigrasi bertindak tegas maraknya TKA masuk kewilayah Sulteng, khususnya disektor pertambangan.
Menurut Koordinator lapangan (Korlap), Alkiat, berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)  Sulteng, Bahwa TKA yang masuk kewilayah ini mencapai 1.201 orang, notabene didominasi oleh individu yang hanya mengantongi visa kunjungan wisata.
Sementara, data yang diperolehnya dari Disnakertras Sulteng tidak berbanding lurus dengan data milik Jatam Sulteng. Dimana, dari hasil penelusuran mereka, ditemukan hampir semua perusahaan pertambangan di Kabupaten Morowali mempekerjakan TKA, dengan jumlah kurang lebih 6 ribu orang.
“Jika kita menelisik lebih jauh ke tahapan yang harus dilalui dalam upaya pelegalan tenaga kerja asing, maka kita akan menemukan sebagian besar dari tenaga kerja asing ini belum memiliki Keterangan Izin Tinggal Sementara ((KITAS) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA),” kata, Alkiat dihadapan pihak Imigrasi Palu.
Dalam orasinya, merujuk pada Keputusan Menteri tenaga Kerja dan Trans migrasi nomor: KEP. 247/MEN/X/2011 tentang jabatan yang dapat diduduki oleh TKA pada kategori konstruksi. TKA, hanya diwajibkan menempati jabatan Komisaris, Direktur, Manajer dan ahli teknik. Sementara, hal itu tidak demikian, pekerjaan dilakukan para TKA di Morowali sampai ke hal non skil. 
Menanggapi hal itu, Kepala Kantor Imigrasi kelas I Palu, Supratman meengungkapkan, pihaknya akan akan berkoordinasi langsung dengan pihak Kantor Imigrasi yang berkedudukan di Kabupaten Banggai. Sebab, Morowali masuk dalam pengawasan Kantor Imigrasi BaNggai
Dirinya mengaku, data TKA yang dimiliki instansi terkait dan pihaknya kadang kala berbeda. Pasalnya, pengurusan izin dokumen khususnya TKA yang berada di Morowali kebanyakan melalui Imigrasi Kendari Sulawesi tenggara.
Sehingga, pihaknya pada 24 januari lalu telah bersurat ke Kepala Devisi Keimigrasian Hukum dan Ham Kendari meminta data TKA yang bekerja di Sulteng khususnya Morowali. Hal itu dilakukan, guna memudahkan pengawasan.WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama