Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Dishub Palu, Belum Lakukan Pemusnahan Kendaraan Tua
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - munculnya kebijakan baru tahun inj dari pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Republik Indonesia, terkait pemusnahan kendaraan tua baik roda dua maupun empat, menurut Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Palu, Setyo Susanto, hal itu belum berlaku di terapkan diwilayah ini.


Pasalnya, Sulawesi Tengah (Sulteng) khususnya Kota Palu arus lalau lintasnya masih dalam kondisi normal. Sehingga pihaknya, saat ini melakukan penataan lalu lintas, termasuk penertiban trayek Angkutan Kota (Angko).
"Untuk saat ini, Kota Palu belum pas aturan itu diterapkan. Sebab banyak aspek yang perlu di perhatikan," kata, Setyo, Kamis (9/2).
Jika kebijakan pusat itu serta merta langsung diterapkan, di daerah khususnya Sulteng, menurutnya hal tersebut bisa memicu polemik baru ditengah masyarakat.
"Ini bisa menimbulkan masalah baru ditengah masyarakat jika kebijakan Pusat langsung diterapkan di Palu, dan ini akan berimbas kepada Pemerintah selaku pengambil kebijakan," tuturnya.
Dalam kebijakan baru dikeluarkan Kemenhub, kendaraan yang masuk dalam kategori tua yakni produksi tahun 2000 ke bawah. Lanjut dia, kemungkinan kebijakan tersebut saat ini baru akan diterapkan di Pulau Jawa.
"Kalau di Pulau Jawa aturan ini bisa di terapkan. Sebab, daerah-daerah tersebut boleh dikata sudah masuk dalam kategori Kota metropolitan, dengan jumlah kendaraan terus membludak," ujarnya.
Kata dia, penerapan aturan itu jikan dilakukan di Kota Palu, bisa mematikan usaha sekolompok orang. Contoh nyata, seperti Angkot sampai saat ini masih tetap eksis, meskipun tidak jaya seperti waktu-waktu sebelumnya.
Di satu sisi, pemusnahan kendaraan tua tak 'layak pakai' ini solusi untuk mengurangi resiko kemacetan, namun jika ditinjau dari sisi sosial ekonomi, ini bisa mematikan usahan-usaha tertentu, khususnya Angkot maupun angkutan desa.
"Ini yang perlu kita perhatikan. Artinya melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini, kebijakan itu belum tepat di terapkan di Palu," ungkap Setyo.
Meski begitu sabung Setyo, kebijakan pemerintah pusat ini perlahan akan dijalankan ditingkat daerah.
"Kalau kebijakan itu diterapkan, dimulai dari kendaraan pemerintah dulu yang tahun prduksinya sudah jatuh tempo, artinya ini yang kita perlihatkan kepada masyarakat sebagai langkah awal," tutup Setyo.WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama