Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » » BPOM Periksa Susu Stok Lama Di PMU
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Pihak Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Palu menyatakan, akan menindak lanjuti laporan masyarakat terkait adanya susu bayi merk Chil School prodak Morinaga terpajang dan diperjual belikan di Swalayan Palu Mitra Utama (PMU).
BPOM sebagai Lembaga berkompeten, sudah menjadi kewenangannya turun melakukan pengawasan dan pemeriksaan langsung kepada pihak produsen.

Kepala BPOM Palu, Safriansyah menyatakan, berdasarkan laporan masyarakat, pihaknya segera melakukan penelusuran kepada pihak produsen dalam hal ini PMU.
“Hari ini kami akan turun (Red) langsung memeriksa barang-barang disana, khususnya susu bayi yang di pajang dan di perjual belikan di Palu Mitra Utama,” terang Syariansyah, saat dikonfirmasi, Senin (20/2).
Meski begitu, dirinya mengaku belum bisa memastikan apa penyebab sampai terjadi perubahan warna pada susu Chil School yang di beli oleh salah seorang konsumen. Pasalnya, untuk memastikan perubahan pada susu bubuk tersebut perlu diuji laboratorium.
Dirinya juga mengatakan, tidak ada aturan khusus mengatur peredaran barang stok lama, sepanjang tanggal ekspayer atau kadaluwarsa belum berakhir, namun dengan catatan prodak yang di perjual belikan tidak mengalami perubahan isi, misalkan berjamur, perubahan warna, bau dan lain sebagainya. Namun dengan ditemukannya perubahan pada warna susu bubuk Chil School, pihaknya tetap melakukan tindak lanjut.
Kebijakan biasanya dari pihak perusahan, dengan memberikan jaminan bagi produk tersebut agar aman dikonsumsi, dan penyimpanannya pun harus sesuai syarat yang telah ditetapkan.
“Sepanjang produk itu belum melewati masa ekspayer dan tidak mengalami ‘cacat’, sepanjang itu juga produknya masih boleh diperjual beli,”ujarnya.
Seian itu, jika pihak konsumen menggiring  persoalan ini kearah lebih jauh, maka ada jalur yang harus ditempuh, yakni melalui lembaga bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, maupun menempuh jalur peradilan umum.
Terlepas dari itu, pasal 4 huruf a Undang-Undang (UU) nomor 8 tahun 1999, tentang perlindungan konsumen mengatakan, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau produk diperdagangkan oleh pelaku usaha.WN
    

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama