Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Ombudsman Dukung Reklamasi 'Tak Lanjut'
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Mengenai pernyataan Walikota Palu, Hidayat, yang dilontarkannya beberapa waktu lalu terkait kemungkinan reklamasi atau penimbunan pesisir pantai Teluk Palu tak lanjut, mendapat tanggapan dan respon serta dukungan dari pihak Ombudsman Perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng).


Ketua Ombutsman perwakilan Sulteng, Sofyan Farid Lemba menyatakan, sikap Ombutsman sudah jelas, bahwa kegiatan reklamasi tidak dapat dilanjutkan, karena dinil tidak memiliki landasan hukum yang jelas.
Semeblumnya juga, Ombutsman telah mengeluarkan tiga saran terkait moratorium yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Selaian itu, dalam Rencana Datail Tata Ruang (RDTR) Kota Palu tidak ada diatur menegnai reklamasi, begitu pun di Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Palu maupun Pemprov Sulteng.
“Arah Ombutsman sudah jelas, bahwa reklamasi ini dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Sofyan Farid, saat ditemui di kantornya, Rabu (4/1).
Menurutnya, hal tersebut menjadi politikalwil yang harus dibangun oleh Walikota dan Gubernur untuk tidak lagi memikirkan melanjutkan reklamasi teluk Palu. Olehnya kata dia,  Pemerintah harus tunduk kepada Rencana tatat ruang.
Sepanjang RDTR belum dilakukan revisi dengan memasukan poin reklamasi papar Sofyan Farid, sepenjang itu juga kegiatan reklamasi tidak dapat dilakukan. Dalam RTRW Kota Palu kawasan pesisir pantai Teluk Palu hanya untuk pengembangan kawasan wisata.
Jika Walikota bertekat untuk tidak melanjutkan aktivitas penimbunan pantai yang berada di dua zona yakni kelurahan Talise dan Kelurahan Lere, Sofyan farid menilai, langkah yang diambil Walikota merupakan sikap yang tegas dalam rangka menyelamatkan kondisi lingkungan di teluk Palu tersebut.
Urai dia, kondisi teluk Palu saat ini memiliki beban berat karena adanya degradasi lingkungan akibat aktivitas tambang galian C maupun aktivitas tambang poboya. 
“saat ini sementara kami terus lakukan penelusuran maupun investigasi mendalam diwliayah teluk, seingga program pembangunan dikawasan teluk Palu bentul-betul harus memperhatikan aspek konservasi,” ujarnya.
“Dan ini sudah sewajarnya dilakukan oleh Walikota dan Gubernur sebagai pejabat yang memiliki kewenangan mengambil langkah tegas. Walikota dan Gubernur juga harus tunduk kepada rencana tata ruang yang disusun oleh pemerintah daerah sendiri,” tambahnya menuturkan.
Kegiatan reklamasi sebelum dilakukan moratorium oleh Pemkot Palu berdasarkan suratnya Nomor: 660/35/Hukum, tanggal 27 Mei 2016 yang di tandatangani Walikota Hidayat, dikerjakan oleh dua perusahaan yakni PT. Yauri Properti Investama seluas 38,33 hektare dan PT. Palu Prima Mahajaya dengan luasan 24,4 hektare dengan nilai investasi sebesar Rp 200 miliar.
Kini, dengan dihentikannya kegiatan tersebut, kedua perusahaan tersebut terpaksa gigit jari, karena sampai saat ini belum ada kejelasan pemerintah. Bahkan, Kementerian ATR mewacanakan untuk tidak melanjutkan lagi aktivitas reklamasi tersebut. Hal itu, diperkuat dengan pemasangan plang oleh Kementerian terkait pada pertengahan 2016 lalu. WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama