Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » Ombudsman Desak Pemkot Palu Tutup Tambang Poboya
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Pihak Ombudsman perwakilan Sulawesi Tengah (Sulteng) mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Palu agar segera mengambil tindakan tegas untuk menutup tambang emas ilegal yang berada di pegunungan di Kelurahan Poboya Kecamatan Mantikulore.

Desakan itu, menyusul bahwa dilokasi tersebut masih terdapat aktivitas tambang ilegal yang dilakukan sejumlah perusahaan tertentu yang tidak mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Kepala perwakilan Ombudsman Sulteng, Sofyan Farid Lembah menyatakan, bahwa tidak ada jalan lain aktivitas tambang emas ilegal Poboya harus di hentikan dan ditutup. Menurutnya, jika ini terus terbiarkan maka akan berdampak kepada buruk bagi lingkungan dan masyarakat setempat.
“Tidak ada kata lain, tambang emas ilegal di Poboya harus segera di hentikan,” tegas Sofyan, saat di temui di Kantornya, Selasa (10/1).
Meski begitu, kebijakan menutup akses itu berada di lembaga eksekutif, dalam arti Walikota dituntut serius menangani polemik yang terjadi dikawasan tersebut. Dirinya melinai, Bukan tidak mungkin, aktivitas tambang ilegal yang masih beroperasi di Poboya saat ini ada oknum-oknum tertentu membackup.
Sehingga, meskipun tidak mengantongi IUP, perusahan-perusahan ‘nakal’ itu dengan leluasa mengeruk material, hingga melakukan aktivitas perendaman menggunakan sianida, diatas lahan milik Citra Palu Mineral (CPM) sebagai pemilik sah atas kontrak karya dibangun bersama pemerintah Pusat. Selain itu, aktivitas tersebut juga dinilai telah melakukan penyerobotan lahan.
“Kami yakin ada dalang di balik semua ini. Tetapi siapa oknum-oknumnya? Itu yang sulit dideteksi, ini juga perlu dilakukan investigasi. Masa iya, perusahaan yang tidak mengantongi IUP bisa beroperasi di kawasan itu,” tutur Sofyan.
Olehnya, Sofyan meminta, agar Pemkot Palu secepatnya berkoordinasi bersama pihak penegak hukum, mengambil langkan konkriet untuk melibatkan Kepolisian menghentikan aktivitas tambang ilegal. Bahkan kata dia, bila perlu aparat Satpol-PP diberi ruang mengamankan lokasi tersebut.
Dirinya memaparkan, kerusakan lingkungan di lokasi tambang Poboya tak bisa dipungkiri. Sebab, adanya aktivitas pengerukan material hingga perendaman tentu sangan berdampak buruk pada kelangsungan ekosistem. Ditambah lagi, jarak tambang dan perkotaan cukup dekat, sehingga tidak menutup kemungkinan dampak dari aktivitas itu sangat mengancam keselamatan jiwa. WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama