Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » Merujuk RTDR, Reklamasi Tak Dilanjutkan
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Wacana reklamasi atau penimbunan paesisir pantai Teluk Palu yang kemungkinan tak berlanjut dilontarkan Walikota Palu, Hidayat saat dirinya diundang rapat bersama pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) beberapa waktu lalu, mendapat tangapan dari pihak Dewan Perwakilan Rakyat Kota Palu.

Ketua DPRD Palu, Ikbal A Maga mengatakan, lanjut atau tidaknya proyek penimbunan pantai tersebut  merujuk pada Rencana Detai Tata Ruang (RDTR). Jika pihak Pemkot Palu belum melakukan revisi terhadap RDTR maka selama itu aktivitas reklamasi belum bisa berlanjut.
Ikbal mengatakan, menyangkut reklamasi, perizinannya tidak hanya didominasi oleh satu sektor . kalau lintas sektotr menyatakan menghentikan sepenuhnya reklamasi, pihaknya melihat dari sisi yang lain. Namun, jika ketersediaan lahan menjadi patokan Kementerian ATR untuk melakukan penghentian, maka dilihat dari sisi regulasi yang ada.
Dirinya mengku, moratorium yang dilakukan oleh Pemerintah setempat beberapa waktu lalu, karena reklamasi tidak diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), bahkan didokumen Rencana Detail Tata Ruang Pun tidak ada menyebutkan reklamasi.  
Artinya, secara yuruidis aktivitas reklamasi tidak dapat berlanjut dan gugur dengan sendirinya. 
“Yang paling penting adalah Rencana Datail Tata Ruangnya. Lanjut atau tidaknya reklamasi tergantung dari Rencana Detailnya,” kata Ikbal, baru-baru ini.
Sebelumnya, Walikota menyatakan, bahwa kemungkinan aktivitas reklamasi tidak bisa berlanjut lagi.Pasalnya, pihak kementerian ATR menilai kegiatan reklamasi tidak sesuai dengan perncanaan Kota yang dituangkan dalam RTRW. 
Yang mana, salah satu poin meneybutkan sebelum dilakukan revisi, tidak mennyertakan atau menyabut reklamasi, melainkan hanya mengatur sola pengembangan kawasn wisata.
Reklamasi yang dilakukan di dua zona itu, yakni pesisir pantai kelurahan Talise dan Lere dengan lusa lahan kurang lebih 38,33 hektare beserta nilai investasi sebsar Rp 200 miliar yang dikerjaka oleh Perusahaan daerah (Prusda) Kota Palu yakni, PT. Yauri Property Investama dan PT.  Palu Prima Mahajaya masih terdiam.
Kemungkinan tidak berlanjutnya kegiatan reklamasi tersebut, ditandai dengan pemasangan plang dibeberapa kawasan eks reklamasi oleh pihak Kementerian ATR beberapa tahun 2016  lalu.WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama