Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » Anleg Palu Inginkan KEK Segera Beroperasi
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Salah satu Anggota Legislatif (Anleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Ridwan H Basatu mengharapkan, Kawasan Ekonomi Khusus yang bertempat di Kelurahan Pantoloan Kecamatan Tawaeli segera beroperasi sebagai mana mestinya.


Anggota Komisi B DPRD Palu itu mengatakan, keterlibatan Pemerintah setempat mengakomodir dan mendatangkan investor menanamkan modalnya di kawasan tersebut menjadi hal utama untuk menunjang keberlangsungan KEK.
Olehnya, agar para investor berminat menjalaknan usahanya di KEK, maka Pemeirntah Kota (Pemkot) Palu harus berupaya menata sarana dan prasarana infrastruktur, diantaranya kebutuhan listrik, air bersih dan akses jalan termasuk pembeasan lahan untuk memperluas wilayah KEK.  
“Kemajuan KEK dilihat dari keseriusan pemerintah daerah mengelolah kawasan tersebut. Jika pengelolaannya bagus dipastikan KEK bisa berjalan sesuai harapan, namun jika sebaliknya, maka kawasan itu tidak akan berkembang,” jelas Ridwan, Senin (9/1).
Politisi partai Hanura itu memaparkan, sekali pun Pemkot Palu telah membentuk dan menetapkan  Direksi PT. Bangun Palu Sulteng (BPS) sebagai Perusahaan daerah yang membidangi KEK, jika tidak ada campur tangan pemerintah setempat maka sulit mewujudkannya.
Meski begitu, jika hasil evaluasi KEK Palu dilakukan oleh Menteri Koordinator Kawasa Ekonomi Khusus, Darmin Nasution, yang juga sebagai Ketua Dewan Nasional KEK selama lima bulan kedepan tak memberikan progres signifikan, maka pemerintah daerah tak bisa berbuat bayak. Sebab, kewenangan KEK secara hiraki berada di pemerintah pusat.
“Kita berarap pencabutan izin KEK itu tidak terjadi. Olehnya pemerintah Provinsi maupun Kota harus mampu mendorong KEK,” ujarnya.
Sebelumnya berdasarkan surat Menteri Koordinator Perekonomian tertangal 30 Juni 2016 perihal evaluasi pembangunan KEK Palu melahirkan empat rekomendasi. Pertama, Pemkot Palu diminta memperhatikan ketentuan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang (UU) nomor 39 tahun 2009 tentang KEK. KEK Palu, harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 tahun sejak tanggal ditetapkan, atau palinglambat tanggal 20 Mei 2017, KEK Palu harus sudah dinyatakan siap beroperasi.
Kedua, simpulan Dewan KEK Nasional, bahwa KEK Palu belum berjalan sesuai dengan rencana aksi karena keterbatasan APBD Palu. Upaya memperoleh sumber lain juga belum diperoleh, karena belum terbentuknya badan pengelola. Pada poin ini, Pemkot Palu telah memenuhi dan mengkukuhkan badan pengelolah.
Kemudian ketiga, berdasarkan poin kedua, dilapangan belum diperoleh gambaran yang signifikan bahwa KEK Palu berjalan sebagaimana mestinya sesuai rencana aksi, yaitu beroperasi pada tahun ketiga. Sehingga Walikota diminta untuk segera melakukan langkah-langkah percepatan pembangunan.
Keempat, apabila sampai dengan batas waktu tersebut dibutir 1 KEK Palu tidak siap beroperasi, maka Dewan Nasional KEK akan mengambil langkah-langkah tindak lanjut diantaranya perubahan luas KEK, atau bila kemajuannya masih sangat rendah, tidak tertutup kemungkinan direkomendasikan kepada Presiden untuk pencabutan KEK.WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama