Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Pencemaran PLTU Masih Dianalisa
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

Palu - Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Palu saat ini tengah melakukan analisa hasi uji laboratorium terkait dugaan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh Pembangkit Listrik tenaga Uap (PLTU) Kelurahan Mpanau Kecamatan Taweli.


Dari analisa yang dilakukan, ada sejumlah sampe telah di uji laboratorium diantaranya yakkni, sampel air bahan, air laut udara, kebisingan, dan emisi karbon dioksida. Sementara sampel , fly ash atau debu hasil pembakaran batu bara saat ini masih dalam tahab uji lab di Badan laboratorium nasional (Batan) Jakarta. Sebab, proses uji lab debu batu bara itu cukum memakan waktu hingga 40 hari, sementara proses uji lab tersebut baru berjalan 14 hari.
Selain fly ash, uji getaran juga belum dilakukan, sebab BLH tidak memiliki alat memadai, dan itu harus melalui laboratorium kebisingan.
“Saat ini sejumlah sampel sudah selesai dilakukan uji laboratorium, dan yang tersisa tingga uji sampel fly ash dan getaran,” beber Kebala BLH Kota Palu, Musliman Dg Malappa, Rabu (28/12).
Dikatakannya, analisis uji laboratorium tersebut melibatkan  sejumlah akademisi Universitas Tadulako (Untad) yang berkompeten dibidangnya. Sehingga penentu tercemar atau tidaknya lingkungan di sekitar PLTU Mpanau yakni hasil analisa.
Papar dia, hasil analisa dilakukan pihak akademisi baru bisa diekspos akhir Januari 2017 mendatang nsekaligus sosialisasi.  
“Saat ini kami belum bisa menyimpulkan, karena kesimpulan itu nanti setelah ada hasil analisa yang dilakukan oleh akademisi,” tuturnya.
Selain itu, dampak terburuk yang dikhawatirkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Palu dari aktivitas PLTU Mpanau yakni, jika fly ash atau abu pembakaran batubara itu mengandung radio aktif maka menurut Musliman, sangat  berbahaya. Sehingga jika hal tersebut terjadi, maka kemungkinan pihak PLTU mendapat teguran.
“Nah, kalau semisal PLTU telah melanggar dan melakuakn pencemaran akibat aktivitasnya, maka yang mengambil kebijakan adalah kepala daerah, baik Waliko Pal Bupati Sigi, Parigi Moutong, Donggala serta Gubernur sebab suplay listrik diproduksi PLTU Mpanau juga masuk kedaerah tersebut. Jika aktivitas PLTU Mpanau dihentikan sementara waktu, tentu berdampak buruk pada kecukupan energi listrik Kota palu dan sekitarnya ” tuturnya.
Kalau aktivitas PLTU Mpanau di hentikan akan terjadi defisit energi sebesar 20 mega, artinya sepertiga Kota Palu tidak mendapat suplay listrik, sebaliknya jika tetap beraktivitas maka dampak terburuk menjadi ke khawatiran. WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama