Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » Komite Sekolah Dihapus,Dekot Palu Setuju
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

Palu - Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kota Palu setuju atas penghapusan biaya komite sekolah yang menjadi kewenangan pemerintah Kota. Penghapusan biaya komite itu, dilakukan agar memudahkan masyarakat mengakses pedidikan.


“Kami mendukung dan setuju biaya komite sekolah dihapus. Biaya komite jugat terkadang memberikan dampak lain terhadap wali murit. Bagai mana mereka yang secara ekonomi tidak mampu mebayar biaya itu? Saat ini biaya komite seolah olah sudah dipatok nominalnya, padahal biaya komite itu merupakan sumbangan orang tua siswa yang secara aturan tidak boleh dipatok nilainya,” terang Ketua DPRD Kota Palu Iqbal A Maga, Kamis (29/12).
Politisi partai berlambangkan pohon beringin itu mengatakan, biaya komite atu subangan orang tua siswa harusnya diperuntukan sebagai pemutuan siswa, bukan dipergunakan untuk pembiayaan operasional sekolah.
“Biaya komite atau sumbangan orang tua siswa dapat diadakan bila dana sumbangan dimanfaatkan oleh sekolah untuk pemutuan, bukan untuk biaya operasional sekolah dan lain-lain,” ujarnya.
ironisnya, berdasarkan laporan, hampir semua sekolah memanfaatkan uang komite untuk kepentingan pembangunan infrastruktur maupun mobiler sekolah. Padahal, jelas Iqbal, pembagunan ifrastruktur maupun pembiayaan sekolah bukan menjadi tanggung jawab orang tua atau wali murid. Melainkan, tanggung jawab Pemerintah Kota palu. 
“Ini kan sangat tidak masuk akal, sumbangan orang tua digunakan untuk pembangunan sarana dan prasarana sekolah,” pungkasnya. 
Sebelumnya, Walikota telah mengeluarkan kebijakan, bahwa tidak ada warga Kota Palu yang tidak bisa mengenyam pendidikan. Hal itu, di buktikan dengan penghapusan tagiahan utang siswa yang tersisa. Bahkan, pendaftaran siswa baru pun tidak di bebankan biaya. Sampai-sampai sekolah yang kedapatan melakukan Pungutan liar (Pungli) mendapat saknsi.
Kebijakan yang dikeluarkan Walikota itu tidak lain, yakni untuk membuka ruang kepada masyarakat agar dapat mengakses pendidikan formal.WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama