Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Eselon IIb Pemkot Ikuti Assesment Kompetensi
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Pejabat Eselon Iib lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Palu mengikuti tes Asessment kopetensi sebagai implementasi Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)

Asessment  dilakukan, tidak lain yakni untuk mengukur secara sistematis profil kompetensi pejabat Eselin II lingkup Pemkot Palu dalam rangka memetakan besik sesuai disiplin ilmu untuk mengisi jabatan struktural pimpinan tinggi.
“iya, ini bertujuan utuk memetakan kembali sesuai disiplin ilmu masing-masing, sehingga memiliki kapasitas dalam menjalankan program di SKPD yang dipimpinnya,” kata Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palu, Moh. Rifani Pakamundi, Selas (13/12).    
Beber Rifani, metode Asessment center, yakni salah satu strategi yang dapat dimanfaatkan pemegang kebijakan pemerintahan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pembinaan serta pengembangan aparatur.
Rifani menguraikan, kegiatan Asessment pejabat Eselon IIb ini akan berlangsung selama dua hari kedepan, mulai tanggal 13 hingga 14 Desember yang di ikuti sebanyak 20 pejabat Eselon II. Selai itu dijelaskannya, bagi mereka yang telah melakukan Asessment pada tahapan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) atau seleksi jabatan Sekretaris Kota, tidak di ikutkan lagi dalam Asessment jabatan Eselon IIb.
“kegiatan Asessment kopetensi ini, hanya di ikuti pejabat eselon III yang naik ke Eselon IIb, sehingga bagi mereka yang sudah mengikuti seleksi jabatan Sekretaris Kota, tidak lagi di ikutkan dalam tahapan ini,” jelasnya.
“kegiatan ini juga terdiri dari beberapa item, diantaranya yakni tes psikometri, kemudian simulasi individual, simulasi kelompok serta presentasi rencana kerja dan wawancara,” tambah Rifani.
Menurutnya, uji kompetensi bagi Pejabat Eselon II merupakan langkah awal dari implementasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) nomor 13 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah. 
“pada peraturan Menpan-RB disebutkan bahwa dalam rangka memenuhi kompetensi, kualifikasi,kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan,dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan untuk menduduki jabatan pimpinan tinggi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, maka instansi pemerintah perlu melakukan promosi jabatan pimpinan tinggi secara terbuka. Dan untuk jabatan Eselon IIIn dan IV kegiatan serupa akan dilaksanakan tahun depan,” paparnya.WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama