Pilih Menu

Banner Kop

Banner Kop

Slider

KOTA

SULTENG

POLITIK

HUKUM

SENGGANG

SULAWESI

EDUKASI

» » » » Banyak PNS Pemkot Tidak Disiplin
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama

PALU - Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Palu melalui tim penegak disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) menemukan bayak pelanggaran yang dilakukan aparatur, sehingga dinilai para PNS tersebut tidak disiplin dan mengangkangi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS sepanjang tahun 2016. 

BKD Palu mencatat, sedikitnya ditemukan 120 PNS akan dikenai sanksi disiplin, baik sanksi ringan, sedang maupun berat sesuai pelanggaran dilakukan. 
“Kurang lebih ada 120 Pegawai Negeri Sipil yang melanggar aturan sepanjang tahun 2016. Dan kesemuanya itu akan dikenai sanksi disipli sesuai dengan aturam yang berlaku,” Terang Kasubid Penghargaan dan Pembinaan BKD Palu Dedy Iskandar, baru-baru ini.
Dirinya megatakan, dari catatan yang dihimpun pihaknya terdapat 96 PNS melakukan pelanggaran ringan, kemudin 4 pelanggaran sedang dan 2 pelanggaran berat. Kata dia, pemicu hingga dijatuhkannya sanksi disiplin karena persoalan apsensi kehadirian yang jarang disetor ke BKD.
Dedy mengatakan, apsen bulanan PNS di masing-masing SKPD hingga Desember 2016 ini belum ada dimasukan kepada pihaknya, sehingga tercatat ada 12 SKPD dan 8 puskesmas samasekali belum memasukan laporan apsensi kehadirian bulanan PNS. Dimana, 12 SKPD itu yakni Dinas Pendidikan, Kecamatan Palu Selatan, Palu Timur, Palu Barat, Palu Utara, Ulujadi, Tatanga, Mantikulore dan Tawael, kemudian sekretariat KPU, termasuk sekretariat DPRD dan Setda Kota Palu.
Sementara, 8 perangkat lainnya diantaranya,  Puskesmas Singgani, Mabelota Pura Talise, Anuntodea Tipo, Tawaeli, Maboro, Pantoloan dan Puskesmas Nosarara.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, saksi disiplin PNS yang diterapkan kepada aparatur yang yang belum memasukan data absensi kehadiran termasuk kategori pelanggaran ringan. Yang masna sangsinya yakni berupa teguran dari  pimpinan masing-masing SKPD.  
Sementara, pelanggaran sedang urai Dedy, bisa mendapat pengurangan gaji berkala selama satu tahun, atau pun penundaan kenaikan pangkat bahkan, bisa jadi penurunan pangat bagi PNS bersangkutan berlaku selama satu tahun.
Sedangkan sanksi untuk pelanggaran berat bisa yakni ditunda kenaikan pangkat selama tiga tahun, kemudian dibebaskan dari jabatan, atau turun pangkat selama satu tahun hingga pemberhentian degan cara tidak hormat. 
“Untuk pelanggaran berat ini, tim penegakan disiplin BKD Palu telah merekomendasikan dua PNS untuk diberhentikan dengan tidak hormat. Selanjutnya rekomendasi tim penegak disiplin akan diajukan kepada Walikota untuk ditindak lanjuti,” tegasnya.
Sehingga, banyaknya PNS yang terkena saksi disiplin, Dedy beraharap agar hal ini dapat diperhatikan bersama sehinga, aparatur yang terlibat sanksi disiplin tidak terulang lagi.WN

Tentang editor sultengaktual

Masukkan riwayat atau sejarah website atau media ini, atau keterangan media ini-----
«
Lanjut
Posting Lebih Baru
»
Sebelum
Posting Lama